Modul ekonomi kelas 10 semester 2

MODUL ekonomi
SMAN 74 Jakarta [Date] KASMADI

Modul ekonomi kelas 10/semester 2/mgmpekonomijaksel1/guruasikgurukreatif/kasmadi - 1 -
MODUL EKONOMI
KELAS 10 SEMESTER 2
Disusun oleh :
Kasmadi
MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN EKONOMI
WILAYAH 1 JAKARTA SELATAN
2019

KATA PENGANTAR
Segala rasa syukur terpulang kepada yang telah memberi waktu
dan nafas kehidupanNya sehingga tidak ada kata yang pantas
disematkan selain kata alhamdulillah. Semoga Allah Yang Maha Alim
selalu memberikan kesempatan dalam menambah wawasan dan
cakrawala berfikir saya.
Modul ini merupakan kumpulan tulisan dari beberapa guru yang
mendedikasikan karyanya. Tulisan-tulisan dalam modul ini bukan
merupakan tulisan penyusun sepenuhnya. Oleh karenanya penyusun
memberikan kebebasan kepada para guru untuk menggunakannya jika
dianggap dapat membantu proses kebiatan mengajar di kelas. Materi
yang terkandung di modul ini merupakan materi untuk kelas 10 pada
semester kedua.
Selain materi, terdapat tugas-tugas baik mandiri maupun
terstruktur yang diharapkan dapat memperkaya khasanah berfikir siswa.
Begitu pula latihan-latihan soal baik pilihan ganda maupun essay agar
mempermudah siswa melatih mengerjakan soal-soal yang disajikan.
Akhirnya, penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh
guru yang telah menyumbangkan materinya dan semoga modul ini
bermanfaat untuk keberlangsungan pengajaran ekonomi di kelas.
Pondok Labu, Januari 2020
Kasmadi

MODUL 1
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK
Modul ini beirisi mengenai materi yang berkaitan dengan
dunia perbankan. Pengenalan tentang bank dianggap penting karena
dalam dunia yang semakin modern segala jenis kegiatan ekonomi
pastinya berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan
perbankan.
Pada materi ini peserta didik akan mempelajari mengenai
sejarah perbankan secara singkat, jenis-jenis bank, produk bank, peran
bank sertra Otoritas jasa Keuangan (OJK). Selain materi peserta juga
mendapat tugas baik kelompok maupun mandiri.
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat
bertambah wawasannya tentang perbankan dan otoritas jasa Keuangan.
Selain itu, peserta didik juga diharapkan terbangun kreatifitasnya dari
tugas-tugas yang dilaksanakan.
1. Kompetensi Dasar
1.1. Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia
1.2.Menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam
perekonomian Indonesia.
2. Indikator Pencapaian Kompetensi
2.1. Menjelaskan pengertian dan latar belakang berdirinya OJK
2.2. Menjelaskan tujuan dan fungsi OJK
2.3. Mengidentifikasi asas-asas OJK
2.4. Menjelaskan wewenang OJK
2.5. Menjelaskan sejarah bank dan pengertian bank
2.6. Mendeskripsikan fungsi bank
2.7. Mengidentifikasi jenis-jenis bank
2.8. Mendeskripsikan bank umum, bank perkreditas rakyat, dan bank syariah
2.9. Menjelaskan prinsip-prinsip kegiatan usaha bank
2.10. Menjelaskan produk-produk bank
2.11. Menjelaskan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
2.12. Mempresentasikan peran OJK, produk bank dan LPS

3. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, atau
Discovery Based Learning peserta didik dapat Mendeskripsikan lembaga jasa
keuangan dalam perekonomian Indonesia, khususnya materi OJK dan
Perbankan, serta peserta didik dapat menyajikan tugas, produk, dan peran
lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia khususnya materi
OJK dan Perbankan dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi
dan bekerja sama.
4. Materi Pelajaran
A. Otoritas Jasa Keuangan
1. Pengertian OJK dan Latar Belakang Berdirinya
OJK adalah singkatan dari Otorisasi Jasa Keuangan, yang bertugas
melakukan pengawasan terhadap perbankan. Mungkin timbul pertanyaan
selanjutnya, bukankah yang bertugas melakukan pengawasan terhadap
perbankan adalah Bank Indonesia? Mengapa sekarang muncul lembaga OJK
yang memiliki tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia?
OJK muncul ketika makin banyaknya berbagai macam tugas Bank
Indonesia yang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini pun mendapatkan
masukan dari berbagai pihak yang melihat kenyataan bahwa adanya faktor-
faktor yang lain menyebabkan tugas Bank Indonesia belum sesuai harapan.
Oleh karena itu, muncullah UU No. 23 Tahun 2011 yang memuat tentang
pembentukan suatu lembaga keuangan lain yang bernama OJK. OJK ini tidak
bersifat meniadakan Bank Indonesia. Namun, OJK hanya memindahkan dan
menerima tugas pengawasan terhadap perbankan yang semula dilakukan
oleh BI sekarang dilaksanakan oleh OJK. Alasan lain yang melatarbelakangi
pembagian tugas tersebut adalah agar OJK benar-benar menjadi lembaga
keuangan yang independen dan jauh dari campur tangan pihak lain sehingga
OJK mampu bekerja secara profesional. Dengan demikian, terjadilah
pembagian tugas antara OJK dan BI.
Lalu, apakah pengertian OJK itu?
Pengertian OJK sendiri dapat kita melihat secara langsung pada UU no
21 tahun 2011. Pada Bab I pasal 1 ayat 1, tampak pengertian OJK, yaitu
sebagai berikut :

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.”
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan
kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara
secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan
ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan
nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK
harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber
daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa
keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.
Menurut Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Isa Rachmatarwata dengan pembentukan
OJK diharapkan dapat berperan sebagai badan pengawas industry keuangan
yang bersifat netral dan konsisten dalam menjalankan aturan yang berlaku.
Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah,
yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari
kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-
unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa
Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi
dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal
dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan unsur-
unsur dari kedua otoritas tersebut secara Ex-officio. Keberadaan Ex-officio
ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi
kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan
Ex-officio juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan
nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional,
kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga
dan memelihara stabilitas sistem keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya
berlandaskan asas-asas sebagai berikut :
a. Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan
keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK,
dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Asas kepastian hukum, yakni asasdalam Negara hokum yang
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan
melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan

kesejahteraan umum;
d. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan
golongan, sert rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian
dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan,
dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai
moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam
penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa
Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas
Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “checks and balances”.
Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner
melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa
Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait
kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan
perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan
untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
2. Tujuan dan Fungsi OJK
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pada dasarnya UU mengenai OJK hanya mengatur mengenai
pengorganisasian dan tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang
memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.
Diharapkan dengan dibentuknya OJK ini dapat dicapai mekanisme koordinasi
yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam
sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem
keuangan dan agar adanya pengaturan juga pengawasan yang lebih
terintegrasi.
2. Wewenang OJK
Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan,
OJK mempunyai wewenang berikut :
a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank
yang meliputi:
1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran
dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya
manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan
izin usaha bank; dan
2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan
dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio
kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit,
rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3) sistem informasi debitur;
4) pengujian kredit (credit testing); dan
5) standar akuntansi bank;
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati- hatian bank,
meliputi:
1) manajemen risiko;
2) tata kelola bank;
3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
d. Pemeriksaan bank.
Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:
a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa
keuangan.
Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:
a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan
Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,
dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau
pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa
keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
1. izin usaha;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-
undangan di sektor jasa keuangan.
Apabila kita meninjau aset sektor jasa keuangan dan kapitalisasi pasar
modal, kita tertinggal dibandingkan dengan negara berkembang lain. Salah
satu tujuan dari pembentukan OJK menurut UU adalah agar keseluruhan
kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diintegrasikan sehingga dapat
meningkatkan efisiensi dan memudahkan koordinasi. Tantangan utama yang
dihadapi di sektor keuangan di Indonesia adalah konsekuensi dari
pendalaman sektor keuangan, kerentanan pada risiko global, dan kredibilitas
OJK.

Demikianlah pembahasan mengenai latar belakang pendirian OJK,
pengertian OJK, fungsi, tugas, dan wewenang OJK, maka kamu pun
diharapkan telah memahami keseluruhan materi tentang OJK. Selain itu,
pembentukan OJK mengandung pengharapan agar lembaga jasa perbankan
yang selama ini diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia bisa berjalan baik,
lancar, dan sehat. Selain itu, harapan tersebut tidaklah berlebihan manakala
mengetahui bahwa OJK benar-benar merupakan lembaga yang lebih bisa
independen dibandingkan Bank Indonesia. Secara umum, semua berharap agar
OJK menjadi lembaga yang berjalan secara optimal dan profesional demi
kelancaran proses pertumbuhan ekonomi di negara kita. Selebihnya, jika kamu
ingin memahami lebih lanjut, kamu bisa membaca UU Nomor 21 Tahun 2011
tentang OJK
B. Sejarah Bank dan PengertianBank
Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah
pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha
perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan
perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat
melakukan penjajahan ke negara jajahannya baik di Asia, Afrika maupun
benua Amerika.
Disebutkan dalam Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
kegiatan usahanya. Adapun pengertian Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998
adalah badan usaha yang menghimpun dana dar i masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tar af hidup rakyat
banyak.
Pengertian bank tidak hanya disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998
tersebut, namun juga disebutkan oleh para ahli dan sumber-sumber berikut :
a. B.N. Ajuha
Pengertian bank menurut B. N. Ajuha dalam Malayu S.P. Hasibuan (2009:2)
dalam bentuk teks aslinya, “Bank provided means by which capital is transferred
from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the
society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a
good rate of interest.” Maksudnya, Bank umum adalah lembaga keuangan,
pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas
pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan
perekonomian

b. Kasmir
Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, (2010:11),
mengatakan pengertian bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan
utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.
c. Prof G.M. Verryn Stuart
Pengertian Bank menurut Prof G.M. Verryn Stuart (2007) dalam
bukunya Bank Politic mengemukakan bahwa bank merupakan salah satu
badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik
dengan alamat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari
orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa
uang giral.
d. Macleod, tugas bank adalah menciptakan kredit, sedangkan bankir adalah
pengusaha yang membeli uang dan peminjam dengan cara menciptakan
pinjaman lainnya.
e . R.G. Hawtery, pengusaha bank adalah pedagang yang mengadakan
transaksi kredit, yang berupa penerimaan dan pengeluaran kredit.
f. A. Hann, tugas bank terletak pada pemberian pinjaman dengan cara
menciptakan pinjaman dari simpanan yang dipercayakan.
g. UU No. 23 Tahun 1999
Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.
h. Wikipedia Bahasa Indonesia, 2013
Bank (pengucapan bahasa Indonesia: [bang]) adalah sebuah lembaga
intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk
menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes
atau yang dikenal sebagai bank note.
Secara umum, bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai
lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran dan yang tidak
kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam
pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Bank merupakan
lembaga keuangan yang penting dalam perekonomian negara.

B. FungsiBank
a. Bank berfungsi sebagai penerima kredit (kredit pasif) atau lebih dikenal
dengan penghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk sebagai
berikut.
1) Simpanan tabungan (saving deposit), artinya simpanan pada bank
yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
oleh bank.
2) Simpanan deposito (time deposit), artinya simpanan yang memiliki
jangka waktu tertentu (jatuh tempo) untuk penarikannya.
3) Simpanan giro (demand deposit), artinya simpanan di bank yang
penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet
giro.
b. Bank berfungsi sebagai pemberi kredit (kredit aktif) kepada masyarakat,
baik kredit produktif maupun kredit konsumtif. Pendapat ini serupa
dengan bank berfungsi untuk menyalurkan dana (lending) atau menjual
dana yang dihimpun dari masyarakat, dalam bentuk kredit investasi,
kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit
konsumtif, dan kredit profesi.
c. Bank berfungsi sebagai perantara lalu lintas moneter, antara lain, dalam
bentuk-bentuk berikut.
1) kiriman uang (transfer), artinya jasa pengiriman uang lewat bank;
2) kliring (clearing), artinya penagihan warkat (surat- surat berharga)
seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota;
3) inkaso (collection), artinya penagihan warkat yang berasal dari luar
kota atau luar negeri,
4) kartu kredit atau ATM atau bank card;
5) Letter of Credit (L/C), artinya pembayaran dari importir kepada
eksportir melalui bank yang ditunjuk;
6 ) cek wisata (trevellers cheque) artinya cek perjalanan yang biasanya
digunakan oleh turis atau wisatawan;
7) jasa-jasa lainnya.
Dalam menjalankan fungsinya bank harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut.
1) Likuiditas, artinya kemampuan bank untuk melunasi kewajiban
sewaktu-waktu atau saat jatuh tempo atau dapat melunasinya dalam
jangka pendek.
2) Solvabilitas, artinya kemampuan bank untuk memenuhi seluruh
kewajibannya bila bank tersebut bubar, atau dapat melunasinya dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.
3) Rentabilitas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh
keuntungan atau laba agar dapat terjaga kontinuitasnya.
4) Soliditas, artinya kemampuan bank untuk memperoleh
kepercayaan dari masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa bank

tersebut dalam kondisi sehat.
C. Jenis-Jenis Bank
a. JenisBank Dilihat dari Segi Fungsi
Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari
segi fungsinya adalah bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
1) Bank Umum
Bank umum sering disebut juga sebagai bank komersial
(commercial bank). Berdasarkan Pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu,
berdasarkan Pasal 5 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan
bahwa Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan
kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada
kegiatan tertentu.
Adapun usaha bank umum disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 10
Tahun 1998, yang terdiri atas sebagai berikut.
a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk
lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b) memberikan kredit;
c) menerbitkan surat pengakuan hutang;
d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
(1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang
masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam
perdagangan surat-surat dimaksud;
(2) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa
berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;
(3) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
(4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) ;
(5) obligasi;
(6) surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
(7) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan
1 (satu) tahun;
e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
kepentingan nasabah;
f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan
dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana
telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan
perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain
berdasarkan suatu kontrak;
j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
k) melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali
amanat;
l) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998, bank umum selain
melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat
pula melakukan kegiatan berikut.
a) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain
di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku.
Adapun usaha pokok bank umum adalah menghimpun
dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat
serta memberi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu,
masyarakat dapat memanfaatkan produk bank dengan cara sebagai
berikut.
a. transfer uang (pengiriman uang);
b. menjamin surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh masyarakat;
c. melaksanakan inkaso (penagihan) wesel/surat utang atas nama
nasabahnya dari pihak lain;
d. mengeluarkan cek perjalanan;
e. membeli atau menjual uang asing;
f. menyediakan ATM;
g. pembayaran jasa lainnya, seperti telepon, listrik, dan PDAM.

2) Bank Perkredita Rakyat
Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan
usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank
Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan
Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK),
Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan
(LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga
lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7
Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 UU. No. 10
Tahun 1998 tentang Perbankan, yang meliputi hal-hal berikut :
a) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa
deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;
b) memberikan kredit;
c) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi
hasil sesuai yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
d) menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia
(SBI), deposito berkangka, sertifikat deposito dan atau tabungan
pada bank lain.
Adapun berdasarkan Pasal 14 UU. No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan, dalam menjalankan kegiatannya Bank Perkreditan Rakyat
dilarang melakukan hal-hal berikut.
a) menerima simpanan berupa giro, ikut serta dalam lalu lintas
pembayaran;
b) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
c) melakukan penyertaan modal;
d) melakukan perasuransian;
e) melaksanakan usaha lain di luar usaha yang telah ditetapkan oleh
undang-undang.
Sampai saat ini, BPR telah memberikan kontribusi yang cukup besar
bagi perkembangan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat kelas
menengah ke bawah.

b. JenisBankDilihat dari Segi Kepemilikan
1) Bank Milik Pemerintah
2) Bank Milik Swasta Nasional
3) Bank Milik Koperasi
4) Bank Milik Asing
5) Bank Milik Campuran
c. Jenis Bank Dilihat dari Segi Status
Dilihat dari segi statusnya, jenis-jenis bank dibedakan menjadi berikut.
1) Bank Devisa
2) Bank non devisa
d. Jenis Bank Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga
1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) Hampir semua bank
yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip kerja konvensional.
2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah (Islam)
Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatannya dengan
aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak
lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha,
atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah Islam.
Dalam perdagangan Islam ada dua konsep utama, yaitu:
a) larangan atas penerapan bunga,
b) sebagai penggantiannya dipakai sistem bagi hasil.
Menurut jenisnya Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah
dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
a) Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
b) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah
kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur berikut:
a. riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain
dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas,
kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-
meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas
mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena
berjalannya waktu (nasi’ah);
b. maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang
tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
c. gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat
transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;

d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak
lainnya.
Dalam melakukan kegiatan Bank Syariah memiliki prinsip antara lain :
a. Mudharabah (pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau penyertaan
modal)
b. Murabahah (Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan marjin)
c. Musyarakah (Pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan)
d. Ijarah (Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa)
e. Wadi’ah (Prinsip titipan)
f. Salam (Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pembayaran
dilakukan di muka)
g. Istishna’ (Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dengan pesanan)
h. Qardh (Pinjaman uang)
i. Hiwalah (Pengambilalihan utang piutang)
j. Kafalah (Penjaminan)
k. Rahn (Pelimpahan/gadai)
l. Wakalah (Perwakilan)
4. Prinsip-Prinsip Kegiatan Usaha Bank
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan di Indonesia berpegang
pada beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut.
a. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
b. Prinsip kepercayaan (fiduciary principle)
c. Prinsip kerahasiaan (secrecy principle)
d. Prinsip mengenal nasabah (knowing your costumer principle)
5. Produk-Produk Bank
Untuk mempermudah mengenai produk perbankan akan dipaparkan satu
persatu antara produk perbankan konvensional dan perbankan syariah.
a. Produk Perbankan Konvensional
1) Tabungan
2) Deposito
5. Giro
4) Cek
5) Kredit
6) Produk jasa lainnya
b. Produk Perbankan Syariah
1) Al-Wadiah
2) Deposito mudharabah
5) Ba’I al-murabahah
4) Ar-rahn
5) Al-Qardh

LATIHAN 1
Jawablah dengan singkat dan jelas menurut pendapat anda!
1. Mengapa dalam sistem keuangan di Indonesia diperlukan adanya Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)?
2. Jelaskan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)!
3. Jelaskan asas dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK yang berupa asas
independensi, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas!
4. Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan
OJK mempunyai pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank.
Jelaskan hal tersebut!
5. Jelaskan Otoritas Jasa Keuangan yang harus memiliki struktur dengan prinsip
“checks and balances”!
6. Bagaimana cara bank umum dan menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkan/ meminjamkan dana kepada masyarakat?
7. Identifikasikan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat
(BPR)?
8. Mengapa bank syariah berkembang pesat di negara kita?
9. Bandingkan antara bank konvensional (Barat) dan bank syariah (Islam)! dan
bagaimana penerapannya di Indonesia dari kedua bank tersebut!
10. Identifikasikan unsur yang tidak diperkenankan pada kegiatan usaha Bank
Syariah?
11. Jelaskan pengertian Qardh, Hiwalah, Wakalah dan Wadi’ah!
12. Identifikasikan jenis bank syariah yang ada di sekitarmu, baik bank syariah
milik negara maupun bank syariah milik swasta!
13. Bagaimana cara bank umum dalam melakukan kegiatan valuta asing atau
penukaran uang asing?
14. Identifikasikan kegiatan yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat
(BPR)?
15. Jelaskan pengertian Cek, Bilyet Giro dan ATM! Bagaimanakah keabsahan
penggunaan cek dan bilyet giro?
Score : Setiap soal memiliki nilai 5

LATIHAN 2
1. Dalam menyalurkan kredit, bank umum senantiasa mengikuti kebijakan
moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Hal ini dilakukan dalam rangka
menjaga agar nilai mata uang dalam negeri terhadap luar negeri dan harga
barang stabil. Berdasarkan pernyataan di atas, peranan bank dalam penyaluran
kredit adalah … .
a. meningkatkan pemerataan pendapatan
b. menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi
c. meningkatkan modal dan kegairahan usaha
d. meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang
e. meningkatkan daya guna dan peredaran barang
2. Berikut ini fungsi dari bank :
(1) Menyediakan jasa-jasa bank
(2) Menghimpun dana dari masyarakat
(3) Mengatur dan menjaga sistem pembayaran
(4) Memberi kredit kepada masyarakat
(5) Mengatur dan mengawasi bank
Yang merupakan fungsi dari bank umum adalah … .
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (2), dan (4)
c. (2), (3), dan (4)
d. (2), (4), dan (5)
e. (3), (4), dan (5)
3. Paling mudah bagi siswa SMA untuk berperan dalam memanfaatkan produk
bank adalah .....
a. deposito berjangka
b. rekening korang
c. tabungan
d. Inkaso
e. Giro
4. Di bawah ini adalah kegiatan lembaga keuangan bank dan bukan bank :
1) Menjamin terjadinya resiko yang diderita pihak lain
2) Menerbitkan surat pengakuan utang
3) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
4) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan
5) Menangani dana pensiun baik bagi PNS maupun pegawai swasta.

Kegiatan di atas yang merupakan kegiatan Lembaga Keuangan Bank
adalah .....
a. 1), 2), dan 5)
b. 1), 3), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 4), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
5. Jasa-jasa bank antara lain :
1) melayani kredit kepada masyarakat
2) menerima simpanan giro
3) menerima simpanan deposito
4) melayani jasa lalu lintas pembayaran
5) menciptakan kredit atau giral
Yang merupakan bentuk kegiatan bank sebagai kredit pasif adalah …..
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 2 dan 5
e. 3 dan 4
6. Berikut ini beberapa jenis produk perbankan :
1) Kredit hipotik
2) Sertifikat deposito
3) Deposit on call
4) Kredit rekening koran
5) Letter of credit
6) Tabungan
Yang termasuk jenis simpanan uang di Bank adalah …
a. 1, 2 dan 3
b. 2, 3 dan 4
c. 4, 5 dan 6
d. 1, 4 dan 5
e. 2, 3 dan 6
7. Berikut ini adalah kegiatan yang boleh diselenggarakan oleh Bank Perkreditan
Rakyat (BPR), yaitu ….
a. menerima simpanan berupa deposito berjangka
b. menerima simpanan berupa giro
c. ikut dalam lalu lintas pembayaran
d. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
e. melakukan usaha perasuransian

8. Dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip Mutlaqah, yang artinya....
a. mengelola dana (bank) diberikan keleluasaan untuk mempergunakan dana
tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.
b. pemilik dana (nasabah) menentukan syarat dan pembatasan kepada
pengelola dalam penggunaan dana tersebut.
c. bank dan nasabah bekerjasama menjadi mitra usaha dengan memberikan
modal dalam berbagai tingkatan dan mencapai kesepakatan atas rasio laba
(nisbah bagi hasil) untuk waktu tertentu.
d. pembelian barang dengan ciri-ciri yang khusus dan jelas, yang diserahkan
kemudian hari dengan pembayaran dilakukan di muka secara tunai.
e. pengalihan utang/piutang dari orang yang berutang/berpiutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.
9. Dalam perbankan syariah, bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah
kemitraan yang transaksinya merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan
dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan
seluruh bentuk sumber daya. Bentuk kemitraan semacam itu dikenal sebagai
.....
a. Murabahah
b. Musyarakah
c. Mudharabah
d. Istishna
e. Hiwalah
10. Berikut asas OJK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kecuali .....
a. Asas independensi
b. Asas Kepastian hukum
c. Asas Profesionalitas
d. Asas Integritas
e. Asas Kesatuan usaha
11. Berikut merupakan tujuan dan wewenang OJK :
1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2) Mengatur dan Mengawasi mengenai kelembagaan bank
3) mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil
4) Mengatur dan Mengawasi mengenai kesehatan bank
5) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
6) Mengatur dan Mengawasi mengenai aspek kehati- hatian bank
Yang termasuk tugas OJK adalah ....
a. 1, 2, dan 3
b. 1, 3, dan 5
c. 2, 3, dan 6
d. 2, 4, dan 6

e. 4, 5, dan 6
12. Perhatikan beberapa tugas berikut ini !
1) Menjaga stabilitias moneter
2) Pengaturan dan pengawasan perbankan
3) Pengaturan dan pengawasan pasar modal
4) Melaksanakan transaksi di pasar modal
5) Pengaturan dan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB)
Berdasarkan pernyataan di atas yang dialihkan menjadi tugas Otoritas Jasa
Keuangan adalah butir .....
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 5)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 3), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
13. Produk perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan dengan cara
menjadikan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan utang, dikenal
dengan istilah —
a. Qardh
b. Musyarakah
c. Wakalah
d. Rahn
e. Wadiah
14. Bank Umum Syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah …..
a. Bank Syariah Mandiri
b. BNI Syariah
c. Bank Syariah Mega Indonesia
d. Bank Muamalat Indonesia
e. BRI Syariah
15. Prinsip utama dari hukum syariah islam yang menjadi pedoman dalam
operasional dan produk bank Syariah adalah …..
a. haramnya riba (bunga bank)
b. zakat
c. spekulasi
d. kesepakatan
e. bunga
16. Sumber keuntungan dari operasional perbankan syariah berasal dari …..
a. bagi hasil dan kegiantan investasi
b. margin dari kegiatan jual-beli
c. fee dari kegiataan jasa
d. capital gain dari kegiatan pasar modal

e. keuntungan kegiatan jasa
17. Instansi atau lembaga yang mengatur, mengawasi. dan melindungi konsumen
Industri Jasa Keuangan di Indonesia adalah. ..
a. Bank Indonesia
b. Bapepam-LK
c. Kementrian Keuangan
d. Otoritas Jasa Keuangan
e. Lembaga Penjamin Simpanan
18. Industri keuangan yang tidak termasuk diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan adalah ....
a. pergadaian
b. koperasi simpan pinjam
c. Lembaga pembiayaan
d. Dana Pensiun
e. Perbankan
19. Negara Alengka sedang menghadapi krisis financial, beberapa perusahaan
harus melakukan rasionalisasi agar bisa bertahan dalam menghadapi krisis
tersebut. Bu Retno terpaksa menerima kenyataan bahwa perusahaannya harus
ditutup karena tidak sanggup bertahan. Namun demikian Bi Retno masih
sanggup melunasi semua kewajiban yang harus dipenuhinya ketika
perusahaannya dilikuidasi. Kemampuan Bu Retno dalam memenuhi
kewajibannya ini terkait dengan masalah …..
a. Likuiditas
b. Solvabilitas
c. Rentabilitas
d. Rasionalitas
e. Profitabilitas
20. Yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atas dana masyarakat yang
disimpan di bank adalah maksimum sebesar....
a. Rp 500 juta/nasabah/bank
b. Rp 1 miliar/nasabah/bank
c. Rp 2 miliar/nasabah/bank
d. Rp 2,5 miliar/nasabah/bank
e. Rp 5 miliar/nasabah di semua bank
21. Dalam perbankan syariah dikenal istilah Hiwalah, yakni...
a. transaksi jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara
nasabah sebagai pembeli
b. transaksi pengalihan utang-piutang, di mana bank memperoleh
penggantian biaya atas jasa pemindahan utang-piutang
c. pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas
jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu

d. transaksi jual-beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, tapi
kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan
secara pasti
e. pinjaman uang
22. Dalam perbankan syariah dikenal istilah murabahah, yakni .....
1. pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli dengan pesanan yang pembayar-
annya dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin)
2. transaksi di mana bank menyewakan suatu objek sewa kepada nasabah,
dan manfaat yang diterima oleh nasabah atas penggunaan objek sewa yang
disewa tersebut, bank memperoleh ongkos sewa
3. transaksi jual-beli di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara
nasabah sebagai pembeli, yang lazimnya dilakukan dengan cara
pembayaran cicilan
4. transaksi di mana semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau
lebih yang mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk
sumber daya
5. kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana salah satu pihak
memercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai
pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan
23. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank oleh OJK,
meliputi hal-hai berikut kecuali
a. Manajemen resiko
b. Tata kelola bank
c. Prinsip mengenai nasabah
d. Pencegahan pembiayaan terorisme, kejahatan perbankan
e. Likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas bank
24. Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan
atau menerapkan berbagai biaya secara nominal atau persentase tertentu yang
disebut...
a. registrasi
b. fee based
c. pra bayar
d. free card
e. iuran
25. Pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu
yang relatif pendek dan dana tersebut akan dikembalikan secepatnya sejumlah
uang yang digunakannya, disebut ….
a. Qard
b. Kafalah
c. Rahn
d. Ijarah
e. Hawalah

MODUL 2
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
Modul ini merupakan kelanjutan dari modul 1 yang berkaitan
dengan industri keuangan non bank. Materi ini dianggap penting karena
berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat antara lain
tentan perasuransian, dana pensiun dan pegadaian serta lembaga
pembiayaan.
Pada materi ini peserta didik akan mempelajari mengenai
Pasar Modal, Dana Pensiun, Pegadaian, Perasuransian dan Lembaga
pembiayaan dan perannya dalam meningkatkan perekonomian sebuah
negara. Selain materi, sxeperti modul sebelumnya peserta juga mendapat
tugas baik kelompok maupun mandiri. Tujuan penugasan kepada peserta
didik diharapkan terbangun kreatifitasnya dari tugas-tugas yang
dilaksanakan.
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan dapat
bertambah wawasannya tentang Industri Keuangan Non Bank.
A. Kompetensi Dasar
1. Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian
Indonesia
2. Menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam
perekonomian Indonesia
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Menjelaskan pengertian industri keuangan non bank (IKNB)
2. Menjelaskan pengertian pasar modal dan bursa efek
3. Mengidentifikasi tugas bursa efek
4. Mengidentifikasi peran pasar modal
5. Menjelaskan lembaga-lembaga pengelola pasar modal
6. Mengidentifikasi lembaga dan pelaku pasar modal
7. Mengidentifikasi lembaga penunjang pasar modal
8. Menjelaskan insturmen atau produk pasar modal
9. Mengidentifikasi keuntungan atau kerugian instrument pasar modal
10. Mendeskripsikan mekanisme transaksi pasar modal di pasar perdana
11. Mendeskripsikan mekanisme transaksi pasar modal di pasar sekunder
12. Menjelaskan perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder
13. Menjelaskan pengertian investasi di pasar modal

14. Menjelaskan investasi dipasar modal dalam bentuk saham dan obligasi
15. Mengidentifikasi saran-saran bagi investor di pasar modal
16. Menjelaskan cara memilih investasi di pasar modal
17. Mengevaluasi investasi di pasar modal
18. Mengidentifikasi indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia
19. Mengidentifikasi manfaat pasar modal
20. Menjelaskan kelebihan dan kelemahan pasar modal
21. Menjelaskan Pengertian asuransi dan dana pensiun
22. Menjelaskan Fungsi asuransi dan dana pensiun
23. Mengidentifikasi Peran asuransi dan dana pensiun
24. Mengidentifikasi Jenis asuransi dan dana pensiun
25. Menjelaskan Prinsip kegiatan usaha asuransi dan dana pensiun
26. Menjelaskan Produk asuransi dan dana pensiun
27. Mengidentifikasi Produk asuransi dan dana pensiun
28. Menjelaskan Pengertian lembaga pembiayaan dan pegadaian
29. Menjelaskan Fungsi lembaga pembiayaan dan pegadaian
30. Mengidentifikasi Peran lembaga pembiayaan dan pegadaian
31. Mengidentifikasi Jenis lembaga pembiayaan dan pegadaian
32. Menjelaskan Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan dan pegadaian
33. Menjelaskan Produk lembaga pembiayaan dan pegadaian
34. Mengidentifikasi Produk lembaga pembiayaan dan pegadaian
35. Mempresentasikan tugas, produk dan peran Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Pegadaian
C. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan
saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Based Learning,
peserta didik dapat Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam
perekonomian Indonesia, khususnya materi Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Pegadaian, serta peserta didik
dapat menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam
perekonomian Indonesia khususnya materi Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Pegadaian dengan penuh tanggung
jawab, bekerja keras, toleransi dan bekerja sama

D. Materi Pelajaran
1. Pengertian pasar modal
Menurut UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, dijelaskan beberapa
pengertian :
a. Pasar Modal (Capital Market) adalah kegiatan yang berhubungan dengan
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek.
Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan
perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen
keuangan jangka panjang seperti Obligasi, Saham dan lainnya.
b. Bursa Efek (Stock Exchange) adalah Pihak yang menyelenggarakan dan
menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran
jual dan beli Efek dan Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan
Efek di antara mereka.
Saat ini Bursa Efek di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia, yang
memperdagangkan saham industri menengah ke atas, bahkan beberapa di
antaranya dikenal dengan istilah Saham Unggulan (Blue Chip) yaitu saham
bernilai tinggi dari perusahaan papan atas yang dianggap aman dan
menguntungkan.
Tugas Bursa Efek:
a. Menyediakan sarana perdagangan efek
b. Mengupayakan likuiditas perdagangan efek
c. Menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat
d. Memasyarakatkan pasar modal untuk menarik calon investor dan
perusahaan yang go public
e. Menciptakan instrumen dan jasa baru
f. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa
g. Mencegah praktik transaksi yang dilarang melalui pelaksanaan fungsi
pengawasan
c. Efek (Securities) adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, dan Unit
Penyertaan
2. Fungsi dan Manfaat pasar modal
1) Fungsi Pasar Modal
Fungsi pasar modal atau bursa efek yaitu :
a. Sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan
b. Sebagai sarana berinvestasi bagi para pemodal
c. sebagai sarana badan usaha untuk mendapatkan tambahan modal;
d. sebagai sarana pemerataan pendapatan;

e. memperbesar produksi dengan modal yang didapat sehingga
produktivitas meningkat;
f. menampung tenaga kerja; dan
g. memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah.
2) Manfaat Pasar Modal
a. Manfaat Pasar Modal Bagi Pemerintah
1) Mendorong investasi.
2) Mendorong pemerataan pendapatan melalui pemilikan saham-
saham.
3) Mendorong pembangunan.
4) Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.
5) Mengurangi beban anggaran BUMN.
b. Manfaat Pasar Modal Bagi Emiten
1) Dapat menghimpun dana yang besar.
2) Dana dapat diterima pada saat primary market selesai.
3) Ketergantungan terhadap bank dapat diminimumkan.
4) Pihak manajemen perusahaan dapat lebih leluasa dalam mengelola
dana.
5) Peningkatan profesionalisme manajemen.
6) Peningkatan citra perusahaan.
c. Manfaat Pasar Modal Bagi Investor / Pemodal
1) Dapat mengoptimalkan perolehan dari dana yang dimiliki
investor, seperti memperoleh deviden bagi pemegang saham dan
bunga bagi pemegang obligasi.
2) Pencapaian capital gain akibat peningkatan harga saham.
3) Pemilik saham memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) dan pemilik obligasi memiliki hak suara dalam
Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
4) Tidak memerlukan penyelidikan sendiri yang amat mendalam
sebab perusahaan-perusahaan yang sudah go public disyaratkan
memperoleh pendapat akuntan yang berbunyi “wajar tanpa syarat
/ unqualified opinion” atas laporan keuangannya.
5) Investasi dapat langsung dilakukan atas beberapa instrumen dan
mudah melakukan penggantian atas instrumen tersebut.
d. Manfaat Pasar Modal Bagi Lembaga Penunjang Pasar Modal
Perputaran efek yang semakin tinggi, mengakibatkan jenis lembaga
penunjang lebih bervariasi dan masing-masing berupaya
meningkatkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan

3) Peran pasar modal
Peran Pasar modal dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Pasar Modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien.
b. Pasar Modal sebagai alternatif investasi
c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat
dan berprospek baik.
d. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan
transparan.
e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional
4) Lembaga penunjang pasar modal
Dalam mekanisme pasar modal di Indonesia, terdapat empat
golongan pelaku utama yaitu investor (pemodal), sektor bisnis (emiten),
lembaga penunjang pasar modal, dan badan pemerintah. Sedangkan
lembaga dan pelaku utama di pasar modal yaitu :
a. Bursa Efek (Stock Exchange) adalah lembaga/perusahaan yang
menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem (pasar) untuk
mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai
perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan
memperdagangkan efek perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek
b. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang
menyelenggarakan jasa kliringdan penjaminan penyelesaian Transaksi
Bursa.
c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang
menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian,
Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
d. Pemodal (Investor) adalah pihak yang memiliki dana lebih guna
ditanamkan ke dalam pembelian saham atau obligasi suatu perusahaan
atau juga disebut pemodal
e. Sector bisnis (emiten), adalah pihak yang melakukan kegiatan
penawaran umum (public offering atau go public) atau Pihak perusahaan
yang menawarkan surat berharga (efek) kepada masyarakat investor
melalui penawaran umum. Emiten dapat berbentuk orang
perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi. Emiten dapat menawarkan Efek yang berupa surat
pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda
bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak
berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Penawaran Umum
(public offering) adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh
Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.
f. Penjamin Emisi Efek (underwriter) adalah Pihak yang membuat kontrak
dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan
Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang
tidak terjual.

