Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Stock opname adalah kegiatan mendata stok fisik barang dagang di perusahaan untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan persediaan dengan jumlah fisik. Biasanya dilakukan setiap akhir bulan, semester, atau tahun buku. Selisih persediaan terjadi karena perbedaan antara pencatatan dan hasil stock opname, dan dicatat dengan jurnal biaya atau pendapatan tergantung apakah selisih lebih atau kurang.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara kantor pusat dan cabang perusahaan, termasuk pengertian hubungan pusat-cabang, perbedaan antara kantor cabang dan agen, serta sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi antara pusat dan cabang yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) serta sanksi yang diberikan jika tidak menyampaikan SPT tepat waktu. SPT digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Terdapat dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari dan SPT Tahun
Dokumen tersebut membahas contoh kasus pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21/26 oleh PT Jaya Abadi untuk bulan Januari hingga Oktober 2014. Terdapat penghitungan PPh untuk pegawai tetap dan tidak tetap, pembuatan bukti pemotongan, penyetoran PPh yang dipotong, serta pelaporan SPT PPh melalui formulir-formulir terkait. Pada Oktober terdapat pegawai baru dan pegawai yang berhenti kerja sehingga dil
Stock opname adalah kegiatan mendata stok fisik barang dagang di perusahaan untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan persediaan dengan jumlah fisik. Biasanya dilakukan setiap akhir bulan, semester, atau tahun buku. Selisih persediaan terjadi karena perbedaan antara pencatatan dan hasil stock opname, dan dicatat dengan jurnal biaya atau pendapatan tergantung apakah selisih lebih atau kurang.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara kantor pusat dan cabang perusahaan, termasuk pengertian hubungan pusat-cabang, perbedaan antara kantor cabang dan agen, serta sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi antara pusat dan cabang yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi.
Modul ini membahas tentang akuntansi persekutuan dan likuidasi persekutuan secara sederhana dan berangsur. Modul ini terdiri dari 5 bab yang membahas tentang pembentukan dan perubahan persekutuan, pembagian laba atau rugi, serta proses likuidasi persekutuan baik secara sederhana maupun berangsur."
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional selama proses produksi berdasarkan tingkat penyelesaian fisik atau biaya. Sedangkan metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan pada saat penyelesaian kontrak. Dokumen ini jug
PT Stapi Indonesia merupakan perusahaan perdagangan tekstil yang mengalami laba bersih sebesar Rp1,057,893,000 pada tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan komersial. Perusahaan menghitung laba kena pajak dengan memperhitungkan beberapa koreksi antara lain biaya promosi, asuransi, bonus, dan dividen. Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen ini membahas tentang pengertian dan jenis-jenis selisih kas serta penyebab dan contohnya. Selisih kas terjadi ketika jumlah kas menurut catatan berbeda dengan hasil perhitungan secara fisik, yang dapat disebabkan kesalahan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Terdapat dua jenis selisih kas, yaitu selisih kas lebih dan kurang.
1. Bab ini membahas akuntansi untuk sekuritas dilutif dan laba per saham, termasuk obligasi konversi, saham preferen konversi, waran saham, dan rencana kompensasi saham.
2. Obligasi konversi dicatat menggunakan metode "dengan-dan-tanpa" untuk mengalokasikan nilai wajar ke komponen kewajiban dan ekuitas. Ketika dikonversi, kewajiban dihapus dan ekuitas ditingkatkan.
3. Konversi saham
Perusahaan membeli dan menjual beberapa truk selama periode 2008-2010. Truk-truk tersebut disusutkan dengan metode saldo menurun ganda berdasarkan estimasi masa manfaat dan nilai residu masing-masing.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas akuntansi penerbitan obligasi konversi menurut IFRS, khususnya cara memisahkan komponen liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas pada saat pengakuan awal.
