Modul untuk kelas 10

1. MODUL KOPERASI
MATERI EKONOMI SMA KELAS 10
Kasmadi 1/1/20 Short Course

2. MODUL 6
KOPERASI
A. LAMBANG KOPERASI
Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dengan lahirnya Bank Pertolongan dan
Tabungan (Hulp en Spaarbank) yang didirikan oleh Raden Aria Wiria Atmaja pada
tahun 1896 di Purwokerto. Bentuk badan usaha koperasi sangat unik, berbeda
dengan badan usaha lain. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang
dimiliki oleh anggota, yang merupakan pengguna jasa koperasi (user). Koperasi
bertujuan utama menyejahterakan angotanya dan tidak bertujuan untuk
mencapai keuntungan sebesar-besarnya. Fakta inilah yang membedakan
koperasi dengan badan usaha lain, yang pada dasarnya pemilik adalah penanam
modal. Sedangkan Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan
kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan
tujuan Koperasi.
Sedangkan lambang koperasi yang digunakan berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tanggal 17 April
2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia; dan Surat Keputusan
Dekopin Nomor SKEP/14/DEKOPIN-A/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang
Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia, sebagai berikut :
Gambar 8.1 Lambang Koperasi Indonesia
Penjelasan Gambar dan Warna:
1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi kesan
akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di Indonesia,
mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu berkembang,
cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif dalam kegiatannya
serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi;
2. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4(empat) sudut pandang
melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:
o Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
o Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
o Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian,
keadilan dan demokrasi;

3. o Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi
kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus berkembang serta
mengikuti kemajuan zaman yang mencerminkan pada perekonomian yang
bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar rapi
mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal
Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya;
4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem
sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor
perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan,
kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal
terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku
ekonomi lainnya;
5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor,
cap/stempel, petaka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal
pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif oleh
Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia;
6. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi yang
memuat:
• Tulisan: Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
• Gambar: 4(empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan bentuk
sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan kuncup lainnya,
menggambarkan seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama secara
terpadu dan berkoordinasi secara harmonis dalam membangun Koperasi
Indonesia;
• Tata Warna:
- Warna hijau muda dengan kode warna C:10, M;3, Y:22, K:9;
- Warna hijau tua dengan kode warna C:20, M:0, Y:30, K:25;
- Warna merah tua dengan kode warna C:5, M:56, Y:76, K:21;
- Perbandingan skala 1:20
1. Pengertian Koperasi
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan
pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang
memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu mewujudkan Koperasi sebagai
organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya
sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip
Koperasi. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan
pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan
wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki peran
dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang mendorong
Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dalam
menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati jati diri,

4. keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa melakukan campur
tangan terhadap urusan internal Koperasi.
Menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Bab I Pasal 1,
Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau
badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai
modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan
bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip
Koperasi.
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
a. Landasan Koperasi adalah Pancasila dan UUD Repulik Indonesia tahun
1945,
b. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yang berarti Koperasi dalam
melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya bukan kemakmuran
orang-perseorangan.
c. Tujuan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagia yang
tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis
dan berkeadilan.
3. Nilai dan Prinsip Koperasi
Dalam Bab III Pasal 5 UU Nomor 17 tahun 2012, disebutkan bahwa Nilai koperasi
dibedakan sebagai berikut :
a. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
1) kekeluargaan;
2) menolong diri sendiri;
3) bertanggung jawab;
4) demokrasi;
5) persamaan;
6) berkeadilan; dan
7) kemandirian.
b. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
1) kejujuran;
2) keterbukaan;
3) tanggung jawab; dan
4) kepedulian terhadap orang lain.
Sedangkan pada Pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2012, disebutkan bahwa Koperasi
melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi :
a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;

5. d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,
Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada
masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan
Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal,
nasional, regional, dan internasional; dan
g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan
masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
4. Jenis-jenis Koperasi
Menurut Pasal 7 UU nornor 17 tahun 2012 Bab IV, disebutkan bahwa syarat
pembentukan koperasi antara lain:
a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang
perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota
sebagai modal awal Koperasi.
b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer.
Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan
kehidupan koperasi.. Orang-orang pembentuk koperasi adalah mereka yang
memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan ekonomi
yang sama. Dengan keanggotaan koperasi yang terdiri dari orang seorang dan
badan hukum koperasi, maka terdapat empat tingkatan dalam organisasi
koperasi, yaitu :
1. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan mininal 20 orang dan
daerah kerjanya berada pada tingkat kecamatan atau tingkat Desa.
2. Koperasi Pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi primer
dan daerah kerjanya tingkat Kabupaten atau Kotamadya
3. Koperasi Gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi
pusat dan daerah kerjanya berada pada tingkat Propinsi atau daerah yang
dipersemakan.
4. Koperasi Induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 Koperasi
Gabungan dan daerah kerjanya berada pada tingkat nasional.
Tingkatan dalam organisasi koperasi dapat digambarkan sebagai berikut.

6. Berdasarkan pasal 82 UU nomor 17 tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut :
a. Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam Anggaran Dasar.
b. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha
dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.
c. Jenis Koperasi terdiri dari:
1) Koperasi konsumen;
2) Koperasi produsen;
3) Koperasi jasa;
4) Koperasi Simpan Pinjam,
5. Selisih Hasil Usaha (SHU
Pendapatan koperasi selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya-biaya
disebut Selisih Hasil Usaha (SHU). Selisih Hasil Usaha adalah Surplus Hasil
Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan
Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas
berbagai beban usaha. Selisih Hasil Usaha Koperasi dibagi sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-undang dan anggaran dasar koperasi. Berdasarkan Bab
VIII UU Nomor 17 tahun 2012 tentang SHU dan dana Cadangan, dijelaskan
sebagai berikut :
a. Surplus Hasil Usaha (Pasal 78 UU Nomor 17 tahun 2012)
Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota,
Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan
sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
1) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh
masing-masing Anggota dengan Koperasi;
2) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi yang dimiliki;

7. 3) pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan karyawan
Koperasi;
4) pembayaran kewajiban kepada dana pembangunan Koperasi dan
kewajiban lainnya; dan/atau
5) penggunaan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
b. Defisit Hasil Usaha (Pasal 79 UU Nomor 17 tahun 2012)
Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat menggunakan
Dana Cadangan. Penggunaan Dana Cadangan ditetapkan berdasarkan
Rapat Anggota. Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk
menutup DefisitHasil Usaha, defisit tersebut diakumulasikan dan
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun
berikutnya. Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan
Pinjam, Anggota wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.
c. Dana Cadangan (Pasal 81 UU Nomor 17 tahun 2012)
1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Selisih Hasil
Usaha.
2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk Dana
Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
nilai Sertifikat Modal Koperasi.
3) Dana Cadangan yang belum mencapai jumlah hanya dapat
dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.
Contoh :
Pada tahun 2012 koperasi “TERBIT” Solo memperoleh Surplus Hasil Usaha
Rp.17.500.000,00
Jumlah tersebut diperoleh dari :
Anggota Rp.15.000.000,00
Bukan anggota Rp. 2.500.000,00
Rp.17.500.000,00
Dalam anggaran dasar koperasi ditetapkan tentang pembagian SHU seperti
berikut :
Sisa Hasil Usaha dibagi untuk
Sisa Hasil Usaha dari
Anggota Bukan Anggota
1. Bagian anggota :
1.1. Jasa anggota/usaha 25%
1.2. Jasa modal 25%
50%
2. Dana Cadangan 20% 50%
3. Bonus pengurus 10% 15%
4. Bonus pegawai/karyawan 10% 15%
5. Bonus pengawas 5% 10%
6. Dana Pembangunan Koperasi 5% 10%