Komitmen penjamin emisi efek, yaitu :
- Best Effort, artinya Komitmen untuk menjual dan atau memasarkan
saham Perseroan hanya sebatas pada kemampuan untuk
memasarkan dan atau menjual saham calon Perusahaan Tercatat
yang ditawarkan
- Full Commitment, artinya Komitmen untuk menjual dan atau
memasarkan saham Perseroan dimana Penjamin Emisi mempunyai
komitmenpenuh untuk menjual dan memasarkan seluruh saham
yang ditawarkan, dan berkewajiban tetap membayarkan sejumlah
tertentu senilai seluruh saham yang ditawarkan oleh calon
Perusahaan Tercatat.
g. Perusahaan Efek (Securities Company) adalah pihak yang melakukan
kegiatan usaha dan memiliki izin Otoritas Jasa Keuangan sebagai
Penjamin Emisi Efek (PEE), Perantara Pedagang Efek (PPE), dan atau
Manajer Investasi (MI).
h. Perusahaan Publik (Public Company atau Go Public) adalah Perseroan
yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus)
pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang
saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.
i. Prospektus (Prospectus) adalah setiap informasi tertulis sehubungan
dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
j. Penasihat Investasi (Investment Advisor) adalah Pihak yang memberi
nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek
dengan memperoleh imbalan jasa. Pemberian nasihat kepada Pihak lain
mencakup pemberian nasihat yang dilakukan secara lisan atau tertulis,
termasuk melalui penerbitan dalam media massa.
k. Reksa Dana (Mutual Funds) adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
l. Perantara Pedagang Efek (Broker–Dealer-Pialang), adalah salah satu
aktifitas pada perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli
efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.
m. Manajer Investasi (Investment Manager), adalah pihak yang kegiatan
usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola
Portofolio Investasi Kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali
perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri
kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
n. Lembaga Penunjang Pasar Modal
Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah institusi penunjang yang turut
serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan
berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat
umum, diantaranya :

1) Biro Administrasi Efek, adalah perseroan yang dapat
menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan
Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang
berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah
mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2) Kustodian atau Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai
pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang
berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden,
bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta
mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
3) Wali Amanat (Trustee), adalah pihak yang mewakili kepentingan
pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan
penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang
berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau
sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus.
Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak
Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat
menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank
Umum atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali
Amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
4) Pemeringkat Efek (Rating Securities), adalah Penasihat Investasi
berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan
pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan
kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu
mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan
Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara
independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa
Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat. Di Indonesia
terdapat 2 lembaga sebagai pemeringkat efek, yaitu PT PEFINDO
dan PT Kasnic, Duff & Phelps Credit Rating Indonesia (D.C.R).
Pemeringkatan atas suatu efek utang atau obligasi akan membantu
investor untuk mengetahui risiko atas suatu obligasi.
o. Profesi Penunjang Pasar Modal
Profesi Penunjang Pasar Modal adalah pihak-pihak yang telah terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang persyaratan dan tata cara pendaftarannya
ditetapkan dengan peraturan pemerintah, diantaranya :
a. Akuntan Publik (Public Accountant), adalah akuntan yang mempunyai
tugas utama untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan emiten

menurut standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI), yang banyak berperan dalam penyajian informasi keuangan
perusahaan baik yang akan go public maupun yang te;ah go pubic.
Akuntan juga merupakan pihak yang bertugas menyusun,
membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku
serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.
b. Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
c. Perusahaan Penilai (appraiser), adalah pihak yang memberikan
penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva perusahaan.
d. Konsultan Hukum (Legal Consultant), adalah ahli hukum yang
memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk
konsultasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
e. Profesi Lain, artinya pihak jasa profesi lain yang dapat memberikan
pendapat atau penilaian sesuai dengan perkembangan pasar modal di
masa mendatang dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
p. Badan pemerintah (Government), adalah pihak yang melakukan
Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar
modal, yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan
tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar,
dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang berfungsi
menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Mulai
tanggal 1 Januari 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian,
Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK,
berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan.
5) Instrumen/ produk pasar modal
Di dalam pasar modal terdapat surat berharga atau efek yang dapat
diperjualbelikan. Instrument dalam pasar modal yang merupakan instrumen
keuangan jangka panjang, diantaranya :
5.1. Saham (Stocks),
Saham adalah tanda penyertaan modal pada Perseroan Terbatas (PT) atau
Merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atau
penyertaan modal investor di dalam suatu perusahaan. Saham yang
diperjualbelikan di Bursa Efek terdiri dari :
a. Saham biasa (common stock), yaitu saham yang tidak memperoleh hak
istimewa. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memperoleh

dividen (bagian laba PT) sepanjang perseroan memperoleh
keuntungan.
b. Saham preferen (preffered stock), yaitu saham yang memiliki hak
istimewa untuk mendapatkan lebih dulu atas dividen dan atau bagian
kekayaan pada saat pembubaran perseroan dari saham biasa. Di
samping itu, mempunyai preferensi untuk mengajukan usul
pencalonan Direksi/Komisaris.
Karakteristik saham diantaranya :
a. Memperoleh dividen (Pembagian laba yang diterima pemegang
saham)
b. Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
c. Dimungkinkan memiliki hak memesan efek terlebih dahulu
d. Terdapat potensial capital gain atau capital loss
Penjualan saham pertama kali kepada publik disebut dengan istilah Pasar
Perdana (Primary Market). Batasan dalam perdagangan saham adalah
batasan minimal yang dikenal dengan istilah satuan perdagangan atau lot.
Satu lot setara dengan 100 lembar saham, dan maksimum volume order di
pasar reguler dan pasar tunai adalah 50.000 lot.
Keuntungan membeli/memiliki saham:
a. Dividen, yaitu bagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit
saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
b. Capital Gain, adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang lebih
tinggi.
Misalnya seorang investor membeli saham Bank BNI dengan harga
Rp 900,00. Beberapa waktu kemudian investor menjual saham tersebut
dengan harga Rp 1.200,00 per lembar. Berarti ia mendapat capital gain
sebesar Rp 300,00 per lembar saham yang dijual.
Risiko atau Kerugian membeli/memiliki saham:
a. Capital Loss adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang lebih
rendah
b. Tidak ada pembagian dividen
c. Risiko Likuidasi atau pembubaran perusahaan atau perusahaan
bangkrut
d. Delisting dari Bursa Efek atau dikeluarkan dari Bursa Efek. Delisting
adalah emiten yang efeknya telah dicatatkan di Bursa dan sekarang
dikeluarkan dari pencatatan akibat dari gagalnya persyaratan Bursa
5.2. Obligasi (Bonds)
Obligasi adalah surat berharga atau bukti utang yang mengandung janji
pembayaran bunga dan janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang
dilakukan pada saat jatuh tempo sekurang-kurangnya satu tahun sejak
tanggal emisi (penerbitan obligasi). Dengan demikian pada hakikatnya

obligasi adalah surat tagihan atas beban atau tanggungan pihak yang
menerbitkan / mengeluarkan obligasi tersebut.
Karakteristik obligasi diantaranya :
a. Merupakan surat tanda berutang yang dietribitkan oleh perusahaan
atau pemerintah
b. Periode atau berjangka waktu menengah dan panjang
c. Membayarkan bunga secara periodik (Interest Bearing Bond) biasanya
setengah tahun sekali atau tidak membayarkan bunga sama sekali (zero
coupon bond)
Terdapat tiga jenis tingkat penjualan obligasi:
1. Obligasi dijual lebih tinggi dari nilai pokok obligasi (premium) dan
selisihnya merupakan Agio Obligasi
2. Obligasi dijual sama dengan nilai pokok obligasi (at par)
3. Obligasi dijual lebih rendah dari nilai pokok obligasi (discount) dan
selisihnya merupakan Disagio Obligasi
Keuntungan memiliki/membeli obligasi:
a. Memberikan pendapat tetap berupa kupon (bunga).
b. Capital gain, yaitu keuntungan penjualan obligasi dengan harga lebih
tinggi dibandingkan dengan harga belinya.
c. Dapat dikonversi menjadi saham (untuk obligasi konversi)
d. Memiliki hak klaim pertama pada saat emiten dilikuidasi
e. Adanya kepastian imbal balik
Risiko atau Kerugian memiliki/membeli obligasi:
a. Risiko gagal bayar (default risk) atau perusahaan tidak mampu
membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu
mengembalikan pokok obligasi
b. Capital Loss yaitu kerugian penjualan obligasi dengan harga lebih
rendah dibandingkan dengan harga belinya
c. Risiko tingkat suku bunga (interst rate risk)
d. Risiko likuiditas (adanya ketidaklancaran dalam pembayaran atau
pengembalian)
5.3. Waran (Warrant / Futures)
Waran adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi
hak kepada pemegangnya untuk memesan saham/obligasi dari
perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu
Keuntungan memiliki/membeli Waran diantaranya :
a. Capital Gain dengan leverage, jika waran di konversikan menjadi
saham
b. Capital Gain yang diperoleh di Pasar Sekunder.

Risiko atau Kerugian memiliki/membeli Waran diantaranya :
a. Capital Loss dengan leverage
b. Capital Loss yang diperoleh di Pasar Sekunder.
5.4. Reksa Dana (Mutual Fund)
Reksa Dana adalah Saham, obligasi, atau efek lain yang dibeli oleh
sejumlah investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi
profesional. surat berharga yang diterbitkan oleh PT Danareksa (Persero)
untuk mewakili efek / surat berharga yang dibeli oleh PT Danareksa
sebagai pendukung atau jaminannya. Reksa Dana adalah wadah yang
dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
Sedangkan sertfikat Dana adalah jenis sertifikat atas tunjuk yang didukung
oleh portepel berasal dari sebagian kekayaan Danareksa yang dipisahkan
terdiri dari saham, obligasi dan surat berharga pasar uang dimana
pengelola portepelnya dilakukan oleh Danareksa selaku pengelola dana.
Keuntungan membeli/memiliki Reksa Dana :
a. Tingkat pengembalian yang potensial
b. Pengelolaan dana oleh manajemen yang profesional
c. Likuiditas atau mudah investasi di pasar modal
d. Diversifikasi Efek
e. Efisiensi waktu
Risiko atau Kerugian membeli/memiliki Reksa Dana :
a. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
b. Capital Loss
c. Risiko likuidasi pada Reksa Dana Tertutup
5.5. Opsi (Options)
Opsi adalah suatu kesepakatan dalam instrumen keuangan yang
memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual aset bisnis
pada waktu yang telah ditetapkan dan dengan harga yang telah ditetapkan
sebelumnya. Dengan kata lain opsi adalah Hak untuk membeli atau
menjual suatu saham pada harga yang telah diperjanjikan sebelumnya.
6. Mekanisme transaksi di pasar modal
Dalam mekanisme kerja bursa efek terbih dahulu suatu perusahaan yang
masuk dalam bursa efek adalah perusahaan yang sudah go public. Prosedur
emisi efek (go public) adalah rangkaian kegiatan dari suatu perusahaan yang
akan memasyarakatkan sahamnya atau menerbitkan obligasi untuk
ditawarkan kepada masyarakat, dengan ketentuan diatur oleh Menteri
Keuangan. Setelah perusahaan mencapai go public, maka langkah berikutnya
melakukan perdagangan efek di bursa efek yang telah terdaftar.

Berdasarkan UU Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, disebutkan
bahwa Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli
Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
Sehingga mekanisme perdagangan di pasar modal dilakukan di Pasar Perdana
dan Pasar Sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Pasar Perdana (Primary Market)
Pasar Perdana (Primary Market) adalah pasar dimana efek-efek
diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di Bursa Efek
(Listing). Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan
kepada investor oleh pihak Penjamin Emisi Efek (Underwriter) melalui
Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer) yang bertindak sebagai Agen Penjual
saham. Proses ini biasa disebut dengan Go Public atau Penawaran Umum
Perdana (Initial Public Offering/IPO).
a. Proses Perdagangan pada Pasar Perdana
Pada umumnya proses perdagangan saham dan obligasi pada Pasar
Perdana dapat digambarkan sebagai berikut:
b. Prosedur Penawaran dan Pemesanan Efek di Pasar Perdana pada
Bursa Efek Indonesia (BEI)
c. Penawaran Perdana suatu Saham atau Obligasi suatu perusahaan
kepada investor publik dilakukan melalui Penjamin Emisi dan Agen
Penjual. Tata cara pemesanan saham atau obligasi seperti, “harga
penawaran”, “jumlah saham yang ditawarkan”, “masa penawaran”,
dan informasi lain yang penting harus dipublikasikan di surat kabar
berskala nasional, dan juga dibagikan ke publik dalam bentuk
prospektus.
d. Investor yang berminat, dapat memesan Saham atau Obligasi dengan
cara menghubungi Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dan kemudian
mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
e. Investor kemudian melakukan pemesanan Saham atau Obligasi
tersebut dengan disertai pembayaran.
f. Penjamin Emisi dan Agen Penjual kemudian mengumumkan hasil
penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan
pemesanan.
g. Proses penjatahan Saham atau Obligasi (biasa disebut dengan
“allotment”) kepada investor yang telah memesan dilakukan oleh
Penjamin Emisi dan Emiten yang mengeluarkan Saham atau Obligasi.

h. Apabila jumlah Saham atau Obligasi yang didapat oleh investor
kurang dari jumlah yang dipesan, atau telah terjadi “oversubscribed”,
maka kelebihan dana investor akan dikembalikan (proses ini sering
disebut dengan “refund”).
i. Saham atau Obligasi tersebut kemudian didistribusikan kepada
investor melalui Penjamin Emisi dan Agen Penjual.
2. Pasar Sekunder (Secondary Market)
asar Sekunder (Secondary Market) adalah pasar di mana efek-efek
yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar Sekunder
memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual
efek-efek yang tercatat di Bursa, setelah terlaksananya penawaran perdana.
Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor
lainnya.
Proses perdagangan saham saat ini menggunakan skema
perdagangan tanpa warkat atau lebih populer dengan sebutan Scripless
Trading. Artinya perdagangan saham tidak lagi mengenal saham secara
fisik, melainkan hanya berupa catatan elektronik. Dan penyelesaian
transaksi dilakukan dengan pemindahbukuan, yaitu debit atau kredit atas
posisi saham suatu rekening ke rekening lainnya. Dan sistem
perdagangannya dengan Remote Trading artinya system perdagangan di BEI
dimana order dilakukan tidak lagi di lantai bursa, namun dapat dilakukan
langsung melalui kantor Perusahaan Efek.
Prosedur Perdagangan Saham pada Pasar Sekunder di BEI (Bursa Efek
Indonesia) :
a. Investor menghubungi Perusahaan Efek baik untuk beli atau jual
saham.
b. Order beli atau jual saham yang disampaikan investor, diteruskan
petugas di Perusahaan Efek (dealer) ke pialang yang ada di lantai
bursa. Pialang di lantai bursa akan memasukkan order tersebut ke
sistem komputer Bursa Efek Indonesia (JATS = Jakarta Authomatic
Trading System). Jadi tugas pialang di lantai bursa pada dasarnya
adalah menerima dan memasukkan order ke dalam sistem
komputer JATS. Jika order terpenuhi, pialang memberitahukan
ke dealer untuk selanjutnya disampaikan kepada investor.
c. Semua transaksi yang terjadi di sistem JATS selanjutnya dikirim
ke sistem komputer yang ada di Lembaga Kliring dan Penjaminan
(LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk
memasuki tahap penyelesaian transaksi (settlement).
d. Netting merupakan proses yang ada di sistem komputer LKP
yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban masing-
masing Perusahaan Efek. Misalnya, Perusahaan Efek A memiliki
kewajiban untuk membayar sejumlah rupiah atas transaksi yang
dilakukannya, Perusahaan Efek B memiliki hak atas sejumlah

saham atas transaksi beli yang dilakukan, dan seterusnya.
e. Sistem komputer di LPP akan menyelesaikan transaksi yaitu
dengan cara melakukan pemindahbukuan antar rekening.
f. Hasil penyelesaian transaksi selanjutnya disampaikan kepada
masing-masing Perusahaan Efek, yang selanjutnya akan
menyerahkan hak dan kewajiban para nasabahnya.
g. Proses penyelesaian transaksi diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari
atau dikenal dengan istilah T+3.
Transaksi akan diselesaikan oleh LKP dan LPP pada T+3, yaitu :
1) Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI = Kliring Penjaminan Efek
Indonesia)
a) Melaksanakan kliring dan penjaminan transaksi bursa yang
teratur, wajar dan efisien
b) Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun uang
2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI = Kustodian
Sentral Efek Indonesia)
a) Menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi
yang teratur, wajar, dan efisien
b) Mengamankan pemindahtanganan efek
c) Menyelesaikan (settlement)
Berikut skema yang menggambarkan perdagangan saham di Bursa Efek
Indonesia (BEI) :
Saham
Pemindahbukuan
Antar rekening
efek
Rp

1. Investasi di pasar modal
1) Pengertian Investasi di Pasar Modal
Investasi (Investment) merupakan kegiatan membeli produk keuangan
dengan harapan mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi dan bagi hasil pada
masa mendatang. Dengan melakukan investasi orang dapat memiliki harta dan
asset di masa depan, dan mempertahankan nilai kekayaan dan nilai uang agar
tidak tergerus dengan kenaikan inflasi. Investasi merupakan penanaman
modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau
pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh
keuntungan.
2) Investasi di Pasar Modal
Sebelum berinvestasi di Pasar Modal, investor harus terlebih dahulu
membuka rekening di salah satu Perusahaan Efek. Sebelum memilih
Perusahaan Efek, investor sebaiknya memperhatikan faktor-faktor berikut ini:
a. Jika calon investor lebih menyukai untuk berinvestasi di saham-saham
yang baru ditawarkan di Pasar Perdana, pilihlah Perusahaan Efek yang
aktif dalam proses Penjaminan Emisi Saham.
b. Jika calon investor hanya memerlukan jasa yang paling mendasar dari
Perusahaan Efek seperti, melaksanakan perintah jual dan/atau
perintah beli, pilihlah Perusahaan Efek yang dapat memberikan jasa
tersebut secara cepat dan akurat.
c. Jika calon investor memerlukan jasa tambahan seperti nasihat dan
saran-saran dalam mengambil keputusan investasi, pilihlah Perusahan
Efek yang mempunyai Analis Efek dengan kualifikasi yang baik serta
pengalaman yang memadai.
Investor dapat membuka rekening di Perusahaan Efek dengan cara
mengisi dokumen-dokumen yang diperlukan. Secara umum, Perusahaan Efek
biasanya mewajibkan investor untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu
sebagai jaminan dalam proses penyelesaian transaksi.
a. Untuk transaksi Saham:
1) Transaksi diawali dengan memberikan perintah jual dan/atau
perintah beli ke Perusahaan Efek. Perintah tersebut dapat
diberikan lewat telepon atau perintah secara tertulis. Perintah
tersebut harus berisikan nama saham, jumlah yang akan dijual
dan/atau dibeli, serta berapa harga jual dan/atau harga beli yang
diinginkan.
2) Perintah tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Perusahaan
Efek bersangkutan.
3) Selanjutnya, perintah tersebut dimasukkan ke dalam sistem
perdagangan di Bursa Efek.
4) Semua perintah jual dan/atau perintah beli dari seluruh
Perusahaan Efek akan dikumpulkan di Bursa Efek dalam sistem
yang disebut JATS.

b. Untuk transaksi Obligasi:
1) Transaksi dimulai dengan penempatan kuotasi di sistem
perdagangan di BEI yang disebut OTC-FIS (Over The Counter –
Fixed Income Service), sehingga semua kuotasi yang masuk ke
dalam sistem dapat dilihat secara langsung (real time) oleh pelaku
pasar lainnya.
2) Melalui OTC-FIS (Over The Counter – Fixed Income Service),
partisipan dapat melihat kuotasi yang paling menarik bagi
dirinya.
3) Kemudian, partisipan yang tertarik untuk membeli/menjual
dapat menghubungi partisipan yang akan menjual/membeli
untuk negosiasi lebih lanjut.
B. PERASURANSIAN
1. Pengertian asuransi
Menurut UU Nomor 40 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1, Asuransi adalah
perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang
polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi
sebagai imbalan untuk:
a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis
karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan,
atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu
peristiwa yang tidak pasti; atau
b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya
tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya
tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
Sedangkan Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas
perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan
perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan
kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan
melindungi.
2. Fungsi asuransi
Fungsi Asuransi secara umum adalah Sebagai sarana atau mekanisme
pengalihan kemungkinan resiko kepada satu atau beberapa penanggung yang
bersifat insurable. Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara
finansial), asuransi juga memiliki 2 bagian fungsi dari asuransi yaitu:
1) Fungsi Primer
a. Pengalihan Resiko – Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan
kemungkinan resiko / kerugian (chance of loss) dari tertanggung

sebagai ”Original Risk Bearer” kepada satu atau beberapa penanggung
(a risk transfer mechanism).
b. Penghimpun Dana – Sebagai penghimpun dana dari masyarakat
(pemegang polis) yang akan dibayarkan kepada mereka yang
mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau
biaya ber- asuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.
c. Premi Seimbang – Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga
pembayaran premi yang dilakukan oleh masing – masing tertanggung
adalah seimbang dan wajar dibandingkan dengan resiko yang
dialihkannya kepada penanggung (equitable premium).
2) Fungsi Sekunder
a. Export Terselubung – Sebagai penjualan terselubung komoditas atau
barang-barang tak nyata keluar negeri.
b. Perangsang Pertumbuhan Ekonomi – untuk merangsang pertumbuhan
usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat
sosial dan sebagai tabungan.
c. Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings
d. Sarana Pencegah & Pengendalian Kerugian
3) Manfaat Asuransi
a. Memberikan Rasa aman – Bagi individu, keluarga maupun kegiatan
usaha, adanya proteksi asuransi, untuk menghadapi risiko yang penuh
ketidakpastian, dapat memberikan ketenangan batin dan meningkatkan
rasa percaya diri.
b. Sebagai Pengendalian kerugian – ebelum melakukan akseptasi pihak
asuransi seringkali melakukan survey lapangan dan memberikan
rekomendasi kepada tertanggung/nasabah untuk menyelenggarakan
upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kerugian.
c. Untuk Dana Investasi – Untuk penunjang pendapatan non operasional
melalui pendapatan hasil investasi atas premi-premi yang berakumulasi.
3. Peran asuransi
Peran asuransi terhadap masyarakat sangat penting karena asuransi akan
semakin meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan memiliki asuransi maka
kita akan tenang. Ketenangan ini penting. Dalam menjalani hidup hari demi
hari, aktivitas apapun yang kita lakukan akan mudah jika jiwa kita tenang.
Keresahan dan kegelisahan jiwa akan membawa dampak buruk bagi kesehatan
kita.
Bila terjadi suatu bencana atau malapetaka, maka sebuah benda akan
kehilangan fungsi dan kegunaannya, dan manusia sebagai pengguna akan
mengalami kerugian atau kehilangan manfaat dari benda tersebut. Dengan
menjadi peserta asuransi, diharapkan pada saat terjadinya resiko peserta akan
mendapatkan penggantian sesuai dengan barang/benda yang diasuransikan,

sehingga sebagai pengguna, peserta mendapatkan kembali fungsi dari
kegunaan barang/benda tersebut .
4. Jenis asuransi
Pada Dasarnya Jenis Asuransi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :
a. Asuransi Jiwa (Life Insurance)
b. Asuransi Kerugian (General Insurance)
c. Asuransi Kesehatan (Health Insurance)
d. Asuransi Pensiun (Retirement Funds)
Secara lengkap jenis asuransi dapat dikemukakan sebagai berikut :
a. Asuransi Jiwa
Untuk menanggung orang dari kerugian finansial tidak terduga yang
disebabkan oleh risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Beberapa
menyediakan pembayaran hanya setelah kematian tertanggung, sebagian
perusahaan asuransi yang lain ada bisa memungkinkan tertanggung untuk
mengklaim dana sebelum kematiannya.
b. Asuransi Kesehatan
Asuransi Kesehatan merupakan sebuah produk asuransi yang khusus
menangani masalah kesehatan akibat suatu penyakit dan menanggung
proses perawatan kepada pada anggota asuransi nya. Umumnya termasuk
melindungi dan menanggung pada cedera, cacat, sakit, dan kematian
karena kecelakaan. Hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia
layanan jasa asuransi untuk membantu Anda dalam memberikan jaminan
kesehatan seperti contohnya biaya rawat inap dan biaya operasi.
c. Asuransi Jaminan Hari Tua
Asuransi ini bertujuan memberikan kepastian pendapatan pemegang polis
ketika telah menjalani masa pensiun dan kepada keluarganya apabila
tertanggung meninggal dunia.
d. Asuransi Kendaraan
Untuk memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan
kendaraan bermotor, Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak
penyedia jasa asuransi kendaraan bermotor yaitu: Pencurian, Kecelakaan
lalu lintas seperti benturan, tabrakan.
e. Asuransi kepemilikan rumah dan properti
Untuk melindungi pemilik rumah dari kerugian yang berkaitan dengan
tempat tinggal mereka, asuransi properti pribadi melindungi terhadap
kehilangan, atau kerusakan, barang-barang tertentu milik pribadi.
f. Asuransi Pendidikan
Merupakan sebuah solusi cerdas untuk menjamin kehidupan menjadi lebih
baik karena bisa sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang
direncanakan akan menjalani masa sekolah hingga Perguruan Tinggi.
Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu proteksi dan investasi
yang memiliki layanan berbeda.

g. Asuransi Syariah
Fungsi Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong
menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset
dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk
menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah.
5. Prinsip kegiatan usaha asuransi
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu
insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation
dan contribution.
a. Insurable Interest, adalah Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari
suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan
dan diakui secara hukum.
b. Utmost good faith, artinya Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara
akurat dan lengkap, semua fakta yang material (material fact) mengenai
sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya
adalah : si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala
sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung
juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas obyek atau
kepentingan yang dipertanggungkan.
c. Proximate cause, adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan
rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi
suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
d. Indemnity, artinya Suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan
kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam
posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.
e. Subrogation, adalah Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada
penanggung setelah klaim dibayar.
f. Contribution, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya
yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya
terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.
6. Produk asuransi
Produk asuransi adalah produk finansial yang berguna untuk melindungi
Anda dari resiko kerugian finansial yang terjadi di kehidupan. Terkait dengan
hal tesebut, proteksi yang diberikan asuransi tentunya akan membuat Anda
berpikir lebih tenang dan mampu bekerja secara maksimal. Siapa yang bisa
menyangka suatu saat tiba-tiba rumah kita kebakaran, atau Anda mengidap
penyakit tertentu yang membutuhkan pengobatan dengan biaya yang tak
murah.
a. Asuransi Kesehatan
Asuransi Kesehatanadalah produk asuransi yang memberikan proteksi
terhadap resiko kesehatan dengan berbagai skema dan pilihan manfaat
asuransi. Saat ini, pemerintah telah memiliki program asuransi kesehatan
bagi seluruh rakyat Indonesia lewat program Jaminan Kesehatan Nasional
yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS

Kesehatan). Anda bisa mendaftarakan diri secara perorangan atau lewat
tempat kerja untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dan bisa berobat secara
gratis dengan kelas perawatan tertentu.
b. Asuransi Jiwa
Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan jika
terjadi resiko kematian pada pemegang polis. Asuransi ini tentunya akan
memberikan perlindungan jangka panjang terhadap ahli waris jika Anda
tutup usia. Namun, selain produk asuransi jiwa yang murni seperti
pengertian di atas, ada varian baru asuransi jiwa yang disebut asuransi jiwa
kredit. Asuransi Jiwa Kredit ini biasanya menjadi produk bundling dengan
fasilitas kredit yang diberikan oleh bank.
c. Asuransi Mobil atau Kendaraan
Asuransi mobil memberi perlindungan terhadap mobil pribadi dari resiko
bencana alam, kebakaran, kerusakaan, dan kecelakaan. Jika Anda memiliki
mobil, penting untuk mengasuransikannya karena resiko saat berkendara
sangat tinggi. Pilih produk asuransi mobil dengan premi yang sesuai
dengan nilai mobil Anda dan sesuaikan dengan manfaat perlindungan
yang Anda inginkan.
d. Asuransi Pendidikan
Asuransi pendidikan berfungsi layaknya tabungan masa depan untuk
menjamin kelangsungaan pendidikan putra-putri Anda di tengah mahalnya
biaya pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Saat ini,
banyak produk tabungan bank yang otomatis digabung dengan asuransi
pendidikan.
e. Asuransi Properti
Asuransi properti akan melindungi rumah dan bangunan milik Anda dari
resiko kerusakan dan kebakaran. Asuransi jenis ini ada yang All Risk,
artinya melindungi semua jenis kerusakan dengan pengecualian tertentu.
Asuransi properti tidak hanya berlaku untuk bangunan yang sudah jadi
dan ditempati. Tapi juga untuk bangunan yang masih dalam proses
pembangunan. Perusahaan asuransi akan menanggung segala biaya yang
timbul akibat resiko kerusakan yang terjadi.
C. DANA PENSIUN
1. Pengertian dana pensiun
Pada hakekatnya kegiatan perusahaan merupakan upaya bersama, antara
pemberi kerja (pengusaha) dan karyawan, untuk meningkatkan pertumbuhan
perusahaan sekaligus kesejahteraan karyawan dan masyarakat luas. Hal
tersebut sejalan dengan kewajiban perusahaan untuk memperhatikan
peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan peningkatan kemampuan
dan kemajuan perusahaan. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan Dana
Pensiun, namun dalam rangka meningkatkan produktivitas karyawan yang
pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan, masyarakat

luas, dan sekaligus meningkatkan tabungan masyarakat, maka para pemberi
kerja yang mampu diharapkan untuk membentuk Dana Pensiun di
perusahaannya, menjadi mitra pendiri dari Dana Pensiun yang sudah ada, atau
mengikutsertakan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Menurut UU Nomor 11 tahun 1992 Pasal 1, disebutkan bahwa Dana Pensiun
adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang
menjanjikan manfaat pensiun. Contoh penyelenggara Dana Pensiun : PT
Taspen, PT Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, DPLK (Bank atau Asuransi Jiwa)
dan Dana Pensiun dari Pemberi Kerja
2. Fungsi dana pensiun
Fungsi dana pension diantaranya :
a. Fungsi Asuransi
Penyelenggara program pensiun mengandung azas kebersamaan seperti
halnya program asuransi.
b. Fungsi Tabungan
Karena program pensiun bertugas untuk mengumpulkan dan
mengembangkan dana yang merupakan dana terakumulasi dari iuran
peserta, dimana iuran tersebut diperlakukan seperti halnya tabungan.
c. Fungsi Pensiun
Peserta akan diberikan kelangsungan pendapatan dalam bentuk
pembayaran secara berkala seumur hidup setelah memasuki masa pensiun.
3. Peran dana pensiun
Dana pensiun memiliki peran memelihara kesinambungan penghasilan pada
hari tua dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Selain itu dana pensiun juga sebagai sarana penghimpunan dana
guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.
Menambah motivasi dan ketenangan kerja sehingga meningkatkan
produktifitas.
4. Jenis dana pensiun
Jenis Dana Pensiun adalah:
a. Dana Pensiun Pemberi Kerja;
Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh
orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk
menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun
Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau scluruh karyawannya sebagai
peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk
oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun
pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi
karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;

c. Dana pensiun lembaga keuntungan
Dana Pensiun Lembaga Keuntungan adalah Dana pensiun yang dibentuk
oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan
program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun
pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi
karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
5. Prinsip kegiatan usaha dana pensiun
Prinsip Penyelenggaraan Dana Pensiun, diantaranya :
a. Prinsip Kejelasan Maksud dan Tujuan Program, artinya adanya Jaminan
terhadap kesinambungan penghasilan
b. Prinsip Independensi, artinya Manajemen Operasional dimana Asas
Keterpisahan Kekayaan atau Segregated Assets dan Hak pengurus
mengadakan perjanjian dgn pihak ketiga, dan Pengawasan dilakukan oleh
Dewan Pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan
peserta dengan jumlah yang sama
c. Prinsip Akuntabilitas, artinya Laporan keuangan Dana Pensiun setiap
tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan
Pengawas dan Dana Pensiun wajib mengumumkan neraca dan
perhitungan hasil usahanya kepada Peserta
d. Prinsip Transparansi, artinya Pengurus wajib menyampaikan keterangan
mengenai setiap perubahan peraturan Dana Pensiun dan hal-hal yang
terjadi dalam rangka kepesertaan kepada Peserta, dan Pengurus wajib
mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil
pengembangannya kepada Peserta dan melaporkannya kepada Pendiri
dan Dewan Pengawas
e. Prinsip Perlindungan Konsumen, artinya Hak atas manfaat pensiun tak
dpt dijaminkan, dialihkan/disita dan Saat likuidasi, peserta dan
pensiunan/ahli waris memiliki hak utama dalam pembagian kekayaan
Dana Pensiun
f. Prinsip Struktur Pengendalian Intern, artinya Tugas, kewajiban, dan
tanggung jawab Pendiri, Mitra Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus
diatur dalam Undang Undang Dana Pensiun dan peraturan
pelaksanaannya
g. Prinsip Kualifikasi Penyelenggara, artinya Kualifikasi Pengurus dan
Dewan Pengawas (kecuali yang terakhir) adalah Warga Negara Indonesia,
berakhlak dan moral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi,
dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang Dana Pensiun
6. Produk dana pensiun
Produk dana pensiun antara lain :
a. Tabungan asuransi Pensiun
b. Asuransi ABRI (Asabri)
c. BPJS Ketenagakerjaan
d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
e. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

D. LEMBAGA PEMBIAYAAN
1. Pengertian lembaga pembiayaan
Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang
mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin
kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian global, diperlukan berbagai
penyesuaian kebijakan yang komprehensif di bidang penyelenggaraan usaha
Perusahaan Pembiayaan, antara lain mengenai kegiatan usaha, tingkat
kesehatan, sumber pendanaan, dan kerja sama pembiayaan. Penyesuaian
kebijakan tersebut diharapkan dapat menciptakan pengaturan yang jelas dan
memberikan kepastian hukum, yang dapat meningkatkan peranan Perusahaan
Pembiayaan dalam sistem perekonomian nasional.
Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 9 tahun 2009, tentang Lembaga
Pembiayaan, dijelaskan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal. Dan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus
didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan
Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.
2. Fungsi lembaga pembiayaan
Sebagaimana lembaga keuangan yang lain, lembaga pembiayaan juga memiliki
beberapa fungsi. Lembaga pembiayaan mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Oleh karena
itu, pembiayaan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para
pengusaha diberbagai bidang. Lembaga lembiayaan juga mempunyai fungsi
penting dalam perekonomian. Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga
pembiayaan :
• Bagi masyarakat : fungsi lembaga pembiayaan yang paling utama ialah
membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan
rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya
lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa
mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
• Bagi pembangunan infrastruktur : fungsi lembaga pembiayaan tidak hanya
berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis
termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan
juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang
infrastruktur dan pelkau bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan
mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai
dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain.
Sehingga ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi
masalah lagi. Karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga
pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.