2) IFRS mensyaratkan pemisahan komponen liabilitas keuangan dan ekuitas, dimana nilai ekuitas ditentukan sebagai sisa dari nilai wajar instrumen setelah dikurangi nilai
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
Dokumen tersebut membahas tentang persekutuan sebagai salah satu bentuk badan usaha, termasuk proses pembentukan, kegiatan operasional, dan pembubarannya. Dibahas pula tentang investasi modal awal anggota persekutuan, pembagian laba dan rugi, serta perubahan komposisi kepemilikan akibat pengunduran diri salah satu anggota.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Dokumen tersebut membahas akuntansi komparatif di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris. Secara umum dijelaskan regulasi dan pelaksanaan standar akuntansi, persyaratan pelaporan keuangan, serta pengukuran akuntansi yang berlaku di masing-masing negara.
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
Modul ini membahas tentang akuntansi persekutuan dan likuidasi persekutuan secara sederhana dan berangsur. Modul ini terdiri dari 5 bab yang membahas tentang pembentukan dan perubahan persekutuan, pembagian laba atau rugi, serta proses likuidasi persekutuan baik secara sederhana maupun berangsur."
Dokumen tersebut membahas tentang pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan dua metode, yaitu metode persentase penyelesaian dan metode kontrak selesai. Metode persentase penyelesaian mengakui pendapatan secara proporsional selama proses produksi berdasarkan tingkat penyelesaian fisik atau biaya. Sedangkan metode kontrak selesai hanya mengakui pendapatan pada saat penyelesaian kontrak. Dokumen ini jug
PT Stapi Indonesia merupakan perusahaan perdagangan tekstil yang mengalami laba bersih sebesar Rp1,057,893,000 pada tahun 2010 berdasarkan laporan keuangan komersial. Perusahaan menghitung laba kena pajak dengan memperhitungkan beberapa koreksi antara lain biaya promosi, asuransi, bonus, dan dividen. Perusahaan memiliki akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen ini membahas tentang pengertian dan jenis-jenis selisih kas serta penyebab dan contohnya. Selisih kas terjadi ketika jumlah kas menurut catatan berbeda dengan hasil perhitungan secara fisik, yang dapat disebabkan kesalahan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Terdapat dua jenis selisih kas, yaitu selisih kas lebih dan kurang.
1. Bab ini membahas akuntansi untuk sekuritas dilutif dan laba per saham, termasuk obligasi konversi, saham preferen konversi, waran saham, dan rencana kompensasi saham.
2. Obligasi konversi dicatat menggunakan metode "dengan-dan-tanpa" untuk mengalokasikan nilai wajar ke komponen kewajiban dan ekuitas. Ketika dikonversi, kewajiban dihapus dan ekuitas ditingkatkan.
3. Konversi saham
Perusahaan membeli dan menjual beberapa truk selama periode 2008-2010. Truk-truk tersebut disusutkan dengan metode saldo menurun ganda berdasarkan estimasi masa manfaat dan nilai residu masing-masing.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas akuntansi penerbitan obligasi konversi menurut IFRS, khususnya cara memisahkan komponen liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas pada saat pengakuan awal.
2) IFRS mensyaratkan pemisahan komponen liabilitas keuangan dan ekuitas, dimana nilai ekuitas ditentukan sebagai sisa dari nilai wajar instrumen setelah dikurangi nilai
Bab 1 Materi Persekutuan (Akuntansi Keuangan Lanjutan)Fajar Sandy
Dokumen tersebut membahas tentang persekutuan sebagai salah satu bentuk badan usaha, termasuk proses pembentukan, kegiatan operasional, dan pembubarannya. Dibahas pula tentang investasi modal awal anggota persekutuan, pembagian laba dan rugi, serta perubahan komposisi kepemilikan akibat pengunduran diri salah satu anggota.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Dokumen tersebut membahas akuntansi komparatif di beberapa negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris. Secara umum dijelaskan regulasi dan pelaksanaan standar akuntansi, persyaratan pelaporan keuangan, serta pengukuran akuntansi yang berlaku di masing-masing negara.