8. 100% 100%
Berdasarkan data atau keterangan di atas saudara diminta menyusun pembagian
Surplus Hasil Usaha !
Jawab :
Pembagian Surplus Hasil Usaha Koperasi
Sisa Hasil Usaha dibagi untuk
Sisa Hasil Usaha dari
Anggota Bukan Anggota Total
1. Bagian anggota :
1.1. Jasa anggota/usaha Rp. 3.750.000,00 Rp. 3.750.000,00
1.2. Jasa modal Rp. 3.750.000,00 Rp. 3.750.000,00
Rp. 7.500.000,00 Rp. 7.500.000,00
2. Dana Cadangan Rp. 3.000.000,00 Rp.1.250.000,00 Rp. 4.250.000,00
3. Bonus pengurus Rp. 1.500.000,00 Rp. 375.000,00 Rp. 1.875.000,00
4. Bonus pegawai/karyawan Rp. 1.500.000,00 Rp. 375.000,00 Rp. 1.875.000,00
5. Bonus pengawas Rp. 750.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 1.000.000,00
6. Dana Pembangunan Koperasi Rp. 750.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 1.000.000,00
Rp.15.000.000,00 Rp.2.500.000,00 Rp.17.500.000,00
6. Jasa Modal dan Jasa Anggota
a. Jasa Modal atau Jasa Simpanan / Setoran
Yaitu jumlah bagian Surplus Hasil Usaha yang diterima anggota atas
imbalan modalnya dalam koperasi
Perhitungannya :
Contoh :
Anis adalah seorang anggota koperasi, modal Anis berupa : Setoran pokok
Rp.100.000,00, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) Rp.150.000,00 dan Setoran
sukarela Rp.150.000,00
Apabila jumlah Setoran pokok dan SMK anggota Rp.4.000.000,00,
hitunglah bagian jasa modal yang diterima Anis !
Jawab :
Bagian anggota =
004.000.000,Rp.
250.000,00Rp.
x Rp.3.750.000,00
= Rp.234.375,00
b. Jasa penjualan atau Jasa Anggota atau Jasa Usaha
Yaitu bagian SHU yang diterima anggota karena jasanya membeli dari
koperasi sehingga koperasi itu memperoleh laba
Bagian anggota = x Jasa modal
Bagian anggota = x Jasa penjualan

9. Contoh :
Anggota koperasi yaitu Anis membeli dari koperasi Rp.1.000.000,00 dan
total pembelian anggota dari koperasi Rp.10.000.000,00 serta jasa penjualan
sebesar Rp. 3.750.000,00. Hitunglah bagian jasa penjualan yang diterima
Anis!
Jawab :
Bagian anggota =
,0010.000.000Rp.
001.000.000,Rp.
x Rp 3.750.000,00
= Rp.375.000,00
Jadi seorang angota koperasi akan memperoleh pembagian SHU sebagai berikut :
1. Memperoleh jasa simpanan atau jasa modal
2. Memperoleh jasa simpanan atau jasa modal, dan jasa penjualan / jasa anggota
7. Peran Koperasi
Koperasi sebagai organisasi memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam
peningkatan ekoiatan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu peran koperasi adalah sebagai berikut.
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan masyarakat dan manusia.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan
perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi.
8. Perangkat Organisasi Koperasi
Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu sehat
organisasi, sehat usaha, dan sehat mental.
a. Sehat organisasi, mencakup:
1) adanya kesadaran para anggota untuk kegiatan koperasi,
2) adanya kesadaran koperasi untuk hidup
atas dasar anggaran dasarnya,
3) ketiga alat perlengkapan organisasi koperasi dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik,
4) bagian-bagian dalam organisasi bekerja normal dalam hubungan

10. organik,
5) adanya komunikasi yang lancar antara pengurus dengan anggota,
pengurus dengan pengurus dan anggota yang satu dengan anggota
yang lainnya.
b. Sehat usaha, yang mencakup:
1) kegiatan usahanya dijalankan berdasar atas asas dan tujuan koperasi,
2) usahanya terjalan secara kontinu,
3) SHU dibagikan sesuai dengan jasa anggota,
4) dapat dicapai tingkat efistensi sesuai dengan rencana.
c. Sehat mental, yang mencakup:
1) adanya kesadaran para pengurus dan anggota akan tanggung jawab
pada koperasi,
2) tidak semata-mata berpikir kebendaan (materialistis), tetapi nilai
kemanusiaan dan sosial yang lebih diutamakan,
3) kejujuran dan keadilan dalam kegiatan pengurus dan anggota,
4) untuk mempertinggi kesejahteraan anggota, baik secara materiil maupun
secara spirituil,
5) adanya program-program pendidikan yang dilaksanakan secara kontinu,
6) adanya pengabdian kepada masyarakat,
7) adanya swadaya, swakerta, dan swasembada dalam koperasi,
8) tidak mencari keuntungan yang tidak didasarkan pada prinsip koperasi.
Dalam Bab VI tentang Perangkat Organisasi, Pasal 31 UU nomor 17 tahun 2012,
disebutkan bahwa Perangkat organisasi koperasi terdiri dari : Rapat Anggota,
Pengawas dan Pengurus.
a. Rapat anggota.
Rapat anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang
kekuassan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota berwenang :
1) menetapkan kebijakan umum Koperasi;
2) mengubah Anggaran Dasar;
3) memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;
4) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja
Koperasi;
5) menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh
Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
6) meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas
dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
7) menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
8) memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran
Koperasi; dan
9) menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-
Undang ini.

11. Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Rapat
Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat. Dalam Rapat Anggota, Pengurus wajib mengajukan
laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi:
1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah
dicapai;
2. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi
kegiatan Koperasi;
3. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir
dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut;
4. laporan Pengawas;
5. nama Pengawas dan Pengurus; dan
6. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan tunjangan lain bagi
Pengurus.
Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai
mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah,
maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara
terbanyak. Dalam hal pemungutan suara, setiap anggota mempunyai
hak satu suara. Pemungutan suara dilakukan oleh para anggota yang hadir.
Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar
denganmempertimbangkanjumlahanggota dan jasa usaha koperasi secara
berimbang. Maksudnya penentuan hak suara dilakukan sebanding
dengan jumlah anggota setiap koperasi dan besar kecilnya jasa usaha
koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya.
b. Pengawas
Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi
dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Dalam pasal 48 UU nomor 17
tahun 2012 tentang Pengawas, ditetapkan bahwa Pengawas dipilih dari dan
oleh anggota pada rapat Anggota.
Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:
1) tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau
komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan
bersalah karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu
dinyatakan pailit; dan
2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatan.