3. Peran lembaga pembiayaan
Perusahaan Pembiayaan berperan penting dalam pendistribusian dan
pengalokasian sumber daya keuangan kepada pelaku usaha dan masyarakat
Indonesia, baik melalui penyediaan pembiayaan atas barang-barang produktif
yang dibutuhkan oleh pelaku usaha maupun barang-barang konsumtif yang
menjadi kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendorong
terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi dalam masyarakat Indonesia.
Lembaga pembiayaan juga memiliki peranan penting, yaitu sebagai salah satu
lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang
pertumbuhan perekonomian nasional disamping peran tersebut diatas,
lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan
yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan
aktif dalam dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini.
Diharapkan masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor
kruasial yang umum dialami yaitu faktor permodalan.
4. Jenis lembaga pembiayaan
Kegiatan Perusahaan Pembiayaan merupakan sebagian kegiatan yang
dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan,
disebutkan bahwa bentuk kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan antara
lain:
1. Sewa guna usaha (leasing) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi
(finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)
untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (lessee) selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Kegiatan sewa guna
usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa
guna usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang
tersebut.
2. Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut
pengurusan atas piutang tersebut. Kegiatan anjak piutang tersebut, dapat
dilakukan dalam bentuk anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang
(without recourse) dan anjak piutang dengan jaminan dari penjual piutang
(with recourse).
3. Usaha kartu kredit (credit card) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
Kegiatan usaha kartu kredit dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu
kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembelian
barang dan/atau jasa.
4. Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan pembiayaan
untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan
pembayaran secara angsuran. Kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan
dalam bentuk penyediaan dana untuk pengadaan barang berdasarkan
kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

5. Modal Ventura (ventura capital) mulai dikenal sejak munculnya Keppres
No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan disusul dengan
keluarnya SK. Menkeu No. 2151/KMK.013/1988 mengenai Ketentuan dan
Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Modal Ventura sesuai
dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 serta SK. Menkeu No.
1251/KMK.013/1988, pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan
Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu. Berbeda halnya
dengan pembiayaan kredit melalui perbankan dimana resiko kegagalan
pengembalian kredit ditanggung oleh pihak debitur, risiko kegagalan
modal ventura ditanggung bersama antara Perusahaan Modal Ventura
(PMV) dengan PPU.
6. Perdagangan surat berharga (securities company).
Lembaga pembiayaan menerbitkan perdagangan surat berharga karena
surat berharga lebih menunjang di pasar modal. Hal ini dikarenakan
didalam surat berharga terkandung suatu nilai, sehingga mudah untuk
dipindah tangankan. Bila diperdagangkan, surat berharga memudahkan
penerimaan uang oleh pihak ketiga serta mempermudah penagihan
piutang oleh pihak tersebut.
5. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan
Prinsip yang digunakan oleh lembaga pembiayaan adalah prinsip mengenal
nasabah, artinya adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Pembiayaan untuk
mengetahui latar belakang dan identitas nasabah, memantau kegiatan
transaksi nasabah serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan serta
transaksi yang dilakukan secara tunai, termasuk transaksi yang terkait dengan
pendanaan kegiatan terorisme.
Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan harus memperhatikan
beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah,
diantaranya Character (sifat atau watak), Capacity (kemampuan nasabah),
Capital (modal yang digunakan), Collateral (jaminan yang dimiliki) dan
Condition of Economy (kondisi ekonomi secara umum)
6. Produk lembaga pembiayaan
Produk lembaga pembiayaan diantaranya :
1. Sewa guna usaha (leasing), seperti Sewa Guna Usaha Dengan hak opsi (
Financial / Capital Lease) dan Sewa Guna Usaha Tanpa hak opsi (
Operating Lease )
2. Anjak Piutang (Factoring, berupa pembelian dan/atau pengalihan serta
pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
3. Usaha kartu kredit (credit card), seperti Kartu diskon di merchant, Kartu
point rewards yang dapat digunakan untuk berbelanja, sampai dengan
Kartu pembelian barang dengan bunga cicilan 0%
4. Pembiayaan konsumen (consumer finance), seperti Pembiayaan Kendaraan
bermotor, Mesin da alat berat, Peralatan Elektronik dan rumah tangga,
pembiayaan untuk kebutuhan usaha

5. Modal Ventura (ventura capital), seperti Equity Financing, Semi Equity
Financial, Mendirikan perusahaan baru dan Bagi hasil
6. Perdagangan surat berharga (securities company), seperti saham dan
obligasi
E. PEGADAIAN
1. Pengertian Pegadaian
Pegadaian merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan
kredit dengan masyarakat dengan cara khusus yaitu hukum gadai . Menurut
hukum gadai calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan
hartanya sebagai jaminan kepada pihak pengadaian. Dalam hukum tersebut
juga termuat pembelian hak kepada pengadaian untuk melakukan penjualan
(lelang) atas jaminan tersebut apabila batas waktu pemberian pinjaman sudah
habis dan peminjam tidak menebus jaminannya, Jenis barang yang daoat
digadaikan adalah Perhiasan Emas dan Berlian, Kendaraan, Barang elektronik,
Mesin-mesin, dan Peralatan rumah tangga.
2. Fungsi Pegadaian
Fungsi Pegadaian adalah untuk Mengelola penyaluran uang pinjaman atas
dasar hukum gadai dengan cara mudah dan untuk mengembangkan usaha
lain yang menguntungkan di kedua belah pihak. Secara rinci fungsi pergadaian
diantaranya :
1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara
mudah, cepat, aman dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan
bagi pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.
4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan
pegadaian
3. Peran Pegadaian
Pegadaian memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan kegiatan
ekonomi suatu Negara, peran tersebut diantaranya :
a. Peradaian sebagai usaha yang unik
b. Pegadaian diantara lembaga perkreditan lain
c. Pegadaian Sebagai Jaring Pengaman Sosial
d. Peran Pegadaian Dalam Menggalang Ekonomi Kerakyatan
4. Jenis Pegadaian
Jenis Usaha yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) antara lain :
a. Peminjaman uang dengan cara menggadaikan barangnya.

b. Melayani taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai riil
barang-barang berharga miliknya seperti emas, intan, berlian, mobil,
televisi, dan barang lainnya. hal ini berguna bagi masyarakat yang berniat
menjual barangnya tersebut atau hendak menghitung kekayaannya.
c. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan
barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa
aman untuk pemiliknya dari kehilangan barang, kebakaran, atau kecurian.
d. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan
tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji si peminjam
secara bulanan.
e. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan piha ketiga, misalnya
dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan
sistem Build, Operate, and Transfer (BOT).
5. Prinsip kegiatan usaha pegadaian
Kegiatan yang dilakukan oleh PT Pegadaian sebagai satu-satunya lembaga
pembiayaan berdasarkan hukum gadai dalah melakukan aktivitas pembiayaan
dan menawarkan produk berupa sejumlah jasa non-gadai. Pembiyaan pada
pegadaian adalah aktivitas penyaluran dana yang berasal dari modal
perusahaan atau dana-dana yang berhasail dihimpun oleh PT Pegadaian.
Pegadaian memiliki misi utama yang bersifat social, yaitu membantu
masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, berupa bantuan
keuangan untuk tujuan yang mendesak.
Prosedur dalam lembaga pembiayaan ini sangat sederhana. Yakni, pihak yang
berhutang membawa jaminan berupa barang bergerak untuk kemudia
ditukarkan dengan sejumlah dana yang sesuai dengan nilai taksiran, dana
pembiyaan ini dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Perum Pegadaian
menerima pendapatan berupa bunga dan biaya lainnya atas pembiyaan ini.
Pendapatan dari binga merupakan pendapatan yang dominant dibandingkan
dengan aktivitas PT Pegadaian lainnya.
6. Produk pegadaian
Produk PT Pegadaian (Persero) diantaranya :
a. Penyaluran kredit:
1) Gadai konvensional, seperti Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman),
Pegadaian Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), Pegadaian Kresna
(Kredit Serba Guna), Pegadaian Kremada (Kredit Perumahan Rakyat),
Pegadaian Krista (Kredit Angsuran Rumah Tangga) dan Pegadaian
KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)
2) Kredit berbasis fidusia konvensional, seperti Pegadaian Kreasi (Kredit
Angsuran Fidusia)
b. Penyaluran pembiayaan:
1) Gadai syariah, seperti Pegadaian Rahn, Pegadaian ARRUM (ArRahn
Untuk Usaha Mikro/kecil) dan Pegadaian AMANAH (Murabahah untuk
kepemilikan kendaraan bermotor)
2) Pembiayaan berbasis fidusia syariah, seperti Pegadaian MULIA

c. Investasi Emas:
1) Secara tunai
2) Secara angsuran
d. Aneka Jasa :
1) Pegadaian Jasa taksiran
2) Pegadaian Jasa titipan
3) Pegadaian Jasa sertifikasi batu mulia (Gemology Lab Pegadaian)
4) Pegadaian Jasa Iain-lain (multi paymentonline = MPO) dan jasa kiriman
uang (remittance), seperti Pegadaian Persewaan Gedung, Pegadaian
Jasa Lelang, Pegadaian KUCICA (Kiriman Uang Cara Instan Cepat
Aman)

LATIHAN 1
Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang pada jawaban yang
dipilih!
1. Berikut ini beda bank dan lembaga keuangan non bank yang paling tepat
adalah …
a. sumber modalnya sama, yaitu dari pemerintah dan pinjaman dari luar
negeri
b. menyalurkan dana berbentuk uang, lembaga keuangan non bank bentuk
barang
c. bank milik pemerintah, lembaga keuangan non bank milik swasta
d. bank tidak dapat menjual sahamnya melalui pasar modal sedangkan
lembaga keuangan non bank diperkenankan
e. bank produknya berupa jasa perbankkan dalam dan luar negeri, lembaga
keuangan non bank berupa jasa asuransi, pegadaian dan sejenisnya
2. Manfaat pasar modal sebagai berikut :
(1) Mendorong laju pertumbuhan ekonomi
(2) Memperoleh dana yang dibutuhkan
(3) Alat merestrukturisasi modal perusahaan
(4) Keuntungan atas kenaikkan harga saham
(5) Sarana meningkatkan produktivitas usaha
Yang merupakan manfaat pasar modal bagi emiten adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (2), dan (4)
c. (2), (3), dan (5)
d. (2), (3), dan (4)
e. (3), (4), dan (5)
3. Berikut ini pernyataan tentang pasar modal :
(1) Sebagai indikator perekonomian negara
(2) Sebagai sarana penambah modal
(3) Membantu pemerintah menambah modal untuk membiayai pembangunan
(4) Menyediakan modal jangka pedek
(5) Sebagai sarana memperoleh keuntungan perusahaan
Dari pernyaaan tersebut yang merupakan fungsi pasar modal adalah …
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (1), (4), dan (5)
d. (2), (3), dan (4)
e. (2), (3), dan (5)

4. Salah satu lembaga penunjang pasar modal adalah Biro Administrasi Efek
(BAE), lembaga ini berfungsi …
a. mewakili para pemegang obligasi dan sekuritas kredit baik di dalam
maupun di luar pengadilan mengenai hak-hak pemegang obligasi atau
sekuritas kredit
b. menilai kembali aktiva emiten yang bertujuan mengetahui besarnya nilai
wajar aktiva emiten sebagai dasar melakukan emisi pada pasar modal
c. menyediakan pelayanan/ jasa kepada emiten dalam bentuk catatan dan
pemindahan kepemilikan efek-efek tertentu serta menyampaikan laporan
tahun kepada emiten tentang posisi efeknya
d. memeriksa laporan keuangan emiten sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku di Indonesia serta ketentuan Bapepam
e. melayani jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan
efek seperti menerima bunga, deviden dan hak lainnya untuk
menyelesaikn transaksi
5. Di pasar modal Indonesia dikenal pula profesi penunjang pasar modal.
Diantara berikut yang merupakan profesi penunjang pasar modal adalah …
a. Perusahaan Efek
b. Biro Administrasi Efek
c. Wali Amanat
d. Penasehat Investasi
e. Konsultan Hukum
6. Dalam proses penawaran umum atau go public dikenal suatu dokumen yang
berisi semua informasi yang relevan dengan keadaan perusahaan go public.
Dokumen tersebut dikenal dengan istilah …
a. Dokumen Penawaran Umum
b. Informasi Penawaran Umum
c. Prospektus
d. Pernyataan Pendaftaran
e. Pernyataan Emiten
7. Pak Feri seorang investor barang Elektronik di kota “R”. Ia ingin membeli efek
di pasar modal, namun kesulitan menemukan jenis efek yang resikonya kecil
dan menguntungkan. Pak Feri menggunakan fasilitas pasar modal untuk
mengatasi permasalahan tersebut yang sesuai adalah … .
a. pemilik obligasi mempunyai hak klaim pertama atas aktiva perusahaan
apabila perusahaan bangkrut
b. pemilik dapat memperdagangkan waran di bursa, karena waran sifatnya
sama dengan saham
c. pemilik reksa dana saham memiliki potensi resiko yang besar serta
tingkat pengembalian yang besar pula
d. pemilik saham tidak menerima deviden apabila laba yang diperoleh akan
dipergunakan untuk ekspansi usaha

e. pemilik saham akan mengalami capital loss apabila harga beli saham lebih
besar dari harga jual
8. Berikut fungsi dan manfaat asuransi :
1. Perangsang Pertumbuhan Ekonomi
2. Sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings
3. Sarana Pencegah & Pengendalian Kerugian
4. Memberikan Rasa aman
5. Sebagai Pengendalian kerugian
6. Untuk Dana Investasi
Yang termasum dalam manfaat asuransi adalah …..
a. 1, 2 dan 3
b. 1, 3 dan 5
c. 2, 4 dan 5
d. 2, 4 dan 6
e. 4, 5 dan 6
9. Salah satu jenis kegiatan lembaga pembiayaan adalah Sewa guna, artinya …..
a. kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara
sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha
tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa guna
usaha (lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran
secara angsuran.
b. kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka
pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut
c. kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran secara angsuran.
d. suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke
dalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu
tertentu.
e. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan
barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan untuk memberikan rasa
aman untuk pemiliknya dari kehilangan barang, kebakaran, atau kecurian.
10. Berikut fungsi pegadaian, kecuali …..
a. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan
bagi pegadaian maupun masyarakat.
b. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan.
c. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
d. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan
pegadaian
e. membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan
rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi.

11. Salah satu produk pegadaian adalah penyaluran kredit. Berikut yang bukan
merupakan penyaluran kredit dalam pegadaian yaitu …..
a. Kredit Cepat dan Aman
b. Kredit Perumahan Rakyat
c. Kredit Angsuran Rumah Tangga
d. Kredit Angsuran Fidusia
e. Kredit Aneka Guna Untuk Umum)
12. Berikut yang bukan merupakan lembaga dana pensiun adalah …..
a. Dana Pensiun Pemberi Kerja;
b. Dana Pensiun Lembaga keuangan mikro
c. Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
d. Dana pensiun lembaga keuntungan
e. Tabungan asuransi Pensiun
13. Urusan pengaturan serta pengawasan bank dan lembaga-lembaga keuangan
lain non-bank di Indonesia, dalam waktu dekat, tidak lagi terpisah antara
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Akan tetapi menyatu di bawah
sebuah lembaga baru bernama ....
a. Organisasi Jasa Keuangan
b. Organisasi Lembaga Keuangan
c. Badan Pengendali Jasa Keuangan
d. Badan Koordinasi Kelembagaan Keuangan
e. Sekretariat Bersama Jasa dan Lembaga Keuangan
14. Proses dalam asuransi terdapat dalam pemyataan-pemyataan berikut.
(1) Calon nasabah mengisi formulir penutupan asuransi.
(2) Tertanggung menerima polis.
(3) Tertanggung membayar premi.
(4) Calon nasabah memiliki kebutuhan asuransi.
(5) Perusahaan asuransi survei objek pertanggungan.
Urutan proses penutupan asuransi/pembelian asuransi yang tepat adalah
nomor....
a. (1), (2), (4), (5), dan (3)
b. (2), (3), (1), (4), dan (5)
c. (3), (1), (2), (4), dan (5)
d. (4), (1), (5), (2), dan (3)
e. (5), (1), (2), (4), dan (3)
15. Mekanisme transaksi pada pasar modal :
1) Melakukan order oleh perusahaan efek
2) Menyetor dana untuk keperluan transaksi
3) Membuka rekening pada perusahaan efek
4) Penyesuaian oerder jual dan beli (matched)

5) Memasukan oerder dalam sistem JATS
Berdasarkan data tersebut, urutan transaksi yang benar pada pasar sekunder
adalah ...
a. (1) – (2) – (3) – (4) – (5)
b. (2) – (1) – (3) – (5) – (4)
c. (2) – (3) – (1) – (4) – (5)
d. (3) – (2) – (1) – (5) – (4)
e. (3) – (2) – (1) – (4) – (5)
16. Di bawah ini merupakan kegiatan lembaga keuangan.
1) Menjamin terjadinya risiko yang diderita pihak lain
2) Menerbitkan surat pengakuan utang
3) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
4) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan
5) Menangani dana pensiun baik bagi PNS maupun pegawai swasta
Kegiatan di atas yang merupakan kegiatan lembaga keuangan bank adalah
a. 1), 2), dan 5)
b. 1), 3), dan 4)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 4), dan 5)
e. 3), 4), dan 5)
17. Memelihara keseimbangan penghasilan pada hari tua dalam rangka
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan
fungsi ....
a. asuransi
b. dana pensiun
c. pegadaian
d. pasar modal
e. lembaga pembiayaan
18. Menyelesaikan masalah tanpa masalah adalah jargon ....
a. asuransi
b. dana pensiun
c. pegadaian
d. pasar modal
e. lembaga pembiayaan
19. PT (Persero) Jasa Raharja termasuk lembaga keuangan jenis ....
a. perbankan
b. perasuransian
c. bukan bank
d. perkreditan
e. pegadaian

20. Jaminan yang diberikan oleh peminjam seperti emas dan barang elektronik ada
pada lembaga keuangan yang bernama
a. bank
b. Taspen
c. leasing
d. pegadaian
e. asuransi
21. Berikut ini tugas bank.
1) Penyalurdana
2) Penghimpun dana
3) Pengatur kestabilan rupiah
4) Pengawas kestabilan rupiah
Dari data di atas yang termasuk tugas bank umum adalah ....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 3
e. 3 dan 4
22. Untuk tabungan pendidikan anak, kita dapat menggunakan jasa ....
a. dana pensiun
b. perasuransian
c. pembiayaan
d. perkreditan
e. pegadaian
23. Berikut ini yang merupakan manfaat pasar modal adalah ....
a. tempat bertemunya permintaan dan penawaran
b. mengaktifkan penggunaan dana yang ada di masyarakat
c. tersediannya berbagai macam kebutuhan dalam masyarakat
d. meningkatkan pendapatan masyarakat
e. meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat
24. Berikut adalah bagian proses perdagangan saham di pasar perdana dan pasar
sekunder.
1) Investor yang berminat, dapat memesan Saham atau Obligasi dengan cara
menghubungi Penjamin Emisi atau Agen Penjual, dan kemudian mengikuti
prosedur yang telah ditetapkan.
2) Investor kemudian melakukan pemesanan Saham atau Obligasi tersebut
dengan disertai pembayaran.

3) Penjamin Emisi dan Agen Penjual kemudian mengumumkan hasil
penawaran umum tersebut kepada investor yang telah melakukan
pemesanan.
4) Investor menghubungi Perusahaan Efek baik untuk beli atau jual saham.
5) Order beli atau jual saham yang disampaikan investor, diteruskan
petugas di Perusahaan Efek (dealer) ke pialang yang ada di lantai
bursa.
6) Semua transaksi yang terjadi di sistem JATS selanjutnya dikirim ke
sistem komputer yang ada di Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) untuk memasuki
tahap penyelesaian transaksi (settlement).
Yang termasuk proses perdagangan saham di pasar sekunder adalah …..
a. 1), 2), dan 3)
b. 1), 3), dan 5)
c. 2), 3), dan 4)
d. 2), 4), dan 6)
e. 4), 5), dan 6)
25. Perhatikan Bacaan berikut ini!
PT ISM Tbk mencatatkan laba bersih semester I-2010 sebesar Rp 1,41 triliun, yang
merupakan laba maksimum. Laba sebesar ini meningkat 76,4% dibandingkan
periode yang sama tahun 2009, yang hanya 799,7 miliar. PT ISM Tbk merupakan
perusahaan yang menguasai sebagian besar (sekitar 70%) pangsa pasar dalam
produksi barang X. Direktur Utama dan CEO PT ISM Tbk mengatakan,
perekonomian dalam negeri akan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi ini
diharapkan akan membawa dampak positif terhadap industri produk X karena
pengeluaran rumah tangga di Indonesia untuk produk X merupakan porsi terbesar
dari konsumsi rumah tangga. Produk X boleh dikatakan merupakan barang
kebutuhan pokok bagi rumah tangga.
Perusahaan yang dibicarakan dalam bacaan di atas, dalam pasar modal merupakan
perusahaan ….
a. perusahaan yang menyediakan/memproduksi barang-barang public yang
merupakan kebutuhan pokok dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat umum
b. Perusahaan yang melakukan penawaran umum atau memperdagangkan
efeknya di pasar modal
c. Perusahaan mengajukan permohonan pencatatan ke BEI, dengan dokumen
yang ditetapkan
d. Melakukan merger atau akuisisi perusahaan lain dengan pembiyaan melalui
penerbitan saham baru
e. perusahaan yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem
(pasar) untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek antar berbagai
perusahaan atau perorangan yang terlibat dengan tujuan
memperdagangkan efek perusahaan yang telah dercatat di Bursa Efek

MODUL 3
BANK SENTRAL, SISTEM DAN ALAT PEMBAYARAN
A. Kompetesnsi Dasar
1. Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran
dalam perekonomian Indonesia
2. Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran
1. Menjelaskan pengertian dan status Bank Sentral
2. Menjelaskan fungsi Bank sentral
3. Mengidentifikasi wewenang, Tugas dan Tujuan Bank Sentral
4. Mendeskripsikan Independensi Bank Sentral
5. Menjelaskan organisasi Bank Sentral
6. mendeskripsikan stabilitas sistem keuangan
7. Menjelaskan pengertian sistem pembayaran dan alat pembayaran
8. Menjelaskan peran BI dalam sistem pembayaran
9. Menjelaskan penyelenggaraan sistem pembayaran
10. Mempresentasikan peran bank sentral
11. Mempresentasikan simulasi sistem pembayaran dan alat pembayaran
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik
dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, peserta didik
dapat Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran
dalam perekonomian Indonesia dan peserta didik dapat menyajikan peran bank
sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia
dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi dan bekerja sama

D. Materi Pelajaran
I. BANK SENTRAL
1. Pengertian dan Status Bank Indonesia (Bank Sentral)
Bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut UU
Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana diubah menajdi UU Nomor 3 tahun
2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan lembaga negara
yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari
campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk
hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.
Untuk memperjelas pemahamanmu tentang hubungan antara
Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, kamu perlu memperhatikan UU
Nomor 3 Tahun 2004, antara lain, memuat sebagai berikut.
a. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah.
b. Untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima
pinjaman luar negeri, menatausahakan serta menyelesaikan tagihan
dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
c. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan atau mengundang
BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi,
perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau
kewenangan BI.
d. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah
mengenai Rancangan APBN.
e. Dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara,
pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan BI dan
pemerintah juga wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.
f. Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara
yang diterbitkan oleh pemerintah.
g. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah.
Selanjutnya h ubungan antara Bank Indonesia dan dunia
internasional, antara lain, sebagai berikut :
1) Dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral negara lain dan
organisasi atau lembaga internasional.
2) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau
lembaga multilateral adalah negara, maka BI dapat bertindak untuk
dan atas nama negara RI sebagai anggota.
Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun
badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan
hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-
peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang
mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan
atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Fungsi Bank Sentral (Bank Indonesia)
Bank Indonesia dapat berfungsi sebagai lender of the last resort dengan
memberikan kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan
likuiditas jangka pendek (maksimal 90 hari). Bank penerima pinjaman wajib
menyediakan agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai minimal sama
dengan jumlah pinjaman.
Adapun fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah sebagai
bank dari pemerintah dan sebagai bank dari bank umum (banker's bank), dan
bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan
melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan,
dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang
perekonomian. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai
rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain.
Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin
dari perkembangan laju inflasi. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang
negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah sangat penting
untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Wewenang, Tugas, dan Tujuan Bank Indonesia
Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan
melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri
pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban
untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak
manapun juga.
Kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia selaku bank sentral tidak dapat
dipisahkan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
a. Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, BI memiliki kewenangan :
1) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran
laju inflasi;
2) melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara- cara
yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta
asing;
b) penetapan tingkat diskonto;
c) penetapan cadangan wajib minimum;

d) pengaturan kredit atau pembiayaan.
b. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran
sistem pembayaran, BI diberi kewenangan :
1) Menetapkan penggunaan alat pembayaran, meliputi : mengeluarkan,
mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk
menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta
tanggal mulai berlakunya.
2) Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran meliputi
kewenangan memberikan izin kepada pihak lain untuk
menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem kliring
dan menyelenggarakan kliring antar bank serta menyelenggarakan
penyelesaian akhir (setelmen) transaksi pembayaran antar bank.
c. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, BI
memiliki kewenangan:
1) memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha
tertentu dari bank
2) menetapkan peraturan di bidang perbankan
3) melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak
langsung
4) mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan.
Adapun tugas pokok bank sentral tercantum dalam tiga pilar utama BI
yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tiga pilar utama
BI, yaitu, sebagai berikut:
1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3) mengatur dan mengawasi bank.
Ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan yang erat. Oleh
karena itu, tugas-tugas tersebut harus dilakukan secara saling mendukung
guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien. Apalagi
tugas BI tersebut dilaksanakan melalui empat sektor, yaitu sektor moneter,
sektor perbankan, sektor sistem pembayaran dan sektor manajemen intern.
Adapun dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia
mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu
sebagai berikut :
a) kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, yang tercermin
pada perkembangan laju inflasi;
b) kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin pada
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran
yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan
moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus
mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
4. Independensi Bank Indonesia
Disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bahwa untuk
mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan
dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi
yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta
perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka
kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara
stabilitas nilai rupiah; sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip
keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 2004
mengatur lima indepensi yang harus ditaati oleh Bank Indonesia. Kelima
independensi tersebut, yaitu sebagai berikut.
a) Independensi Kelembagaan(Institutional Independence)
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan
pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
b) Independensi Sasaran Akhir(Goal Independence)
Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter yaitu
sasaran inflasi mempunyai tingkat independensi yang rendah, karena harus
berkoordinasi dengan pemerintah.
c) Independensi Instrumen(Instrument Independence)
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-
sasaran moneter dan melaksanakan pengendalian moneter dengan
menggunakan berbagai instrumen moneter yang lazim digunakan.
d) IndependensiPersonal (Personal Independence)
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan
intervensi dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun.
e) Independensi Keuangan(Financial Independence)
Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank
Indonesia yang meliputi anggaran kegiatan operasional, anggaran
kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta pengaturan dan pengawasan
perbankan.
5. Organisasi Bank Sentral
Setiap organisasi, sangat penting memiliki struktur organisasi yang akan
menggambarkan secara sistematis tugas dan tanggung jawab setiap orang
yang memegang jabatan dalam organisasi tersebut. Begitu pula dalam lembaga
pemerintahan negara seperti Bank Indonesia pun memiliki struktur organisasi.
Nah, perhatikanlah struktur organisasi bank Indonesia berikut.

Gambar 5. Struktur organisasi bank
Sumber: www.bi.go.id
Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dipimpin oleh Dewan
Gubernur.
Dewan Gubernur terdiri atas sebagai berikut.
a. Gubernur (sebagai ketua)
b. Deputi Gubernur Senior (sebagai wakil ketua)
c. Deputi Gubernur, minimal empat orang dan maksimal tujuh orang (sebagai
anggota)
Dewan Gubernur mempunyai masa jabatan maksimal lima tahun dan hanya
dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dewan
Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan DPR.
Pada organisasi bank sentral umumnya terdapat tiga badan yang memiliki
kewenangan tertinggi:
a. Badan Pembuat Kebijakan (Policy Making Unit) = Dewan Gubernur
b. Badan Pelaksana Kebijakan (Executing Unit) = Angota Dewan Gubernur
c. Badan Pengawas (Supervisory Unit) = dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat
Badan Pengawasan Perbankan akan dipindahkan ke lembaga Otoritas Jasa
Keuangan per 31 Desember 2013.
6. Stabilitas Sistem Keuangan
Stabilitas sistem keuangan adalah stabilitas lembaga keuangan dan pasar
keuangan yang membentuk sistem keuangan, sedagkan Stabilitas moneter
terkait dengan stabilitas tingkat harga secara umum (inflasi). Stabilitas
lembaga dan pasar keuangan yang membentuk sistem keuangan selalu dijaga
oleh Bank Indonesia. Stabilitas pasar keuangan adalah minimalnya volatilitas
harga yang dapat mengganggu perekonomian.
Stabilitas Sistem Keuangan bertujuan untuk:
a. menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi deposan dan
investor;
b. meningkatkan efisiensi intermediasi keuangan;

c. meningkatkan fungsi pasar keuangan dan memperbaiki alokasi sumber
daya;
d. mengembangkan sistem keuangan yang sehat dan transparansi;
e. mengurangi gejolak dan risiko sistemik.
Adapun lima pilar utama stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai berikut:
a. lingkungan makro-ekonomi yang stabil ;
b. kerangka pengawasan prudensial yang sehat;
c. lembaga keuangan yang dikelola dengan baik;
d. pasar keuangan yang beroperasi secara efisien dan lancar;
e. sistem pembayaran yang aman dan lancar.
II. SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN
1. Sistem Pembayaran
Pembayaran adalah perpindahan nilai antara dua belah pihak (secara
sederhana kita memakai istilah pembeli dan penjual), dimana secara
bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Maka, proses pembayaran
antara kedua belah pihak dalam kegiatan ekonomi digambarkan sebagai
berikut.
Gambar 6.2 Kegiatan pemindahan kepemilikan barang/jasa
Sumber : Bank Indonesia
a. Sistem Pembayaran Tunai
Sistem pembayaran tunai sudah dilakukan sejak ditemukannya
uang sebagai alat pembayaran tunai. Sistem pembayaran tunai
biasanya terjadi di antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok,
lembaga, maupun negara. Sistem pembayaran tunai sudah sering
terjadi setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti kamu
membeli buku tulis di toko buku, ayahmu membeli keperluan kantor,
dan ibumu membeli kebutuhan harian di pasar.
b. Sistem Pembayaran Non Tunai
Sistem pembayaran nontunai melibatkan lembaga perantara agar
dana tersebut dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang
menyerahkan ke pihak penerima. Jika kedua pihak yang terlibat
merupakan nasabah pada bank yang sama, proses perpindahan dana
lebih sederhana. Bank tersebut cukup melakukan proses
pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya.
Namun, tidak demikian halnya jika kedua pihak merupakan nasabah

bank pada bank yang berbeda. Untuk hal tersebut diperlukan suatu
lembaga lain yang dikenal sebagai lembaga kliring yang
mengakomodir transaksi antarbank tersebut.
Komponen-komponen yang membangun sebuah sistem pembayaran
terdiri atas sebagai berikut.
a. Regulator berwenang mengatur aturan main, ketentuan, dan kebijakan
yang mengikat seluruh komponen sistem pembayaran.
b. Penyelenggara adalah lembaga yang memastikan penyelesaian akhir
dari seluruh transaksi yang terjadi di penggunanya.
c. Infrastrukur adalah sarana fisik yang mendukung operasional sistem
pembayaran.
d. Instrumen adalah alat pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang
disepakati oleh para pengguna dalam melakukan transaksi.
e. Pengguna adalah konsumen yang memanfaatkan sistem pembayaran.
Sebagai suatu sistem, sistem pembayaran terdiri atas beberapa
subsistem, yang secara garis besar disebutkan dalam materi Pengantar
Sistem Pembayaran, yaitu sebagai berikut.
a. Kebijakan
b. Kelembagaan
c. Alat Pembayaran
d. Mekanisme Operasional
e. Infrastruktur Teknis
f. Perangkat Hukum
Sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia tersebut, biasanya
diklasifikasikan atas dua jenis, yaitu sistem pembayaran nilai besar (high
value payment system) dan sistem pembayaran nilai kecil/retail (retail
payment system).
a. Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System)
1) Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)
2) Bank Indonesia Scripless Securities Settlement (BI-SSSS)
b. Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Retail Payment System)
1) Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), yaitu terdiri atas
sebagai berikut.
a) Kartu kredit
b) Kartu ATM/Debit
c) Kartu prabayar (prepaid)
d) Uang elektronik (e-money)
2) Kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU), diselenggarakan oleh
industri (bank dan non-bank)
3) Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

2. Alat Pembayaran
Untuk memperlancar berkembangnya kegiatan ekonomi, pembayaran
atas transaksi keuangan digunakan suatu alat pembayaran, yang terdiri
atas sebagai berikut.
a. Alat Pembayaran Tunai
Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai
uang kartal (uang kertas dan logam), yang terdiri atas uang dengan
nilai nominal Rp100, Rp200, Rp500, Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000,
Rp20000, Rp50000, dan Rp100000.
Alat pembayaran tunai berupa uang kartal tersebut masih berperan
penting dalam lalu lintas pembayaran dalam transaksi sehari-hari yang
tentu saja bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang
ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang
cenderung lebih kecil dibanding uang giral.
b. Alat Pembayaran Nontunai
Alat pembayaran nontunai adalah alat pembayaran dengan tidak
memakai uang kartal (uang kertas dan logam), yang terdiri atas paper
based (cek/BG), APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), dan
uang elektronik. Alat pembayaran nontunai sudah berkembang dan
semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini memperlihatkan
kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank
maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman
dana, penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir
(settlement) sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia.
Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai besar diselenggarakan
Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement),
dan sistem kliring.
3. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan
untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan
andal. Dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
disebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia tersebut,
ditentukan dalam Pasal 15 Nomor 23 Tahun 1999, bahwa dalam rangka
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia
berwenang untuk melakukan hal-hal berikut.
a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas
penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk
menyampaikan laporan tentang kegiatannya;
c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kewenangan mengatur dan
menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh
Bank Indonesia yang dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia.
Oleh karena itu, dalam menjalankan mandat tersebut, Bank Indonesia
mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem pembayaran, yakni
keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.
1) Prinsip Aman
2) Prinsip Efisiensi
3) Prinsip Kesetaraan Akses
4) Prinsip Perlindungan Konsumen
Tujuan utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk
meningkatkan keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Berkaitan
dengan hal tersebut, maka peran Bank Indonesia dalam sistem
pembayaran terdiri atas sebagai berikut.
a. Peran Bank Indonesia sebagai Operator
b. Peran Bank Indonesia sebagai Regulator
c. Peran Bank Indonesia sebagai Fasilitator
d. Peran Bank Indonesia sebagai Development Coordinator
e. Peran Bank Indonesia sebagai Pengguna
4. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Nontunai oleh Bank Indonesia
a. BI sebagai Penyelenggara BI-RTGS
b. BI sebagai Penyelenggara SKN – BI
c. BI Sebagai Penyelenggara BI-SSSS
LATIHAN 1
1. Mengapa uang yang beredar di masyarakat dikendalikan oleh pemerintah
melalui Bank Sentral?
2. Jelaskan yang dimaksud dengan operasi pasar terbuka, penetapan tingkat
diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau
pembiayaan.
3. Status Bank Indonesia berdasarkan UU RI No.23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 3 Tahun 2004, antara
lain adalah sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak
lain (pasal 4 ayat 2). Jelaskan tingkat (aspek) independensi yang dianut dan
diterapkan oleh Bank Indonesia!
4. Sebagai lembaga negara independen, Bank Indonesia wajib menyampaikan
laporan tahunan dan triwulanan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan
Rakyat dan Pemerintah (pasal 58 ayat 1 dan 2) serta kepada masyarakat secara
terbuka melalui media massa (pasal 58 ayat 5). Jelaskan mengapa sebagai
lembaga negara independen Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan

dimaksud.!
5. Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal untuk mencapai dan memelihara
kestabilan nilai rupiah. Mengapa Bank Indonesia ditetapkan mempunyai
tujuan “tunggal” dan jelaskan maksud dari kestabilan nilai rupiah (atau
mengapa kestabilan nilai rupiah itu penting )?
6. Bagaimana Bank Indonesia dalam melaksanakan sistem pembayaran di
Indonesia?
7. Apakah transaksi keuangan yang ada di masyarakat seluruhnya harus
menggunakan uang tunai atau alat pembayaran tunai? Jelaskan sebaiknya
jenis-jenis transaksi yang menggunakan alat pembayaran tunai dan alat
pembayaran non tunai!
8. Terangkan pengertian kliring dan identifikasikan warkat-warkat yang dapat
dikliringkan!
9. Sebutkan uang kartal (uang kertas dan uang logam) yang masih berlaku
sampai sekarang?
10. Bagaimana peran BI dalam sistem pembayaran? Jelaskan!
Bacalah Wacana berikut!
Sistem pembayaran nontunai selain bertujuan memperlancar kegiatan
perekonomian juga bertujuan untuk membatasi konsumsi. Hal ini dimaksudkan
dalam rangka mengatasi kelangkaan sumber daya BBM. Sehubungan dengan
kebijakan pemerintah yang sudah mengatur cara pembelian bahan bakar minyak
(BBM) subsidi nontunai. Aturan itu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan dan Pembayaran Subsidi Bahan
Bakar Minyak Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu No.03/PMK.02/2009.
Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Ibrahim
Hasyim menuturkan, aturan itu disiapkan untuk membatasi penggunaan BBM
Bersubsidi di kalangan masyarakat. Selain itu, cara pembelian nontunai juga perlu
dilakukan untuk mencegah penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi.
Pembayaran nontunai ini dapat dilakukan melalui kartu atau voucher yang
disediakan oleh pihak bank. Mekanisme pembeliannya serupa dengan mekanisme
pembayaran tarif jalan tol atau yang dikenal dengan e-toll card. Pemerintah
merencanakan penerapan pembelian BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan
bakar umum (SPBU) dengan memakai kartu atau secara nontunai mulai 2014.
Dalam merealisasikan kebijakan tersebut industri perbankan digandeng untuk
menyediakan alat transaksi non tunai untuk pembeliaan BBM subsidi.
Sumber: Pengutipan seperlunya dari
http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2941823_4202.html)
Bagaimanakah tanggapanmu terhadap kebijakan pemerintah tentang sistem
pembayaran nontunai yang bertujuan untuk membatasi konsumsi? Buatlah

analisis terhadap wacana kebijakan tersebut dan kumpulkan hasilnya kepada guru
mata pelajaran untuk diapresiasi.

MODUL 4
UANG
A. Kompetensi Dasar
1. Mendeskripsikan bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran
dalam perekonomian Indonesia.
2. Menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan alat pembayaran
1. Menjelaskan sejarah uang dan pengertian uang
2. Mengidentifikasi fungsi uang dan jenis-jenis uang
3. Menjelaskan syarat suatu benda menjadi uang
4. Menjelaskan permintaand an penawaran uang
5. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
permintaan dan penawaran uang
6. Membuat grafik permintaan dan penawaran uang
7. Menjelaskan teori kuantitas uang
8. Menjelaskan nilai uang dan uang yang beredar
9. Menghitung jumlah uang yang beredar
10. Menjelaskan sistem standar moneter
11. Mendeksripsikan unsur pengaman uang rupiah
12. Menjelaskan pengelolaan uang rupiah oleh BI
13. Menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan uang
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan
saintifik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Based
Learning, peserta didik dapat Mendeskripsikan bank sentral, sistem
pembayaran dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia dan
peserta didik dapat menyajikan peran bank sentral, sistem pembayaran dan
alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia dengan penuh tanggung
jawab, bekerja keras, toleransi dan bekerja sama

D. Materi Pembelajaran
1. Sejarah Uang
Sebelum ada uang, untuk memenuhi kebutuhan manusia saling
bertukar barang atau disebut juga barter. Dari sistem pertukaran (barter)
ini ternyata terdapat suatu kesulitan, yaitu kesulitan untuk
mempertemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan dan
menentukan ukuran perbandingan antarbarang yang ditukarkan. Oleh
karenanya, manusia berusaha untuk menentukan suatu barang sebagai alat
tukar. Menurut sejarah, kita mengenal berbagai macam alat tukar di
antaranya ternak, kulit, bulu, besi, tembaga, emas, perak, intan berlian,
mutiara, dan kerang.
Seiring perkembangan masyarakat atau negara, penggunaan uang
sebagai alat tukar dirasakan makin penting. Oleh karena itu, suatu negara
menentukan pengunaan uang logam dan uang kertas sebagai alat tukar.
Bahkan dikembangkan lagi penggunaan alat tukar berupa giro atau cek
yang disebut juga uang giral.
2. Pengertian Uang
Uang, yaitu alat untuk mempermudah pertukaran (money was made to
facility business transaction), yang secara umum dapat diterima di dalam
bentuk pembelian barang-barang atau jasa- jasa serta untuk pembayaran
utang.
3. Fungsi Uang
Fungsi uang dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi
turunan.
a. Fungsi Asli atau Fungsi Primer
1) Sebagai alat tukar umum (medium of exchange), yaitu uang berfungsi
sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam
pertukaran secara natura (barter).
2) Sebagai satuan hitung (unit of account), yaitu uang berfungsi
untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk
menentukan besarnya harga.
b. Fungsi Turunan atau Fungsi Sekunder
1) Sebagai alat pembayaran (means of payment), uang berfungsi untuk
melakukan pembayaran berbagai transaksi, misal pembayaran
pajak, iuran, dan sebagainya.
2) Sebagai pembayaran utang ( standard of deferred payment ), uang
berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran
kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang.