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
Dokumen tersebut memberikan informasi transaksi PT Jayaprima selama masa Maret 2011 beserta pertanyaan terkait perhitungan, pelaporan, dan penyampaian SPT PPN perusahaan tersebut.
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Dokumen tersebut membahas mengenai sistem perpajakan di Indonesia yang menerapkan self assessment dan berbagai aspek akuntansi pajak penghasilan seperti perhitungan PPh badan dan orang pribadi, pasal-pasal terkait PPh, serta contoh pencatatan transaksi pajak dalam bentuk ayat jurnal.
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
Kelompok 3 membahas pengertian pajak penghasilan secara umum dan PPH pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak. PPH pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh WP selama tahun berjalan sebagai angsuran dari pajak terutang untuk satu tahun pajak, yang besarnya ditentukan berdasarkan p
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 25. PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan. Besarnya angsuran ditentukan berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya yang terutang setelah dikurangi kredit pajak dan dibagi 12 bulan. Wajib pajak akan dikenai sanksi jika terlambat membayar atau melaporkan angsuran PPh Pas
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi perpajakan yang mencakup penjurnalan pajak untuk berbagai transaksi perusahaan seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, revaluasi aktiva tetap, dan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal.
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar
penghitungan untuk menentukan
besarnya pajak penghasilan yang
terutang.
PENGHASILAN KENA PAJAK
3. PKP BAGI
WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI
PKP BAGI
WAJIB PAJAK YG DIHITUNG DGN
NORMA
PKP BAGI
WP BUT
PKP BAGI WP ORANG PRIBADI DN
YG KEWAJIBAN
PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1
TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM
BAG.THN PAJAK
PENGHASILAN DIKURANGI
DENGAN BIAYA YANG
DIPERKENANKAN,
KOMPENSASI KERUGIAN,
UNTUK WP ORANG PRIBADI
DIKURANGI DGN PTKP,
DIHITUNG DENGAN NORMA
PENGHITUNGAN DAN
DIKURANGI PTKP
PENGHASILAN DIKURANGI
DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN ,
KOMPENSASI KERUGIAN
DIHITUNG
SESUAI PENGHASILAN NETO
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
YANG DISETAHUNKAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
4. PEREDARAN BRUTO Rp 300.000.000
HPP & BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 255.000.000
LABA USAHA/PENGH. NETO USAHA Rp 45.000.000
PENGH. LAINNYA Rp 5.000.000
BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 3.000.000
LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA Rp 2.000.000
JML SELURUH PENGH. NETO Rp 47.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN (Rp 2.000.000)
PKP BAGI WP BADAN Rp 45.000.000
*
CONTOH PENGHITUNGAN PKP
BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
5. Pajak terhutang atau pajak yang harus
dibayar adalah Penghasilan Kena Pajak
dikalikan tarif pajak yang berlaku
PENGHITUNGAN PAJAK
TERHUTANG
6. • Berdasarkan Pasal 17 UU PPh, tarif pajak untuk
diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak WP Badan
sebesar :
a) 28% dan sejak 2010 menjadi 25%
b) WP DN yang berbentuk PT terbuka ( go public )
yang minimal 40% sahamnya diperdagangkan di
bursa efek di Indonesia dan memenuhi syarat
tertentu dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah
dari tarif normal
TARIF PAJAK PENGHASILAN
7. Berdasarkan Pasal 31 E UU PPh, khusus WP Badan
Dalam Negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa
pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang
dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000
PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN
8. • Contoh Penghitungan :
1. Apabila omzet di bawah Rp 4.800.000.000
Peredaran Usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar Rp 4
M dan penghasilan Kena Pajak Rp 500 juta.
PPh terutang = 25% x 50% x Rp 500 juta
= Rp 62.500.000
PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN
9. 2. Apabila omzet antara 4,8 M – 50 M
Peredaran Usaha PT Nusantara tahun 2011 sebesar Rp 40 M
dan penghasilan Kena Pajak Rp 5 M.