12. Pada pasal 50 UU Nomor 17 tahun 2012 ayat 1 disebutkan bahwa Pengawas
bertugas
1) mengusulkan calon Pengurus;
2) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
4) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
Pada pasal 50 UU Nomor 17 tahun 2012 ayat 2 disebutkan bahwa Pengawas
berwenang
1) menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta
pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
2) meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari
Pengurus dan pihak lain yang terkait;
3) mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja
Koperasi dari Pengurus;
4) memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar; dan
5) dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan
menyebutkan alasannya.
c. Pengurus.
Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab
penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi,
serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar. Menurut Pasal 55 UU nomor 17 tahun
2012 tentang Pengurus, disebutkan bahwa Pengurus dipilih dari orang
perseorangan, baik Anggota maupun non-Anggota. Orang perseorangan
harus memenuhi persyaratan:
1) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2) memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;
3) tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu Koperasi atau
komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah
karena menyebabkan Koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
dan
4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan
sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
Pada pasal 58 U Nomor 17 tahun 2012 ayat 1 disebutkan bahwa Pengurus
bertugas :
1) mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;

13. 2) mendorong dan memajukan usaha Anggota;
3) menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan
dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
4) menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
5) menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk
diajukan kepada Rapat Anggota;
6) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
7) menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
8) memelihara Buku Daftar Anggota, Buk Daftar Pengawas, Buku Daftar
Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah
Rapat Anggota; dan
9) melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan
Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat
Anggota.
Pada pasal 58 U Nomor 17 tahun 2012 ayat 2 disebutkan bahwa Pengurus
berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Dan
Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi dan Pengurus
yang bersangkutan; atau
b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan
dengan kepentingan Koperasi.
Sedangkan struktur organisasi koperasi dapat digambarkan sebagai berikut :

14. Dari struktur organisasi koperasi (Gambar 6.2) dapat dijelaskan bahwa
pengurus terbuka terhadap pengawas, pengawas bersifat wajar dalam
melaksanakan tugas pengawasannya, dan antara pengurus dengan
pengawas terjadi dialog.
9. Organisasi dan pengelolaan KUD
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi rakyat di pedesaan yang
pembentukannya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat desa tersebut
yang wilayahnya meliputi satu kecamatan. Pembentukan KUD berdasarkan
Inpres Nomor 4 Tahun 1973.
Adapun tujuan pembentukan KUD sebagai berikut.
a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian,
khususnya produksi pangan.
b. Memberikan kepastian pada masyarakat desa, bahwa mereka tidak
hanya bertanggung jawab atas peningkatan produksi saja, tetapi juga secara
nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna meningkatkan taraf
hidup dan kesejahteraannya.
Sementara itu, bidang usaha KUD adalah sebagai berikut.
a. Pertanian yang meliputi bidang pertanian pangan, peternakan,
perikanan, perkebunan, dan agro industri
b. Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat desa, terutama pangan, sandang,
dan papan.
c. Penyediaan jasa, meliputi jasa simpan pinjam, jasa perkreditan,

15. angkutan, listrik pedesaan, dan konstruksi.
d. Industri kecil dan kerajinan.
e. Lain-lain bidang usaha sesuai kemampuan dan keadaan setempat.
Dari bidang usaha tersebut jelaslah bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) benar-
benar merupakan organisasi ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan
kemajuan ekonomi masyarakat
khususnya di pedesaan atau satu wilayah kecamatan. Dari uraian di atas dapat
disimpulkan bahwa KUD:
a. merupakan organisasi ekonomi rakyat pedesaan,
b. dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku,
c. memiliki pengurus dengan mengangkat manajer dan digaji oleh KUD,
d. dalam menjalankan aktivitasnya mendapatkan bimbingan, dorongan,
pembinaan, dan pengarahan dari pembina koperasi.
Untuk memperjelas pemahamanmu mengenai struktur organisasi KUD,
pada Gambar 6.3 dapat kamu lihat bagan struktur organisasi KUD.

16. 10. Sumber Permodalan Koperasi
Berdasarkan pasal 66 UU Nomor 17 tahun 2012, dijelaskan bahwa modal Koperasi
sebagai modal awal terdiri dari :
a. Setoran Pokok, adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang
atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan
permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi. Setoran Pokok dibayarkan
oleh Anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan
sebagai Anggota dan tidak dapat dikembalikan.
b. Sertifikat Modal Koperasi, adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi dalam
modal Koperasi. Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal
Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai
nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok. Dan
Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki hak suara.
Selain modal tersebut, modal koperasi dapat berasal dari :
a. Hibah, adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi dengan
sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha. Hibah yang diberikan oleh
pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung
maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan
dilaporkan kepada Menteri.
b. Modal Penyertaan, adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa uang
dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh
perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat
permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. Koperasi
dapat menerima Modal Penyertaan dari: Pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau masyarakat
berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.
c. modal pinjaman yang berasal dari:
1) Anggota;
2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
6) sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Prosedur Pendirian Koperasi
Ketentuan pendirian koperasi diatur dalam Pasal 7 – 15 UU Nomor 17 tahun
2012, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan

17. a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota,
pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
b. Mempersiapakan acara rapat.
c. Mempersiapkan tempat acara.
d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.
Ketentuan dalam tahap persiapan diantaranya :
e. Koperasi didirikan tergatung pada jenis koperasi, yakni : Koperasi primer
(minimal 20 orang) dan Koperasi sekunder (minimal 3 koperasi primer)
f. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
g. Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.
h. Tempat kedudukan koperasi sekaligus merupakan kantor pusat
Koperasi.
i. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
j. Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh
Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi pihak
harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.
2. Tahap Pembentukan
a. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu surat
keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan dari para
kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat
pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran Dasar pada saat
pembentuk-an koperasi.
b. Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar
tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan disepakati
oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan.
c. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-orang
yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas pengelolaan,
pengawasan di koperasi
d. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva
diawal pembentukan koperasi
e. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar
pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.
Ketentuan dalam tahap pembentukan diantaranya :
a. Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang
dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
b. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris, maka Akta
Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai
Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
c. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang
terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan

18. Pemerintahan di bidang Koperasi.
d. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan
yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.
e. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-
kurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan
pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan, dan
alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum
Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan
pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.
f. Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain
berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
g. Permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis
oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada
Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.
h. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan
pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diatur dalam Peraturan
Menteri
i. Apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus menolak
permohonan secara tertulis disertai alasannya.
j. Terhadap penolakan permohonan, para pendiri atau kuasanya dapat
mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.
k. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan
permohonan ulang.
l. Keputusan merupakan keputusan pertama dan terakhir.
3. Tahap Pengesahan
Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka untuk
mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa pendiri
harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat terkait.
Ketentuan pada tahap pengesahan diantaranya :
a. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta
Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri.
b. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
permohonan diterima.