3) Penimbun kekayaan artinya uang dapat disimpan telebih dahulu, yang
nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa mendatang.
4) Sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal (transfer
of value), yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar
modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan
kepada orang lain yang membutuhkan modal tersebut.
5) Sebagai ukuran harga atau pengukur nilai (standard of value ), yaitu
uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa
yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.
4. Jenis- jenis Uang
a. Berdasarkan Bahan (Material)
1) Uang logam
2) Uang kertas
b. Berdasarkan Iembaga atau Badan Pembuatnya
1) Uang kartal
2) Uang giral
c. Berdasarkan Nilainya
1) Uang bernilai penuh (full bodied money)
2) Uang yang tidak bernilai penuh (representative full bodied money) atau
uang bertanda (token money.
d. Berdasarkan Kawasan/Daerah Berlakunya
1) Uang domestik artinya uang yang berlaku hanya di suatu negara
tertentu, di luar negara tersebut mungkin berlaku dan mungkin tidak
berlaku.
2) Uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya dalam suatu
negara, tetapi juga berlaku dan diakui di berbagai negara di
dunia. Terdapat tujuh mata uang dunia yang biasanya di
perdagangkan di pasar valuta asing. Ketujuh mata uang dunia tersebut
adalah : Dolar Amerika / USD, Poundsterling Inggris / GBP, Euro
Dolar / EUR, Swiss Franc / CHF, Japanese Yen / JPY, Australian Dolar
/ AUD dan Canadian Dolar / CAD
5. Syarat Uang
Alat pertukaran yang dapat disebut sebagai uang, harus memiliki syarat-syarat
(kriteria) sebagai berikut:
a. Digemari atau diterima oleh umum (acceptability)
b. Mudah disimpan dan dipindahtangankan (Portability)
c. Tahan lama dan tidak lekas rusak (durability)
d. Dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya (devisibility)
e. Mempunyai nilai yang stabil atau tetap (stability of value)
f. Jumlahnya memenuhi kebutuhan (uniformity)

Uang rupiah memiliki ciri-ciri khusus dan umum agar uang tersebut tidak
dipalsukan dan bisa dikenali sebagai uang asli.
Adapun ciri-ciri uang rupiah dibedakan menjadi ciri umum dan ciri khusus,
yaitu sebagai berikut.
a. Ciri-Ciri Umum Uang
Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit
memuat:
1) gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”;
2) frasa ”Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
3) sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
4) tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
5) nomor seri pecahan;
6) teks ”DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”;
dan
7) tahun emisi dan tahun cetak.
Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit
memuat:
1) gambar lambang negara ”Garuda Pancasila”;
2) frasa ”Republik Indonesia”;
3) sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan
4) tahun emisi.
b. Ciri-Ciri Khusus Uang
Setiap pecahan Rupiah selain memiliki cirri umum juga memiliki ciri
khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan, dan teknik
cetak. Dan bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup.
6. Permintaan dan Penawaran Uang
a. Permintaan Uang (Demand of Money)
Permintaan uang adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh
masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan
tertentu.
Dalam analisis John Maynard Keynes, masyarakat melakukan
permintaan uang untuk memenuhi tiga keinginan, yaitu sebagai berikut.
1) Permintaan uang untuk tujuan transaksi
2) Permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga,
3) Permintaan uang untuk tujuan spekulasi,

Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang di antaranya sebagai
berikut.
1) Adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang
(motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi).
2) Ekspektasi (perkiraan /ramalan masa yang akan datang)
3) Tinggi rendahnya tingkat bunga.
4) Adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan
dana/uang.
5) Tingkat harga yang berlaku di pasar.
b. Penawaran Uang (Supply of money)
Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh
pemerintah atau bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat.
Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang di antaranya sebagai
berikut.
1) Kebutuhan pemerintah, untuk memenuhi anggaran, untuk menekan
tingkat inflasi (kenaikan harga) dan untuk menambah jumlah uang
yang beredar.
2) Selera masyarakat
3) Tingkat suku bung
4) Sistem perbankan yang berlaku (Sistem pembayaran dan kebijakan
moneter)
5) Penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang
beredar.
6) Tingkat pendapatan riil, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar
diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi.
7) Tingkat harga barang
C. Teori Kuantitas Uang, JUB dan Standar Moneter
1. Teori Kuantitas Uang
Teori kuantitas uang merupakan teori yang mengemukakan adanya
hubungan langsung antara perubahan jumlah uang yang beredar dengan
perubahan harga barang. Dari hubungan tersebut dapat dikemukakan
bahwa harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar.
Teori kuantitas ini disebut juga sebagai teori kuantitas sederhana yang
dikemukakan oleh Davanzati, yang dapat dirumuskan sebagai berikut.
Keterangan:
M = money in circulation (jumlah uang yang beredar)
P = price (tingkat harga barang)
T = trade (jumlah barang yang diperdagangkan)
M = P T

Teori kuantitas tersebut belum seluruhnya tepat, karena belum
memperhitungkan kecepatan peredaran uang, padahal kecepatan
peredarannya akan berpengaruh besar terhadap harga barang. Teori
kuantitas ini kemudian dilengkapi oleh Irving Fisher (persamaan
pertukaran) dengan rumus sebagai berikut.
Dan
Dimana
M = money in circulation (jumlah uang yang beredar)
M1 = Jumlah uang kartal yang beredar
M2 = Jumlah uang Giral yang beredar
V = velocity of circulation (kecepatan peredaran uang)
P = price (tingkat harga rata-rata barang)
T = trade (jumlah barang yang diperdagangkan)
2. Nilai Uang
Nilai uang atau daya beli uang merupakan kemampuan uang untuk
ditukarkan dengan barang atau jasa, maupun ditukarkan dengan uang yang
lain. Nilai uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan asalnya
dan ukurannya.
a. Dilihat dari Asalnya
Berdasarkan asalnya, nilai uang terdiri atas nilai nominal dan nilai intrinsik.
1) Nilai nominal, yaitu nilai yang berdasarkan tulisan yang tertera pada
uang.
2) Nilai intrinsik, yaitu nilai yang berdasarkan bahan yang digunakan
untuk membuat uang.
b. Dilihat dari Ukurannya
Berdasarkan ukurannya, nilai uang terdiri atas nilai internal dan nilai
eksternal.
1) Nilai internal, nilai yang diukur oleh kemampuan uang untuk
tersebut ditukarkan dengan sejumlah barang dan jasa.
2) Nilai eksternal, yaitu nilai yang diukur oleh kemampuan uang tersebut
untuk ditukarkan dengan sejumlah mata uang luar negeri atau uang
asing.
3. Uang yang Beredar dalam Masyarakat dan Uang Inti
a. Uang yang Beredar
Dalam arti sempit, uang yang beredar adalah mata uang dalam peredaran atau
jumlah mata uang yang telah diedarkan oleh bank sentral ditambah dengan
uang giral yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan, dan badan
pemerintah (M1).
M V = P T M1 V1 + M2 V2 = P T

Sementara itu, dalam arti luas uang yang beredar (M2) meliputi
bagian-bagian berikut ini.
1) Mata uang dalam peredaran/uang kartal (uang kertas dan uang logam).
2) Uang giral (cek dan giro).
3) Uang kuasi (near money/hampir uang), yang terdiri atas deposito
berjangka, tabungan dan rekening, serta valuta asing milik swasta
domestik.
Sedangkan untuk menghitung jumlah uang yang beredar (JUB) dengan
rumus :
b. Uang Inti (Reserve Money)
Uang inti merupakan inti dari proses penciptaan uang, baik bagi penciptaan
uang kartal maupun uang giral. Tanpa ada uang inti, tidak akan ada uang
kartal maupun uang giral.
4. Sistem Standar Moneter
a. PengertianStandar Moneter
Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar
nilai uang, termasuk di dalamnya peraturan tentang ciri- ciri/sifat-sifat dari
uang, pengaturan tentang jumlah uang yang beredar (baik logam maupun
kertas), ekspor-impor logam mulia serta fasilitas bank dalam hubungannya
dengan demand deposit (simpanan yang setiap saat dapat diambil)
Standar uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
1) Standar kertas, adalah sistem keuangan di mana uang kertas berlaku
sebagai alat tukar/alat pembayaran yang sah dan tak terbatas, akan
tetapi tidak ditukarkan dengan emas dan perak pada bank
sirkulasi.
2) Standar logam (metalisme) yang dibedakan menjadi dua, yaitu
monometalisme dan bimetalisme.
a) Monometalisme (standar tunggal) merupakan sistem standar
moneter yang menggunakan standar uangnya berupa satu buah
logam mulia, bisa emas maupun perak.
Jumlah uang yang beredar =

b) Bimetalisme merupakan sistem standar moneter yang didasarkan
pada dua logam.
Jika suatu negara menggunakan standar kembar atau bimetalisme,
maka dalam negara tersebut akan berlaku Hukum Gresham, yang
berbunyi “Bad money always drives out good money from circulation”
artinya uang yang nilai bahannya lebih rendah akan mendesak uang
yang nilai bahannya lebih tinggi dari peredaran.
Syarat berlakunya Hukum Gresham adalah sebagai berikut.
1) Negara menggunakan standar kembar.
2) Bank Sentral memperjualbelikan logam mulia, baik berupa emas
maupun perak.
3) Masyarakat diberikan kebebasan untuk menempa ataupun
melebur uang emas maupun perak.
4) Perbandingan emas dan perak menurut pemerintah dan pasar
berbeda.
b. Macam-Macam Standar Moneter
Standar moneter pada hakikatnya dikategorikan menjadi dua golongan,
yaitu standar barang dan standar kepercayaan.
1) Standar barang (commodity standard)
Standar barang adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama
dengan berat tertentu barang (emas atau perak). Setiap nilai uang yang
beredar dijamin dengan barang tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Standar barang ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:
a. standar emas (the gold standard),
b. standar perak (the silver standard),
c. standar kembar (emas dan perak).
2) Standar kepercayaan (faith standard) atau standar kertas
Untuk lebih jelasnya, berikut ini dapat kamu simak penjelasan masing-
masing sistem moneter beserta kebaikan dan keburukannya.

a. Standar Emas
b. Standar Perak
c. Standar Kembar
d. Standar Kepercayaan/Standar Kertas
1. Unsur Pengaman Uang Rupiah
a) Keaslian uang Rupiah dapat dikenali melalui berikut:
1) bahan yang digunakan;
2) disain dan ukuran;
3) teknik cetak.
b) Unsur pengaman (Security Features) uang Rupiah dibuat pada bahan uang
dan teknik cetak uang. Dijelaskan sebagai berikut.
1) Bahan Uang
Bahan uang bisa dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut.
a) Warna uang terlihat terang dan jelas.
b) Terdapat Benang Pengaman, yang ditanam pada kertas uang dan
tampak sebagai suatu garis melintang atau berbentuk anyaman yang
dapat berubah warna bila dilihat dari sudut pandang tertentu.
c) Pada uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp 10.000
(Desain Lama), di sudut kanan bawah terdapat Optically Variable Ink
(OVI), yaitu berupa logo BI dalam bidang tertentu yang dicetak
dengan tinta khusus yang akan berubah warna apabila dilihat dari
sudut pandang tertentu.
d) Pada uang pecahan Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000 dan Rp 10.000
(Desain Baru) terdapat Cetak Pelangi (Rainbow Printing), yaitu cetak
pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila
dilihat dari sudut pandang tertentu.
e) Pada setiap uang terdapat Tanda Air (Watermark), yaitu suatu gambar
tertentu yang akan terlihat bila diterawangkan ke arah cahaya,
umumnya berupa Gambar Pahlawan.
f) Pada setiap uang kertas terdapat Gambar Saling Isi (RECTOVERSO),
yaitu Logo BI yang akan terlihat secara utuh apabila diterawangkan ke
arah cahaya
2) Teknik Cetak Uang
a) Tehnik Cetak Khusus, yakti Pada angka nominal, huruf terbilang,
gambar utama dan Lambang Negara Burung Garuda pada bagian ini
akan terasa kasar bila diraba.
b) Kode Tunanetra, yakni Kode tertentu untuk mengenal jenis pecahan
bagi tunanetra. Pada uang kertas Rp 100.000, Rp 50.000, Rp 20.000, Rp
10.000 dan Rp 2.000 terletak pada bagian muka uang di atas tulisan
Bank Indonesia.

c) Tingkatan Security Features (Unsur Pengaman)
1) Level 1 (Overt) yakni Diperuntukkan bagi orang awam dan dapat
diidentifikasi secara langsung dengan Panca Indera (Peraba dan
Pengelihatan)
2) Level 2 (Overt dan Covert) yakni Diperuntukkan bagi profesional dan
dapat diidentifikasi secara langsung dengan bantuan peralatan (loupe
dan sinar ultra violet).
3) Level 3 (Covert) yakni Diperuntukkan bagi Bank Sentral dan hanya
dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus.
d) Unsur Pengaman Lain Pada Bagian Muka
1) Terasa kasar bila diraba (Lambang Negara Ri), yaitu Gambar Burung
Garuda, dicetak timbul dan terasa kasar apabila diraba.
2) Gambar tersembunyi (latent image), yaitu tulisan BI dalam bingkai
persegi panjang berbentuk ornamen yang dapat dilihat dari sudut
pandang tertentu.
3) Miniteks, yaitu Tulisan Bank Indonesia yang berbentuk garis
melengkung dengan ukuran teks dan warna berbeda yang dapat dibaca
tanpa bantuan kaca pembesar.
4) Gambar Saling Isi (Rectoverso), yaitu gambar logo BI yang akan terlihat
utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.
5) Kode Tunanetra (Blind Code), yaitu Kode tertentu untuk mengenal jenis
pecahan bagi tunanetra berbentuk dua lingkaran
6) Mikroteks, yaitu Tulisan BI berukuran sangat kecil yang hanya dapat
dibaca dengan bantuan kaca pembesar.
7) Tinta Berubah Warna–Optical Variable Ink (OVI), yaitu tinta OVI Logo BI
akan berubah dari warna kuning keemasan menjadi hijau apabila dilihat
dari sudut pandang tertentu.
8) Tanda Air (Watermark), yaitu Tanda air gambar Pahlawan Nasional
W.R. Supratman akan terlihat dari kedua belah bagian uang apabila
diterawangkan ke arah cahaya.
9) Pigmen Berubah Warna (Irisafe), yaitu Jenis pigmen tertentu berbentuk
dua garis tanpa celah akan berubah warna dari merah tembaga menjadi
hijau, dan warna biru berubah menjadi kuning keemasan apabila dilihat
dari sudut pandang tertentu.
10) Cetak Pelangi (Rainbow Printing), yaitu bidang dengan bentuk tertentu
yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang tertentu.
e) Unsur Pengaman Lain Pada Bagian Belakang
1) Nomor Seri–(Serial Number), yaitu terdiri atas tiga huruf dan enam
angka berukuran tidak simetris yang akan memendar di bawah sinar
ultra-violet dari warna hitam menjadi warna hijau dan dari warna merah
menjadi warna oranye.
2) Tinta Tampak (Visible Ink), yaitu tinta gambar kepulauan Indonesia dan
beberapa bagian di sekitarnya akan memendar di bawah sinar ultra
violet.

3) Miniteks, yaitu tulisan berukuran kecil yang dapat dibaca dengan kasat
mata maupun menggunakan kaca pembesar.
4) Inta Tidak Tampak-Invisible Ink, yaitu gambar siluet Gedung MPR/DPR
yang akan memendar kemerah merahan di bawah sinar ultra violet dan
pada uang dengan Angka nominal 100000 yang akan memendar Hijau
Kekuningan di bawah sinar ultra violet.
2. Pengelolaan Uang Rupiah oleh BI
Berdasarkan UU Nomor Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1
disebutkan bahwa Pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup
Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel.
Berkaitan dengan pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia,
penggunaan uang rupiah dalam kegiatan perekonomian diatur pada Pasal 21
UU Nomor 7 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut.
a. Rupiah wajib digunakan dalam:
1) setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2) penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang;
dan/atau
3) transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
b. Kewajiban tersebut tidak berlaku bagi:
1) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara;
2) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
3) transaksi perdagangan internasional;
4) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
5) transaksi pembiayaan internasional.
3. Beberapa Istilah Tentang Uang
Berikut istilah yang berkaitan dengan uang.
a. Inflasi adalah suatu keadaan dimana harga barang secara umum
mengalami kenaikan secara terus menerus atau terjadi penurunan nilai
uang dalam negeri.
b. Deflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat peristiwa penurunan harga
barang umum secara terus menerus atau terjadi peningkatan nilai uang.
c. Devaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan
membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara.
d. Revaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk
meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing.

e. Apresiasi adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri
yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan.
f. Depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri
yang disebabkan adanya mekanisme pedagangan.
g. Sanering adalah kebijaksanaan pemerintan untuk mengurangi jumlah
uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara memotong uang (nilai
mata uang). Cara ini dilakukan bila berbagai cara untuk menjaga kestabilan
nilai mata iang tidak membawa hasil.
4. ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI
a. Pengertian Alat Pembayaran Nontunai
Pembayaran nontunai adalah pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan
uang tunai yang beredar melainkan menggunakan cek atau bilyet giro (BG) dan
alat pembayaran menggunakan kartu (ATM, kartu kredit, kertu debit, prabayar).
Hal ini terlihat pada ketersediaan jasa pembayaran nontunai yang
dilakukan bank maupun lembaga selain bank. Transaksi pebayaran
nontunai dengan nilai besar diselenggarakan Bank Indnesia melalui sistem
BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring.
b. Jenis-Jenis Alat Pembayaran Nontunai
1) Paper Based (Cek/BG)
2) APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu)
3) Kartu ATM (Authomatic Teller Mechine)
4) Kartu Debet
5) Uang Elektronik

LATIHAN 1
1. Terangkan dengan singkat sejarah adanya uang seperti yang kita alami
sekarang ini!
2. Bandingkan kelebihan antara uang kartal dengan uang giral!
3. Seperti kamu ketahui bahwa banyak sekali uang yang beredar dalam
masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Coba diskusikan
dengan teman-temanmu, apa saja yang beredar di masyarakat dalam
rangka melakukan transaksi, baik transaksi dagang maupun transaksi
jasa!
4. Berikan penjelasan sebatas apa yang kamu ketahui mengenai
pengertian uang yang beredar! Menurutmu apakah jumlah uang yang
beredar dapat meningkatkan pendapatan nasional?
5. Bapak Raharjo setelah memasuki masa pensiun dari PNS Departemen Luar
Negeri di Jakarta, berencana akan menjual rumah beserta aset-asetnya untuk
pindah ke kampung halamannya di Gunung Kidul Yogyakarta. Berdasarkan
hal tersebut tergolong pada fungsi uang yang bagaimana? Jelaskan!
6. Jelaskan syarat suatu benda menjadi uang yang berkaitan dengan Digemari
atau diterima oleh umum (acceptability), Mudah disimpan dan
dipindahtangankan (Portability) dan Tahan lama dan tidak lekas rusak
(durability)!
7. Mengapa dalam salah satu ciri umum uang rupiah terdapat teks “DENGAN
RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …”?
8. Identifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang dan
penawaran uang!
9. Mengapa motif permintaan uang untuk berjaga-jaga dan motif transaksi
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan? Dan motif permintaan uang untuk
spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga? Jelaskan!
10. Jelaskan pengertian tahun emisi dan tahun cetak dalam uang rupiah!
11. Identifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi jumlah uang yang beredar
di masyarakat!
12. Terangkan inti dari teori kuantitas dalam kaitannya dengan masalah inflasi!
13. Diketahui cadangan kas minimum yang ditetapkan oleh bank sentral
sebesar 25% dan suatu bank umum mempunyai alat likuid sebesar Rp400
milyar. Hitunglah besarnya jumlah uang yang beredar dan besarnya kredit
yang dapat diberikan kepada masyarakat!
14. Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp10
trilyun Pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan
cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, hitunglah jumlah uang
yang beredar!
15. Diketahui transaksi televisi dengan harga sebesar Rp1.500.000,00
barang-barang yang terjual sebanyak 20 unit, kecepatan peredaran uang 15
kali. Jika produksi televisi meningkat 30%, hitunglah jumlah uang yang
beredar dalam transaksi tersebut!

LATIHAN 2
1. Independensi yang tinggi menuntut adanya akuntabilitas dan trasparansi yang
lebih besar, untuk itu Bank Indonesia dalam rangka akuntabilitas wajib
menyampaikan laporan tahunan dan tri wulan secara tertulis tentang
pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang disampaikan kepada …
b. Pemerintah
c. DPR
d. Presiden
e. BPK
f. BPKP
2. Bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan
mempunyai tujuan …
A. mengawasi dan mengatur Bank di Indonesia
B. mengatur system pembayaran
C. mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah
D. menyelenggarakan kliring antar bank
E. mengatur kebijakan system perbankan
3. Tugas pengendalian moneter dari Bank Sentral dimaksudkan untuk …
A. mengembangkan sistem pembayaran dan infra struktur keuangan yang
sehat
B. menjaga kestabilan harga dan/ atau pertumbuhan ekonomi
C. memajukan perkembangan perkreditan dan perbankan
D. mempermudah mencetak dan mengedarkan uang
E. menjaga kestabilan sistem perbankan
4. Salah satu kewenangan Bank Indonesia di dalam tugasnya mengatur dan
mengawasi bank adalah …
A. mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank
B. melakukan pengawasan bank secara langsung maupun tidak langsung
C. menetapkan penggunaan alat pembayaran
D. menetapkan pagu kredit dan suku bunga kredit
E. menetapkan giro wajib minimum
5. Terciptanya kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang diupayakan
oleh Bank Sentral diukur dengan atau tercermin pada perkembangan …
A. deflasi
B. revaluasi
C. devaluasi
D. Inflasi
E. depresiasi

11. Tiga sektor utama di dalam Organisasi Bank Indonesia adalah …
A. sektor moneter, perbankan, dan anggaran
B. sektor moneter, budget, dan perbankan
C. sektor moneter, sistem pembayaran, dan manajemen intern
D. sektor moneter, perbankan dan manajemen intern
E. sektor moneter, perbankan, dan sistem pembayaran
12. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau
pihak lain, walaupun demikian Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan
tahunan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat , dalam rangka ....
A. kredibilitas
B. independensi kelembagaan
C. independensi keuangan
D. akuntabilitas
E. transparansi
13. Bank Sentral akan menetapkan batas maksimum pemberian kredit jika …..
A. Harga-harga barang mengalami penurunan yang drastis
B. Jumlah uang yang beredar belum melebihi kebutuhan
C. Harga-harga barang mengalami kenaikan yang tinggi
D. Peredaran barang di pasaran mengalami kelesuan
E. Banyak orang menyimpan uangnya di bank
14. Berikut ini yang merupakan tugas dari Bank :
1) Memelihara kesetabilan nilai uang
2) Menerima pinjaman jika bank umum kelebihan dana
3) Mencetak dan mengeluarkan uang kertas
4) Mengawasi bank-bank lainnya
5) Memberikan kredit jangka pendek dan jangka panjang
Yang merupakan tugas Bank Sentral adalah....
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)
C. 1), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 4)
E. 3), 4), dan 5)
15. Berikut ini prinsip Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, kecuali ....
A. keamanan
B. efektifitas
C. efisiensi
D. kesetaraan akses
E. perlindungan konsumen

16. Berikut ini berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pembayaran :
1. Mengurangi Resiko Penyelesaian Akhir (Settlement)
2. Sarana transfer dana antar peserta yang lebih cepat, efisien, aman dan
handal
3. Menatausahakan Surat Berharga Negara (SBN), yang terdiri dari Surat
Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
4. Menatausahakan Transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) lainnya seperti
FASBI, Fine Tune Operation dan transaksi repo/reverse repo dengan Bank
Indonesia yang menggunakan underlying SBI dan SBSN
5. Sarana untuk urusan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
Yang termasuk penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh BI
sebagai penyelenggara BI-SSSS (Bank Indonesia Scripless Securities Settlement
System) adalah ....
A. v1, 2 dan 3
B. 2, 3 dan 4
C. 1, 3 dan 5
D. 2, 3 dan 5
E. 3, 4 dan 5
17. Uang memiliki fungsi berikut ini, kecuali sebagai alat ….
a. pembangunan ekonomi
b. tukar
c. satuan hitung
d. penyimpan kekayaan
e. ukur pembayaran masa depan
18. Berikut ini merupakan fungsi uang, KECUALI . . .
a. satuan hitung (unit of account)
b. alat investasi (medium of investment)
c. alat tukar (medium of exchange)
d. penyimpan nilai (store of value)
e. standar pembayaran di masa mendatang (standard of deferred payment)
19. Bapak Raharjo setelah memasuki masa pensiun dari PNS Departemen Luar
Negeri di Jakarta, berencana akan menjual rumah beserta aset-asetnya untuk
pindah ke kampung halamannya di Gunung Kidul Yogyakarta. Berdasarkan
penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa uang berfungsi sebagai alat
……………
a. Penukar
b. satuan hitung
c. penimbun kekayaan
d. pemindah kekayaan
e. pengumpul kekayaan

20. Nilai fisik uang dinamakan nilai ….
a. nominal
b. implisit
c. intrinsik
d. riil
e. Eksplisit
21. Karakteristik uang kartal dan uang giral sebagai berikut :
1) dijamin oleh bank umum penerbit
2) beredar di kalangan terbatas
3) diterima oleh masyarakat
4) dijamin oleh pemerintah
5) beredar di seluruh lapisan masyarakat
6) berupa cek, bilyet giro, dan telegrafis transfer
Alasan uang kartal lebih diterima masyarakat umum adalah … .
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)
C. 2), 3), dan 4)
D. 3), 4), dan 5)
E. 4), 5), dan 6)
22. Uang giral diciptakan oleh ….
a. bank umum milik pemerintah dan bank umum swasta nasional dan asing
b. Bank Indonesia dan bank umum swasta nasional dan asing
c. Bank Indonesia dan bank umum milik pemerintah
d. departemen keuangan dan bank Indonesia
e. Departemen keuangan dan bank umum swasta nasional dan asing
23. Kehidupan suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan
perputaran uang yang ada di suatu Negara. Karena …..
a. Uang merupakan simbol dati sistem ekonomi modern yang tidak dapat
dipisahkan dari kepentingan para pemilik perusahaan
b. Uang merupakan alat/sarana yang diterima oleh khalayak umum untuk
melakukan proses transaksi jual-beli sehingga menjadi basis dari sistem
mekanisme transaksi perusahaan dengan sistem lingkungannya
c. Kegiatan ekonomi sebuah perusahaan bermuara pada keinginan
pemiliknya untuk menguasai sumber daya bisnis yang terkait secara
langsung dengan jumlah uang yang beredar
d. Uang adalah lambang kebanggaan nasional suatu bangsa untuk diterima
dalam sistem kegiatan ekonomi dunia, sehingga perusahaan akan
diuntungkan apabila mampu mewujudkan kinaerja financial yang tinggi
e. Uang adalah factor ekonomi yang besinggungan langsung dengan
keinginan manusia untuk membangun hubungan social dengan
lingkungan kemasyarakatannya melalui perusahaan sebagai wadah
kegiatan ekonomi

24. Kartu kredit seperti Visa atau Master Card, tergolong sebagai …..
a. Uang kartal
b. Uang money
c. Uang kuasi
d. Uang giral
e. Uang recehan
25. Berikut ini adalah kriteria uang kartal, KECUALI . . . .
a. mudah dibawa
b. terdiri atas berbagai nilai nominal
c. diterima oleh masyarakat umum
d. nilainya tidak bisa turun
e. tidak mudah rusak
26. Pada satu lembar uang Rp. 10.000,00
A. Tidak ada nilai intrinsik, hanya ada nilai nominal
B. Tidak ada nilai nominal, hanya ada nilai intrinsik
C. Tidak ada nilai nominal dan nilai intrinsik
D. Nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik
E. Nilai intrinsik lebih besar dari nilai nominal
27. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang sebagai
berikut:
No. A B C
1.
2.
3.
Pendapatan
masyarakat
Tingkat harga
Motif berjaga-jaga
Motif transaksi
Kebijakan otoritas
moneter
Tingat ekspektasi
Tingkat suku bunga
Motif spekulasi
Selera masyaraka
Yang termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang adalah ….
a. A1, B1, C2
b. A2, B3, C1
c. A1, B2, C1
d. A3, B1, C3
e. A1, B3, C2
28. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang:
1. tingkat pendapatan
2. tingkat suku bunga
3. tingkat harga barang
4. melakukan spekulasi
5. jumlah peredaran uang

Dari pernyataan di atas termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan uang
adalah ….
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 4 dan 5
c. 1, 2, dan 4
d. 3, 4 dan 5
e. 2, 3, dan 4
29. Berikut ini merupakan factor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang yang
beredar :
1. Pendapatan masyarakat
2. Harga barang
3. tingkat bunga uang
4. Kecepatan peredaran uang
5. jumlah barang yang diperdagangka
Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai uang menurut Irving Fisher adalah …..
a. 1, 2 dan 3
b. 2, 4 dan 5
c. 1, 4 dan 5
d. 3, 4 dan 5
e. 2, 3 dan 4
30. Faktor-faktor yang mempengaruhi JUB dalam masyarakat menurut Irving
Fisher adalah …..
a. kebijakan pemerintah, kecepatan peredaran uang, pendapatan masyarakat
b. kebijakan pemerintah, pendapatan masyarakat, tingkat harga barang
c. kecepatan peredaran uang, pendapatan masyarakat, tingkat harga barang
d. kecepatan peredaran uang, tingkat harga barang, jumlah barang yang
diperdagangkan
e. pendapatan masyarakat, tingkat harga barang, jumlah barang yang
diperdagangkan
31. Kalau seseorang menarik kembali depositonya dari suatu bank umum,
tindakan ini akan ….
A. Menambah jumlah uang yang beredar
B. Mengurangi jumlah uang yang beredar
C. Tidak mempengaruhi jumlah uang beredar
D. Tidak mempengaruhi besarnya cadangan yang dimiliki oleh bank
E. Tidak mengurangi dana bank yang dapat dipinjamkan
32. Puspa seorang siswa SMA diberi uang saku Rp 15.000,00 per hari. Untuk hari
ini dia minta ditambah menjadi Rp 25.000,00 karena takut kegiatan di
sekolahnya sampai malam, maka Puspa dalam memegang uang termasuk
motif … .
a. Spekulasi

b. Menabung
c. Prestise
d. berjaga-jaga
e. transaksi
33. Motif spekulasi atas permintaan uang sebagaimana dikemukakan oleh Keynes
merupakan fungsi dari …..
a. Laba
b. Perkiraan harga di masa mendatang
c. Investasi
d. Pendapatan
e. Tingkat bunga
34. Di bawah ini alasan seseorang memiliki uang :
1. Pak Budi menyisihkan gajinya untuk membiayai keperluan yang mendesak
2. Pak Andi menjual sepeda motornya karena untuk membayar biaya kuliah
putranya
3. Pak Nono membeli saham PT Telkom di BEJ dengan harapan memperoleh
keuntungan
4. Pak Koko meminjam uang di kantornya untuk persediaan berobat ke
dokter
5. Pak Nugraha mengambil uang di bank untuk membeli mobil
Dari uraian di atas yang merupakan motivasi seseorang memegang uang
untuk berjaga-jaga adalah nomor .....
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 1 dan 4
d. 2 dan 3
e. 4 dan 5
35. Menurut teori kuantitas uang dari Irving Fisher MV = PT, ceteris paribus,
tingkat inflasi akan tinggi bila
a. jumlah uang yang beredar bertambah
b. jumlah uang yang beredar berkurang
c. jumlah barang bertambah
d. frekuensi perputaran uang menurun
e. jumlah uang yang beredar, jumlah barang dan frekuensi perputaran uang
berubah sebanding
36. Teori kuantitas uang yang menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar
dalam persentase tertentu akan menyebabkan .....
a. Perubahan yang sama dalam PDB nominal
b. Perubahan yang lebih besar dalam PDB nominal
c. Perubahan yang sama dalam PDB riil
d. Perubahan yang lebih kecil dalam PDB riil

e. Perubahan yang lebih besar dalam PDB riil
37. Bank X menerima tambahan deposit Rp. 500 juta dan menyalurkannya sebagai
kredit pada nasabah A setelah dikurangi cadangan wajib perbankan 10%. Bila
A menyimpan pinjamannya pada Bank Y dan bank ini menyisihkan cadangan
dengan rasio yang sama, dan menyalurkan sebagai kredit, begitu seterusnya.
Jumlah uang yang beredar adalah ….
A. 50 juta
B. 500 juta
C. 1.000 juta
D. 5.000 juta
E. 50.000 juta
38. Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar Rp 20
trilyun Pada saat yang sama bank sentral menetapkan rasio kebutuhan
cadangan sebesar 4%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang yang beredar
dapat bertambah sebesar
a. Rp 10,2 trilyun
b. Rp 12 trilyun
c. Rp 50 trilyun
d. Rp 102 trilyun
e. Rp 500 trilyun
39. Bank Indonesia melalui bidang moneternya mendapat informasi bahwa jumlah
barang yang diperdagangankan saat ini 8.000.000 unit pada tingat harga umum
Rp 50.000,00. Kecepatan uang yang beredar diperkirkan 20 kali. Dari informasi
tersebut jumlah uang yang beredar menurut kuantitas adalah ….
a. 3,2 Milyar
b. 8 Milyar
c. 20 milyar
d. 40 milyar
e. 160 milyar
40. Diketahui transaksi televisi dengan harga sebesar Rp 3.000.000,00
barang-barang yang terjual sebanyak 20 unit, kecepatan peredaran uang 30
kali. Jika produksi televisi meningkat 40%, jumlah uang yang beredar dalam
transaksi sebesar ... .
A. Rp 1.000.000,00
B. Rp 1.125.000,00
C. Rp 1.462.500,00
D. Rp 2.600.000,00
E. Rp 2.800.000,00

41. Data yang dikeluarkan oleh Lembaga Bisnis Indonesia akhir bulan Januari 2007
sebagai berikut :
● Kecepatan peredaran uang kartal (V1) = 20 kali
● Kecepatan peredaran uang giral (V2)= 15 kali
● Jumlah uang giral yang beredar = Rp 196.000.000.000,00
● Jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan= 40.000.000 satuan
● Harga barang dan jasa per unit / satuan = Rp 200.000,00
Berdasarkan data dari Lembaga Bisnis Indonesia di atas maka besarnya uang
kartal (M) yang beredar dalam masyarakat adalah …..
a. Rp 253.000.000.000,00
b. Rp 294.000.000.000,00
c. Rp 347.000.000.000,00
d. Rp 400.000.000.000,00
e. Rp 547.000.000.000,00
42. Nilai uang menurut teori Irving Fisher dipengaruhi oleh faktor M (jumlah uang
beredar), V (kecepatan peredaran uang ) dan T (jumlah barang dan jasa).
1. Jika M naik, sedangkan V dan T tetap maka nilai uang akan turun
2. Jika V naik, sedangkan m dan T tetap maka nilai uang akan turun
3. Jika M turun, sedangkan V dan T tetap maka nulai uang akan turun
4. Jika V turun, sedangkan M dan T tetap maka nilai mata uang akan turun
Pernyataan di atas yang benar adalah …………
a. 1 dan 2
b. 2 dan 4
c. 1 dan 3
d. 3 dan 4
e. 2 dan 3
43. Tidak setiap pinjaman yang diajukan kepada bank dapat diproses dengan
cepat, bahkan ada yang tidak terlayani. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit
yang dilakukan oleh bank harus melihat kondisi ekonomi negara dan aturan
dari bank sentral. Dari pernyataan di atas, peranan bank dalam menyalurkan
kredit adalah ... .
A. meningkatkan gairah para pengusaha
B. menjadi salah satu alat stabilitas ekonomi
C. meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
D. meningkatkan daya guna dan peredaran uang
E. meningkatkan daya guna dan peredaran barang

44. Pada tahun 1965 pemerintah Indonesia melakukan pemotongan nilai mata
uang, yaitu Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00, sehingga pada waktu itu harga gula 1
kg = Rp 4.000,00 menjadi Rp 4,00. Kebijakan moneter yang dilakukan
pemerintah ini termasuk ….
a. apresiasi
b. Devaluasi
c. depresiasi
d. revaluasi
e. Sanering
45. Pembatasan Kredit dilakukan oleh pemerintah apabila
a. pemerintah ingin mempengaruhi JUB
b. pemerintah ingin meningkatkan investasi
c. pemerintah ingin meningkatkan keg. eko
d. pemerintah ingin meningkatkan bunga kredit
e. pemerintah ingin meningkatkan ekspor
46. Jika mata uang rupiah didevaluasikan kemungkinan besar terjadi :
a. Impor barang dan jasa akan meningkat
b. Ekspor barang dan jasa akan menurun
c. Surplus neraca perdagangan akan menjadi semakin besar
d. Surplus neraca perdagangan akan menjadi semakin kecil
e. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing turun
47. Keberadaan uang dalam suatru system perekonomian selalu terkait dengan
standar moneter yang berlaku. Dimaksudkan dengan standar moneter adalah
…..
a. Ukuran ekonomi yang menjelaskan mengapa suatu Negara harus memiliki
uang kertas dan uang logam
b. Sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang
c. Sistem dan standar penerbitan uang sehingga memenuhi karakter untuk
digunakan dalam lingkp kegiatan social-ekonomi kemasyarakatan
d. Standar yang disusun oleh pemerintah yang berkuasa untuk mengatur lalu
lintas uang di dalam dan di luar negeri
e. Standar yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur lalu
lintas yang beredar di dalam dan di luar negeri
48. Standar moneter yang berlaku di suatu Negara meliputi hal-hal berikut ini,
kecuali …..
a. Ciri-ciri / sifat dari uang
b. Pengaturan jumlah uang yang beredar
c. Peranan DPR dan BPK dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar
d. Ekspor-impor logam mulia
e. Fasilitas bank dalam hubungannya dengan ekspansi demand deposit

49. Pada tahun 1950 Pemerintah RI pernah melakukan kebijakan yang dikenal
dengan kebijakan gunting Syafrudin, yaitu uang yang nilainya Rp 5,00 ke atas
nilainya dipotong 50%. Hal ini merupakan kebijakan moneter yang dinamakan
…..
a. Kebijakan kredit selektif
b. Kebijakan uang ketat
c. Kebijakan sanering
d. Kebijakan cadangan kas
e. Politik diskonto
50. Pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh bank Indonesia, berdasarkan
UU Nomor 7 tahun 2011 tentang mata Uang, meliputi kegiatan berikut ini …..
a.Perencanaan, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta Pemusnahan
Rupiah
b.Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, dan Penarikan, serta Pemusnahan
Rupiah
c. Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, serta
Pemusnahan Rupiah
d. Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
Penarikan Rupiah
e. Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan
Penarikan, serta Pemusnahan Rupiah
51. Perhatikan berkaitan dengan penggunaan uang rupiah dalam kegiatan
perekonomian :
1. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
2. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang
3. transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja negara;
4. penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
5. transaksi perdagangan internasional;
6. simpanan di bank dalam bentuk valuta asing;
Yang tidak termasuk kewajiban penggunaan uang rupiah dalam kegiatan
perekonomi adalah ....
a. 1,2,3 dan 4
b. 1,3,4 dan 5
c. 2,4,5 dan 6
d. 3,4,5 dan 6
e. 1,3,5 dan 6

52. Dalam transaksi perdagangan dikenal adalah pembayaran tunai dan
pembayaran non tunai. Berikut alat pembayaran non tunai, kecuali ....
a. cek dan bilyet giro (BG)
b. ATM dan kartu kredit,
c. ATM dan kartu debit
d. uang kertas dan uang logam
e. Uang elektronik
53. Perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur pengaman uang rupiah :
1) Terasa Kasar Bila Diraba (Lambang Negara Ri)
2) Gambar Tersembunyi (Latent Image)
3) Miniteks
4) Gambar Saling Isi (Rectoverso)
5) Nomor Seri – (Serial Number)
6) Tinta Tampak (Visible Ink)
Yang termasuk unsur pengaman pada bagian muka uang rupiah adalah ....
a. 1,2,3 dan 4
b. 1,3,4 dan 5
c. 2,4,5 dan 6
d. 3,4,5 dan 6
e. 1,3,5 dan 6
54. Keaslian uang rupiah dapat terlihat dan dikenali melalui ....
a. Bahan yang digunakan; Disain dan Ukuran; dan Teknik Pengedaran
b. Bahan yang digunakan; Disain dan Ukuran; dan Teknik Cetak.
c. Bahan yang digunakan; Ketajaman warna; dan Teknik Cetak.
d. Adanya Gambar Burung Garuda; Disain dan Ukuran; dan Teknik Cetak.
e. Bahan yang digunakan; Disain dan Ukuran; dan Gambar Burung Garuda.
55. Pada organisasi Bank Sentral umumnya terdapat badan tertinggi terdiri dari
badan pembuatan kebijakan, badan pelaksanaan kebijakan dan badan
pengawas. Badan pelaksana kebijakan di Bank Indonesia adalah …
A. gubernur Bank Indonesia
B. dewan gubernur
C. deputi gubernur
D. deputi gubernur senior
E. rapat dewan gubernur

MODUL 5
BADAN USAHA
A. PENGERTIAN BUMN, BUMS DAN KOPERASI
a. Pengertian Badan Usaha.
Pengertian badan usaha dengan perusahaan dapat dikemukakan di
bawah ini :
1. Badan Usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang
medirikan usaha untuk mencari keuntungan.
2. Perusahaan adalah suatu kesatuan teknis dan tempat proses untuk
memproduksi barang dan jasa secara efektif dan efisien.
b. Jenis Badan Usaha.
Ditinjau dari lapangan usahanya, badan usaha digolongkan menjadi
lima jenis, yaitu :
1. Badan Usaha Ekstraktif adalah badan usaha yang kegiatannya
mengambil hasil alam secara langsung, sehingga menimbulkan
manfaat tertentu. Contohnya pertambangan, perikanan laut,
penebangan kayu, pendulangan emas atau intan, dan sebagainya.
2. Badan Usaha Agraris adalah badan usaha yang kegiatannya
mengolah alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih ba-
nyak. Contohnya Pertanian, perikanan darat, peternakan,
perkebunan dan sebagainya.
3. Badan Usaha Industri adalah badan usaha yang kegiataanya me-
ngolah dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap untuk
dikonsumsi. Cantohnya : perusahaan tekstil, meubelair, industri
logam, kerajinan tangan, assembling dan sebagainya.
4. Badan Usaha Perdagangan adalah badan usaha yang kegiatannya
menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen, atau kegiatan
pertukaran atau jualbeli. Contoh grosir, pedagang eceran,
supermarket, perusahaan ekspor impor dan sebagainya.
5. Badan usaha Jasa adalah badan usaha yang kegiatannya bergerak
dalam bidang pemberian atau pelayanan Jasa tertentu kepada
konsumen. Contoh : salon, dokter, bengkel, notaris, ansuransi, bank,
akuntan dan sebagainya.
Ditinjau dari pemilikan modal, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang
modalnya milik negara, yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. BUMN bergerak disektor-sektor yang menguasai hajat
hidup orang banyak. Contoh : Perjan, Perum dan Persero.