PKP yg dapat fasilitas = 4,8/40 x Rp 5 M = Rp600 juta
PKP yg tdk dpt fasilitas = Rp 5 M – Rp 600 juta = Rp 4,4 M
PPh Terutang :
25% x 50% x Rp 600 jt Rp 75 juta
25 % x Rp 4,4 M Rp 1,1 M
Total PPh terutang Rp1.175.000.000
PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN
10. Kredit Pajak adalah sejumlah pajak yang sudah dibayar
oleh wajib pajak dan berguna untuk mengurangi beban
pajak di akhir tahun pajak.
Kredit Pajak berasal dari :
1. Dipotong / Dipungut Pihak Lain
2. Dibayar Sendiri
KREDIT PAJAK
11. Dipotong / Dipungut Pihak Lain
1. PPh 21 : Pemotongan PPh dari pekerjaan,jasa dan
kegiatan lain, honorarium ( khusus Orang Pribadi )
2. PPh 22 : Pemungutan PPh dari kegiatan di bidang
impor atau kegiatan usaha di bidang lain
3. PPh 23 : pemotongan PPh dari dividen, bunga,
royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan
atas jasa.
4. PPh 24 : Pajak yg dibayar atau terutang atas
penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan
Kredit Pajak
12. Kredit pajak yang dibayar sendiri :
1. PPh 25 : Angsuran PPh tiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP sebesar
Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:
a) Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
b) Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang
boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,
dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun
pajak.
Kredit Pajak
13. Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 th 2012 adalah:
PPh terutang tahun 2011 Rp. 30 jt
Pengurangan: ( PPh dipotong pihak lain di tahun 2011 )
PPh Ps 22 Rp. 4 jt
PPh Ps 23 Rp. 5 jt
PPh Ps 24 Rp. 3 jt
Total Kredit Pajak Rp. 12 jt
Dasar perhitungan PPh Ps 25 th 2012 Rp. 18 jt
Besarnya PPh Ps 25 per bulan untuk tahun pajak 2012:
Rp. 18 jt / 12 bulan = Rp. 1.500.000,-
Contoh Penghitungan Angsuran
PPh 25
14. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP
untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak
Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian
SPT Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak
untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
Contoh:
Tuan Dias menyampaikan SPT PPh 2011 pada Maret 2012.
Angsuran PPh Desember 2011 adalah Rp 1.000.000. Maka,
besarnya angsuran PPh ps 25 untuk bulan Januari dan
Februari 2012 masing-masing adalah Rp 1.000.000.
PPh 25 sebelum SPT Tahunan
disampaikan
15. Contoh penghitungan Pelunasan PPh :
PPh TERUTANG WP BADAN Rp 80.000.000
KREDIT PAJAK :
A. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN.
1. PPh Pasal 22 Rp 10.000.000
2. PPh Pasal 23 Rp 10.000.000
3. PPh Pasal 24 Rp 15.000.000
B. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP
PPh PaSaL 25 Rp 20.000.000
JUMLAH PPh YG DPT DIKREDITKAN Rp 55.000.000
PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR ( PPh 29 ) Rp 25.000.000
Pelunasan PPh
16. Peredaran Usaha Bruto Rp 30 M
Diskon Dan Retur Rp 1 M
Peredaran Usaha Netto Rp 29 M
HPP Rp 16 M
Biaya Usaha Rp 10 M
Koreksi Fiskal Positif Rp 2,5 M
Koreksi Fiskal Negatif Rp 1,5 M
Hitung PPh terhutang
SOAL
17. Peredaran Usaha Bruto Rp 52 M
Diskon Rp 1 M
Peredaran Netto Rp 51 M
HPP Rp 26 M
Biaya Usaha Rp 20 M
Koreksi Fiskal Postif Rp 1 M
Koreksi Fiskal Negatif Rp 2 M
PPh 23 yg dipotong Rp 400 juta
PPh 25 yang disetor ( Jan – Des ) Rp 480 juta
Hitung PPh 29
Hitung PPh 25 tiap bulan tahun berikutnya
SOAL