19. c. Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka
waktu, Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.
d. Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari
jumlah, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan wajib
memenuhi jumlah minimal keanggotaan.
e. Setelah melampaui jangka waktu, Anggota Koperasi tetap kurang dari
jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi bertanggung
jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi
dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.
f. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota, Pengurus,
dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat pengesahan
menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh
Koperasi, Koperasi berkewajiban mengambil alih serta
mengukuhkan setiap perbuatan hukum tersebut.
g. Dalam hal perbuatan hukum tidak diterima, tidak diambil alih, atau
tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota, Pengurus,
dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akibat
hukum yang ditimbulkan.
12. PENGEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH
Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya murid/siswa pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan sekolah-sekolah tempat pendidikan yang
setaraf dengan itu. Dengan kata lain Koperasi sekolah adalah Koperasi siswa.
Menurut peraturan yang berlaku anggota koperasi harus orang yang sudah
dewasa, akan tetapi koperasi sekolah ternyata anggota-anggotanya belum
dewasa. Oleh karena itu koperasi sekolah dimaksudkan untuk melatih siswa
dalam melakukan kegiatan ekonomi yang telah diijinkan dari pemerintah.
1. TujuanKoperasiSekolah
Koperasi sekolah dimaksudkan sebagai penunjang pendidikan sekolah ke arah
kegiatan-kegiatan praktis. Maksud yang lain adalah mencapai kebutuhan
ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa tanggung jawab,
disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis para siswa yang sangat berguna
bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan koperasi sekolah sangat
diperlukan dengan alasan sebagai berikut.
a. Generasi muda merupakan calon penerus cita-cita koperasi, maka sangat
perlu mendapatkan pengetahuan tentangberkoperasi.
b. Siswa merupakan calon pemegang peranan dalam mengembangkan
koperasi di masa mendatang, menuju bentuk perekonomian berdasar
UUD 1945 Pasal 33.
Tujuan didirikannya koperasi sekolah di antaranya sebagai berikut.
a. Agar siswa memiliki kesadaran tentang fungsi dan peranan koperasi sebagai

20. soko guru dan wadah utama perekonomian rakyat.
b. Agar para siswa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa
demokratis.
c. Agar dapat meningkatkan upaya pembinaan kelembagaan koperasi
sekolah secara sistematis, terarah, dan terus-menerus.
d. Agar siswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman
praktis dalam hal pengelolaan koperasi sekolah melalui latihan-latihan
maupun praktik kerja nyata.
e. Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam hidup
bergotong royong di masyarakat.
f. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor koperasi melalui
program pendidikan di sekolah.
g. Menumbuhkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sekolah terhadap
koperasi, sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan jiwa,
semangat, serta sikap berkoperasi.
h. Menunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis untuk
mencapai tujuan berupa pemenuhan kebutuhan siswa.
2. Ruang Lingkup Dan Landasan Hukum Koperasi Sekolah
Ruang lingkup pembinaan koperasi sekolah meliputi beberapa hal, diantaranya :
a. peningkatan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan dan
penyuluhan untuk mengembangkan koperasi sekolah.
b. Pembinaan fasilitas seperti ruang pemupukan modal, penyediaan kredit
dengan syarat memadai untuk pengadaan sarana, bantuan tenaga manajemen
atau pengelolaan dan lain-lain
c. Peningkatan ketrampilan siswa dalam mengelola koperasi melalui latihan-
latihan yang praktis, misalnya Praktik Kerja Nyata yang berkaitan dengan
pengorganisasian, yang nantinya diharapkan dapat menjadi kader koperasi di
masyarakat.
Sedangkan landasan hukum berdirinya koperasi sekolah yaitu :
a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.
638/AKPTS/Men/1974 tentang ketentuan pokok mengenai Koperasi Sekolah
b. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0158/P/1984 dan Menteri Koperasi nomor 51/M/KPTS/III/1984, tertanggal
22 Maret 1984
c. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5/U/1984, tentang
Pendidikan Perkoperasian
d. UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian
3. Tahap-Tahap PendirianKoperasiSekolah

21. Dalam rangka mendirikan koperasi sekolah, terlebih dahulu perlu
diketahui langkah-langkah maupun hal-hal yang menyangkut pendirian
koperasi sekolah tersebut.
Adapun langkah-langkah atau prosedur pendirian koperasi sekolah adalah
sebagai berikut.
a. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, rencana dan program pendirian koperasi
disosialisasikan oleh kepala sekolah bersama guru, komite sekolah, dan
Osis serta perlu diinformasikan kepada siswa yang lain. Selanjutnya perlu
dibentuk tim kecil/panitia yang bertugas menyelenggarakan rapat
pembentukan koperasi sekolah.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Tim Kecil di antaranya:
1) menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan pembentukan,
2) menentukan tempat diadakan rapat pembentukan,
3) menentukan peserta yang mengikuti rapat,
4) menyiapkan undangan rapat,
5) menyiapkan alat atau perlengkapan rapat,
6) menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat,
7) merencanakan dan menyiapkan biaya-biaya penyelenggaraan
rapat pembentukan koperasi sekolah.
b. Tahap Pembentukan
Setelah melalui tahap persiapan, selanjutnya diadakan rapat
pembentukan koperasi sekolah. Adapun pihak-pihak yang harus
dihadirkan adalah:
1) murid/ perwakilan kelas minimum 2 (dua) orang, paling sedikit 20
orang murid,
2) guru ekonomi/ koperasi dan guru yang ditunjuk
3) kepala sekolah
4) pejabat Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota
5) perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Hasil dari rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain:
1) Anggaran Dasar koperasi sekolah,
2) susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara
(dari unsur guru yang ditunjuk),
3) pembentukan pengawas paling banyak 3 siswa,
4) penetapan sumber modal koperasi yang terdiri atas setoran
pokok, sertifikat modal koperasi, cadangan, hibah, modal penyertaan
dan sebagainya
5) penetapan pembagian SHU koperasi,
6) lain-lain yang perlu.

22. c. Tahap Pengesahan
Setelah koperasi sekolah terbentuk, maka pengurus mengajukan
permohonan pengakuan kepada Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota
yang dilampiri:
1) Anggaran Dasar/Akta Pendirian Koperasi Sekolah rangkap 3
(tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 atau sesuai peraturan yang
berlaku,
2) berita acara pembentukan koperasi sekolah,
3) neraca awal/neraca permulaan dari koperasi sekolah. Apabila telah
memenuhi syarat, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dari
tanggal pengajuan itu akan diterima surat pengakuan atau surat
keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi sekolah dari
Kantor Dinas Koperasi.
4. KegiatanUsahaKoperasiSekolah
Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi sekolah hendaknya
memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang umumnya dibutuhkan oleh
para siswa, di samping menjangkau kebutuhan lain yang mungkin diperlukan
oleh sebagian siswa. Pada dasarnya kegiatan yang akan dilaksanakan
tidak menimbulkan atau mengganggu kegiatan belajar para siswa, bahkan
lebih menambah pengetahuan serta praktik nyata tentang kegiatan
berkoperasi.
Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kegiatan usaha yang
dilaksanakan koperasi sekolah meliputi usaha yang dapat memenuhi
kebutuhan para siswa di sekolah yang bersangkutan dan masyarakat.
Adapun kegiatan usaha koperasi sekolah antara lain:
a. unit usaha pertokoan, meliputi pengadaan buku pelajaran, alat tulis,
seragam sekolah, serta barang lain yang diperlukan siswa,
b. unit usaha cafetaria (warung) sekolah, dimaksudkan untuk menampung
siswa agar tidak keluar dari lingkup sekolahan,
c. unit usaha simpan pinjam, yang bertujuan untuk melayani penabungan dan
pinjaman uang guna meringankan para
d. siswa serta untuk menumbuhkan kegemaran menabung bagi siswa,
unit usaha jasa lainnya, disesuaikan dengan perkembangan dan
pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti fotokopi, wartel,
warnet, menerima percetakan, travel bus, bursa buku, penjahitan pakaian
seragam siswa, pengetikan dan penjilidan (rental), pengoperasian gedung
serba guna, dan sebagainya.