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) adalah badan usaha yang
seluruh modalnya dimiliki oleh swasta, dapat berbentuk
perseorangan maupun persekutuan. Contoh: Firma, Persekutuan
Komanditer, Perseroan Terbatas, Koperasi dan sebagainya.
3. Badan Usaha Campuran adalah badan usaha yang modalnya
sebagian milik pemerintah dan sebagian milik swasta. Contohnya
PERSERO. Modal yang dimiliki oleh badan usaha ini adalah 51%
atau lebih dimiliki pemerintah dan paling banyak 49% dimiliki oleh
swasta atau investor. Contoh : PT Telkom, PT Garuda, PT BNI 1946,
PT Jakarta LLoyd dan sebagainya.
4. Koperasi merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki oleh
anggota di dalam menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai
dengan nilai dan prinsip Koperasi.
B. PERAN BUMN, BUMS DAN KOPERASI
1. Peran BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran sebagai berikut :
a. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber
penghasilan negara.
b. Agar pengusaha swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat
hidup orang banyak.
c. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.
d. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama
mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan.
e. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
f. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta
terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
2. Peran BUMS
Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki peran sebagai berikut :
a. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan
tersebut
b. Sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan menciptaken barang dan jasa yang dibu-tuhkan oleh
masyarakat
c. Sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian
masyarakat
d. Sebagai pengelola dan pengolah sumber daya, baik sumber daya alam
maupun sumber daya manusia
e. Sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

3. Peran Koperasi
Koperasi memiliki peran sebagai berikut :
a. Sebagai salah satu lembaga perekonomian masyarakat.
b. Sebagai tulang punggung perekonomian negara.
c. Sebagai dinamisator dan stabilisator perekonomian masyarakat dan
negara.
d. Sebagai lembaga produktif untuk memberikan pelayanan kepada
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
e. Sebagai lembaga ekonomi untuk meningkatkan sumber daya manusia
dalam masyarakat.
f. Sebagai partner kerja pemerintah dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan di bidang ekonomi dan koperasi.
C. BENTUK-BENTUK BUMN, BUMS DAN KOPERASI
1. Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), maka Badan Usaha Milik Negara
digolongkan ke dalam dua bentuk usaha Negara, yaitu :
a. Perusahaan Umum (PERUM) atau Public Corporation, adalah
BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi
atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan.
Contoh : Perum Husada Bakti, Perum Pegadaian, Perum
Pelayaran, Perum Peruri, Perum Damri, Perum Perhutani dan
sebagainya.
Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha
yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang
terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam
rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perum dapat
melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.
Ciri-ciri Perusahaan Umum antara lain :
1) melayani kepentingan umum .
2) umumnya bergerak dibidang jasa vital (public utility)
3) dibenarkan memupuk keuntungan
4) berstatus badan hukum
5) mempunyai nama dam kekayaan sendiri serta kebebasan
bergerak seperti perusahaan swasta
6) hubungan hukumnya diatus secara hubungan hukum
pendata
7) modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara

yang dipisahkan
8) dipimpin oleh seorang Direksi
9) pegawainya adalah pegawai perusahaan negara
10) laporan tahunan perusahaan, disampaikan kepada
pemenintah
b. Perusahaan Perseroan (PERSERO) atau Public State Company,
adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit
51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan. Contoh : PT. Telkom, PT. Pos Indonesia, PT. KAI,
PT. Semen Gresik, PT. BRI, PT. Bank Mandiri, PT Danareksa, PT.
Sang Hyang Seri, PT. BNI, PT. Jasa Marga, PT. Wika dan
sebagainya.
Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :
1) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat;
2) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
Ciri-ciri Perusahaan Perseroan antana lain :
1) memupuk keuntungan (profitability)
2) sebagai badan hukum perdata (yang berbentuk PT)
3) hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata
4) modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan negara
yang dipisahkan (dimungkinkan joint dengan swasta
nasional/asing)
5) tidak memiliki fasilitas-fasilitas negara
6) dipimpin oleh seorang Direksi
7) status pegawainya sebagai pegawai perusahaan swasta
8) peranan pemerintah sebagai pemegang saham
Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN,
dijelaskan maksud dan tujuan BUMN adalah :
a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian
nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada
khususnya;
b. mengejar keuntungan;
c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi
pemenuhan hajat hidup orang banyak;
d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat
dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2. Bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)
Di Indonesia terdapat beragam jenis badan usaha swasta. kesemuanya
mempunyai peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia.
Badan usaha ini seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik secara
perseorangan maupun persekutuan. Berdasarkan badan hukum yang
dipilih, badan usaha milik swasta dapat dibedakan dalam bentuk badan
usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan
terbatas.
a. Badan Usaha Perseorangan
Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang
hanya didirikan oleh seorang, modalnya dart seorang dan ia sendiri
yang memimpin dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan
tujuan untuk mendapat laba.
b. Badan Usaha Firma
Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan
menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dan masing-
masing sekutu atau anggota memiliki tanggungjawab yang sama
terhadap perusahaan. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas sehingga
tidak ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan
pribadi atau prive. Apabila perusahaan menderita kerugian, maka
seluruh kekayaan pribadinya dapat dijaminkan untuk menutup
kerugian firma.
c. Badan Usaha Persekutuan Komanditer
Persekutuan komanditer atau CV (Commanditaire Venootschaft) adalah
Persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan usaha dimana satu
atau beberapa orang sebagai sekutu yang hanya menyerahkan modal
dan sekutu lainnya yang menjalankan perusahaan. Jadi dalam
persekutuan komanditer dikenal dua sekutu, yaitu :
a. Sekutu aktif atau sekutu bekerja atua sekutu komplementer, yaitu
sekutu yang berhak memimpin perusahaan
b. Sekutu pasif atau sekutu tidak bekerja atau sekutu komanditer
(sleeping partner) yaitu sekutu yang hanya menyerahkan madalnya
saja.
d. Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT)
Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu persekutuan yang mamperoleh
modal dengan mengeluarkan sero atau saham, dimana tiap orang dapat
memiliki satu atau lebih saham, serta bertanggungjawab sebesar modal
yang diserahkan.
Mendirikan PT harus dengan akta notaris dan harus ada ijin (per-
setujuan dari Menteri Kehakiman dan PT tersebut harus diumumkan
dalam berita negara (Lembaran Berita Negara), sehingga PT berbentuk
Badan Hukum

Dalam akte pendiriannya harus memuat :
1) Nama PT dan Tujuannya tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum
2) Nama-nama pendiri PT serta alamatnya
3) Tempat kedudukan PT
4) Jumlah modal PT
5) Anggaran dasar PT
Modal yang disebutkan dalam anggaran dasar terdiri dari :
1) Modal Statuter yaitu modal yang tecantum dalam neraca PT
2) Modal yang ditempatkan yaitu sebanyak 20% dari modal statuter
harus sudah terjual
3) Modal yang disetor yaitu modal yang harus disetor ke kas PT,
minimal 10% dan modal statuter.
Dalam PT ada tiga badan yang menentukan kelancaran jalannya kehi-
dupan PT, yaitu :
1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai. kekuasaan
tertinggi dalam PT. RUPS inilah yang berhak memilih dan
mengangkat serta menetapkan gaji Direksi maupun Dewan
Komisaris.
2) Direksi (Direktur Utama) adalah seseorang yang memimpin dan
bertanggungjawab atas jalannya PT.
3) Dewan Komisaris adalah orang-orang yang dipilih para pesero
(biasanya pesero yang memiliki sero terbanyak). Tugas Komisaris
adalah mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Bentuk Badan Usaha Koperasi.
Berdasarkan Bab I UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,
pengertian Koperasi (Cooperation) adalah badan usaha yang beranggotakan
orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Adapun
Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan
Koperasi.
Adapun menurut Pasal 6 UU Nomor 25 tahun 1992 Bab IV, disebutkan
bahwa syarat pembentukan koperasi, antara lain, sebagai berikut.
a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang
perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau
Anggota sebagai modal awal Koperasi.
b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
Pada Pasal 83, ada empat jenis koperasi yang diperkenankan, yaitu
koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi
simpan pinjam.

a. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan
usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan
non-anggota.
b. Koperasi Produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan
usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran
produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
c. Koperasi Jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha
pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan
non-anggota.
d. Koperasi Simpan Pinjam, adalah koperasi yang menjalankan usaha
simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota
4. Badan Usaha Perusahaan Daerah.
Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya berasal dari
kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang didirikan oleh Pemerintah
Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten / Kota. Perusahaan daerah
bergerak di bidang usaha umum yang menguasai hajat hidup orang
banyak. Contoh : PDAM, Bank DKI, Bank BPD DIY, Bank Jateng, Bank
Nagari Padang, PD Pasar Jaya Jakarta dan sebagainya.
D. KEBAIKAN DAN KELEMAHAN BUMN, BUMS DAN KOPERASI
1. Kebaikan dan Kelemahan BUMN
a. Kelebihan BUMN
1) Menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak
2) Mendapat jaminan dan dukungan dari negara
3) Permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara
4) Kelangsungan hidup perusahaan terjamin
5) Sebagai sumber pendapatan negara
b. Kekurangan BUMN
1) Pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien
2) Manajemen perusahaan kurang profesional
3) Menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital
4) Pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan
yang mengikat
5) Sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi
2. Kebaikan dan Kelemahan BUMS
a. Kebaikan dan Kelemahan Badan Usaha Perseorangan
Kebaikan badan usaha perseorangan antara lain
1) Organisasinya yang mudah (easy of organization), karena aktivitas
relatif terbatas dan perusahaan repatif kecil.
2) Kebebasan bergerak (freedom of action). Pemilik mempunyai
kebebasan yang luas, karena setiap keputusannya merupakan kata

terakhir.
3) Keuntungan jatuh pada seorang (retention of all profits)
4) Pajaknya rendah (low tales)
5) Rahasia perusahaan lebih terjamin (secrecy), karena umunnya
pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting.
6) Ongkos organisasinya rendah (law organization cost).
7) Dapat mengambil keputusan dengan cepat, karena tanpa menunggu
persetujuan orang lain.
8) Keuntungan yang besar akan menambah dorongan dan semaagat
bagi pimpinan
Kelemahan badan usaha perseorangan :
1) Tanggung jawab pimpinam tidak terbatas (unlimited liability)
2) Besarnya modal terbatas (limitazian on capital)
3) Kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin (lack of
continuity)
4) Kecakapan pimpinan yang terbatas, karena bila pimpinan tidak
cakap, maka akan mengalami kemunduran
5) Kerugian akan ditanggung sendiri
b. Kebaikan dan Kelemahan Badan Usaha Firma
Kebaikan Firma diantaranya :
a) Kebutuhan akan modal lebih mudah terpenuhi
b) Pengelolaan perusahaan dapat dibagi-bagi sesuai dengan keahlian
masing-masing sekutu
c) Setiap resiko dipikul bersama-sama sehingga dirasakan tidak terlalu
berat
d) Keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan
pertimbangan lebih dari seorang
e) Kemampuan untuk mencari kredit lebih besar, karena lebih
dipercaya pihak ketiga (bank)
Sedangkan kelemahan firma antara lain :
a) Terdapat kemungkinan timbulnya perselisihan patam diantara para
pemilik atau pendiri
b) Keputusan yang diambil kurang cepat, karena harus menunggu
musaywarah
c) Akibat tindakan seorang anggota, akan menyebabkan terlibatnya
anggota yang lain
d) Perusahaan dikatakan bubar apabila salah seorang anggota
mengundurkan diri atau meninggal dunia.
c. Kebaikan dan Kelemahan Badan Usaha Persekutuan Komanditer
Sebenarnya persekutuan komanditer dengan firma hampir sama,
sehingga kebaikan dan kelemahan firma juga berlaku untuk persekutuan
komanditer, kebaikan yang lain yaitu modal CV menjadi lebih besar,

sedang kekurangannya sekutu komanditer seolah-olah hanya
memercayakan modalnya kepada sekutu pengusaha.
d. Kebaikan dan Kelemahan Badan Usaha Perseroan Terbatas
Kebaikan Perseroan Terbatas, antara lain :
- Tanggung jawab pesero terbatas
- Kebutuhan akan pengembangan modal mudah dipenuhi
- Kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin
- Lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit
- Efisiensi dibidang kepemimpinan
- Lebih mampu memperhatikan nasib buruh dan kanyawan.
Sedangkan kelemahan Perseroan Terbatas antara lain :
- Perhatian pesero terhadap PT kurang
- Biaya dalam PT lebih besar (biaya pendirian, biaya organisasi. dan
biaya pajak perseroan)
- Memimpin PT lebih sulit dari pada perusahaan bentuk lain.
3. Kebaikan dan Kelemahan Koperasi
Kebaikan Koperasi, antara lain :
a. memiliki tujuan utama untuk kesejahteraan anggota, bukan mencari
keuntungan semata.
b. Kewenangan dan kebijakan koperasi ditetapkan oleh anggota melalui
rapat anggota.
c. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan
koperasi, sehingga lebih demokratis
d. Pengelolaan koperasi dan usahanya sehari-hari merupakan tanggung
jawab pengurus, dan bersifat terbuka dan sukarela
e. Semua kewajiban dan risiko yang terjadi menjadi tanggung jawab para
anggota.
f.Karena merupakan usaha bersama, maka terdapat kesetiakawanan yang
tinggi
Sedangkan Keburukan Koperasi, antara lain :
a. Koperasi kurang berkembang, karena pengelolaannya kurang profesional
b. Kontinyuitas usahanya kurang terjamin
c. Sering terjadi pergantian anggota, karena bersifat sukarela
d. Kebijakan yang diambil kurang cepat karena menunggu rapat anggota
terlebih dahulu
E. PENGGABUNGAN BADAN USAHA
Kombinasi badan usaha sering dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1. Kombinasi vertikal adalah gabungan beberapa badan usaha yang bekerja
pada tingkat yang berbeda-beda dalam proses produksi suatu barang atau
barang produksinya berurutan. Misalnya: Untuk memproduksi kain,

terdapat beberapa badan usaha seperti petani kapas, pengangkutan kapas,
pemintalan, pertenunan dan penyempurnaan kain.
2. Kombinasi horisontal atau paralelisasi adalah gabungan dari beberapa
badan usaha yang bekerja dalam tingkat yang sama dalam proses produksi
barang atau gabungan dan beberapa badan usaha yang memproduksi atau
menjual barang yang berlainan. Misalnya : penggabungan antara pabrik
sabun cuci dengan pabrik sabun mandi, antara pabrik sikat gigi dengan
pabrik pasta gigi, dan sebagainya.
Sedangkan bentuk kerjasama atau penggabungan badan usaha diantaranya
adalah
1. Kartel adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak
dalam bidang usaha yang sama, dengan tujuan untuk meningkatkan
keuntungan, memperkecil kondisi persaingan dan memperluas atau
menguasai pasar.
2. Trust adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi sebuah perusahaan
yang baru, sehingga diperoleh kekuasaan yang besar dan monopoli.
3. Holding Company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian
besar sero atau saham perusahaan lainnya, Secara yuridis badan usaha
yang dikuasai tetap berdiri sendiri namun diatur dan dijalankan sesuai
dengan kebijakan PT yang menguasai
4. Concern
Sebenarnya consern sama halnya dengan Holding company yaitu memiliki
sebagian besar saham-saham dari beberapa badan usaha. Perbedaannya
adalah bahwa holding company sering berbentuk PT, sedangkan Concern
sering dimiliki perseorangan, yaitu seorang hartawan yang mempunyai
modal yang amat besar.
5. Corner dan Ring adalah penggabungan beberapa badan usaha dengan
tujuan mencari keuntungan yang besan, dengan cara menguasai penawaran
barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan harga.
6. Syndikat adalah kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk
menjual atau mengerjakan suatu proses produksi.
7 Merger adalah penggabungan beberapa badan usaha dengan jalan
meleburkan diri menjadi satu perusahaan baru. Jadi merger identik dengan
trust.
8. Joint Venture adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk
mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula,
dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli
untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
9. Production Sharing adalah kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak
tertentu.
10. Waralaba (Franchise) adalah Sistem usaha yang tidak memakai modal
sendiri, artinya untuk membuka usaha dengan menggunakan investor lain
(Franchisor)

LATIHAN 1
1. Jelaskan perbedaan antara badan usaha dengan perusahaan!
2. Identifikasikan jenis badan usaha menurut lapangan usahanya!
3. Identifikasikan jenis badan usaha menurut kepemlikan modal!
4. Identifikasikan peran BUMN dan BUMS!
5. Identifikasikan peran Koperasi!
6. Jelaskan pengertian Perusahaan Umum (Perum) dan cirri-cirinya!
7. Jelaskan maksud dan tujuan pendirian BUMN berbentuk Perum!
8. Jelaskan pengertian Persero (Perusahaan Perseroan) dan cirri-cirinya!
9. Identifikasikan bentuk badan usaha milik swasta!
10. Identifikasikan bentuk badan usaha koperasi dan jenis koperasi di Indonesia!

LATIHAN 2
1. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) :
(1) Pegawainya berstatus pegawai kementrian
(2) Fasilitas negara tidak diperoleh
(3) Dalam hal kekurangan modal dapat menarik investor dari luar perusahaan
(4) Kerugian/keuntungan melekat pada APBN
(5) Modal berasal dari kekayaan negara yang disisihkan
Yang merupakan ciri-ciri BUMN dari Persero adalah …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
2. Jumlah koperasi di Indonesia menunjukkan peningkatan, namun di sisi lain
belum semua anggota koperasi maupun masyarakat merasakan
keberadaannya, secara umum hal tersebut disebabkan oleh kurangnya modal,
kesadaran anggota masih rendah, dan kemampuan sebagian pengurus
koperasi masih terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan cara …
.
A. pengurus mencari tambahan modal, meningkatkan pengelolaan koperasi
sehingga dapat menarik anggota dan masyarakat menjadi pelanggan tetap
B. menarik anggota sebanyak-banyaknya mengingat keanggotaan koperasi
bersifat sukarela dan terbuka
C. agar keuntungan meningkat dan dapat memberi SHU tinggi maka bunga
pinjaman dan harga barang-barang dinaikkan setinggi mungkin
D. menaikkan simpanan pokok dan simpanan wajib tanpa memerhatikan
kemampuan anggota
E. pengurus dapat merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga agar
dapat menyesuaikan dengan perkembangan
3. Beberapa pernyataan tentang badan usaha :
(1) Penghasil barang dan/jasa demi pemenuhan hidup orang banyak
(2) Sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang vital
(3) Mendorong aktivitas masyarakat diberbagai lapangan usaha
(4) Modal seluruhnya/sebagian dari pemerintah
(5) Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
Yang merupakan ciri-ciri dari BUMN adalah …
A. (1), (2), dan (4)
B. (1), (3), dan (4)

C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
4. Perhatikan badan-badan usaha berikut:
No. A B C
1.
2.
3.
Pertamina
Primkopad
Bank
Lippo
Puskud
Mataram
PT. Pos Indo.
CV. Angkasa
GKPRI
Fa. Arum
Mandiri
PT. Telkom
Yang merupakan bentuk badan usaha swata adalah ….
A. A1, B2, C3
B. A2, B1, C1
C. A2, B3, C2
D. A3, B1, C3
E. A3, B3, C2
5. Peran utama Badan Usaha adalah:
1. berusaha di sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak
2. memproduksi barang agar dapat bersaing
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. sarana vital yang efektif melaksanakan pembangunan nasional
5. merupakan sarana meningkatkan perekonomian
Yang merupakan peran BUMN adalah ….
A. 1 dan 2
B. 1 dan 4
C. 2 dan 4
D. 3 dan 5
E. 4 dan 5
6. Ada dua orang atau lebih berkumpul dan sepakat untuk memiliki dan
mengoperasikan bisnis secara bersama-sama, maka bentuk usaha yang sesuai
adalah …..
A. Perorangan
B. Oligopolis
C. Kartel
D. Firma
E. CV

7. Kepentingan pemilik dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) diwakili oleh
A. Pimpinan perusahaan
B. Direksi
C. Badan Pengawas Internal (BPI)
D. Tim Badan Pengembangan Usaha (BPU)
E. Dewan komisaris yang ditunjuk
8. Saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak dialihkan dari pemerintah
ke masyarakat. Proses ini disebut
A. Publikasi
B. Divestasi
C. Sosialisasi
D. Akuisisi
E. Privatisasi
9. Kegiatan produksi yang mengambil bahan bakunya langsung dari SDA tanpa
harus mengubah bentuk tergolong kegiatan .....
A. Agraris
B. Eksploratif
C. Jasa
D. Industri
E. Ekstraktif
10. Secara organisatoris ada kemiripan antara PT dengan Koperasi, yaitu
kesamaan dari .....
A. Direksi dengan pemegang saham
B. Direksi dengan dewan komisaris
C. Direksi dengan pengawas
D. Direksi dengan pengurus
E. Direksi dengan anggota koperasi
11. Karyawan RRI memiliki status pegawai negeri, dimana BUMN ini merupakan
bagian dari Depkominfo, yang mendapatkan fasilitas Negara, serta bersifat
layanan umum. Ciri yang dimilikinya tersebut menunjukkan BUMN ini
berbentuk :
a. Persero
b. Swasta Murni
c. Perjan
d. Perusahaan Patungan
e. Perum
12. Sebuah kartel yang tidak diorganisasikan dengan baik dan Ilegal cenderung
berumur pendek karena .....
A. Tidak adanya dorongan yang sama akan kepastian ekonomi yang kuat dari
para anggotanya sendiri
B. Adanya dorongan bagi pada anggota untuk melanggar kuota output

C. Lemahnya kepastian hukum bagi pada anggota yang tertarik untuk
mengembangkan usaha
D. Kartel menjadi tidak dapat menetapkan harga
E. Kartel menjadi tidak dapat menetapkan outputnya
13. Dalam dokumen, apakah arah dan tujuan badan usaha koperasi dirumuskan?
A. Anggaran Dasar
B. Anggaran Rumah Tangga
C. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
D. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
E. Undang-Undang tentang Koperasi
14. Badan usaha koperasi dan badan usaha perseorangan berbeda dalam hal …..
A. Pembatasan jenis usaha
B. Kesempatan mengembangkan unit usaha
C. Status kepemilikan usaha
D. Fungsi manajemen unit usaha
E. Perlindungan hukum
15. Karakteristik perusahaan perseroan yang tidak dimiliki perusahaan umum,
yaitu :
A. Modalnya terbagi atas saham
B. Bertujuan mendapatkan keuntungan
C. Menyediakan barang dan jasa
D. Merupakan badan hukum
E. Dipimpin oleh direksi
16. Suatu badan usaha yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen
kepada konsumen, atau kegiatan pertukaran atau jualbeli, disebut …..
A. Badan Usaha Ekstraktif
B. Badan Usaha Agraris
C. Badan Usaha Industri
D. Badan Usaha Perdagangan
E. Badan Usaha Jasa
17. Berikut ini yang merupakan contoh Badan Usaha Agraris adalah …..
A. pertambangan, perikanan laut, penebangan kayu, pendulangan emas atau
intan
B. Pertanian, perikanan darat, peternakan, perkebunan
C. perusahaan tekstil, meubelair, industri logam, kerajinan tangan, assembling
D. peternakan, perkebunan, industri logam, kerajinan tangan, assembling
E. pertambangan, perikanan laut, Pertanian, perikanan darat

18. Menurut UUD 1945, dan ditinjau dari sudut kelembagaan, system
perekonomian Indonesia berunsurkan tiga macam bangun/bentuk usaha
yaitu…
A. perusahaan Negara(BUMN), perusahaan daerah(BUMD), dan perusahaan
swasta
B. perusahaan Negara(BUMN+BUMD), perusahaan swasta, dan koperasi
C. perseroan terbatas(PT), commaditaire venotschap(CV),dan firma (FA)
D. perseroan terbatas(PT), perusahaan terbuka(PT Tbk),dan usaha
perorangan
E. perusahaan besar,perusahaan menegah dan usaha-usaha kecil/mikro
19. Maksud dan tujuan pendirian badan usaha, diantaranya:
(1) Mengutamakan mengejar keuntungan untuk kepentingan pemilik.
(2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa bagi hajat hidup orang banyak.
(3) Ikut melaksanakan pembangunan daerah setempat dan pembangunan
ekonomi.
(4) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.
(5) Merupakan salah satu sumber penerimaan dalam APBN
(6) Mengelola cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup
orang banyak.
Berdasarkan maksud dan tujuan pendirian badan usaha di atas, peranan yang
dijalankan oleh badan usaha milik negara adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (6)
C. (2), (4), dan (5)
D. (3), (4), dan (5)
E. (3), (5), dan (6)
20. Berikut peran badan usaha :
1. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama
2. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
3. Dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta
terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi.
4. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan membagikan keuntungan
tersebut
5. Sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan menciptaken barang dan jasa yang dibu-tuhkan oleh masyarakat
6. Sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian
masyarakat

Berdasarkan peran badan usaha tersebut, yang termasuk peran Badan Usaha
Milik Swasta adalah ....
A. (4), (5), dan (6)
B. (2), (4), dan (6)
C. (2), (3), dan (5)
D. (1), (3), dan (5)
E. (1), (2), dan (3)
21. Ditinjau berdasarkan status badan hukumnya, Badan-badan Usaha Milik
Negara yang ada dan beroperasi di Indonesia saat sekarang ini berbentuk :
A. Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (Persero)
B. Perushaaan Jawatan (Perjan) dan Perum serta PT (Persero)
C. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
D. Perseroan Terbatas (Persero) dan PT Terbuka (Tbk)
E. BUMN Keuangan dan BUMN Non-Keuangan
22. Di antara kelima lembaga yang tercantum di bawah ini yang BUKAN termasuk
Badan Usaha Milik Negara ialah:
A. Pertamina
B. Bulog
C. Inhutani
D. Perhutani
E. Sang Hyang Seri
23. Disamping mengejar keuntungan bagi perkembangan bisnisnya, BUMN-
BUMN di Indonesia juga mengemban misi merintis usaha-usaha yang tidak
diminati oleh swasta, dan membantu mengembangkan usaha-usaha kecil dan
menengah. Missi tambahan ini dikenal dengan sebutan fungsi sampingan
BUMN sebagai....
A. “agen pembangunan” (agent of development)
B. “fungsi perintisan/kepeloporan”
C. “ujung tombak pembangunan”
D. “dinamisator pembangunan”
E. “sokoguru perekonomian”
24. Salah satu di antara lima BUMN di bawah ini operasional bisnisnya tidak satu
bidang dengan empat yang lain. BUMN dimaksud ialah....
A. PT Garuda Indonesia
B. PT Pelni
C. PT Jasa Marga
D. Perum Damri
E. PT Samudera Indonesia

25. Kerjasama antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan
satu nama dengan tujuan untuk membagi hasil yang diperoleh dan semua
anggota bertanggungjawab sampai harta miliknya, disebut …..
A. persekutuan firma
B. perseroan terbatas
C. perusahaan perseorangan
D. Persekutuan Komanditer
E. Perusahaan Dagang
26. Pernyataan di bawah ini merupakan kebaikan dan kekurangan dari
perusahaan perseorangan:
1. Mudah dalam mengambil keputusan
2. Laba perusahaan jatuh ke tangan satu orang
3. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas
4. Kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin
5. Pendirian badan usaha mudah dan murah
6. Kerugian ditanggung sendiri
Pernyataan di atas yang merupakan kelemahan dari perusahaan
perseorangan adalah....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 1, 4 dan 6
D. 2, 4 dan 5
E. 3, 4 dan 6
27. Berikut ini kebaikan badan usaha:
(1) Modal lebih mudah didapat dengan cara menjual saham.
(2) Hasil keputusan lebih baik, karena merupakan hasil musyawarah di
antara sekutu.
(3) Dapat diadakan pembagian kerja antar sekutu sesuai keahliannya.
(4) Perhatian sekutu terhadap sangat besar, karena tindakan sekutu yang satu
akan menjadi tanggung jawab semuanya.
(5) Dapat menempatkan orang-orang yang profesional untuk mengurus
perusahaan.
(6) Terdapat efisiensi dalam pengelolaan sumber dana dan pimpinan
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk kebaikan badan usaha yang
berbentuk firma adalah... .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (6)
E. (3), (5), dan (6)

28. Ciri-ciri badan usaha:
(1) Terdapat satu atau beberapa orang sebagai pengelola dan satu atau
beberapa orang sebagai penyetor modal.
(2) Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama bersama.
(3) Hanya sekutu aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas.
(4) Kekayaan perusahaan tidak dipisah dari kekayaan pribadi.
(5) Manajemen dan usaha menjadi tanggung jawab sekutu aktif.
Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ciri persekutuan komanditer
adalah... .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
29. UJIAN NASIONAL 2015
Bapak Rianto sebagai pimpinan perusahaan mengadakan acara sosial di
daerah pinggiran yang belum tersentuh oleh pemerintah, ia membangun
jembatan, dan jalan di daerah tersebut.Dari ilustrasi tersebut peran badan
usaha milik Bapak Rianto adalah … .
A. melayani kepentingan umum
B. membuka lapangan pekerjaan
C. sumber penerimaan bagi negara
D. menarik investor dari luar perusahaan
E. mencari keuntungan sebesar-besarnya
30. UJIAN NASIONAL 2015
Walikota terpilih bertekad menata kota, membangun negeri dengan sumber
dana yang tidak memberatkan rakyat lewat dana pajak dan retribusi. Sebagai
langkah konkret ke depan, pihaknya akan melakukan pembenahan dan
mengoptinalkan kerja PDAM dan Bank Pemerintah sebagai BUMD, serta
bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk secara professional
membenahi BUMD tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut peran BUMD
dalam perekonomian adalah....
A. Sebagai pelaku kegiatan ekonomi, dalam perekonomian nasional untuk
mewujudkan perekonomian masyarakat
B. BUMD melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber alam
yang menguasai hajat hidup orang banyak
C. BUMD sebagai sumber penerimaan, untuk dipergunakan dalam hal
meningkatkan pelayanan public
D. BUMD memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bidang-bidang usaha
yang menarik swasta
E. BUMD memperluas lapangan kerja, sehingga mengurangi jumlah
pengangguran

31. Data berikut ini merupakan kebaikan dan kelemahan dari Perseroan Terbatas
(PT) :
1. Kelangsungan usaha lebih terjamin, karena pengelolaan lebih profesional
2. Biaya organisasi lebih besar dan pengorganisasian lebih rumit
3. Modal mudah diperoleh karena saham mudah diperjualbelikan
4. Rahasia perusahaan kurang terjaga karena segala aktivitas perusahaan
harus dilaporkan kepada pemegang saham
5. Mudah memperoleh tambahan modal
6. Cara pendirian badan usaha sulit, sebab memerlukan akta notaris dan izin
khusus untuk usaha tertentu
Dari data di atas yang merupakan kebaikan dari Perseroan Terbatas (PT)
adalah….
A. 1,2 dan 3
B. 1,2 dan 5
C. 1,3 dan 5
D. 2,4 dan 6
E. 3,4 dan 6
32. Perhatikan tabel ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara berikut ini :
A B C
1.Melayani kepentingan
umum tetapi tidak
mencari keutungan
1.Melayani kepentingan
umum sekaligus
mencari keutungan
1.Mencari keuntungan
semkasimal mungkin
2.Status karyawan adalah
pegawai perusahaan
negara
2. Status karyawan adalah
pegawai negeri sipil
2. Status karyawan adalah
pegawai perusahaan
swasta
3.Modal sepenuhnya
dimiliki negara
3. Pemerintah memiliki
sebagian saham
3. Modalnya
sebagian milik
pemerintah
Ciri badan usaha negara berbentuk perusahaan umum (Perum) adalah ….
A. A1, B2, dan B3
B. A2, B1, dan C3
C. B1, C2, dan C3
D. B2, B3, dan C1
E. B3, C1, dan C2
33. Berikut ini peran Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta :
1. Untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber
penghasilan negara.
2. Sebagai lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan menciptaken barang dan jasa yang dibu-tuhkan oleh
masyarakat
3. Melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat.

