Dokumen tersebut membahas tentang sistem anggaran pembangunan dan pajak di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi anggaran dan tujuannya, jenis-jenis anggaran dan pajak, serta contoh perhitungan pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

1. SISTEM ANGGARAN PEMBANGUNAN Kasmadi S.Pd SMAN 74 Jakarta 2010

2. Materi Pokok

3. DEFINISI Suatu daftar terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran suatu negara/daerah dalam waktu satu tahun yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat

12. Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Bunga dan Cicilan Utang Subsidi Pengeluaran Rutin Bunga dan Cicilan Utang

13. Pembiayaan Pembangunan Pembiayaan Dalam Negeri Pinjaman Proyek Pinjaman Program

14. KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbai keadaan ekonomi TUJUAN Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, membuka kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga-harga secara umum

15. Kebijakan Fiskal Pengelolaan Anggaran Stabilisasi Anggaran otomatis Fungsional

16. Jenis-Jenis Anggaran Berimbang Mengambang Defisit Surplus

17. DEFINISI Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan wajib pajak berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

18. Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Pajak sebagai selain sumber pembiayaan juga sebagai alat mengatur kegiatan perekonomian Pajak sebagai sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan 1 BUDGET 2 REGULASI 3 DISTRIBUSI

19. Pajak Daerah Pajak Negara Pajak Subyektif Pajak Tak Langsung Pajak Langsung

20. Ekonomi Praktis dan Mudah Kepastian dan Ketetapan Azas Pemungutan Paja k Keadilan

21. DEGRESIF TETAP PROGRESIF PROPORSIONAL

22. Perbedaan Pajak dengan Retribusi PAJAK RETRIBUSI 1. Wajib Bagi warga negara yang telah memenuhi syarat wajib pajak 1. Hanya untuk orang-orang tertentu 2. Sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang 2. Sifatnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi 3. Lembaga pemungutnya pemerintah pusat dan daerah 3. Lembaga pemungutnya pemerintah daerah 4. Tidak dapat ditunjuk secara lagsung 4. Dapat ditunjuk secara individu 5. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung 5. Mendapatkan imbalan secara langsung

23. 1. Pajak Penghasilan (PPh) T arif Pajak Penghasilan (UU. No. 17 Thn 2000) Penghasilan Tarif Sampai dengan Rp. 25.000.000 5% Rp. 25.000.000 – Rp. 50.000.000 10% Rp. 50.000.000 – Rp. 100.000.000 15% Rp. 100.000.000 – Rp. 200.000.000 25% Diatas Rp. 200.000.000 35%

26. Pajak Terutang Mr. Fajar : 25.000.000 x 5% = 1.250.000 25.000.000 x 10% = 2.500.000 5.200.000 x 15% = 780.000 + Jumlah = 4.530.000 PPh yang harus dibayar perbulannya : 4.530.000 : 12 = 377.500

28. Berdasarkan UU N0. 12 Tahun 1994, perhitungan PBB, 20% x 0,5% x NJOKP NJOTKP ditetapkan oleh dirjen pajak dengan ketentuan sebesar Rp. 14.000.000 Contoh : Bu Raden mempunyai tanah seluas 200 m2, dengan harg jual Rp. 700.000/m2 Luas bangunan 150 m2 dengan harga jual Rp. 500.000/m2, pagar sepanjang 15 m2 dengan nilai jual Rp. 150.000/m2. Hitunglah PBB yang harus dibayarkan oleh Bu Raden!

32. www.themegallery.com Thank You, guys !