23. 5. PengelolaanKoperasiSekolah
Kelangsungan koperasi sekolah sangat bergantung kepada peran aktif
berbagai pihak di dalamnya, baik anggota, pengurus maupun pengawas.
a. Keanggotaan
Anggota koperasi sekolah adalah murid/siswa sekolah yang bersangkutan di
mana koperasi sekolah didirikan. Keang- gotaan koperasi sekolah tidak dapat
dipindahtangankan kepada orang lain. Keanggotaan berakhir jika:
- murid/anggota koperasi meninggal dunia,
- murid/anggota koperasi pindah sekolah,
- murid/anggota koperasi berhenti sekolah karena tamat (lulus) atau alasan
lainnya,
- ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
Keanggotaan koperasi sekolah ditetapkan setelah ia mendaftarkan diri
sebagai anggota, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
berlaku dalam koperasi sekolah serta telah membayar simpanan pokok kepada
pengurus koperasi. Simpanan pokok merupakan persyaratan seorang siswa
menjadi anggota koperasi.
b. Kepengurusan
Pengurus koperasi sekolah berasal dari anggota yang dipilih melalui rapat anggota
atauyang ditentukan dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Masa
bakti pengurus ditetapkan 1 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti
1 tahun lagi. Pengurus koperasi tetap atas pembinaan guru dan kepala sekolah.
c. Pengawas
Pengawas memegang peranan yang penting dalam organisasi koperasi karena ia
memegang fungsi kontrol terhadap jalannya usaha koperasi.
Pengawas koperasi sekolah dipilih dari kalangan orang tua murid sekolah yang
bersangkutan dalam rapat anggota. Pemilihan anggota badan pengawas koperasi
sekolah, sama halnya dengan cara memilih pengurus, yaitu dilakukan dalam
Rapat Anggota Tahunan (RAT). Apabila anggota badan pengawas tidak memenuhi
dari kalangan murid atau siswa, pengawas juga dapat diambil dari guru
agar dapat membimbing para siswa.
d. Permodalan Koperasi Sekolah
Sebagaimana koperasi-koperasi lainnya, sumber modal koperasi sekolah
diperoleh dari
1) ModalawalyangterdiridariSetoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi
2) Selain modal tersebut, modal koperasi dapat berasal dari : Hibah, Modal
Penyertaan,
3) Modal pinjaman yang berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya dan/atau

24. Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya; penerbitan obligasi
dan surat hutang lainnya; dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
dan/atau sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. Bagan Organisasi Koperasi Sekolah
Untuk menjalankan fungsinya, maka kepengurusan koperasi sekolah harus
dapat bekerja sesuai dengan organisasi dalam koperasi sekolah.
6. Manfaat KoperasiSekolah
Sebagaimana tujuan koperasi yaitu untuk kesejahteraan anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi sekolah sangat bermanfaat bagi
anggotanya. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut.
a. Dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah
b. Dapat mendidik siswa untuk mandiri atau mampu mengurus dirinya
sendiri
c. Dapat berlatih menjadi wiraswastawan di bidang perkoperasian
d. Membimbing para siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam
menyelanggarakan koperasi sekolah

25. e. Dapat menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, setia kawan, dan gotong
royong.
7. PembinaanKoperasiSekolah
Koperasi sekolah yang didirikan di lingkungan pendidikan telah dirintis sejak
tahun 80-an, walaupun saat itu belum semua sekolah mendirikan atau
membentuk koperasi sekolah. Kegiatan pembinaan koperasi sekolah
dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Agar koperasi
sekolah dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diadakan pembinaan secara terus-
menerus, terpadu, dan terarah sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi di
masyarakat. Pembinaan secara kontinu dilakukan dengan cara bimbingan,
penyuluhan, dan pengarahan terhadap koperasi sekolah oleh guru dan kepala
sekolah.
Pembinaan tersebut dapat berupa:
a. bantuan materi, seperti perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan
koperasi, sehingga cara pengelolaannya semakin hari semakin maju
dengan cara mencontoh pengelolaan koperasi yang ditangani dengan
peralatan yang sudah lengkap,
b. mengikutsertakan pengurusnya dalam pertemuan-pertemuan dan
seminar (bagi Sekolah Menengah Atas) tentang koperasi, guna
mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, sehingga wawasan para
pengurus tentang pengelolaan koperasi sekolah makin bertambah,
c. mengundang para pakar koperasi untuk memberikan penjelasan dan
penyuluhan kepada pengelola tentang cara- cara praktis mengelola koperasi
sekolah,
d. memintakan brosur atau buletin dari koperasi sekolah yang telah
menerbitkannya atau saling tukar informasi antara pengurus koperasi
suatu sekolah dengan pengurus koperasi di sekolah lain agar menjadi koperasi
sekolah yang lebih baik.
Untuk mewujudkan koperasi sekolah yang baik, maka pengelolaan
koperasi yang dilakukan oleh siswa berada di bawah bimbingan, penyuluhan,
dan pengawasan guru pembina koperasi yang diangkat oleh kepala sekolah.

26. LATIHAN 1
Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!
1. Terangkan bagaimana arti lambang koperasi Indonesia baik warna maupun
bentuknya!
2. Berdasarkan pengertian koperasi menurut UU Nomor 17 tahun 2012, berikan
penjelasan makna yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut!
3. Coba anda identifikasi macam koperasi yang ada di lingkungan sekitarmu,
kemudian klasifikasikan termasuk jenis koperasi apa! Dan yang paling banyak
dijumpai apakah koperasi primer atau koperasi sekunder? Jelaskan!
4. Gambarkan tingkatan organisasi koperasi dan wilayah kerjanya!
5. Apakah perbedaan antara koperasi simpan pinjam dan Baitul Maal Wa Tanwil
(BMT)? Jelaskan!
7. Bagaimana cara koperasi mendapatkan Selisih Hasil Usaha (SHU) dan
apakah harus dipisahkan antara SHU yang berasal dari anggota dan SHU
yang berasal dari bukan anggota?
8. Bagaimana cara koperasi menutup defisit Selisih Hasil Usaha (SHU)?
9. Pada akhir tahun 2012 keadaan Koperasi Usaha Maju sebagai berikut.
Hasil penjualan pada anggota Rp30.000.000,00
Hasil penjualan pada bukan anggota Rp10.000.000,00
Harga pokok penjualan Rp25.000.000,00
Beban penjualan Rp2.500.000,00
Beban umum dan administrasi Rp3.500.000,00
Dari data di atas, tentukan jumlah SHU Koperasi Usaha Maju!
10. SHU Koperasi Subur Semarang pada akhir tahun 2012 berjumlah Rp 42.000.000,00.
SHU yang berasal dari anggota dibagi untuk :
- Jasa Modal 25%
- Jasa anggota 35%
- Dana Cadangan 20%
- Bonus pengurus 5%
- Bonus pengawas 5%
- Bonus pegawai 5%
- Dana Pembangunan Koperasi 5%
Diminta :
a. Buatlah pembagian SHU dan
Tohir seorang anggota koperasi yang mempunyai simpanan pada koperasi Rp
400.000,00. Seluruh simpanan anggota pada koperasi Rp 80.000.000,00. Penjualan
koperasi Rp 50.000.000,00 dan Tohir membeli Rp 250.000,00. Hitunglah SHU
yang diterima Tohir !
11. Susunan modal koperasi Mandiri, Surakarta per 31 Desember 2012 !
Setoran pokok Rp 40.000.000,00
Sertifikat modal koperasi Rp 65.000.000,00
Selisih Hasil Usaha Rp 10.000.000,00