4. Sebagai pengelola dan pengolah sumber daya, baik sumber daya alam
maupun sumber daya manusia
5. Merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama
6. Merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara.
7. Sebagai salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian
masyarakat
Yang merupakan peran Badan Usaha Milik Negara adalah …..
A. 1, 2, 3 dan 4
B. 1, 2, 4 dan 6
C. 1, 3, 5 dan 6
D. 3, 4, 5 dan 7
E. 4, 5, 6 dan 7
34. Perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini:
(1) Pelopor dalam sektor yang tidak diminati dunia usaha.
(2) Melakukan kegiatan distribusi dan produksi vital negara.
(3) Menambah kas negara dalam kegiatan perekonomian.
(4) Pemacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
(5) Menambah produksi nasional dalam suatu negara.
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan peranan BUMS adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (5)
C. (1), (4), dan (5)
D. (2), (3), dan (4)
E. (3), (4), dan (5)
35. Gabungan beberapa badan usaha yang bekerja pada tingkat yang berbeda-
beda dalam proses produksi suatu barang atau barang produksinya berurutan
disebut ....
A. kombinasi vertikal
B. Kombinasi sejajar
C. Kombinasi Paralel
D. kombinasi horisontal
E. Kombinasi searah
36. Penggabungan beberapa badan usaha dengan tujuan mencari keuntungan
yang besar, dengan cara menguasai penawaran barang untuk memperoleh
monopoli dan menaikkan harga disebut ....
A. Trust
B.Holding Company
C. Corner and ring
D. Kartel
E.Concern

37. Peranan Badan Usaha Milik Swasta di dalam perekonomian nasional adalah
sebagai berikut ini, kecuali :
A. Menciptakan dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan
masyarakat kelompok tertentu sebagai wujud pelayanan kepada
masyarakat.
B. Turut membantu pemerintah dalam peningkatan kesempatan kerja
dengan membuka lapangan kerja baru.
C. Menambah pendapatan negara dalam bidang pajak.
D. Meningkatkan produksi nasional.
E. Meningkatkan konsumsi nasional, pengeluaran pemerintah, dan
tabungan nasional.
38. Jika dilihat dari kegiatan yang dilakukannya, terdapat lima jenis badan usaha
yaitu:
A. Ekstraktif, manufaktur, industri, perdagangan, jasa
B. Ekstraktif, agraris, perbankan, perdagangan, transportasi
C. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, pertambangan
D. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, perbankan
E. Ekstraktif, agraris, industri, perdagangan, jasa
39. Badan usaha koperasi dan badan usaha perseorangan berbeda dalam hal …..
A. Pembatasan jenis usaha
B. Kesempatan mengembangkan unit usaha
C. Status kepemilikan usaha
D. Fungsi manajemen unit usaha
E. Perlindungan hukum
40. Manakah pernyataan berikut yang membedakan prinsip demokrasi ekonomi
antara badan usaha koperasi dan badan usaha perseroan terbatas?
A. Hak dan kewajiban pengelola usaha dinyatakan dalam kontrak kerja
B. Hak dan kewajiban manajer usaha ditentukan oleh pemilik usaha
C. Pemilik usaha sekaligus sebagai perumus kebijakan usaha
D. Pengelolaan usaha diserahkan pada pihak professional
E. Pemilik usaha sekaligus sebagai pengguna usaha
41. Berikut ciri dan peran BUMD
1) Modal terdiri dari modal prioritas dan saham biasa
2) Modal seluruhnya/sebagian dari pemerintah merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan
3) Pelaku ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4) Mitra kerja dalam kegiatan usaha dengan badan usaha swasta dan koperasi
5) Sebagai sumber penghasilan untuk mengisi kas daerah

Adapun sebagai peran BUMD adalah… .
A. 1-2-3
B. 2-3-5
C. 3-4-5
D. 1-4-5
E. 2-4-5
42. Untuk mengurangi persaingan antar perusahaan yang tajam perlu adanya
kerja sama antarperusahaan diantaranya dengan cara membagi segmen-
segmen pasar, bentuk kerja sama ini dikenal dengan istilah ….
A.Trust
B. Kartel wilayah
C. Merger
D. Syndicat
E. Concern
43. Pak Rudi bertempat tinggal didaerah pedesaan yang jauh dari kota, setiap
bepergian kekota selalu naik alat transpotasi umum, hal ini memberikan
inspirasi untuk menanamkan modalnya dibidang transportasi. Bidang usaha
yang dipilih Pak Rudi adalah ….
A.Bidang usaha ekstraktif
B. Bidang usaha agraris
C. Bidang usaha industri
D. Bidang usaha jasa
E. Bidang usaha perdagangan
44. Firma TAQWA beranggotakan Mustaqim, Qowim dan Wasyim dengan modal
yang disetor masing-masing sebesar Rp 40.000.000,00, Rp 50.000.000,00 dan Rp
60.000.000,00. Pada tahun 2014 Firma TAQWA memperoleh laba bersih Rp
90.000.000,00. Jika dalam pembagian labanya ditentukan bahwa pertama para
pesero menerima bunga atas modal yang disetor sebesar 6% dan sisanya dibagi
dengan perbandingan modal. Maka besarnya pembagian laba yang diterima
pesero tersebut adalah .....
Mustaqim Qowim Wasyim
A. Rp 24.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 36.000.000,00
B. Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
C. Rp 21.000.000,00 Rp 27.000.000,00 Rp 30.000.000,00
D. Rp 24.000.000,00 Rp 27.000.000,00 Rp 39.000.000,00
E. Rp 36.000.000,00 Rp 30.000.000,00 Rp 24.000.000,00
45. Firma ABC beranggotakan Anto, Bakir dan Chandra dengan modal masing-
masing Rp. 25.000.000,00, Rp. 35.000.000,00 dan Rp. 40.000.000,00. Apabila Fa.
ABC dalam tahun 2006 memperoleh laba Rp. 15.000.000,00. apabila pembagian
laba terlebih dahulu masing-masing anggota memperoleh bunga 5% dan
sisanya dengan perbandingan modal, maka bagian laba yang diterimanya
adalah ….

a. Rp. 2.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 8.500.000,00
b. Rp. 3.750.000,00 Rp. 5.250.000,00 Rp. 6.000.000,00
c. Rp. 4.500.000,00 Rp. 5.250.000,00 Rp. 5.250.000,00
d. Rp. 3.750.000,00 Rp. 4.250.000,00 Rp. 7.000.000,00
e. Rp. 4.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 6.000.000,00

MODUL 6
KOPERASI
A. LAMBANG KOPERASI
Gerakan koperasi di Indonesia dimulai dengan lahirnya Bank Pertolongan
dan Tabungan (Hulp en Spaarbank) yang didirikan oleh Raden Aria Wiria
Atmaja pada tahun 1896 di Purwokerto. Bentuk badan usaha koperasi
sangat unik, berbeda dengan badan usaha lain. Koperasi merupakan
bentuk badan usaha yang dimiliki oleh anggota, yang merupakan
pengguna jasa koperasi (user). Koperasi bertujuan utama
menyejahterakan angotanya dan tidak bertujuan untuk mencapai
keuntungan sebesar-besarnya. Fakta inilah yang membedakan koperasi
dengan badan usaha lain, yang pada dasarnya pemilik adalah penanam
modal. Sedangkan Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi
Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju
tercapainya cita-cita dan tujuan Koperasi.
Sedangkan lambang koperasi yang digunakan berdasarkan Peraturan
Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2012
tanggal 17 April 2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia; dan
Surat Keputusan Dekopin Nomor SKEP/14/DEKOPIN-A/III/2012 tanggal 30
Maret 2012 tentang Perubahan Lambang/Logo Gerakan Koperasi Indonesia,
sebagai berikut :
Gambar 8.1 Lambang Koperasi Indonesia
Penjelasan Gambar dan Warna:
1. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar bunga yang memberi
kesan akan perkembangan dan kemajuan terhadap perkoperasian di
Indonesia, mengandung makna bahwa Koperasi Indonesia harus selalu
berkembang, cemerlang, berwawasan, variatif, inovatif sekaligus produktif
dalam kegiatannya serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan
dan teknologi;
2. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4(empat) sudut
pandang melambangkan arah mata angin yang mempunyai maksud
Koperasi Indonesia:
o Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
o Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;

o Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian,
keadilan dan demokrasi;
o Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.
3. Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia
memberi kesan dinamis modern, menyiratkan kemajuan untuk terus
berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang mencerminkan pada
perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang
berkesinambungan sejajar rapi mengandung makna adanya ikatan yang
kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara
Koperasi Indonesia dan para anggotanya;
4. Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem
sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor
perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan,
ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang
kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri
yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya;
5. Lambang Koperasi Indonesia dapat digunakan pada papan nama kantor,
cap/stempel, petaka, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda
pengenal pegawai dan emblem untuk seluruh kegiatan ketatalaksanaan
administratif oleh Gerakan Koperasi di seluruh Indonesia;
6. Lambang Koperasi Indonesia menggambarkan falsafah hidup berkoperasi
yang memuat:
• Tulisan: Koperasi Indonesia yang merupakan identitas lambang;
• Gambar: 4(empat) kuncup bunga yang saling bertaut dihubungkan
bentuk sebuah lingkaran yang menghubungkan satu kuncup dengan
kuncup lainnya, menggambarkan seluruh pemangku kepentingan
saling bekerja sama secara terpadu dan berkoordinasi secara harmonis
dalam membangun Koperasi Indonesia;
• Tata Warna:
- Warna hijau muda dengan kode warna C:10, M;3, Y:22, K:9;
- Warna hijau tua dengan kode warna C:20, M:0, Y:30, K:25;
- Warna merah tua dengan kode warna C:5, M:56, Y:76, K:21;
- Perbandingan skala 1:20
1. Pengertian Koperasi
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum, sehingga mampu
mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat,
mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang
mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi. Undang-
Undang ini menegaskan bahwa pemberian status dan pengesahan
perubahan Anggaran Dasar dan mengenai hal tertentu merupakan
wewenang dan tanggung jawab Menteri. Selain itu, Pemerintah memiliki
peran dalam menetapkan kebijakan serta menempuh langkah yang
mendorong Koperasi sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan

baik. Dalam menempuh langkah tersebut, Pemerintah wajib menghormati
jati diri, keswadayaan, otonomi, dan independensi Koperasi tanpa
melakukan campur tangan terhadap urusan internal Koperasi.
Menurut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, Bab I
Pasal 1, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan
para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi
aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya
sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi
a. Landasan Koperasi adalah Pancasila dan UUD Repulik Indonesia
tahun 1945,
b. Asas koperasi adalah kekeluargaan, yang berarti Koperasi dalam
melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota
pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bukan
kemakmuran orang-perseorangan.
c. Tujuan Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan Anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagia
yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang
demokratis dan berkeadilan.
3. Nilai dan Prinsip Koperasi
Dalam Bab III Pasal 5 UU Nomor 17 tahun 2012, disebutkan bahwa Nilai
koperasi dibedakan sebagai berikut :
a. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
1) kekeluargaan;
2) menolong diri sendiri;
3) bertanggung jawab;
4) demokrasi;
5) persamaan;
6) berkeadilan; dan
7) kemandirian.
b. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
1) kejujuran;
2) keterbukaan;
3) tanggung jawab; dan
4) kepedulian terhadap orang lain.
Sedangkan pada Pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2012, disebutkan bahwa
Koperasi melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi :
a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan
independen;

e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota,
Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi
kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan
Koperasi;
f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan
Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat
lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan
dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
4. Jenis-jenis Koperasi
Menurut Pasal 7 UU nornor 17 tahun 2012 Bab IV, disebutkan bahwa syarat
pembentukan koperasi antara lain:
a. Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang
perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau
Anggota sebagai modal awal Koperasi.
b. Koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi
Primer.
Persyaratan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan
kehidupan koperasi.. Orang-orang pembentuk koperasi adalah mereka
yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan
ekonomi yang sama. Dengan keanggotaan koperasi yang terdiri dari orang
seorang dan badan hukum koperasi, maka terdapat empat tingkatan dalam
organisasi koperasi, yaitu :
1. Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggotakan mininal 20 orang
dan daerah kerjanya berada pada tingkat kecamatan atau tingkat Desa.
2. Koperasi Pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 koperasi
primer dan daerah kerjanya tingkat Kabupaten atau Kotamadya
3. Koperasi Gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3
koperasi pusat dan daerah kerjanya berada pada tingkat Propinsi atau
daerah yang dipersemakan.
4. Koperasi Induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 Koperasi
Gabungan dan daerah kerjanya berada pada tingkat nasional.
Tingkatan dalam organisasi koperasi dapat digambarkan sebagai berikut.

Berdasarkan pasal 82 UU nomor 17 tahun 2012 dijelaskan sebagai berikut :
a. Setiap Koperasi mencantumkan jenis Koperasi dalam
Anggaran Dasar.
b. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan
usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.
c. Jenis Koperasi terdiri dari:
1) Koperasi konsumen;
2) Koperasi produsen;
3) Koperasi jasa;
4) Koperasi Simpan Pinjam,
5. Selisih Hasil Usaha (SHU
Pendapatan koperasi selama satu tahun buku setelah dikurangi biaya-biaya
disebut Selisih Hasil Usaha (SHU). Selisih Hasil Usaha adalah Surplus
Hasil Usaha atau Defisit Hasil Usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau
pendapatan Koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan
pengeluaran atas berbagai beban usaha. Selisih Hasil Usaha Koperasi dibagi
sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang dan anggaran dasar
koperasi. Berdasarkan Bab VIII UU Nomor 17 tahun 2012 tentang SHU dan
dana Cadangan, dijelaskan sebagai berikut :
a. Surplus Hasil Usaha (Pasal 78 UU Nomor 17 tahun 2012)
Mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat
Anggota, Surplus Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana
Cadangan dan sisanya digunakan seluruhnya atau sebagian untuk:
1) Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang
dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
2) Anggota sebanding dengan Sertifikat Modal Koperasi
yang dimiliki;
3) pembayaran bonus kepada Pengawas, Pengurus, dan

karyawan Koperasi;
4) pembayaran kewajiban kepada dana
pembangunan Koperasi dan kewajiban lainnya; dan/atau
5) penggunaan lain yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar.
b. Defisit Hasil Usaha (Pasal 79 UU Nomor 17 tahun 2012)
Dalam hal terdapat Defisit Hasil Usaha, Koperasi dapat
menggunakan Dana Cadangan. Penggunaan Dana Cadangan
ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota. Dalam hal Dana Cadangan
yang ada tidak cukup untuk menutup DefisitHasil Usaha,
defisit tersebut diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran
pendapatan dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya. Dalam hal
terdapat Defisit Hasil Usaha pada Koperasi Simpan Pinjam, Anggota
wajib menyetor tambahan Sertifikat Modal Koperasi.
c. Dana Cadangan (Pasal 81 UU Nomor 17 tahun 2012)
1) Dana Cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian
Selisih Hasil Usaha.
2) Koperasi harus menyisihkan Surplus Hasil Usaha untuk
Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh
persen) dari nilai Sertifikat Modal Koperasi.
3) Dana Cadangan yang belum mencapai jumlah hanya dapat
dipergunakan untuk menutup kerugian Koperasi.
Contoh :
Pada tahun 2012 koperasi “TERBIT” Solo memperoleh Surplus Hasil Usaha
Rp.17.500.000,00
Jumlah tersebut diperoleh dari :
Anggota Rp.15.000.000,00
Bukan anggota Rp. 2.500.000,00
Rp.17.500.000,00
Dalam anggaran dasar koperasi ditetapkan tentang pembagian SHU seperti
berikut :
Sisa Hasil Usaha dibagi untuk
Sisa Hasil Usaha dari
Anggota Bukan Anggota
1. Bagian anggota :
1.1. Jasa anggota/usaha 25%
1.2. Jasa modal 25%
50%
2. Dana Cadangan 20% 50%
3. Bonus pengurus 10% 15%
4. Bonus pegawai/karyawan 10% 15%
5. Bonus pengawas 5% 10%
6. Dana Pembangunan Koperasi 5% 10%
100% 100%

Berdasarkan data atau keterangan di atas saudara diminta menyusun
pembagian Surplus Hasil Usaha !
Jawab :
Pembagian Surplus Hasil Usaha Koperasi
Sisa Hasil Usaha dibagi untuk
Sisa Hasil Usaha dari
Anggota Bukan Anggota Total
1. Bagian anggota :
1.1. Jasa anggota/usaha Rp. 3.750.000,00 Rp. 3.750.000,00
1.2. Jasa modal Rp. 3.750.000,00 Rp. 3.750.000,00
Rp. 7.500.000,00 Rp. 7.500.000,00
2. Dana Cadangan Rp. 3.000.000,00 Rp.1.250.000,00 Rp. 4.250.000,00
3. Bonus pengurus Rp. 1.500.000,00 Rp. 375.000,00 Rp. 1.875.000,00
4. Bonus pegawai/karyawan Rp. 1.500.000,00 Rp. 375.000,00 Rp. 1.875.000,00
5. Bonus pengawas Rp. 750.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 1.000.000,00
6. Dana Pembangunan Koperasi Rp. 750.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 1.000.000,00
Rp.15.000.000,00 Rp.2.500.000,00 Rp.17.500.000,00
6. Jasa Modal dan Jasa Anggota
a. Jasa Modal atau Jasa Simpanan / Setoran
Yaitu jumlah bagian Surplus Hasil Usaha yang diterima anggota atas
imbalan modalnya dalam koperasi
Perhitungannya :
Contoh :
Anis adalah seorang anggota koperasi, modal Anis berupa : Setoran
pokok Rp.100.000,00, Sertifikat Modal Koperasi (SMK) Rp.150.000,00
dan Setoran sukarela Rp.150.000,00
Apabila jumlah Setoran pokok dan SMK anggota Rp.4.000.000,00,
hitunglah bagian jasa modal yang diterima Anis !
Jawab :
Bagian anggota =
004.000.000,Rp.
250.000,00Rp.
x Rp.3.750.000,00
= Rp.234.375,00
b. Jasa penjualan atau Jasa Anggota atau Jasa Usaha
Yaitu bagian SHU yang diterima anggota karena jasanya membeli
dari koperasi sehingga koperasi itu memperoleh laba
Contoh :
Bagian anggota =
anggotaSMKdanpokoksetoranTotal
ybsanggotaSMKdanpokokSetoran
x Jasa modal
.
Bagian anggota =
anggotakepadapenjualanTotal
ybsanggotakepadaPenjualan
x Jasa penjualan

Anggota koperasi yaitu Anis membeli dari koperasi Rp.1.000.000,00
dan total pembelian anggota dari koperasi Rp.10.000.000,00 serta jasa
penjualan sebesar Rp. 3.750.000,00. Hitunglah bagian jasa penjualan
yang diterima Anis!
Jawab :
Bagian anggota =
,0010.000.000Rp.
001.000.000,Rp.
x Rp 3.750.000,00
= Rp.375.000,00
Jadi seorang angota koperasi akan memperoleh pembagian SHU sebagai
berikut :
1. Memperoleh jasa simpanan atau jasa modal
2. Memperoleh jasa simpanan atau jasa modal, dan jasa penjualan / jasa
anggota
7. Peran Koperasi
Koperasi sebagai organisasi memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di
bidang ekonomi, sosial, dan budaya memiliki peran yang sangat penting
dalam peningkatan ekoiatan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu peran koperasi adalah sebagai berikut.
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada
umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya.
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan masyarakat dan manusia.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko
gurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
8. Perangkat Organisasi Koperasi
Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada Tiga Sehat, yaitu sehat
organisasi, sehat usaha, dan sehat mental.
a. Sehat organisasi, mencakup:
1) adanya kesadaran para anggota untuk kegiatan koperasi,
2) adanya kesadaran koperasi untuk
hidup atas dasar anggaran dasarnya,
3) ketiga alat perlengkapan organisasi koperasi dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik,
4) bagian-bagian dalam organisasi bekerja normal dalam hubungan
organik,
5) adanya komunikasi yang lancar antara pengurus dengan anggota,
pengurus dengan pengurus dan anggota yang satu dengan

anggota yang lainnya.
b. Sehat usaha, yang mencakup:
1) kegiatan usahanya dijalankan berdasar atas asas dan tujuan
koperasi,
2) usahanya terjalan secara kontinu,
3) SHU dibagikan sesuai dengan jasa anggota,
4) dapat dicapai tingkat efistensi sesuai dengan rencana.
c. Sehat mental, yang mencakup:
1) adanya kesadaran para pengurus dan anggota akan tanggung
jawab pada koperasi,
2) tidak semata-mata berpikir kebendaan (materialistis), tetapi
nilai kemanusiaan dan sosial yang lebih diutamakan,
3) kejujuran dan keadilan dalam kegiatan pengurus dan anggota,
4) untuk mempertinggi kesejahteraan anggota, baik secara materiil
maupun secara spirituil,
5) adanya program-program pendidikan yang dilaksanakan secara
kontinu,
6) adanya pengabdian kepada masyarakat,
7) adanya swadaya, swakerta, dan swasembada dalam koperasi,
8) tidak mencari keuntungan yang tidak didasarkan pada prinsip
koperasi.
Dalam Bab VI tentang Perangkat Organisasi, Pasal 31 UU nomor 17 tahun
2012, disebutkan bahwa Perangkat organisasi koperasi terdiri dari : Rapat
Anggota, Pengawas dan Pengurus.
a. Rapat anggota.
Rapat anggota adalah perangkat organisasi Koperasi yang memegang
kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota merupakan
pemegang kekuassan tertinggi dalam Koperasi. Rapat anggota
berwenang :
1) menetapkan kebijakan umum Koperasi;
2) mengubah Anggaran Dasar;
3) memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan
Pengurus;
4) menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan
belanja Koperasi;
5) menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan
oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;
6) meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban
Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-
masing;
7) menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
8) memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan
pembubaran Koperasi; dan
9) menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan
oleh Undang-Undang ini.

Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengawas, dan Pengurus. Rapat
Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam Rapat Anggota,
Pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan
yang berisi:
1. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi
serta hasil yang telah dicapai;
2. rincian masalah yang timbul selama tahun buku
yang mempengaruhi kegiatan Koperasi;
3. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya
terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku
yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
4. laporan Pengawas;
5. nama Pengawas dan Pengurus; dan
6. besar imbalan bagi Pengawas serta gaji dan
tunjangan lain bagi Pengurus.
Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk
mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara
musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan
berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal pemungutan suara,
setiap anggota mempunyai hak satu suara. Pemungutan suara
dilakukan oleh para anggota yang hadir. Hak suara dalam koperasi
sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan
mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi secara
berimbang. Maksudnya penentuan hak suara dilakukan sebanding
dengan jumlah anggota setiap koperasi dan besar kecilnya jasa
usaha koperasi anggota terhadap koperasi sekundernya.
b. Pengawas
Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas
mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus. Dalam pasal 48
UU nomor 17 tahun 2012 tentang Pengawas, ditetapkan bahwa
Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat Anggota.
Persyaratan untuk dipilih menjadi Pengawas meliputi:
1) tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu
Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang
dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi
atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum pengangkatan.
Pada pasal 50 UU Nomor 17 tahun 2012 ayat 1 disebutkan bahwa

Pengawas bertugas
1) mengusulkan calon Pengurus;
2) memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus;
3) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan
pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
4) melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.
Pada pasal 50 UU Nomor 17 tahun 2012 ayat 2 disebutkan bahwa
Pengawas berwenang
1) menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta
pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
Dasar;
2) meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari
Pengurus dan pihak lain yang terkait;
3) mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan
kinerja Koperasi dari Pengurus;
4) memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam
melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar; dan
5) dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu
dengan menyebutkan alasannya.
c. Pengurus.
Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung
jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan
tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Menurut
Pasal 55 UU nomor 17 tahun 2012 tentang Pengurus, disebutkan bahwa
Pengurus dipilih dari orang perseorangan, baik Anggota maupun non-
Anggota. Orang perseorangan harus memenuhi persyaratan:
1) mampu melaksanakan perbuatan hukum;
2) memiliki kemampuan mengelola usaha Koperasi;
3) tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu
Koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang
dinyatakan bersalah karena menyebabkan Koperasi atau
perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau
yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatan.
Pada pasal 58 U Nomor 17 tahun 2012 ayat 1 disebutkan bahwa
Pengurus bertugas :
1) mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;
2) mendorong dan memajukan usaha Anggota;
3) menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran

pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada
Rapat Anggota;
4) menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
5) menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi
untuk diajukan kepada Rapat Anggota;
6) menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara
tertib;
7) menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
8) memelihara Buku Daftar Anggota, Buk Daftar Pengawas, Buku
Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi,
dan risalah Rapat Anggota; dan
9) melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan
kemajuan Koperasi sesuai dengantanggung jawabnya dan keputusan
Rapat Anggota.
Pada pasal 58 U Nomor 17 tahun 2012 ayat 2 disebutkan bahwa
Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar
pengadilan. Dan Pengurus tidak berwenang mewakili Koperasi apabila:
a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Koperasi
dan Pengurus yang bersangkutan; atau
b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan Koperasi.
Sedangkan struktur organisasi koperasi dapat digambarkan sebagai berikut
:
Dari struktur organisasi koperasi (Gambar 6.2) dapat dijelaskan

bahwa pengurus terbuka terhadap pengawas, pengawas bersifat wajar
dalam melaksanakan tugas pengawasannya, dan antara pengurus
dengan pengawas terjadi dialog.
9. Organisasi dan pengelolaan KUD
Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi rakyat di pedesaan
yang pembentukannya dilakukan oleh seluruh warga masyarakat desa
tersebut yang wilayahnya meliputi satu kecamatan. Pembentukan
KUD berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1973.
Adapun tujuan pembentukan KUD sebagai berikut.
a. Menjamin terlaksananya program peningkatan produksi pertanian,
khususnya produksi pangan.
b . Memberikan kepastian pada masyarakat desa, bahwa mereka
tidak hanya bertanggung jawab atas peningkatan produksi saja,
tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Sementara itu, bidang usaha KUD adalah sebagai berikut.
a. Pertanian yang meliputi bidang pertanian pangan,
peternakan, perikanan, perkebunan, dan agro industri
b . Penyaluran kebutuhan pokok masyarakat desa, terutama pangan,
sandang, dan papan.
c. Penyediaan jasa, meliputi jasa simpan pinjam, jasa
perkreditan, angkutan, listrik pedesaan, dan konstruksi.
d. Industri kecil dan kerajinan.
e. Lain-lain bidang usaha sesuai kemampuan dan keadaan setempat.
Dari bidang usaha tersebut jelaslah bahwa Koperasi Unit Desa (KUD)
benar-benar merupakan organisasi ekonomi rakyat yang mampu
meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat
khususnya di pedesaan atau satu wilayah kecamatan. Dari uraian di atas
dapat disimpulkan bahwa KUD:
a. merupakan organisasi ekonomi rakyat pedesaan,
b. dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku,
c. memiliki pengurus dengan mengangkat manajer dan digaji oleh KUD,
d. dalam menjalankan aktivitasnya mendapatkan bimbingan,
dorongan, pembinaan, dan pengarahan dari pembina koperasi.

Untuk memperjelas pemahamanmu mengenai struktur organisasi
KUD, pada Gambar 6.3 dapat kamu lihat bagan struktur organisasi
KUD.
10. Sumber Permodalan Koperasi
Berdasarkan pasal 66 UU Nomor 17 tahun 2012, dijelaskan bahwa modal
Koperasi sebagai modal awal terdiri dari :
a. Setoran Pokok, adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh
seseorang atau badan hukum Koperasi pada saat yang bersangkutan
mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu Koperasi. Setoran
Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yang bersangkutan
mengajukan permohonan sebagai Anggota dan tidak dapat
dikembalikan.
b. Sertifikat Modal Koperasi, adalah bukti penyertaan Anggota Koperasi
dalam modal Koperasi. Setiap Anggota Koperasi harus membeli
Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan
dalam Anggaran Dasar. Koperasi harus menerbitkan Sertifikat
Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama
dengan nilai Setoran Pokok. Dan Sertifikat Modal Koperasi tidak
memiliki hak suara.
Selain modal tersebut, modal koperasi dapat berasal dari :
a. Hibah, adalah pemberian uang dan/atau barang kepada Koperasi
dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha. Hibah yang
diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing,
baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu
Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.
b. Modal Penyertaan, adalah penyetoran modal pada Koperasi berupa
uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang

disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah
dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan
usahanya. Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal
Penyertaan.
c. modal pinjaman yang berasal dari:
1) Anggota;
2) Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;
3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
4) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
6) sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Prosedur Pendirian Koperasi
Ketentuan pendirian koperasi diatur dalam Pasal 7 – 15 UU Nomor 17
tahun 2012, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
a. Menyiapkan dan menyampaikan undangan kepada calon anggota,
pejabat pemerintahan dan pejabat koperasi.
b. Mempersiapakan acara rapat.
c. Mempersiapkan tempat acara.
d. Hal-hal lain yang berhubungan dengan pembentukan koperasi.
Ketentuan dalam tahap persiapan diantaranya :
e. Koperasi didirikan tergatung pada jenis koperasi, yakni : Koperasi
primer (minimal 20 orang) dan Koperasi sekunder (minimal 3
koperasi primer)
f. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran
Dasar.
g. Wilayah keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar.
h. Tempat kedudukan koperasi sekaligus merupakan kantor pusat
Koperasi.
i. Koperasi mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.
j. Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh
Koperasi, barang cetakan, dan akta dalam hal Koperasi menjadi
pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap Koperasi.
2. Tahap Pembentukan
a. Pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi karyawan, yaitu
surat keterangan tentang pendirian koperasi yang berisi pernyataan
dari para kuasa pendiri yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu

rapat pembentukan koperasi untuk menandatangani Anggaran
Dasar pada saat pembentuk-an koperasi.
b. Pembuatan Anggaran Dasar koperasi, yaitu pembuatan aturan dasar
tertulis yang memuat tata kehidupan koperasi yang disusun dan
disepakati oleh para pendiri koperasi pada saat rapat pembentukan.
c. Pembentukan pengurus, pengawas, yaitu memilih anggota orang-
orang yang akan dibebani tugas dan tanggungjawab atas
pengelolaan, pengawasan di koperasi
d. Neraca awal koperasi, merupakan perincian posisi aktiva dan pasiva
diawal pembentukan koperasi
e. Rencana kegiatan usaha, dapat berisikan latar belakang dan dasar
pembentukan serta rencana kerja koperasi pada masa akan datang.
Ketentuan dalam tahap pembentukan diantaranya :
a. Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi
yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.
b. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris, maka
Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah
disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.
c. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris
yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.
d. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan
keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi.
e. Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan
pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan,
dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan
badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat
tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama
kali diangkat.
f. Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), seorang pendiri dapat diwakili oleh
pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
g. Permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara
tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya
kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai
badan hukum.
h. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan
pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diatur dalam
Peraturan Menteri
i. Apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak diterimanya permohonan, Menteri harus
menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya.
j. Terhadap penolakan permohonan, para pendiri atau kuasanya
dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.
k. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang diberikan
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
pengajuan permohonan ulang.
l. Keputusan merupakan keputusan pertama dan terakhir.
3. Tahap Pengesahan
Setelah terbentuk pengurus dalam rapat pendirian koperasi, maka
untuk mendapatkan badan hukum koperasi, pengurus/pendiri/kuasa
pendiri harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pejabat
terkait. Ketentuan pada tahap pengesahan diantaranya :
a. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah
Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri.
b. Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal permohonan diterima.
c. Dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam
jangka waktu, Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.
d. Dalam hal setelah Koperasi disahkan, Anggotanya berkurang dari
jumlah, maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak keadaan tersebut, Koperasi yang bersangkutan
wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.
e. Setelah melampaui jangka waktu, Anggota Koperasi tetap kurang
dari jumlah minimal keanggotaan maka Anggota Koperasi
bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau
kerugian yang terjadi dan Koperasi tersebut wajib dibubarkan
oleh Menteri.
f. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Anggota,
Pengurus, dan/atau Pengawas sebelum Koperasi mendapat
pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum
tersebut diterima oleh Koperasi, Koperasi berkewajiban
mengambilalih serta mengukuhkan setiap perbuatan hukum
tersebut.
g. Dalam hal perbuatan hukum tidak diterima, tidak diambil alih,
atau tidak dikukuhkan oleh Koperasi, masing-masing Anggota,
Pengurus, dan/atau Pengawas bertanggung jawab secara pribadi
atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan.
12. PENGEMBANGAN KOPERASI SEKOLAH
Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya murid/siswa
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sekolah-sekolah tempat
pendidikan yang setaraf dengan itu. Dengan kata lain Koperasi sekolah

adalah Koperasi siswa. Menurut peraturan yang berlaku anggota koperasi
harus orang yang sudah dewasa, akan tetapi koperasi sekolah ternyata
anggota-anggotanya belum dewasa. Oleh karena itu koperasi sekolah
dimaksudkan untuk melatih siswa dalam melakukan kegiatan ekonomi
yang telah diijinkan dari pemerintah.
1. TujuanKoperasiSekolah
Koperasi sekolah dimaksudkan sebagai penunjang pendidikan sekolah
ke arah kegiatan-kegiatan praktis. Maksud yang lain adalah mencapai
kebutuhan ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa
tanggung jawab, disiplin, setia kawan, dan jiwa demokratis para
siswa yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.
Pendidikan koperasi sekolah sangat diperlukan dengan alasan sebagai
berikut.
a. Generasi muda merupakan calon penerus cita-cita koperasi, maka
sangat perlu mendapatkan pengetahuan tentangberkoperasi.
b. Siswa merupakan calon pemegang peranan dalam
mengembangkan koperasi di masa mendatang, menuju bentuk
perekonomian berdasar UUD 1945 Pasal 33.
Tujuan didirikannya koperasi sekolah di antaranya sebagai berikut.
a. Agar siswa memiliki kesadaran tentang fungsi dan peranan koperasi
sebagai soko guru dan wadah utama perekonomian rakyat.
b. Agar para siswa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, setia kawan,
dan jiwa demokratis.
c. Agar dapat meningkatkan upaya pembinaan kelembagaan koperasi
sekolah secara sistematis, terarah, dan terus-menerus.
d. Agar siswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan
pengalaman praktis dalam hal pengelolaan koperasi sekolah melalui
latihan-latihan maupun praktik kerja nyata.
e. Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam
hidup bergotong royong di masyarakat.
f. Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor koperasi
melalui program pendidikan di sekolah.
g. Menumbuhkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sekolah terhadap
koperasi, sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan jiwa,
semangat, serta sikap berkoperasi.
h. Menunjang pendidikan sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis
untuk mencapai tujuan berupa pemenuhan kebutuhan siswa.
2. Ruang Lingkup Dan Landasan Hukum Koperasi Sekolah
Ruang lingkup pembinaan koperasi sekolah meliputi beberapa hal,
diantaranya :
a. peningkatan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah pembinaan
dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi sekolah.

b. Pembinaan fasilitas seperti ruang pemupukan modal, penyediaan kredit
dengan syarat memadai untuk pengadaan sarana, bantuan tenaga
manajemen atau pengelolaan dan lain-lain
c. Peningkatan ketrampilan siswa dalam mengelola koperasi melalui
latihan-latihan yang praktis, misalnya Praktik Kerja Nyata yang
berkaitan dengan pengorganisasian, yang nantinya diharapkan dapat
menjadi kader koperasi di masyarakat.
Sedangkan landasan hukum berdirinya koperasi sekolah yaitu :
a. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.
638/AKPTS/Men/1974 tentang ketentuan pokok mengenai Koperasi
Sekolah
b. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0158/P/1984 dan Menteri Koperasi nomor 51/M/KPTS/III/1984,
tertanggal 22 Maret 1984
c. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5/U/1984,
tentang Pendidikan Perkoperasian
d. UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoprasian
3. Tahap-Tahap PendirianKoperasiSekolah
Dalam rangka mendirikan koperasi sekolah, terlebih dahulu perlu
diketahui langkah-langkah maupun hal-hal yang menyangkut
pendirian koperasi sekolah tersebut.
Adapun langkah-langkah atau prosedur pendirian koperasi sekolah
adalah sebagai berikut.
a. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan, rencana dan program pendirian
koperasi disosialisasikan oleh kepala sekolah bersama guru, komite
sekolah, dan Osis serta perlu diinformasikan kepada siswa yang
lain. Selanjutnya perlu dibentuk tim kecil/panitia yang bertugas
menyelenggarakan rapat pembentukan koperasi sekolah.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh Tim Kecil di antaranya:
1) menentukan hari, tanggal dan jam pelaksanaan
pembentukan,
2) menentukan tempat diadakan rapat pembentukan,
3) menentukan peserta yang mengikuti rapat,
4) menyiapkan undangan rapat,
5) menyiapkan alat atau perlengkapan rapat,
6) menyiapkan bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat,
7) merencanakan dan menyiapkan biaya-biaya
penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi sekolah.

b. Tahap Pembentukan
Setelah melalui tahap persiapan, selanjutnya diadakan rapat
pembentukan koperasi sekolah. Adapun pihak-pihak yang harus
dihadirkan adalah:
1) murid/ perwakilan kelas minimum 2 (dua) orang, paling sedikit
20 orang murid,
2) guru ekonomi/ koperasi dan guru yang ditunjuk
3) kepala sekolah
4) pejabat Kantor Dinas Koperasi Kabupaten/Kota
5) perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Hasil dari rapat pembentukan koperasi tersebut antara lain:
1) Anggaran Dasar koperasi sekolah,
2) susunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan
bendahara (dari unsur guru yang ditunjuk),
3) pembentukan pengawas paling banyak 3 siswa,
4) penetapan sumber modal koperasi yang terdiri atas setoran
pokok, sertifikat modal koperasi, cadangan, hibah, modal
penyertaan dan sebagainya
5) penetapan pembagian SHU koperasi,
6) lain-lain yang perlu.
c. Tahap Pengesahan
Setelah koperasi sekolah terbentuk, maka pengurus
mengajukan permohonan pengakuan kepada Kantor Dinas
Koperasi Kabupaten/Kota yang dilampiri:
1) Anggaran Dasar/Akta Pendirian Koperasi Sekolah
rangkap 3 (tiga) yang asli bermaterai Rp6.000,00 atau sesuai
peraturan yang berlaku,
2) berita acara pembentukan koperasi sekolah,
3) neraca awal/neraca permulaan dari koperasi sekolah. Apabila
telah memenuhi syarat, selambat-lambatnya dalam waktu 3
(tiga) bulan dari tanggal pengajuan itu akan diterima surat
pengakuan atau surat keputusan pengesahan dan akta pendirian
koperasi sekolah dari Kantor Dinas Koperasi.
4. KegiatanUsahaKoperasiSekolah
Jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi sekolah
hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok yang umumnya
dibutuhkan oleh para siswa, di samping menjangkau kebutuhan lain yang
mungkin diperlukan oleh sebagian siswa. Pada dasarnya kegiatan
yang akan dilaksanakan tidak menimbulkan atau mengganggu
kegiatan belajar para siswa, bahkan lebih menambah pengetahuan
serta praktik nyata tentang kegiatan berkoperasi.
Memperhatikan hal-hal tersebut, maka kegiatan usaha yang
dilaksanakan koperasi sekolah meliputi usaha yang dapat memenuhi

kebutuhan para siswa di sekolah yang bersangkutan dan masyarakat.
Adapun kegiatan usaha koperasi sekolah antara lain:
a. unit usaha pertokoan, meliputi pengadaan buku pelajaran, alat tulis,
seragam sekolah, serta barang lain yang diperlukan siswa,
b. unit usaha cafetaria (warung) sekolah, dimaksudkan untuk
menampung siswa agar tidak keluar dari lingkup sekolahan,
c. unit usaha simpan pinjam, yang bertujuan untuk melayani penabungan
dan pinjaman uang guna meringankan para
d. siswa serta untuk menumbuhkan kegemaran menabung bagi siswa,
. unit usaha jasa lainnya, disesuaikan dengan perkembangan dan
pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti fotokopi, wartel,
warnet, menerima percetakan, travel bus, bursa buku, penjahitan
pakaian seragam siswa, pengetikan dan penjilidan (rental),
pengoperasian gedung serba guna, dan sebagainya.
5. PengelolaanKoperasiSekolah
Kelangsungan koperasi sekolah sangat bergantung kepada peran aktif
berbagai pihak di dalamnya, baik anggota, pengurus maupun pengawas.
a. Keanggotaan
Anggota koperasi sekolah adalah murid/siswa sekolah yang bersangkutan
di mana koperasi sekolah didirikan. Keang- gotaan koperasi sekolah
tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Keanggotaan berakhir
jika:
- murid/anggota koperasi meninggal dunia,
- murid/anggota koperasi pindah sekolah,
- murid/anggota koperasi berhenti sekolah karena tamat (lulus) atau
alasan lainnya,
- ketentuan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
Keanggotaan koperasi sekolah ditetapkan setelah ia mendaftarkan
diri sebagai anggota, memenuhi, dan melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam koperasi sekolah serta telah membayar
simpanan pokok kepada pengurus koperasi. Simpanan pokok
merupakan persyaratan seorang siswa menjadi anggota koperasi.
b. Kepengurusan
Pengurus koperasi sekolah berasal dari anggota yang dipilih melalui rapat
anggota atau yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga. Masa bakti pengurus ditetapkan 1 tahun dan dapat
dipilih kembali untuk masa bakti 1 tahun lagi. Pengurus koperasi tetap
atas pembinaan guru dan kepala sekolah.
c. Pengawas
Pengawas memegang peranan yang penting dalam organisasi koperasi
karena ia memegang fungsi kontrol terhadap jalannya usaha koperasi.

