Dokumen tersebut membahas tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan undang-undang Pajak Penghasilan. PTKP diberikan kepada Wajib Pajak perseorangan untuk menutupi biaya hidup minimal. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan, dengan batasan maksimal tiga orang tanggungan. Contoh perhitungan PTKP untuk

1. Kamis, 31 Maret 2011
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
I. Pengertian
Sebelum penghasilan dihitung sesuai Pasal 17 UU PPh, pengasilan selama setahun tersebut
harus dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh
undang-undang Nomor 7 tahun 1983 stdtd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak
penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal
6 ayat (3) UU PPh.
Tidak ada pengertian mengenai definisi penghasilan tidak kena pajak atau dalam bahasa
inggris disebut Personal Exempation. Namun karena PTKP hanya diberikan kepada orang
pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak
Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi
atau perseorangan yang ditentukan UU PPh.
II. Penjelasan PPh Pasal 7
Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang
menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi
tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat.
Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga
yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak.
Menurut Surat Direktur Jendral Pajak No. S-112/PJ.41/1995 tanggal 29 Agustus 1995
dijelaskan sebagai berikut :
1. Pengertian anak angkat bukan pengertian masyarakat sehari-hari, yaitu seorang anak
yang diakui dan diangkat sebagai anak, dan juga bukan anak angkat menurut hukum perdata
yang harus yang harus terlebih dahulu ada pengesahan hakim pengadilan Negeri.
2. Pengertian anak angkat menurut UU PPh adalah :
• Seseorang yang belum dewasa.
• Yang tidak tergolong keluarga sedarah atau saudara semenda dalam garis lurus dari
Wajib Pajak.
• Menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak.
1. Pengertian dewasa adalah sudah berumur 18 tahun atau belum 18 tahun namun sudah
menikah.
2. Pengertian tanggungan sepenuhnya menurut UU PPh berdasarkan keadaan sebenarnya,
yaitu :
• Tinggal bersama-sama dengan wajib Pajak.
• Secara nyata tidak mempunyai penghasilan sendiri.
• Tidak pula dibantu oleh anggota keluarga lainnya atau orang tuanya sendiri.
1. Sedangkan kalau Wajib Pajak sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan
sebagainya, tidak termasuk dalam menjadi tanggungan sepenuhnya.
III. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak
1

2. Ketentuan mengenai PTKP diatur dalam Pasal 7 UU PPh, yang salah satunya memberikan
kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan besarnya PTKP tersebut dengan
mempertimbangkan perkembangan ekonomi, moneter, dan pokok setiap tahunnya.
Menteri Keuangan telah beberapa kali mengubah besarnya PTKP tersebut dan terakhir dengan
peraturan Menteri Keuangan No. 137/PMK.03/2005 tanggal 30 desember 2005 yang mulai
berlaku 1 Januari 2006. Selanjutnya dengan adanya amandemen UU PPh baru (UU No. 36
Tahun 2008), besarnya PTKP adalah sebagai berikut :
• Sebesar Rp. 15.840.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan
• Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin, sebesar Rp. 1.320.000
• Tambahan untuk istri yang bekerja dan penghasilannya digabungkan dengan pengasilan
suami sebesar Rp 15.840.000
• Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang
untuk setiap keluarga sebesar Rp. 1.320.000.
Besaran PTKP untuk masing-masing status Wajib Pajak dapat dilihat dalam tabel berikut :
BESARNYA PTKP BERDASARKAN STATUS WAJIB PAJAK
NO
STATUS KODE JUMLAH
.
1. WP Tidak Kawin + 0 Tanggungan TK/- 15.840.000
2. WP Tidak Kawin + 1 Tanggungan TK/1 17.160.000
3. WP Tidak Kawin + 2 Tanggungan TK/2 18.480.000
4. WP Tidak Kawin + 3 Tanggungan TK/3 19.800.000
5. WP Kawin + 0 Tanggungan K/- 17.160.000
6. WP Kawin + 1 Tanggungan K/1 18.480.000
7. WP Kawin + 2 Tanggungan K/2 19.800.000
8. WP Kawin + 3 Tanggungan K/3 21.120.000
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 0
9. K/I/- 33.000.000
Tanggungan
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 1
10. K/I/1 34.320.000
Tanggungan
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 2
11. K/I/2 35.640.000
Tanggungan
WP Kawin + Penghasilan Istri digabung + 3
12. K/I/3 36.960.000
Tanggungan
IV. Ketentuan Penerapan PTKP
1. Penerapan PTKP tersebut ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun pajak atau
bagian tahun pajak sesuai Pasal 7 ayat (2) UU PPh.
2

3. Misal: pada tanggal 1 Januari 2009 Wajib Pajak A berstatus kawin dengan tangungan 1 anak.
Apabila pada tanggal 1 Januari 2009 tambah 1 anak, maka statusnya menjadi kawin dengan
tanggungan 2 anak sehingga besarnya PTKP Rp. 15.840.000 + Rp. 1.320.000 + Rp. 1.320.000 +
Rp. 1.320.000 = Rp. 19.800.000
Namun apabila anak lahir tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2009, maka tambahan anak tidak
dapat diakui sebagai tanggungan pada tahun 2009, namun baru diakui pada tahun 2010.
2. PTKP bagi karyawati dihitung hanya untuk diri sendiri karena tambahan PTKP untuk
kawin dan tanggungan menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Penambahan
PTKP kawin dan tanggungannya bagi karyawati dapat diterapkan apabila ada keterangan tertulis
dari kelurahan yang menyebutkan suami tidak mempunyai pekerjaan.
3. Status Wajib Pajak dapat terdiri atas :
• TK/…= Tidak Kawin, ditambah dengan jumlah tanggungan anggota keluarga (TK/0=
tidak kawin tanpa tanggungan, TK/1 = tidak kawin dengan tanggungan 1 anggota keluarga dan
seterusnya maksimal Tk/3)
• K/…. = kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga (K/1) s.d (K/3)
• K/I/… = kawin, tambahan untuk istri (hanya seorang) yang penghasilanya digabung
dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga (K/I/1 s.d
K/I/3)
• PH = Wajib Pajak Kawin yang melakukan perjanjian Tertulis Pemisahan Harta dan
Penghasilan.
• HB/….. = Wajib Pajak Kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya
tanggungan anggota (HB/1 s.d HB/3)
V. Contoh Penghitungan
1. Joko sudah menikah dengan mempunyai seorang anak. PTKP Joko adalah
PTKP setahun :
Untuk Wajib Pajak Sendiri Rp. 15.840.000
Tambahan WP Kawin Rp. 1.320.000
Tambah 1 Anak Rp. 1.320.000 +
Jumlah Rp. 18.480.000
3