27. Cadangan Koperasi Rp 4.000.000,00 +
Jumlah Rp 119.000.000,00
Untuk tahun buku 2012 Koperasi tersebut mendapat SHU Rp 7.500.000,00,
pembagiannya:
- Untuk jasa modal 30%
- Untuk jasa anggota 20%
- Bonus pegawai 10%
- Bonus pengurus 10%
- Dana pembangunan 10%
- Cadangan koperasi 20%
Diminta :
a. Buatlah jurnal pembagian SHU
b. Berapa yang diterima Sofyan, jika ia mempunyai simpanan atau setoran pada
koperasi Rp 600.000,00. Seluruh simpanan anggota pada koperasi Rp
120.000.000,00 dan Sofyan tidak pernah belanja pada koperasi.
c. Berapa yag diterima Ira jika ia berbelanja pada koperasi Rp 500.000,00 dan
mempunyai simpanan/setoran Rp 900.000,00 sementara penjualan koperasi Rp
60.000.000,00
d. Susunlah modal koperasi Mandiri Surakarta setelah pembagian SHU !

28. Bacalah wacana berikut dengan teliti dan tekun.
Primkop TKBM Bubarkan Unit Simpan Pinjam
Sabtu, 20 Juli 2013 09:47
Primer Koperasi (Primkop) Upaya Karya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Pelabuhan Belawan membubarkan salah satu unit usahanya, yaitu simpan pinjam.
Dibubarkannya unit simpan pinjam itu berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian. Hal itu disampaikan Ketua Primkop TKBM Pelabuhan
Belawan Tombang Hutabarat kemarin ketika dikonfirmasi andalas terkait pembekuan
operasi unit simpan pinjam di koperasi itu. Dikatakannya, substansi pengaturan dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini, terdapat sejumlah hal yang baru dan
berbeda, baik berupa norma pengaturan maupun istilah-istilah yang digunakan.
Beberapa hal tersebut adalah, pertama, nilai, pendirian. dan nama koperasi. Kedua,
keanggotaan, pengawas dan pengurus. Ketiga, modal koperasi. Keempat, jenis
koperasi.
Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi di dalam anggaran dasar. Jenis
koperasi terdiri atas koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan
koperasi simpan pinjam (KSP). Kelima, KSP dan LPSKSP. Keenam, pengawasan.
Jenis koperasi Primkop Upaya Karya TKBM Pelabuhan Belawan adalah koperasi
jasa sehingga koperasi simpan pinjam tidak lagi disatukan dengan koperasi simpan
pinjam karena keduanya sudah berbeda. "Kalau menurut Undang-Undang No 25
Tahun 1992, kelima jenis koperasi ini masih dapat disatukan dalam wadah satu
koperasi, tapi karena ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian, maka lima jenis usaha itu dipisahkan, dapat berdiri sendiri dan tidak
dapat disatukan dalam satu wadah," jelasnya.
Berdasarkan itulah maka Primkop TKBM Pelabuhan Belawan membubarkan unit
usaha simpan pinjam tersebut, jelas Tombang.
Sumber: Medan Kita/Medan-andalas, 30 September 2013
Pertanyaan:
1. Mengapa Primer Koperasi Upaya Karya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Pelabuhan Belawan membubarkan salah satu unit usahanya?
2. Apakah peraturan yang menjadi dasar hukumnya? Sebutkan lengkap dengan
pasal-pasalnya!
3. Sebutkan jenis-jenis koperasi yang masih bisa disatukan dalam wadah satu koperasi
menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992!
4. Bagaimanakah pula pembagian jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2012?
5. Mengapa berbeda antara poin 3 dan 4?
6. Selesaikan permasalahan di atas dengan cara diskusi kelompok.
7. Buatlah analisis dan kumpulkan hasilnya kepada guru untuk memperoleh
apresiasi.

29. Permodalan dan Sertifikasi Menurut UU No.17 Tahun 2012
Mataram,kampungnews.com: Hari ini (27/1) terdapat 4 koperasi yang RAT (Rapat
Anggota Tahunan), yakni KSP Lombok Sejati. KSP Madani, Koperasi Puspasari Sedana
dan Koperasi Batu Gadi, diantara 4 koperasi yang melaksanakan RAT tahun 2013 ini
ada dua yang KSP, dimana, dilihat dari Aset,modal sendiri dan SHU rata-rata
mengalami peningkatan diatas 10%, begitu juga dengan Koperasi Puspasari Sedana
dan Koperasi Batu Gadi.
Kepala dinas koperasi UMKM NTB yang diwakili Kabid Koperasi Diskop UMKM
NTB Drs.Sudiarsah,MM saat RAT KSP Madani Tanjung mengatakan di lihat dari segi
penerapan undang-undang yang baru, baru hanya sebatas informasi yang di berikan
ketika saat RAT berlangsung yakni bagaimana pelaksanaan konversi modal .
“Terkait dengan modal, menurut UU No. 25 dengan undang-undang yang
sekarang, karena yang RAT hari ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP), ke depan terutama
dari segi operasionalnya harus melayani anggota, menarik simpanan dari anggota dan
menempatkan modal koperasi pada tingkat atasnya dan tidak lagi melayani yang Non
Anggota. Sebelum koperasi melaksanakan RAT ini, untuk bahan
pertanggungjawabnnya atau laporan keuangannya harus di audit oleh akuntan publik
yang diminta oleh Menteri atau Rapat Anggota, jika tidak di audit maka tidak bisa di
syahkan laporan pertanggungjawabannya oleh Rapat Anggota”. Papar Sudiarsah
KSP Madani dan KSP Lombok Sejati kata Sudiarsah, telah di audit oleh akuntan
publik karna ada kewajiban masing-masing KSP yag memilki omzet di atas 1 milyar
dan ini telah dilaksanakan setiap tahun.
“Cuman ke depan, UU ini mengharuskan KSP diaudit sesuai yang diminta oleh
menteri dan Rapat Anggota, kalau diminta oleh Rapat Anggota sedangkan koperasinya
baru terbentuk kemungkinan tidak mau di audit, dan jika di paksakan dari
kementerian, apakah layak atau wajar di audit sedangkan koperasinya baru terbentuk.
Nah ini akan kita konsultasikan atau pertanyakan apakah UU yang mengharuskan
keuangan di audit berlaku untuk semua koperasi ataukah ada batasan keuangan yang
di audit, mungkin di PP atau di Permennya di atur, ini masih kita tunggu”. Kata
Sudiarsah