Pengawas koperasi sekolah dipilih dari kalangan orang tua murid sekolah
yang bersangkutan dalam rapat anggota. Pemilihan anggota badan
pengawas koperasi sekolah, sama halnya dengan cara memilih pengurus,
yaitu dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Apabila anggota
badan pengawas tidak memenuhi dari kalangan murid atau siswa,
pengawas juga dapat diambil dari guru agar dapat membimbing
para siswa.
d. Permodalan Koperasi Sekolah
Sebagaimana koperasi-koperasi lainnya, sumber modal koperasi
sekolah diperoleh dari
1) Modal awal yang terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal
Koperasi
2) Selain modal tersebut, modal koperasi dapat berasal dari : Hibah,
Modal Penyertaan,
3) Modal pinjaman yang berasal dari: Anggota; Koperasi lainnya
dan/atau Anggotanya; bank dan lembaga keuangan lainnya;
penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau Pemerintah
dan Pemerintah Daerah. dan/atau sumber lain yang sah yang tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.
e. Bagan Organisasi Koperasi Sekolah
Untuk menjalankan fungsinya, maka kepengurusan koperasi sekolah
harus dapat bekerja sesuai dengan organisasi dalam koperasi sekolah.

6. Manfaat KoperasiSekolah
Sebagaimana tujuan koperasi yaitu untuk kesejahteraan anggota pada
khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi sekolah sangat
bermanfaat bagi anggotanya. Adapun manfaat yang dimaksud adalah
sebagai berikut.
a. Dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah
b . Dapat mendidik siswa untuk mandiri atau mampu mengurus
dirinya sendiri
c. Dapat berlatih menjadi wiraswastawan di bidang
perkoperasian
d. Membimbing para siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam
menyelanggarakan koperasi sekolah
e. Dapat menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, setia kawan, dan
gotong royong.
7. PembinaanKoperasiSekolah
Koperasi sekolah yang didirikan di lingkungan pendidikan telah dirintis
sejak tahun 80-an, walaupun saat itu belum semua sekolah mendirikan
atau membentuk koperasi sekolah. Kegiatan pembinaan koperasi sekolah
dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Agar
koperasi sekolah dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diadakan

pembinaan secara terus-menerus, terpadu, dan terarah sesuai dengan
perkembangan kegiatan ekonomi di masyarakat. Pembinaan secara kontinu
dilakukan dengan cara bimbingan, penyuluhan, dan pengarahan terhadap
koperasi sekolah oleh guru dan kepala sekolah.
Pembinaan tersebut dapat berupa:
a. bantuan materi, seperti perlengkapan yang dibutuhkan dalam
pengelolaan koperasi, sehingga cara pengelolaannya semakin hari
semakin maju dengan cara mencontoh pengelolaan koperasi yang
ditangani dengan peralatan yang sudah lengkap,
b . mengikutsertakan pengurusnya dalam pertemuan-pertemuan
dan seminar (bagi Sekolah Menengah Atas) tentang koperasi,
guna mengembangkan pemikiran-pemikiran baru, sehingga
wawasan para pengurus tentang pengelolaan koperasi sekolah makin
bertambah,
c. mengundang para pakar koperasi untuk memberikan penjelasan
dan penyuluhan kepada pengelola tentang cara- cara praktis
mengelola koperasi sekolah,
d. memintakan brosur atau buletin dari koperasi sekolah yang telah
menerbitkannya atau saling tukar informasi antara pengurus
koperasi suatu sekolah dengan pengurus koperasi di sekolah lain agar
menjadi koperasi sekolah yang lebih baik.
Untuk mewujudkan koperasi sekolah yang baik, maka
pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh siswa berada di bawah bimbingan,
penyuluhan, dan pengawasan guru pembina koperasi yang diangkat
oleh kepala sekolah.

LATIHAN 1
1. Terangkan bagaimana arti lambang koperasi Indonesia baik warna maupun
bentuknya!
2. Berdasarkan pengertian koperasi menurut UU Nomor 17 tahun 2012, berikan
penjelasan makna yang terkandung dalam pengertian koperasi tersebut!
3. Coba anda identifikasi macam koperasi yang ada di lingkungan sekitarmu,
kemudian klasifikasikan termasuk jenis koperasi apa! Dan yang paling banyak
dijumpai apakah koperasi primer atau koperasi sekunder? Jelaskan!
4. Gambarkan tingkatan organisasi koperasi dan wilayah kerjanya!
5. Apakah perbedaan antara koperasi simpan pinjam dan Baitul Maal Wa Tanwil
(BMT)? Jelaskan!
7. Bagaimana cara koperasi mendapatkan Selisih Hasil Usaha (SHU) dan
apakah harus dipisahkan antara SHU yang berasal dari anggota dan
SHU yang berasal dari bukan anggota?
8. Bagaimana cara koperasi menutup defisit Selisih Hasil Usaha (SHU)?
9. Pada akhir tahun 2012 keadaan Koperasi Usaha Maju sebagai berikut.
Hasil penjualan pada anggota Rp30.000.000,00
Hasil penjualan pada bukan anggota Rp10.000.000,00
Harga pokok penjualan Rp25.000.000,00
Beban penjualan Rp2.500.000,00
Beban umum dan administrasi Rp3.500.000,00
Dari data di atas, tentukan jumlah SHU Koperasi Usaha Maju!
10. SHU Koperasi Subur Semarang pada akhir tahun 2012 berjumlah Rp
42.000.000,00. SHU yang berasal dari anggota dibagi untuk :
- Jasa Modal 25%
- Jasa anggota 35%
- Dana Cadangan 20%
- Bonus pengurus 5%
- Bonus pengawas 5%
- Bonus pegawai 5%
- Dana Pembangunan Koperasi 5%
Diminta :
a. Buatlah pembagian SHU dan
Tohir seorang anggota koperasi yang mempunyai simpanan pada koperasi
Rp 400.000,00. Seluruh simpanan anggota pada koperasi Rp 80.000.000,00.
Penjualan koperasi Rp 50.000.000,00 dan Tohir membeli Rp 250.000,00.
Hitunglah SHU yang diterima Tohir !
11. Susunan modal koperasi Mandiri, Surakarta per 31
Desember 2012 !
Setoran pokok Rp 40.000.000,00
Sertifikat modal koperasi Rp 65.000.000,00
Selisih Hasil Usaha Rp 10.000.000,00
Cadangan Koperasi Rp 4.000.000,00 +
Jumlah Rp 119.000.000,00

Untuk tahun buku 2012 Koperasi tersebut mendapat SHU Rp 7.500.000,00,
pembagiannya:
- Untuk jasa modal 30%
- Untuk jasa anggota 20%
- Bonus pegawai 10%
- Bonus pengurus 10%
- Dana pembangunan 10%
- Cadangan koperasi 20%
Diminta :
a. Buatlah jurnal pembagian SHU
b. Berapa yang diterima Sofyan, jika ia
mempunyai simpanan atau setoran pada koperasi Rp 600.000,00. Seluruh
simpanan anggota pada koperasi Rp 120.000.000,00 dan Sofyan tidak
pernah belanja pada koperasi.
c. Berapa yag diterima Ira jika ia berbelanja
pada koperasi Rp 500.000,00 dan mempunyai simpanan/setoran Rp
900.000,00 sementara penjualan koperasi Rp 60.000.000,00
d. Susunlah modal koperasi Mandiri Surakarta
setelah pembagian SHU !
Bacalah wacana berikut dengan teliti dan tekun.
Primkop TKBM Bubarkan Unit Simpan Pinjam
Sabtu, 20 Juli 2013 09:47
Primer Koperasi (Primkop) Upaya Karya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Pelabuhan Belawan membubarkan salah satu unit usahanya, yaitu simpan pinjam.
Dibubarkannya unit simpan pinjam itu berdasarkan Undang-Undang No 17
Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Hal itu disampaikan Ketua Primkop TKBM
Pelabuhan Belawan Tombang Hutabarat kemarin ketika dikonfirmasi andalas
terkait pembekuan operasi unit simpan pinjam di koperasi itu. Dikatakannya,

substansi pengaturan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini, terdapat
sejumlah hal yang baru dan berbeda, baik berupa norma pengaturan maupun
istilah-istilah yang digunakan.
Beberapa hal tersebut adalah, pertama, nilai, pendirian. dan nama koperasi.
Kedua, keanggotaan, pengawas dan pengurus. Ketiga, modal koperasi. Keempat,
jenis koperasi.
Setiap koperasi mencantumkan jenis koperasi di dalam anggaran dasar. Jenis
koperasi terdiri atas koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan
koperasi simpan pinjam (KSP). Kelima, KSP dan LPSKSP. Keenam, pengawasan.
Jenis koperasi Primkop Upaya Karya TKBM Pelabuhan Belawan adalah
koperasi jasa sehingga koperasi simpan pinjam tidak lagi disatukan dengan
koperasi simpan pinjam karena keduanya sudah berbeda. "Kalau menurut
Undang-Undang No 25 Tahun 1992, kelima jenis koperasi ini masih dapat
disatukan dalam wadah satu koperasi, tapi karena ada Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, maka lima jenis usaha itu dipisahkan, dapat
berdiri sendiri dan tidak dapat disatukan dalam satu wadah," jelasnya.
Berdasarkan itulah maka Primkop TKBM Pelabuhan Belawan membubarkan
unit usaha simpan pinjam tersebut, jelas Tombang.
Sumber: Medan Kita/Medan-andalas, 30 September 2013
Pertanyaan:
1. Mengapa Primer Koperasi Upaya Karya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)
Pelabuhan Belawan membubarkan salah satu unit usahanya?
2. Apakah peraturan yang menjadi dasar hukumnya? Sebutkan lengkap dengan
pasal-pasalnya!
3. Sebutkan jenis-jenis koperasi yang masih bisa disatukan dalam wadah satu
koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992!
4. Bagaimanakah pula pembagian jenis koperasi menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2012?
5. Mengapa berbeda antara poin 3 dan 4?
6. Selesaikan permasalahan di atas dengan cara diskusi kelompok.
7. Buatlah analisis dan kumpulkan hasilnya kepada guru untuk memperoleh
apresiasi.
Permodalan dan Sertifikasi Menurut UU No.17 Tahun 2012
Mataram,kampungnews.com: Hari ini (27/1) terdapat 4 koperasi yang RAT
(Rapat Anggota Tahunan), yakni KSP Lombok Sejati. KSP Madani, Koperasi
Puspasari Sedana dan Koperasi Batu Gadi, diantara 4 koperasi yang
melaksanakan RAT tahun 2013 ini ada dua yang KSP, dimana, dilihat dari
Aset,modal sendiri dan SHU rata-rata mengalami peningkatan diatas 10%, begitu
juga dengan Koperasi Puspasari Sedana dan Koperasi Batu Gadi.
Kepala dinas koperasi UMKM NTB yang diwakili Kabid Koperasi Diskop
UMKM NTB Drs.Sudiarsah,MM saat RAT KSP Madani Tanjung mengatakan di
lihat dari segi penerapan undang-undang yang baru, baru hanya sebatas informasi

yang di berikan ketika saat RAT berlangsung yakni bagaimana pelaksanaan
konversi modal .
“Terkait dengan modal, menurut UU No. 25 dengan undang-undang yang
sekarang, karena yang RAT hari ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP), ke depan
terutama dari segi operasionalnya harus melayani anggota, menarik simpanan
dari anggota dan menempatkan modal koperasi pada tingkat atasnya dan tidak
lagi melayani yang Non Anggota. Sebelum koperasi melaksanakan RAT ini, untuk
bahan pertanggungjawabnnya atau laporan keuangannya harus di audit oleh
akuntan publik yang diminta oleh Menteri atau Rapat Anggota, jika tidak di audit
maka tidak bisa di syahkan laporan pertanggungjawabannya oleh Rapat
Anggota”. Papar Sudiarsah
KSP Madani dan KSP Lombok Sejati kata Sudiarsah, telah di audit oleh
akuntan publik karna ada kewajiban masing-masing KSP yag memilki omzet di
atas 1 milyar dan ini telah dilaksanakan setiap tahun.
“Cuman ke depan, UU ini mengharuskan KSP diaudit sesuai yang diminta
oleh menteri dan Rapat Anggota, kalau diminta oleh Rapat Anggota sedangkan
koperasinya baru terbentuk kemungkinan tidak mau di audit, dan jika di
paksakan dari kementerian, apakah layak atau wajar di audit sedangkan
koperasinya baru terbentuk. Nah ini akan kita konsultasikan atau pertanyakan
apakah UU yang mengharuskan keuangan di audit berlaku untuk semua koperasi
ataukah ada batasan keuangan yang di audit, mungkin di PP atau di Permennya
di atur, ini masih kita tunggu”. Kata Sudiarsah
Lebih jauh Sudiarsah menjelaskan yang tadinya ada simpanan pokok sekarang
menjadi iuran pokok, yang tadinya simpanan wajib akan menjadi serifikat modal
koperasi . Sertifikat modal koperasi ini yang belum diketahui.
“Karna ini memiliki hologram, kerahasiaan sendiri, nah ini harus di tunjuk
percetakan mana yang bisa menyimpan kerahasiaan dari pada sertifikat yang
dimilki oleh anggota. Ini yang perlu kita konsultasikan, apakah di atur dalam PP
(Peraturan Pemerintah) atau Permen (Peraturan Menteri)”.Kata Sudiarsah
Sertifikat modal koperasi menurut Sudiarsah adalah semacam saham, sama
artinya dengan uang yang di miliki oleh anggota, dimana nilai sertifikat ini di
tentukan dalam rapat aggota. Dan nilai sertifikat modal koperasi ini tidak boleh
lebih dari setoran pokok.

“Kalau misalnya setoran pokoknya 10.000, maka maksimal nilai sertifikatnya
adalah 10.000 tidak boleh lebih”. Terang Sudiarsah (Abdi)
Pertanyaan:
1. Bagaimanakah permodalan koperasi sebagaimana dimaksud dalam wacana di
atas?
2. Apakah perbedaan utama permodalan koperasi menurut undang-undang
koperasi sebelumnya dengan undang-undang koperasi yang sekarang
berlaku?
3 Bagaimanakah peran KSP dalam wacana tersebut?
4. Buatlah kesimpulan mengenai wacana di atas terkait dengan UU No 17 / 2012!
LATIHAN 2
1. Perhatikan gambar di bawah ini :
`8
I
II
III
IV

Dari gambar di atas yang termasuk koperasi pusat adalah ….
a. I b. II c. III d. IV e. V
Yang termasuk alat perlengkapan organisasi koperasi adalah ….
a. Rapat anggota, dewan penasihat dan pengurus
b. Dewan penasihat, pengurus dan pengawas
c. Pengurus, pengawas dan manajer
d. Rapat anggota, pengurus dan pengawas
e. Rapat anggota, pengurus dan manajer
2. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang Rapat Anggota adalah ….
a. menetapkan anggaran dasar koperasi
b. memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus dan pengawas
koperasi
c. menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi manjemen dan
usaha koperasi
d. mengesahkan pertanggung jawaban pengurus
e. mengangkat dan memberhentikan manajer koperasi
3. Pernyataan berikut adalah tugas-tugas pengawas koperasi, kecuali :
a. memeriksa penggunaan kredit
b. memeriksa kegiatan usaha koperasi
c. memeriksa persiapan pembagian SHU
d. memeriksa kekayaan koperasi
e. memeriksa keadaan keuangan
4. Menyampaikan segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi
kepada rapat anggota, merupakan kewajiban dari ….
a. rapat anggota d. pengawas
b. anggota e. pengurus
c. dewan penasihat
5. Kegiatan pokok KUD dalam perekonomian pedesaan adalah ….
a. penyalur kebutuhan pokok anggota
b. memotivasi, menggiatkan dan mewajibkan anggota untuk menabung
c. mendirikan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan secara langsung
d. menambah pengetahuan tentang perkoperasian
e. mempertinggi taraf hidup rakyat desa
6. Dalam rangka pembentukan KUD di desa, langkah awal yang harus di
tempuh oleh Pak Lurah adalah ….
a. mencari sumber modal
b. mencari tenaga kerja
V

c. menghubungi atasan
d. mendirikan toko koperasi
e. menghubungi calon anggota
7. Berikut ini adalah landasan hukum secara khusus untuk mendirikan koperasi
sekolah, kecuali ….
a. UU Nomor 25 tahun 1992
b. UUD 1945 pasal 33 ayat 1
c. Surat edaran Direktur Jenderal Koperasi No. tlt/DK/A/VI/74
d. Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Koperasi, Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
e. Tap. MPR No. II/MPR/1993
8. Pemilihan/pengangkatan pengurus koperasi sekolah dilakukan ….
a. rapat guru bersama kepala sekolah
b. rapat anggota bersama guru dan kepala sekolah
c. rapat anggota bersama guru
d. rapat anggota
e. rapat anggota bersama kepala sekolah
9. Tahapan pembentukan Koperasi sekolah adalah …
A. Rapat pembentukan koperasi, pembentukan panitia, pendaftaran
koperasi, pengesahan
B. Pendaftaran koperasi, pembentukan panitia, rapat pembentukan,
pengesahan
C. Pembentukan panitia, pendaftaran koperasi, rapat pembentukan,
pengesahan
D. Pembentukan panitia, rapat pembentukan, pendaftaran koperasi,
pengesahan
E. Rapat pembentukan, pendaftaran, pembentukan panitia, pengesahan
10. Ketentuan tentang besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib Koperasi
sekolah tergantung pada …
A. Kesepakatan pengturus dalam rapat anggota
B. Kesepakatan para anggota dalam rapat anggota
C. Kesepakatan guru ekonomi dan kepala sekolah
D. Kesepakatan guru dan siswa
E. Kesepakatan guru, kepala sekolah dan siswa
11. Jumlah nilai uang tertentu yang sama besarnya yang harus dibayarkan pada
waktu masuk menjadi anggota Koperasi sekolah disebut …
A. SHU
B. Cadangan
C. Simpanan sukarela

D. Simpanan wajib
E. Simpanan pokok
12. Manfaat salah satu jenis usaha Koperasi sekolah bagi kemajuan belajar siswa
adalah …
A. Meningkatkan kesejahteraan sosial para siswa sehingga dapat belajar
dengan baik
B. Menunjang pelajaran teori di kelas dan melayani kebutuhan sehari-hari
para siswa
C. Mendidik, menanamkan, memelihara kesadaran hidup gotong royong
dan setia kawan
D. Memupuk rasa cinta pada sekolah, memelihara hubungan baik dan
saling pengertian
E. Meningkatkan konsumerisme para siswa
13. Kegunaan Koperasi sekolah ditinjau dari kebutuhan ekonomi siswa adalah …
A. Mendidik siswa hidup bergotong royong
B. Mendidik siswa unruk hidup mandiri
C. Melatih siswa untuk disiplin dan jujur
D. Melatih siswa untuk stia kawan
E. Melayani kebutuhan siswa sehari-hari di sekolah
14. Salah satu manfaat koperasi sekolah adalah…
A. Melatih siswa agar hidup hemat dan mandiri
B. Menciptakan rasa persatuan dan kesatuan
C. Meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan
D. Mengembangkan rasa disiplin, tanggung jawab dan setia kawan
E. Mendorong belajar siswa di sekolah
15. Ciri Koperasi sekolah adalah …
A. Keanggotaan dapat dipindahkan ke orang lain
B. Pada umumnya merupakan jenis koperasi produksi
C. Anggota koperasi adalah siswa-siswa sekolah
D. Status koperasi harus berbadan hokum
E. Bergerak dibidang simpan pinjam
16. Jika seorang siswa telah lulus atau tamat belajar berarti akan …
A. Berakhir keanggotaannya dari Koperasi sekolah
B. Menerima SHU bulanan yang belum dibayarkan
C. Memiliki hak untuk menjadi anggota badan pengawas
D. Memiliki hak untuk menjadi pengurus koperasi
E. Adik kelasnya bisa menggantikan keanggotaannya
17. Yang tidak termasuk penggunaan SHU Koperasi sekolah adalah …
A. Cadangan koperasi
B. Dana pengurus

C. Dana kesejahteraan siswa
D. Dana pegawai
E. Jasa anggota
18. Pemegang kekuasaan tertinggi pada Koperasi sekolah adalah …
A. Kepala sekolah
B. Rapat anggota
C. Guru
D. Ketua koperasi
E. Komite sekolah
19. Modal sendiri Koperasi sekolah berikut ini, kecuali …
A. Simpanan pokok
B. Simpanan wajib
C. Simpanan sukarela
D. Cadangan SHU
E. Hibah
20. Pernyataan berikut merupakan dasar didirikannya Koperasi sekolah, kecuali…
A. Membina disiplin dan jiwa koperasi pada siswa
B. Membantu menyediakan kebutuhan siswa
C. Menunjang kegiatan koperasi desa
D. Menumbuhkan kesadaran berkoperasi siswa
E. Mendorong untuk kemandirian
21. Modal Koperasi sekolah terdiri dari …
A. Simpanan dan pinjaman
B. Modal sendiri dan pinjaman
C. Simpanan dan cadangan
D. Hibah dan penjualan obligasi
E. Hibah dan cadangan
22. Dalam memilih lapangan usaha Koperasi sekolah didasarkan atas …
A. Kepentingan anggota
B. Kebijakan pemerintah
C. Kebijakan kepala sekolah
D. Perkembangan ekonomi modern
E. Kebutuhan para siswa
23. Berikut berakhirnya keanggotaan Koperasi sekolah kecuali …
A. Siswa meninggal dunia
B. Siswa pindah sekolah
C. Berhenti sekolah
D. Lulus sekolah
E. Tidak naik kelas

24. Koperasi yang anggotanya terdiri dari murid/siswa sekolah baik
diselenggarakan oleh swasta maupun negeri, disebut …
A. Koperasi unit desa
B. Koperasi guru dan karyawan sekolah
C. Koperasi konsumsi siswa
D. Koperasi sekolah
E. Koperasi produksi
25. Pada akhir tahun 2014 Koperasi Jaya mempunyai data sebagai berikut :
SHU akhir 2004 Rp. 48.000.000,00
Pembagian SHU menurut RAT :
1. Jasa anggota 10%
2. Jsa usaha 40%
3. Jasa simpanan 30%
4. Cadangan SHU
Jumlah penj. Angg. Rp. 120.000.000,00
Jumlah modal kop. Rp. 120.000.000,00
Bila anggota Zuhri memiliki simpanan Rp. 2.400.000,00 dan jumlah
pembelian Rp. 2.000.000,00. Besarnya Shu yang diterima Zuhri adalah
….
a. Rp. 176.000,00
b. Rp. 352.000,00
c. Rp. 528.000,00
d. Rp. 608.000,00
e. Rp. 704.000,00
26. Diketahui data SHU koperasi sebagai berikut :
- SHU Koperasi Rp. 1.600.000,00
- Jum. Simp. Betaria Rp. 200.000,00
- Jum. Sim.anggota Rp. 4.000.000,00
- Jum.penj.bersih Rp 3.840.000,00
- Pembelian Betaria pada koperasi Rp. 960.000,00
- Jasa simp.anggota 20%
- Jasa anggota 20% dari SHU
Besarnya SHU yang diterima Betaria untuk periode tersebut adalah ….
a. Rp. 16.000,00
b. Rp. 32.000,00
c. Rp. 64.000,00
d. Rp. 80.000,00
e. Rp. 96.000,00
27. Pada akhir tahun 2014 keadaan koperasi Teras adalah :
Hasil penjualan pada anggota Rp. 30.000.000,00
Hasil penjualan pada bukan anggota Rp. 10.000.000,00
Harga pokok penjualan Rp. 25.000.000,00
Beban penjualan Rp. 2.500.000,00
Beban umum dan administrasi Rp. 3.500.000,00

Dari data tersebut, jumlah SHU Koperasi adalah ….
a. Rp. 9.000.000,00
b. Rp. 15.000.000,00
c. Rp. 22.000.000,00
d. Rp. 24.000.000,00
e. Rp. 25.000.000,00
28. Dari SHU Koperasi yang dibagikan kepada anggota adalah : Jasa penyimapnan
Rp. 2.250.000,00, jasa pemimjam Rp. 3.000.000,00 dan simpanan seluruh
anggota Rp. 75.000..000,00. Pak Andi mempunyai simapnan pokok sebesar Rp.
10.000,00 dan simpanan wajib Rp. 950.000,00. Bagian SHU yang diterima Pak
Andi atas simpanannya adalah ….
a. Rp. 67.200,00
b. Rp. 38.400,00
c. Rp. 38.000,00
d. Rp. 28.800,00
e. Rp. 28.500,00
29. Diketahui SHU Koperasi Karya tahun 2014 Rp. 6.400.000,00 dan modal
simpanan Rp. 16.000.000,00. Dari SHU tersebut 20% untuk jasa anggota dan
25% untuk jasa modal. Apabila Tuan Susilo mempunyai simpanan seebsar Rp.
800.000,00, maka SHU yang diterima Tuan Susilo sebesar ….
a. Rp. 400.000,00
b. Rp. 200.000,00
c. Rp. 160.000,00
d. Rp. 80.000,00
e. Rp. 64.000,00
30. Koperasi “Dana Usaha” pada akhir periode akuntansi memperoleh SHU
sebesar Rp 30.000.000,00 dengan pembagian SHU sebagai berikut:
20% Jasa modal
20% Jasa penjualan
15% Dana cadangan
15% Jasa pengurus
10% Jasa pengurus
10% Jasa pegawai
10% Dana sosial
Jumlah simpanan pokok anggota Rp 5.000.000,00 jumlah simpanan wajib
anggota Rp 25.000.000,00, dan simpanan sukarela anggota Rp 8.000.000,00.
Jumlah omset penjualan seluruh anggota Rp 48.000.000,00. Jika Pak Gala
sebagai anggota mempunyai simpanan seluruhnya Rp 1.500.000,00, serta
partisipasi berbelanja selama 1 tahun sebesar Rp 2.000.000,00. Besar SHU
yang diterima oleh Pak Gala adalah ….
a. Rp 438.000,00
b. Rp 450.000,00
c. Rp 495.000,00
d. Rp 500.000,00

e. Rp 550.000,00
MODUL 7
MANAJEMEN
A. PENGERTIAN MANAJEMEN
Secara umum, istilah manajemen berasal dari bahasa Italia maneggio yang
berarti tangan. Adapula makna manajemen yang diambil dari bahasa Prancis
kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi,
manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menangani atau
mengelola dan mengawasi suatu aktivitas usaha. Dengan kata lain, manajemen
merupakan suatu tindakan untuk mengurus, mengatur, mengarahkan,
mengemudikan, menjalankan, membina, memimpin, dan melakukan
pengawasan.
Secara umum, manajemen diartikan sebagai konsep sederhana, yakni
pencapaian sesuatu dengan memperoleh manfaat pada bidang-bidang tertentu.
Ada manajemen waktu, manajemen rumah tangga, manajemen sepak bola,
manajemen perusahaan, manajemen organisasi, dan manajemen pemerintahan.
Kunci kata “manajemen” merupakan unsur pembentuk keberhasilan seseorang
dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif. Tentu saja kamu makin
ingin tahu, adakah para tokoh manajemen? Apakah mereka juga mengungkapkan
tentang definisi manajemen?
Banyak pengertian manajemen yang diungkapkan oleh para ahli manajemen.
Bahkan setiap ahli memiliki definisi yang berbeda-beda. Namun, hampir semua
ahli mengemukakan manajemen berkaitan dengan kegiatan kolektif. Beberapa
pakar manajemen mendefinisikannya sebagai berikut.
1. James A.F. Stoner
Menurut Stoner dalam Suyatno Risza (2010:145) mendefinisikan manajemen
sebagai berikut.
a. Dilihat dari segi ilmu pengetahuan, manajemen merupakan perpaduan
antara teori, metodologi, dan perangkat-perangkat ilmiah lainnya yang
berlaku universal. Cara pendekatannya adalah scientific. Dari sini muncul

cabang-cabang keilmuan seperti manajemen personalia, manajemen
produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan sebagainya.
b. Dilihat dari segi seni, manajemen lebih menitikberatkan pada peranan
manusia sebagai pelaku manajemen. Cara pendekatannya adalah
profesional. Manajemen sebagai seni mengatur ruang dan organisasi.
Penerapannya dengan situasi lingkungan sosial, budaya, politik, dan
sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
c. Dilihat dari segi proses, manajemen adalah proses perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan pengawasan
(controlling), yaitu upaya penggunaan semua sumber daya organisasi
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Harold Koontz dan E O’Donnel
Dalam buku Suyatno Risza (2010:146) disebutkan pengertian manajemen
menurut Harold Koontz dan E O’Donnel yang dalam bukunya berjudul
Principles of Management Analysis of Management Function menyatakan bahwa
“Management is getting thing done throught the effort of other people.” Artinya,
manajemen adalah upaya pencapaian tujuan organisasi melalui orang lain.
3. Ricky W. Griffin
Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran
secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai
dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada
dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.
(Manajemen dalam id.wikipedia.org)
4. Mary Parker Follet
Manajemen diartikan sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang
lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan
mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi . (Manajemen
dalam id.wikipedia.org)
5. John D. Millet
Manajemen adalah proses pembimbingan dan penyediaan fasilitas-fasilitas
kerja terhadap orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi resmi
untuk mencapai suatu tujuan (management is the process of dircting and
facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired
goal).
6. George R. Terry
Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu
dengan mempergunakan kegiatan orang lain (management is the accomplishing
of a predetermined objective through the effort of other people).
7. Frederick W. Taylor
Beliau mengemukakan empat prinsip manajemen penting, yaitu sebagai
berikut.
a. pengembangan metode kerja terbaik,
b. pemilihan serta pengembangan pekerja-pekerja,
c. usaha menghubungkan metode kerja terbaik dengan pekerja yang
terpilih dan terlatih,

d. adanya kerja sama antara manajer dengan non manajer dalam hal
pembagian kerja, dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan
pekerjaan.
8. Henry Fayol
Ia menekankan pada pandangannya tentang manajemen sebagai suatu hal
yang terdiri atas fungsi-fungsi.
Apabila kamu amati lebih lanjut, sebenarnya pengertian manajemen yang
dikemukakan oleh para ahli tersebut, berkaitan dengan tiga pengertian utama,
yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas, dan
manajemen sebagai suatu seni. Ketiga pengertian utama tersebut dijelaskan
sebagai berikut.
1. Manajemen sebagai Suatu Proses
2. Manajemen sebagai Suatu Kolektivitas
3. Manajemen sebagai Suatu Seni atau Suatu Ilmu
Berikut diutarakan beberapa pendapat para ahli dari sarjana Indonesia
mengenai batasan manajemen.
1. S. Prajudi Atmosudirdjo
Manajemen adalah menyelenggarakan sesuatu dengan menggerakan
orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai dengan kebutuhan.
2. Sondang P. Siagian
Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh
sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan
orang lain.
3. Karnadi Wargasasmita
Manajemen adalah mengatur, mengurus, memimpin, mengawasi
pekerjaan-pekerjaan ke arah tujuan usaha.
4. The Liang Gie
Manajemen adalah proses yang menggerakkan tindakan- tindakan dalam
usaha kerja sama manusia, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-
benar tercapai.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa
‘Manajemen adalah suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk
mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu atau sebelumnya.’
B, PRINSIP DAN FUNGSI MANAJEMEN
1. Prinsip Manajemen
Suatu dalil umum yang dapat disimpulkan dari proses menggerakkan
orang-orang dan menggerakkan fasilitas-fasilitas yang berlaku sebagai dasar
petunjuk bagi seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan atau
menjalankan tindakannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki disebut
dengan prinsip manajemen.
Satu-satunya tokoh yang membahas mengenai prinsip- prinsip

manajemen adalah Henry Fayol. Adapun 14 prinsip manajemen menurut
Henry Fayol adalah sebagai berikut.
1. Pembagian Kerja (Division of Labour)
2 . Kekuasaan (wewenang) dan Tanggung Jawab (Authority and
Responsibility)
3. Disiplin (Discipline)
4. Kesatuan Perintah (Unity of Command)
5. Kesatuan Arah (Unity of Direction)
6 . Kepentingan Individu Harus Berada di Bawah Kepentingan Umum (
Subordinate of Individual Interest to General Interest)
7. Pembayaran Upah yang Adil (Remuneration of Personal)
8. Pemusatan (Centralization)
9. Rantai Skalar atau Scalar Chain (Line of Authority)
10. Tata Tertib (Order)
11. Keadilan (Equity)
12. Stabilitas Pegawai (Stability of Tenure of Personal)
13. Inisiatif (Initiative)
14. Jiwa Kesatuan (Esprits de Corps)
2. Fungsi-Fungsi Manajemen
Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang
industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika
itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang,
mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan.
Selanjutnya, banyak ahli mengemukakan fungsi-fungsi manajemen dalam
berbagai pendapat.
No. Nama Ahli Judul Buku Fungsi-Fungsi Manajemen
1. Henry Fayol General and
Industrial
Management
1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing
(Pengorganisasian)
3. Commanding (Pemberian
Komando)
4. Coordinating
(Pengkordinasian)
5. Controlling (Pengawasan)
2. Harold Knoontz
& O’ Donnel
“Principles Of
Management”
2. Organizing
(Pengorganisasian)
3. Stafffing (Penempatan
Tenaga Kerja)
4. Directing (Pemberian

Pengarahan)
3. George Terry “Principle Of
Management”
2. Organizing
(Pengorganisasian)
3. Actuating (Penggerakan)
4. Dr. Sondang P.
Siagian
Filsafat
Administrasi
2. Organizing
(Pengorganisasian)
3. Motivating (Pemberian
motivasi)
5. Evaluating (Penilaian)
5. Prof. Dr. Winardi,
S.E.
2. Organizing
(Pengorganisasian)
3. Coordinating
(Pengkordinasian)
4. Leading (Kepemimpinan)
5. Communication
(Komunikasi)
6. John D. Millet Management in
The Public
Service
1. Directing (Pemberian
Pengarahan)
2. Facilitating (Pemberian
Fasilitas)
7. Drs. The Liang
Gie
Ilmu Administrasi 1. Perencanaan
2. Pembuatan Keputusan
3. Pembimbingan
4. Pengoordiansian
5. Pengendalian
8. William H.
Newman
Administrator
Action
2. Organizing
(Pengorganisasian)
3. Assembling Recources
(Pengolahan Sumber Alam)
4. Supervising (Supervisi)
2. Uraian Fungsi Manajemen
Saat ini, fungsi manajemen cenderung kepada empat macam. Salah satunya
sebagaimana disebutkan oleh G.R.Terry (2010: 9), fungsi manajemen dapat dibagi
menjadi empat bagian, yakni planning (perencanaan), organizing

(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Fungsi
manajemen tersebut terkenal dengan sebutan POAC.
a. Planning (Perencanaan)
Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan
oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Planning mencakup
kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-
alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi
dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan
untuk masa mendatang.
Suatu rencana yang baik harus berpedoman pada 5 W dan 1 H, yaitu sebagai
berikut.
1) What, artinya tindakan apa yang harus dikerjakan?
2) Why, artinya mengapa tindakan itu harus dikerjakan?
3) Where, artinya dimanakah tindakan itu dilaksanakan?
4) When, artinya kapan tindakan itu dilaksanakan?
5) Who, artinya siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu?
6) How, artinya bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu?
b. Organizing (Pengorganisasian)
Pengorganisasian adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus
dilaksanakan antara kelompok kerja, menetapkan wewenang relatif serta
tanggung jawab setiap individu atas komponen kerja, dan menyediakan
lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Dengan kata lain, pengorganisasian
adalah kegiatan yang berhubungan dengan mengatur manusia atau
karyawan atau pegawai.
Berikut beberapa bentuk struktur organisasi yang tentu saja memiliki kelebihan
dan kekurangan masing-masing di setiap bentuk dan pelaksanaannya.
1) Struktur Organisasi Garis (Line Relation)
Struktur organisasi ini merupakan bentuk yang paling sederhana dan yang
paling tua. Struktur organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Dalam
struktur organisasi garis, aliran tugas dan tanggung jawab terlihat jelas
dengan arah vertikal, artinya wewenang mengalir dari atas ke bawah,
sedangkan tanggung jawab dari bawah ke atas. Contohnya, perbengkelan,
kedai nasi, warteg, rukun tetangga.
Perhatikan bagan struktur organisasi lini berikut.

Adapun kelebihan dan kekurangan struktur organisasi lini tampak pada tabel
berikut.
Kelebihan Kekurangan
a) Ada kesatuan komando yang terjamin
dengan baik
b) Disiplin pegawai tinggi dan mudah
dipelihara (dipertahankan)
c) Koordinasi lebih mudah dilaksanakan
d) Proses pengambilan keputusan dan
instruksi-instruksi dapat berjalan cepat
e) Garis kepemimpinan tegas, tidak
simpang siur, karena pimpinan
langsung berhubungan dengan
bawahannya sehingga semua perintah
dapat dimengerti dan dilaksanakan
f) Rasa solidaritas pegawai biasanya
tinggi
g) Pengendalian mudah dilaksanakan
dengan cepat
h) Tersedianya kesempatan baik untuk
latihan bagi pengembangan bakat-
bakat pimpinan.
i) Adanya penghematan biaya
j) Pengawasan berjalan efektif
a) Tujuan dan keinginan pribadi
pimpinan seringkali sulit
dibedakan dengan tujuan
organisasi
b) Pembebanan yang berat dari
pejabat pimpinan , karena
dipegang sendiri
c) Adanya kecenderungan
pimpinan bertindak secara
otoriter/diktaktor, cenderung
bersikap kaku (tidak fleksibel).
d) Kesempatan pegawai untuk
berkembang agak terbatas
karena sukar untuk mengabil
inisiatif sendiri
e) Organisasi terlalu tergantung
kepada satu orang, yaitu
pimpinan
f) Kurang tersedianya saf ahli
2) Struktur Organisasi Fungsional atau Staf (Staff Relation)
Organisasi fungsional atau staf bermula diciptakan oleh F.W. Taylor.
Segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas. Oleh karena
itu, setiap atasan berwenang memberi komando kepada bawahan,
sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
Amatilah bentuk struktur organisasi fungsional atau staf berikut.
Adapun kelebihan dan kekurangan struktur organisasi fungsional tampak
pada tabel berikut.