30. Lebih jauh Sudiarsah menjelaskan yang tadinya ada simpanan pokok sekarang
menjadi iuran pokok, yang tadinya simpanan wajib akan menjadi serifikat modal
koperasi . Sertifikat modal koperasi ini yang belum diketahui.
“Karna ini memiliki hologram, kerahasiaan sendiri, nah ini harus di tunjuk
percetakan mana yang bisa menyimpan kerahasiaan dari pada sertifikat yang dimilki
oleh anggota. Ini yang perlu kita konsultasikan, apakah di atur dalam PP (Peraturan
Pemerintah) atau Permen (Peraturan Menteri)”.Kata Sudiarsah
Sertifikat modal koperasi menurut Sudiarsah adalah semacam saham, sama artinya
dengan uang yang di miliki oleh anggota, dimana nilai sertifikat ini di tentukan dalam
rapat aggota. Dan nilai sertifikat modal koperasi ini tidak boleh lebih dari setoran
pokok.
“Kalau misalnya setoran pokoknya 10.000, maka maksimal nilai sertifikatnya
adalah 10.000 tidak boleh lebih”. Terang Sudiarsah (Abdi)
Pertanyaan:
1. Bagaimanakah permodalan koperasi sebagaimana dimaksud dalam wacana di atas?
2. Apakah perbedaan utama permodalan koperasi menurut undang-undang koperasi
sebelumnya dengan undang-undang koperasi yang sekarang berlaku?
3 Bagaimanakah peran KSP dalam wacana tersebut?
4. Buatlah kesimpulan mengenai wacana di atas terkait dengan UU No 17 / 2012!

31. LATIHAN 2
1. Perhatikan gambar di bawah ini :
`8
Dari gambar di atas yang termasuk koperasi pusat adalah ….
a. I b. II c. III d. IV e. V
Yang termasuk alat perlengkapan organisasi koperasi adalah ….
a. Rapat anggota, dewan penasihat dan pengurus
b. Dewan penasihat, pengurus dan pengawas
c. Pengurus, pengawas dan manajer
d. Rapat anggota, pengurus dan pengawas
e. Rapat anggota, pengurus dan manajer
2. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang Rapat Anggota adalah ….
a. menetapkan anggaran dasar koperasi
b. memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi
c. menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi manjemen dan usaha
koperasi
d. mengesahkan pertanggung jawaban pengurus
e. mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi
3. Pernyataan berikut adalah tugas-tugas pengawas koperasi, kecuali :
a. memeriksa penggunaan kredit
b. memeriksa kegiatan usaha koperasi
c. memeriksa persiapan pembagian SHU
d. memeriksa kekayaan koperasi
e. memeriksa keadaan keuangan
I
II
III
IV
V

32. 4. Menyampaikan segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi kepada
rapat anggota, merupakan kewajiban dari ….
a. rapat anggota d. pengawas
b. anggota e. pengurus
c. dewan penasihat
5. Kegiatan pokok KUD dalam perekonomian pedesaan adalah ….
a. penyalur kebutuhan pokok anggota
b. memotivasi, menggiatkan dan mewajibkan anggota untuk menabung
c. mendirikan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan secara langsung
d. menambah pengetahuan tentang perkoperasian
e. mempertinggi taraf hidup rakyat desa
6. Dalam rangka pembentukan KUD di desa, langkah awal yang harus di tempuh oleh
Pak Lurah adalah ….
a. mencari sumber modal
b. mencari tenaga kerja
c. menghubungi atasan
d. mendirikan toko koperasi
e. menghubungi calon anggota
7. Berikut ini adalah landasan hukum secara khusus untuk mendirikan koperasi
sekolah, kecuali ….
a. UU Nomor 25 tahun 1992
b. UUD 1945 pasal 33 ayat 1
c. Surat edaran Direktur Jenderal Koperasi No. tlt/DK/A/VI/74
d. Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
e. Tap. MPR No. II/MPR/1993
8. Pemilihan/pengangkatan pengurus koperasi sekolah dilakukan ….
a. rapat guru bersama kepala sekolah
b. rapat anggota bersama guru dan kepala sekolah
c. rapat anggota bersama guru
d. rapat anggota
e. rapat anggota bersama kepala sekolah
9. Tahapan pembentukan Koperasi sekolah adalah …
A. Rapat pembentukan koperasi, pembentukan panitia, pendaftaran koperasi,
pengesahan
B. Pendaftaran koperasi, pembentukan panitia, rapat pembentukan,
pengesahan
C. Pembentukan panitia, pendaftaran koperasi, rapat pembentukan, pengesahan

33. D. Pembentukan panitia, rapat pembentukan, pendaftaran koperasi, pengesahan
E. Rapat pembentukan, pendaftaran, pembentukan panitia, pengesahan
10. Ketentuan tentang besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi sekolah
tergantung pada …
A. Kesepakatan pengturus dalam rapat anggota
B. Kesepakatan para anggota dalam rapat anggota
C. Kesepakatan guru ekonomi dan kepala sekolah
D. Kesepakatan guru dan siswa
E. Kesepakatan guru, kepala sekolah dan siswa
11. Jumlah nilai uang tertentu yang sama besarnya yang harus dibayarkan pada waktu
masuk menjadi anggota Koperasi sekolah disebut …
A. SHU
B. Cadangan
C. Simpanan sukarela
D. Simpanan wajib
E. Simpanan pokok
12. Manfaat salah satu jenis usaha Koperasi sekolah bagi kemajuan belajar siswa adalah
…
A. Meningkatkan kesejahteraan sosial para siswa sehingga dapat belajar dengan
baik
B. Menunjang pelajaran teori di kelas dan melayani kebutuhan sehari-hari para
siswa
C. Mendidik, menanamkan, memelihara kesadaran hidup gotong royong dan
setia kawan
D. Memupuk rasa cinta pada sekolah, memelihara hubungan baik dan saling
pengertian
E. Meningkatkan konsumerisme para siswa
13. Kegunaan Koperasi sekolah ditinjau dari kebutuhan ekonomi siswa adalah …
A. Mendidik siswa hidup bergotong royong
B. Mendidik siswa unruk hidup mandiri
C. Melatih siswa untuk disiplin dan jujur
D. Melatih siswa untuk stia kawan
E. Melayani kebutuhan siswa sehari-hari di sekolah
14. Salah satu manfaat koperasi sekolah adalah…
A. Melatih siswa agar hidup hemat dan mandiri
B. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan

34. C. Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan
D. Mengembangkan rasa disiplin, tanggung jawab dan setia kawan
E. Mendorong belajar siswa di sekolah
15. Ciri Koperasi sekolah adalah …
A. Keanggotaan dapat dipindahkan ke orang lain
B. Pada umumnya merupakan jenis koperasi produksi
C. Anggota koperasi adalah siswa-siswa sekolah
D. Status koperasi harus berbadan hokum
E. Bergerak dibidang simpan pinjam
16. Jika seorang siswa telah lulus atau tamat belajar berarti akan …
A. Berakhir keanggotaannya dari Koperasi sekolah
B. Menerima SHU bulanan yang belum dibayarkan
C. Memiliki hak untuk menjadi anggota badan pengawas
D. Memiliki hak untuk menjadi pengurus koperasi
E. Adik kelasnya bisa menggantikan keanggotaannya
17. Yang tidak termasuk penggunaan SHU Koperasi sekolah adalah …
A. Cadangan koperasi
B. Dana pengurus
C. Dana kesejahteraan siswa
D. Dana pegawai
E. Jasa anggota
18. Pemegang kekuasaan tertinggi pada Koperasi sekolah adalah …
A. Kepala sekolah
B. Rapat anggota
C. Guru
D. Ketua koperasi
E. Komite sekolah
19. Modal sendiri Koperasi sekolah berikut ini, kecuali …
A. Simpanan pokok
B. Simpanan wajib
C. Simpanan sukarela
D. Cadangan SHU
E. Hibah
20. Pernyataan berikut merupakan dasar didirikannya Koperasi sekolah, kecuali…
A. Membina disiplin dan jiwa koperasi pada siswa
B. Membantu menyediakan kebutuhan siswa
C. Menunjang kegiatan koperasi desa

35. D. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi siswa
E. Mendorong untuk kemandirian
21. Modal Koperasi sekolah terdiri dari …
A. Simpanan dan pinjaman
B. Modal sendiri dan pinjaman
C. Simpanan dan cadangan
D. Hibah dan penjualan obligasi
E. Hibah dan cadangan
22. Dalam memilih lapangan usaha Koperasi sekolah didasarkan atas …
A. Kepentingan anggota
B. Kebijakan pemerintah
C. Kebijakan kepala sekolah
D. Perkembangan ekonomi modern
E. Kebutuhan para siswa
23. Berikut berakhirnya keanggotaan Koperasi sekolah kecuali …
A. Siswa meninggal dunia
B. Siswa pindah sekolah
C. Berhenti sekolah
D. Lulus sekolah
E. Tidak naik kelas
24. Koperasi yang anggotanya terdiri dari murid/siswa sekolah baik diselenggarakan
oleh swasta maupun negeri, disebut …
A. Koperasi unit desa
B. Koperasi guru dan karyawan sekolah
C. Koperasi konsumsi siswa
D. Koperasi sekolah
E. Koperasi produksi
25. Pada akhir tahun 2014 Koperasi Jaya mempunyai data sebagai berikut :
SHU akhir 2004 Rp. 48.000.000,00
Pembagian SHU menurut RAT :
1. Jasa anggota 10%
2. Jsa usaha 40%
3. Jasa simpanan 30%
4. Cadangan SHU
Jumlah penj. Angg. Rp. 120.000.000,00
Jumlah modal kop. Rp. 120.000.000,00

36. Bila anggota Zuhri memiliki simpanan Rp. 2.400.000,00 dan jumlah pembelian
Rp. 2.000.000,00. Besarnya Shu yang diterima Zuhri adalah ….
a. Rp. 176.000,00
b. Rp. 352.000,00
c. Rp. 528.000,00
d. Rp. 608.000,00
e. Rp. 704.000,00
26. Diketahui data SHU koperasi sebagai berikut :
- SHU Koperasi Rp. 1.600.000,00
- Jum. Simp. Betaria Rp. 200.000,00
- Jum. Sim.anggota Rp. 4.000.000,00
- Jum.penj.bersih Rp 3.840.000,00
- Pembelian Betaria pada koperasi Rp. 960.000,00
- Jasa simp.anggota 20%
- Jasa anggota 20% dari SHU
Besarnya SHU yang diterima Betaria untuk periode tersebut adalah ….
a. Rp. 16.000,00
b. Rp. 32.000,00
c. Rp. 64.000,00
d. Rp. 80.000,00
e. Rp. 96.000,00
27. Pada akhir tahun 2014 keadaan koperasi Teras adalah :
Hasil penjualan pada anggota Rp. 30.000.000,00
Hasil penjualan pada bukan anggota Rp. 10.000.000,00
Harga pokok penjualan Rp. 25.000.000,00
Beban penjualan Rp. 2.500.000,00
Beban umum dan administrasi Rp. 3.500.000,00
Dari data tersebut, jumlah SHU Koperasi adalah ….
a. Rp. 9.000.000,00
b. Rp. 15.000.000,00
c. Rp. 22.000.000,00
d. Rp. 24.000.000,00
e. Rp. 25.000.000,00
28. Dari SHU Koperasi yang dibagikan kepada anggota adalah : Jasa penyimapnan Rp.
2.250.000,00, jasa pemimjam Rp. 3.000.000,00 dan simpanan seluruh anggota Rp.
75.000..000,00. Pak Andi mempunyai simapnan pokok sebesar Rp. 10.000,00 dan
simpanan wajib Rp. 950.000,00. Bagian SHU yang diterima Pak Andi atas
simpanannya adalah ….
a. Rp. 67.200,00
b. Rp. 38.400,00

37. c. Rp. 38.000,00
d. Rp. 28.800,00
e. Rp. 28.500,00
29. Diketahui SHU Koperasi Karya tahun 2014 Rp. 6.400.000,00 dan modal simpanan Rp.
16.000.000,00. Dari SHU tersebut 20% untuk jasa anggota dan 25% untuk jasa modal.
Apabila Tuan Susilo mempunyai simpanan seebsar Rp. 800.000,00, maka SHU yang
diterima Tuan Susilo sebesar ….
a. Rp. 400.000,00
b. Rp. 200.000,00
c. Rp. 160.000,00
d. Rp. 80.000,00
e. Rp. 64.000,00
30. Koperasi “Dana Usaha” pada akhir periode akuntansi memperoleh SHU sebesar Rp
30.000.000,00 dengan pembagian SHU sebagai berikut:
20% Jasa modal
20% Jasa penjualan
15% Dana cadangan
15% Jasa pengurus
10% Jasa pengurus
10% Jasa pegawai
10% Dana sosial
Jumlah simpanan pokok anggota Rp 5.000.000,00 jumlah simpanan wajib anggota
Rp 25.000.000,00, dan simpanan sukarela anggota Rp 8.000.000,00. Jumlah omset
penjualan seluruh anggota Rp 48.000.000,00. Jika Pak Gala sebagai anggota
mempunyai simpanan seluruhnya Rp 1.500.000,00, serta partisipasi berbelanja
selama 1 tahun sebesar Rp 2.000.000,00. Besar SHU yang diterima oleh Pak Gala
adalah ….
a. Rp 438.000,00
b. Rp 450.000,00
c. Rp 495.000,00
d. Rp 500.000,00
e. Rp 550.000,00