Kelebihan Kekurangan
a) Spesialisasi dapat dilakukan secara
optimal
b) Para pegawai bekerja sesuai
ketrampilannya masing-masing
c) Produktivitas dan efisiensi dapat
ditingkatkan
d) Koordinasi menyeluruh bisa
dilaksanakan pada eselon atas,
sehingga berjalan lancar dan tertib
e) Solidaritas, loyalitas, dan disiplin
karyawan yang menjalankan fungsi
yang sama biasanya cukup tinggi.
f) Pembidangan tugas menjadi jelas
a) Pekerjaan seringkali sangat
membosankan
b) Sulit mengadakan perpindahan
karyawan/pegawai dari satu
bagian ke bagian lain karena
pegawai hanya memperhatikan
bidang spesialisasi sendiri saja
c) Sering ada pegawai yang
mementingkan bidangnya sendiri,
sehingga koordinasi menyeluruh
sulit dan sukar dilakukan
c. Struktur Organisasi Garis dan Staf
Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau beberapa
orang staf. Staf adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu, yang
bertugas memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada
pimpinan di dalam organisasi tersebut.
Amatilah bentuk struktur organisasi garis dan staf berikut.
Adapun kelebihan dan kekurangan struktur organisasi garis dan staf
tampak pada tabel berikut.

Struktur organisasi penting bagi setiap perusahaan. Mengapa
demikian?
Berikut ini alasan pengorganisasian sangat diperlukan dalam setiap
kegiatan manajemen.
1) Mempermudah pelaksanaan kerja
2) Membagi-bagi kegiatan atas bagian-bagian yang khusus
3) Mempermudah pengawasan oleh pihak atasan
4) Mencegah kegiatan-kegiatan kembar dan bertumpuk- tumpuk
atau mencegah terjadi overlaping.
5) Agar dapat menempatkan pekerja yang sesuai dengan tugas dan
kemampuannya atau the right man on the right place
6) Agar kegiatan selesai sesuai dengan rencana
c. Actuating (Penggerakan)
Actuating adalah menempatkan semua anggota pada kelompok agar kerja
secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan
perencanaan dan pola organisasi. Atau dengan kata lain, penggerakan
artinya kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau memberi
semangat kepada karyawan atau pegawai.
Menurut Dr. Sondang P. Siagian, MPA, penggerakan adalah
keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan
sedemikian rupa, sehingga mereka mau bekerja secara ikhlas demi tercapainya
tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Actuating merupakan bagian
yang sangat penting dalam proses manajemen, karena inti dari manajemen
adalah penggerakan, dan inti dari penggerakan adalah memimpin
(leadership). Seseorang yang dapat menggerakkan orang di bawah
kekuasaannya, berarti ia dapat menjalankan manajemen, begitu juga bila ia
dapat memimpin orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya berarti ia
dapat menggerakkan orang-orang itu.
Kegiatan penggerakan atau actuating biasanya akan memperoleh hasil
yang maksimal apabila memperhatikan faktor-faktor berikut.
1) Memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya.
2) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan manusia.
3) Menampakkan pada manusia keinginan untuk melebihi.
4) Menghargai hasil pekerjaan yang baik dan sempurna.
5) Mengusahakan adanya keadilan tanpa pilih kasih.
6) Memberikan kesempatan yang tepat dan bantuan yang cukup.
7) Memberikan dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya.
Dengan demikian, bisa dikatakan actuating merupakan fungsi memberikan
perintah atau arahan. Selain itu juga termasuk kegiatan kepemimpinan,
bimbingan, motivasi dan pengarahan agar karyawan dapat bekerja dengan
lebih efektif. Actuating juga merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota
kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk
mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama
d. Controlling(Pengawasan)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang akan dicapai
(standard), apa yang sedang dilakukan (pelaksanaan), menilai pelaksanaan,
dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan
dapat berjalan menurut rencana, yaitu sesuai dengan standar. Atau dengan
kata lain, pengawasan adalah kegiatan yang berhubungan dengan
mengendalikan atau mengawasi setiap pekerjaan serta melakukan tindakan
koreksi.
Proses pengawasan dilakukan dengan tiga langkah, yaitu sebagai berikut.
1) Mengukur hasil pekerjaan.
2) Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan
perbedaan.
3) Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan
perbaikan, baik melalui perencanaan, pengorganisasian,
maupun penggerakan.
Sementara itu, fungsi pengawasan yang baik, antara lain, sebagai berikut:
1) mencegah penyimpangan-penyimpangan,
2) memperbaiki kesalahan-kesalahan, kelemaban-kelemahan dan menindak
penyalahgunaan serta penyelewengan,
3) mendinamisasi organisasi serta segenap kegiatan manajemen,
4) mempertebal rasa tanggung jawab, dan
5) mendidik pegawai atau pelaksana.
A. KEPEMIMPINAN
Fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas planning, organizing, actuating,
dan controlling merupakan aktivitas manajer dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan. Pencapaian manajer perusahaan dalam
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen merupakan kunci keberhasilan dalam
memimpin perusahaan agar tercapai tujuan yang diinginkan.
1. PengertianPemimpin
Sekarang, cobalah kamu simak beberapa pendapat mengenai pengertian
pemimpin di bawah ini untuk diperbandingkan.
a. Ivansevich dan Matteson (2008)
Beliau menyatakan kepemimpinan merupakan kemampuan untuk
memakai pengaruh dalam lingkungan atau situasi organisasi, untuk
menghasilkan efek yang berarti dan berdampak langkung terhadap
pencapaian tujuan yang menantang.
b. Prof. Dr. H. Arifin Abdurrachman
Bapak ini merumuskan pemimpin sebagai orang yang dapat
menggerakkan orang lain yang ada di sekelilingnya untuk
mengikuti jejak pemimpin itu.
c. Prof. Dr. Sarwono Prawirodihardjo
Beliau menyatakan bahwa pemimpin adalah orang yang berhasil
menumbuhkan pada bawahannya rasa ikut serta bertanggung jawab

terhadap pekerjaan yang sedang diselenggarakan di bawah
pimpinannya.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang
dapat dikatakan pemimpin (leader) apabila orang tersebut dapat
memengaruhi tingkah laku perbuatan orang lain agar dapat menuruti
kehendaknya, meskipun tidak ada ikatan- ikatan yang kokoh dalam suatu
organisasi. Jadi, pemimpin dapat timbul kapan dan di mana saja asalkan
seseorang itu sanggup dan dapat memengaruhi orang lain yang ada di
sekelilingnya. Pemimpin memiliki tugas utama untuk menjalankan fungsi-
fungsi manajemen dengan baik, di antaranya sebagai perencana, organisator,
koordinator, dinamisator, supervisor, pengambil keputusan, pemberi
wewenang, penanggung jawab, pendidik, komunikator, penegak hukum,
pemersatu, pengayom, orang tua, pelopor, pembimbing, dan mandataris.
2. Tipe PemimpinatauManajer
Dalam organisasi atau perusahaan, kegiatan usaha dipimpin oleh
pimpinan organisasi atau manajer perusahaan. Setiap pemimpin organisasi
atau manajer perusahaan memiliki tipe-tipe yang bisa mendukung tercapainya
tujuan perusahaan. Berikut beberapa macam tipe atau jenis manajer.
a. Manajer yang Bersifat Otokrasi (Authocratic)
b. Manajer yang Bersifat Demokratis (Democratic)
c. Manajer yang Bersifat Bebas (Laissez Faire)
Sementara itu, menurut Blake dan Mouten gaya kepemimpinan seseorang
dapat digolongkan dalam lima macam, yaitu sebagai berikut.
a. Tipe Pemimpin Deserter
b . Tipe Pemimpin Missionaris
c. Tipe Pemimpin Kompromis
d. Tipe Pemimpin Otokrat
e. Tipe Pemimpin Eksekutif
B. UNSUR-UNSUR MANAJEMEN
Unsur-unsur manajemen sering disebut sebagai sarana atau tools of
management. Sarana (tools) atau alat manajemen yang diperlukan manajer dikenal
dengan sebutan “The Six M”. The Six M terdiri atas man, money, materials,
machines, methods, dan markets. Satu per satu dijelaskan sebagai berikut.
1. Man (Orang/Manusia)
2. Money (Uang yang Diperlukan untuk Mencapai Tujuan)
3. Methods (Cara Kerja yang Digunakan untuk Mencapai Tujuan)
4. Materials (Bahan-Bahan yang Diperlukan)
5. Machines (Mesin-Mesin yang Diperlukan untuk Mencapai Tujuan)
6. Market (Pemasaran sebagai Tempat untuk Memperjualbelikan Hasil
Produksi)

Dengan demikian, dalam kegiatan usaha perusahaan, unsur-unsur
manajemen yang terdiri atas enam sarana tersebut sangat penting dalam mencapai
tujuan. Secara berkesinambungan dan bersinergi, unsur-unsur manajemen
memiliki hubungan yang erat dan mutlak bagi keberhasilan pencapaian tujuan
perusahaan.
Salah satu unsur manajemen adalah man. Man dalam perusahaan terdiri atas
sekelompok manusia dalam satu organisasi yang bekerja sama untuk mencapai
tujuan. Man tersebut dibedakan ke dalam tiga tingkatan manajemen. Tingkatan
manajemen tersebut dijelaskan sebagai berikut.
1. To p Management
2. Middle Management
3. Lower Management / First Line Managemen
Coba perhatikan bagan manajemen perusahaan berdasarkan tingkatan atau
level berikut.
Pada bagan tersebut tampak garis kepemimpinan dari tingkatan manajemen.
Berkaitan dengan tingkatan manajemen tersebut, ada yang lebih harus
diperhatikan, yaitu keterampilan manajerial. Setiap tingkatan manajemen
memiliki keterampilan yang berbeda. Keterampilan yang harus dimiliki oleh
setiap tingkatan manajemen disebut sebagai keterampilan manajerial.
Keterampilan manajerial meliputi keterampilan teknik, keterampilan manusiawi,
dan keterampilan konseptual. Perhatikan bagan tentang keterampilan manajerial
berikut.

Robert L. Katz pada tahun 1970-an mengemukakan bahwa setiap manajer
membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar.
1. Keterampilan Konsepsual (Conceptional Skill)
2. Keterampilan Berhubungan dengan Orang Lain (Humanity Skill)
3. Keterampilan Teknis (Technical Skill)
Setiap keterampilan di atas harus dimiliki oleh setiap manajer meskipun
dengan proporsi yang berbeda untuk berbagai tingkatan manajemen. Hal ini
karena kebutuhan keterampilan di setiap tingkatan berbeda-beda. Sebagai
contoh, manajer puncak lebih membutuhkan keterampilan konsepsual
dibanding dengan manajer lini pertama.
Dengan demikian, dalam bahasa yang sederhana, sebenarnya ketiga jenis
tingkatan manajemen tersebut bekerja pada waktu yang sama, tetapi jenis
kegiatannya berbeda. Manajemen tingkat atas lebih banyak bekerja dengan
pikiran, sedikit sekali bekerja secara fisik atau tenaga. Manajemen tingkat
menengah, antara kerja pikir dan kerja fisik boleh dikatakan seimbang.
Sementara manajemen tingkat bawah, bekerja dengan pikiran sedikit sekali,
sementara dengan fisik atau tenaga amat besar/banyak.
C. BIDANG-BIDANG MANAJEMEN
Adapun bidang-bidang manajemen yang akan kita pelajari, antara lain,
manajemen bidang produksi, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang
personalia, dan bidang administrasi/akuntansi.
1. Manajemen Produksi
Di sebuah perusahaan, kegiatan produksi memegang peranan penting.
Melalui kegiatan produksi akan dihasilkan output berupa produk-produk
yang kelak dipasarkan. Rangkaian kegiatan produksi tidak akan berjalan
sesuai rencana ke arah pencapaian target dan tujuan apabila tidak dikelola
oleh manajemen. Dalam hal ini, manajemen produksi. Siapakah pemegang
manajemen produksi? Tentu saja manajer produksi. Bagaimanakah proses
dalam manajemen produksi?
Manajemen produksi menyangkut kegiatan untuk menghasilkan barang.
Oleh karena itu, dalam kegiatan manajemen produksi harus melalui proses
sebagai berikut.
a. Pemilihan (Selecting)
b . Perancangan (Engineering)
c. Pengoperasian (Operating)
d. Pengawasan (Controlling)
e. Pembaharuan (Inovating)
Pendekatan dalam manajemen produksi bertujuan untuk menghasilkan
produk yang baik. Adapun pendekatan tersebut dilakukan dengan tiga cara, yaitu
sebagai berikut.
a. Pendekatan Pragmatis

b . Pendekatan Iptek
c. Pendekatan Atas Dasar Siklus Kehidupan Industri
Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa manajemen
produksi adalah pelaksanaan kegiatan-kegiatan manajerial seperti planning
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan
controlling (pengawasan) terhadap sistem-sistem produksi dengan tujuan agar
produksi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Manajemen Pemasaran
Beberapa ahli menyebutkan tentang pemasaran dengan pengertian yang
berbeda-beda. Berikut ini dipaparkan pengertian manajemen pemasaran.
a. Menurut The American Marketing Association Commite, pemasaran
adalah kegiatan-kegiatan perdagangan yang mengarahkan aliran
barang-barang dan jasa dari produsen menuju ke konsumen atau
pemakai.
b . Menurut Prof. Malcolm Mc. Hair, merumuskan bahwa pemasaran
adalah penciptaan dan penyerahan suatu standard hidup kepada
masyarakat. Jadi, pemasaran terdiri atas usaha-usaha yang dibutuhkan
untuk memuaskan, baik kebutuhan penjual maupun kebutuhan
pembeli.
3. Manajemen Personalia
Manajemen personalia adalah seni dan ilmu dalam perencanaan,
pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam hal pengadaan,
pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian dan pemeliharaan
terhadap sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan
organisasi.
Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa pada umumnya,
perusahaan menempatkan manajemen personalia sekaligus sebagai
manajemen operasional. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen personalia
memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan menyentuh dari semua lini atau
tingkatan manajemen. Berikut ruang lingkup manajemen personalia.
a. Pengadaan Pegawai (Recruitment)
b . Pengembangan
c. Pemberian Kompensasi
d. Pengintegrasian
e. Pemeliharaan
Adapun maksud dan tujuan manajemen personalia adalah sebagai berikut.
a. Untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas, yang bisa dibina dan
dimanfaatkan dalam kegiatan organisasi.
b. Untuk meningkatkan kemampuan kerja para pegawai.
c. Untuk menciptakan hubungan kerja yang baik antar pegawai, baik
secara vertikal maupun secara horizontal.
4. Manajemen Keuangan
Fungsi utama manajemen keuangan, antara lain, sebagai berikut.

a. Raising of fund adalah kegiatan untuk mendapatkan dana atau
penyusunan sumber penerimaan atau anggaran penerimaan,
b. Allocation of fund adalah kegiatan untuk mengalokasikan sumber
keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan
anggaran pengeluaran.
c. Controlling of fund adalah kegiatan untuk melakukan pengawasan
terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan.
5. Manajemen Administrasi/Akuntansi
Manajemen administrasi/akuntansi adalah cara mengajukan informasi
mengenai administrasi atau akuntansi sedemikian rupa sehingga dapat
membantu manajemen dalam menentukan garis-garis kebijakan dan
operasional sehari-hari dari suatu usaha. Sasaran utama dari manajemen
administrasi atau akuntansi adalah menyajikan laporan tentang peristiwa
finansial atau keuangan. Peristiwa finansial atau keuangan yang
dimaksud meliputi kegiatan mencatat, menguraikan dan menganalisis,
menggolongkan, meringkas, menafsirkan, meramalkan, dan melaporkan
peristiwa keuangan. Jadi, manajemen akuntansi senantiasa dapat digunakan
karena merupakan alat yang sangat penting dalam manajemen
perusahaan.
Bidang-bidang manajemen yang disebutkan di atas mempunyai fungsi
yang berbeda. Setiap fungsi yang dilaksanakan oleh setiap bidang manajemen
bertujuan sama, yaitu mencapai tujuan perusahaan secara optimal. Setiap
bidang manajemen di dalam perusahaan merupakan satu kesatuan yang
saling berinteraksi dan bekerja sama.
D. PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN
Tentu kamu ingat bahwa fungsi-fungsi manajemen banyak sekali
dikemukakan oleh para ahli di bidang manajemen. Namun, secara umum fungsi
manajemen terdiri atas empat hal, yaitu planning, organizing, actuating, dan
controlling. Setiap fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh setiap bidang
manajemen. Tujuannya agar proses kegiatan usaha dalam mewujudkan hasil
akhir yang telah ditetapkan oleh perusahaan bisa tercapai secara efektif dan
efisien. Berikut kita pelajari tentang penerapan fungsi manajemen di bidang-
bidang manajemen.
1. Penerapan Fungsi Manajemen Produksi
Adapun penerapan fungsi manajemen produksi dapat diuraikan sebagai
berikut.
a. Fungsi Perencanaan Produksi
Berkaitan dengan fungsi perencaan dalam bidang manajemen produksi,
maka yang diperlukan adalah kegiatan untuk merencanakan
penentuan kualitas dan kuantitas barang yang akan diproduksi,
merancang sistem transformasi, menjadwalkan berbagai aktivitas,
serta menetapkan berbagai ukuran dan kriteria yang sangat

diperlukan untuk kepentingan produksi.
b. Fungsi Pengorganisasian dalam Produksi
Bidang manajemen produksi perlu melakukan fungsi manajemen
pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini mencakup kegiatan
untuk merancang struktur organisasi produksi, menyiapkan dan
menetapkan kriteria bagi staf yang menjabat dalam struktur
organisasi, mendelegasikan wewenang serta menetapkan pola agar
tercipta keserasian kerja antarsubsistem.
c. Fungsi Penggerakan dalam Produksi
Fungsi penggerakan dalam manajemen produksi mencakup usaha
untuk memotivasi, memberi perintah, mengarahkan kegiatan
produksi, mengoordinasikan tiap bagian, dan mengoptimalkan
berbagai sistem transformasi.
d. Fungsi Pengendalian
Dalam manajemen produksi, fungsi pengendalian memegang peranan
penting dalam melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan
kegiatan produksi.
2. Penerapan Fungsi Manajemen Pemasaran
Penerapan manajemen dalam bidang pemasaran meliputi kegiatan-
kegiatan berikut ini.
a. Perencanaan pemasaran
Dalam penerapan pemasaran ini mencakup perencanaan di bidang
produksi, pasar, dan pemilihan saluran pemasaran yang tepat dalam
pendistribusian produk. Perencanaan produksi merupakan
pertimbangan pertama dalam perencanaan pemasaran. Produk harus
sesuai dengan kebutuhan pasar atau disesuaikan dengan permintaan
para pembeli. Perencanaan pasar juga merupakan hal yang
penting, karena dapat menggambarkan daerah yang dilayani untuk
pemasaran, daya beli masyarakat, kebutuhan masyarakat, dan
tingkat hidup calon pembeli.
b . Pengorganisasian Pemasaran
Pengorganisasian pemasaran menciptakan dan memelihara struktur
organisasi penjualan yang baik, yang harus disesuaikan dengan
keadaan perusahaan.
c. Penggerakan Pemasaran
Penggerakan pemasaran, antara lain, sebagai berikut:
1) mendorong pegawai dan tenaga penjual melakukan tugasnya
dengan sebaik mungkin,
2) kepemimpinan yang kuat dan menyenangkan,
3) supervisi serta pengawasan yang baik dalam kegiatan
pemasaran,
4) s ikap manajer dan pegawainya dalam melayani pemasanan,
5) komunikasi yang baik dalam kegiatan pemasaran.
d. Pengawasan pemasaran, artinya pengawasan terhadap seluruh
usaha-usaha pemasaran. Untuk melaksanakan pengawasan,
diperlukan data-data dan informasi yang lengkap dan objektif.

Selain itu pengawasan hendaklah disertai pula penilaian atas hasil-
hasil yang diperoleh akibat penerapan manajemen yang efektif dan
efisien di bidang pemasaran.
Adapun fungsi pemasaran meliputi kegiatan penjualan, pembelian,
pengangkutan, penyimpanan, penentuan standar, pembiayaan,
penanggungan risiko, pengumpulan dan keterangan pasar.
3. Penerapan Fungsi Manajemen Personalia
Fungsi manajemen POAC juga harus diterapkan di bidang manajemen
personalia. Hal ini karena manajemen personalia berkaitan dengan bidang
manajemen yang lain. Berikut contoh penerapan fungsi manajemen di
bidang personalia.
a. Pengadaan Pegawai (Recruitment)
Kegiatan perekrutan pegawai ini meliputi perencanaan penerimaan
tenaga kerja, analisis jabatan, seleksi pegawai, promosi, mutasi, dan
penempatan tenaga kerja.
b . Pengembangan
Kegiatan yang meliputi sistem pengupahan, mengadakan penilaian
karyawan, mengadakan pemindahan, dan merencanakan tenaga kerja
bagi karyawan.
c. Pemberian Kompensasi
Kegiatan yang meliputi sistem pengupahan, mengadakan analisis
tentang upah yang dibayarkan, mengadakan evaluasi jabatan,
mengadakan penilaian tingkat produktivitas, dan mengadakan penilaian
sistem pengupahan insentif.
d. Pengintegrasian
Kegiatan untuk memudahkan keinginan perusahaan, tenaga kerja,
dan masyarakat.
e. Pemeliharaan
Kegiatan yang meliputi penyusunan program keselamatan,
kesehatan dan pelayanan karyawan serta pemutusan hubungan kerja.
Pengembangan pengelolaan SDM dapat dilakukan dengan
memberikan pelatihan/pendidikan kepada karyawan agar mereka
memperoleh kemampuan, ketrampilan, dan keahlian di dalam
melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian, fungsi manajemen personalia
berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas dengan
kuantitas yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan.
4. Penerapan Fungsi Manajemen Keuangan
Penerapan fungsi manajemen keuangan, antara lain, sebagai berikut:
a. mencapai efisiensi penggunaan atau pemanfaatan keuangan
b . meningkatkan serta memaksimalkan keuntungan
(rentabilitas),
c. menyediakan dana yang cukup untuk operasional jangka pendek
dan jangka panjang,
d. memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan atau pelaksanaan
keuangan.

Seorang manajer keuangan harus mampu mengelola keuangan dengan
baik dan mampu menyelenggarakan administrasi yang tertib. Berkaitan
hal tersebut, seorang manajer keuangan harus mampu memberikan
informasi tentang jumlah laba yang diperoleh, posisi harta, utang dan
modal perusahaan; kegiatan perusahaan seperti penjualan, pemasaran,
utang, piutang, persediaan barang dagangan; laporan pajak, laporan
penghasilan. Selain itu, seorang manajer keuangan harus mampu
mempertimbangkan aspek-aspek dalam pengelolaan keuangan, yang
meliputi pengelolaan modal kerja, piutang, dan kas.Kesemua hal itu
memerlukan aspek fungsi manajemen POAC.
5. Penerapan Fungsi Manajemen Administrasi/Akuntansi
Sasaran utama dari manajemen administrasi atau akuntansi adalah
menyajikan laporan tentang peristiwa finansial atau keuangan.
Peristiwa finansial atau keuangan yang dimaksud meliputi kegiatan
mencatat, menguraikan dan menganalisis, menggolongkan, meringkas,
menafsirkan, meramalkan, dan melaporkan peristiwa keuangan. Jadi,
manajemen akuntansi senantiasa dapat digunakan karena merupakan alat
yang sangat penting dalam manajemen perusahaan.
6. Penerapan Fungsi Manajemen dalam Kegiatan Sekolah
Kamu harus tahu bahwa sekolah adalah sebuah lembaga. Di dalam
lembaga sekolah terdapat sejumlah orang-orang yang berfungsi sebagai
pelaksana berbagai kegiatan pendidikan. Sejumlah orang yang bekerja dan
adanya tujuan yang hendak dicapai dan telah menjadi suatu ketetapan,
memerlukan seorang pemimpin agar semua kegiatan dapat terlaksana
dengan baik dan mencapai tujuan sebagaimana diharapkan. Adapun
pemimpin di sekolah adalah kepala sekolah.
Apakah tugas pokok pemimpin atau kepala sekolah? Tugas pokok
kepala sekolah adalah menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang
ada di sekolah, memaksimalkan penggunaan semua fasilitas yang dimiliki
dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang ia
pimpin. Kepala sekolah adalah pemimpin sebuah lembaga. Oleh karena
itu, ia harus memiliki kelengkapan kemampuan dalam melaksanakan
fungsi-fungsi manajemen sebab pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen itu
merupakan salah satu tanggungjawabnya. Dalam tingkatan manajemen,
kepala sekolah berada di tingkat top management.
Berikut fungsi manajemen POAC di sekolah sebagai lembaga yang
dipimpin oleh kepala sekolah.
a. Planning atau Perencanaan
Seluruh kegiatan sekolah harus disusun sebuah rencana, sehingga
dapat terarah, teratur, dan tercapai tujuan yang diharapkan. Misalnya
sekolah menyusun visi, misi, indikator keberhasilan dan tujuan sekolah.
Hal-hal tersebut bermuara pada pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan dalam perencanaan secara menyeluruh yang dilaksanakan

oleh orang-orang yang berfungsi sebagai pelaksana berbagai kegiatan
pendidikan.
b. Organizing atau Pengorganisasian
Pengorganisasian berhubungan dengan pengaturan struktur melalui
penentuan kegiatan untuk mencapai tujuan dari pada suatu badan
usaha/organisasi secara keseluruhan atau setiap bagiannya. Oleh
karena itu, seluruh kegiatan sekolah yang telah disusun rencana,
dilaksanakn pengaturan agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib.
Misalnya sekolah mengatur guru, karyawan/pegawai, siswa dan
administrasi sekolah.
c. Actuating atau Penggerakan
Sejumlah orang-orang yang berfungsi sebagai pelaksana berbagai
kegiatan pendidikan harus diarahkan untuk bergerak bersama secara
sinergi yang mengarah pada pencapain tujuan yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan hal tersebut, peran kepala sekolah sebagai pemimpin
haruslah mampu memberikan motivasi, semangat, pengarahan, dan
petunjuk agar semua bisa melakukan kegiatan di lembaga sekolah
secara senang dan nyaman. Misalnya, sekolah mengadakan kegiatan
outbond, pemberian motivasi dari pihak luar sekolah, kegiatan
ekstrakurikuler dan sebagainya.
d. ontrolling atau Pengawasan
Seluruh kegiatan sekolah dilaksanakan atas pengawasan dan
pengendalian dari pihak yang berwenang, mulai dari kepala sekolah,
guru, karyawan maupun siswa. Misalnya pengawasan terhadap
kegiatan OSIS, kegiatan Ulangan / ujian, kegiatan yang berhubungan
dengan pihak luar sekolah dan pengendalian keuangan sekolah
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bisa ditarik kesimpulan
bahwa dengan pendayagunaan fungsi-fungsi manajemen itu maka akan
semakin nyatalah keterlibatan seluruh anggota organisasi/lembaga dalam
memainkan peranannya masing-masing secara tepat dan berhasil guna.
Ketepatan peranan yang dimainkan oleh masing-masing personal tersebut
akan menimbulkan rasa tanggungjawab yang dicerminkan oleh rasa
memiliki (sense of belonging) terhadap organisasi/lembaga kerja
(sekolah). Dan perasaan ikut memiliki itu akan menumbuhkan pula sikap
bertanggungjawab secara nyata (sense of responsibility).
Banyak sekali yang telah kita pelajari dalam bab manajemen ini. Melalu
pengertian manajemen, kita diajak untuk tahu bahwa pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan, bisa dengan melalui orang lain dalam suatu organisasi atau
perusahaan. Agar sekumpulan orang tersebut bisa bekerja dengan baik,
diperlukan pelaksanaan fungsi manajemen dan pembagian kerja. Secara garis
besar, fungsi manajemen terdiri atas planning (perencanaan), organizing
(pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Fungsi
manajemen tersebut terkenal dengan sebutan POAC. Fungsi manajemen yang
dilaksanakan seseorang sebagai manajer atau pemimpin juga dipengaruhi oleh

gaya kepemimpinannya. Di samping itu, pencapaian tujuan dalam perusahaan
memerlukan sarana atau tools yang disebut unsur-unsur manajemen. Setiap unsur
manajemen berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan
wewenang di setiap bidang manajemen. Setiap bidang manajemen memerlukan
fungsi manajemen yang tepat agar tujuan perusahaan tercapai secara efisien dan
efektif, salah satunya pelaksanaan fungsi manajemen di dalam kegiatan sekolah.
LATIHAN 1
1. Berilah penjelasan sesuai pemahamanmu mengenai pengertian
manajemen sebagai ilmu dan seni!
2. Jelaskan pengertian manajemen sebagai proses, dan manajemen sebagai
kolektivitas!
3. Apa pengertian manajemen secara umum?
4. Kemukakan pengertian manajemen menurut John D Milet dan GR Terry!
5. Apakah yang akan terjadi apabila suatu organisasi tidak menetapkan
prinsip-prinsip manajemen?
6. Deskripsikan pengertian perencanaan menurut diri kamu sendiri!
7. Bagaimana cara menyusun suatu perencanaan yang baik?
8. Apakah perbedaan antara organisasi garis dan organisasi fungsional?
9. Identifikasikan kebaikan dan keburukan organisasi garis dan staf!
10. Sebutkan kegiatan manajemen yang dilakukan pada fungsi actuating!
11. Identifikasikan faktor-faktor yang perlu diperhatikan demi keberhasilan
kegiatan actuating!
12. Cobalah kamu identifikasikan faktor-faktor yang menentukan
keberhasilan pengawasan!
13. Bagaimana pengertian manajemen menurut Sondang P. Siagian dan G.R.
Terry?
14. Jelaskan tiga metode pengawasan yang harus dilakukan oleh suatu
perusahaan!
15. Identifikasikan perbedaan yang mencolok antara pemimpin (leader)
dan manajer (pengelola)!
16. Identifikasikan gaya kepemimpinan menurut Blake dan Mouten!
17. Di antara tipe manajer antara manajer yang bersifat otokrasi, demokrasi dan

bebas, manakah menurutmu yang paling baik? Jelaskan!
18. Pemimpin memiliki tugas utama sebagai perencana, organisator,
koordinator, dinamisator, supervisor, pengambil keputusan, pemberi
wewenang, penanggung jawab, pendidik, komunikator, penegak
hukum, pemersatu, pengayom, orang tua, pelopor, pembimbing, dan
mandataris. Jelaskan hal tersebut!
19. Bagaimanakah tipe kepempinan ayahmu di dalam keluargamu? Mengapa
demikian? Jelaskan!
20. Kunjungilah sebuah organisasi atau perusahaan dengan anggota
kelompokmu yang lain. Tanyakan siapa saja yang menjabat sebagai top
management, middle management, dan lower management. Catat dan susunlah
dalam bentuk bagan tingkatan manajemen, kemudian kumpulkan kepada
gurumu!
21. Sebagai manajer sebuah perusahaan, Pak John Simamora melakukan kegiatan
antara lain mencari sumber dana, mengelola, sampai dengan membuat
laporan pertanggungjawaban. Pada kasus ini, termasuk unsur manajemen
apakah kegiatan yang dilakukan Pak John? Jelaskan!
22. Jelaskan unsur manajemen yang termasuk material dan methode!
23. Mengapa manajer tingkat tinggi lebih sedikit dibanding dengan manajer
tingkat bawah? Jelaskan!

LATIHAN 2
1. Untuk menambah kualitas produksi maka perusahaan menambah beberapa
tenaga ahli dan tenaga fresh graduated, diharapkan mereka mampu berinovasi
dan berkolaborasi untuk menghasilkan output yang lebih berkualitas. Unsur
manajemen dari ilustrasi di atas adalah….
A. Man
B. Money
C. Method
D. Machine
E. Market
2. Jabatan yang masuk dalam tingkatan Top Level Management adalah berikut ini,
kecuali …..
A. Presiden Direktur
B. Direktur
C. Wakil Direktur
D. Cheif Executive Officer (CEO)
E. Manajer
3. Menentukan standar dan tolok ukur prestasi kerja dan melakukan perbaikan
terhadap penyimpangan, dalam manajemen merupakan penjabaran dari fungsi …..
A. Planning
B. Organizing
C. Coordinating
D. Controlling

E. Staffing
4. Salah satu kelemahan yang dihadapi oleh home industry sepatu milik Pak
Dewanto adalah kekurangan bahan baku, karena hanya menunggu pemasok
datang. Sehingga banyak pemesan yang harus antre menunggu lebih dari satu
minggu. Perlu diketahui, sepatu buatan Pak Dewanto tidak kalah kualitas dari
produksi pabrik terkenal. Selain itu, harga sepatunya lebih murah.
Dari contoh di atas, apabila dilihat dari unsur manajemen, maka cara yang
tepat dilakukan oleh Pak Dewanto adalah... .
A. Mendatangi sumber bahan baku agar mendapatkan barang yang bagus dan
lebih murah.
B. Memperluas jaringan tempat usaha ke daerah yang jauh dari pertokoan dan
pasar.
C. Menambah modal dengan meminjam uang dari bank yang ada di sekitar
tempat usaha.
D. Menggunakan tenaga kerja yang terampil untuk menghasilkan barang yang
berkualitas.
E. Mengubah cara memeroses dan melayani konsumen dengan lebih baik.
5. Berikut ini berkaitan dengan analisis SWOT dalam manajemen sekolah.
1. Lemahnya SDM dalam lembaga pendidikan
2. Sarana dan prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib saja
3. Lembaga pendidikan swasta yang pada umumya kurang bisa menangkap
peluang, sehingga mereka hanya puas dengan keadaan yang dihadapi
sekarang ini.
4. Kecenderungan peningkatan prestasi yang terjadi dikalangan peserta didik.
5. Identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian.
6. Perubahan dalam keadaan persaingan.
Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam Weakness (kelemahan) adalah …..
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 3, 5, dan 6
E. 4, 5, dan 6
6. Manajer suatu perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini.
(1) Menempatkan perusahaan dalam pelayanan
(2) Melakukan pelayanan purna jual
(3) Persediaan bahan baku
(4) Mendesain proses
(5) Pengendalian mutu
(6) Memilih lapisan pasar
Kegiatan-kegiatan di atas yang berhubungan langsung pada manajemen
adalah butir …..

a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (2), (3), dan (4)
d. (2), (4), dan (6)
e. (3), (4), dan (5)
7. Berikut ini adalah tahapan di dalam merancang sebuah struktur organisasi.
1) Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas dan departemen yang spesifik.
2) Menugaskan pekerjaan dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan
individu.
3) Mengoordinasikan beragam tugas organisasi.
4) Menghimpun berbagai pekerjaan ke dalam unit-unit.
5) Menjalin hubungan di antara individu, kelompok, dan departemen.
6) Membuat hierarki wewenang yang formal.
7) Mengalokasikan dan menempatkan sumber-sumber daya organisasi.
Tahapan yang tepat adalah :
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da
n
7
B. 4, 1, 2, 5, 3, 6, da
n
7
C. 4, 1, 2, 5, 6, 3, da
n
7
D. 1, 2, 3, 4, 7, 6, da
n
5
E. 7, 6, 5, 4, 3, 2, da
n
1
8. Dua tokoh yang mendapat sebutan Bapak Manajemen Ilmiah dan Bapak Ilmu
Manajemen adalah...
A. F.W. Taylor dan Henry Fayol
B. Adam Smith dan Karl Marx
C. Harold Koontz dan Cyril O Donnell
D. David Richardo dan John Maynard Keynes
E. Irving Fisher dan Robert A. Mundell
9. Aktivitas utama dari seorang manajer keuangan adalah sebagai berikut
kecuali:
A. Membuat keputusan pendanaan keuangan perusahaan.
B. Merencanakan dan menganalisa keuangan perusahaan.
C. Membuat keputusan investasi keuangan perusahaan.
D. Membuat dan mengatur akuntansi keuangan perusahaan.
E. Merencanakan keputusan pembagian keuntungan perusahaan.
10. Menentukan standar dan tolok ukur prestasi kerja dan melakukan perbaikan
terhadap penyimpangan, dalam manajemen merupakan penjabaran dari fungsi …..
A. Planning
B. Organizing
C. Coordinating
D. Controlling
E. Staffing

11. Pak Sulaiman pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit mencoba
melakukan cara baru dalam mengelola lahan perkebunan agar kelapa sawit
yang dihasilkan bisa berkembang lebih baik. Usaha Pak Sulaiman ini termasuk
dalam unsur manajemen ....
A. man
B. money
C. material
D. machine
E. methode
12. Sejak beberapa tahun terakhir keluarga Pak Joyo mengelola usaha konveksi
dari bahan Sutera dengan merek “Joyoroyo Collection“. Pada awal usahanya
dirasakan begitu lancar dan keuntungan selalu meningkat sehingga dapat
membuka beberapa factory outlet. Akan tetapi sejak akhir tahun lalu pasokan
bahan Sutra mengalami penurunan, dikarenakan bermunculan usaha sejenis
sehingga pemasok membagi pasokan sutra untuk yang lain juga. Dari contoh
di atas, apabila dilihat dari unsur manajemen, maka cara yang tepat dilakukan
oleh Pak Joyo adalah... .
A. Memperluas jaringan tempat usaha ke daerah yang jauh dari pertokoan
dan pasar.
B. Menambah modal dengan meminjam uang dari bank yang ada di sekitar
tempat usaha.
C. Menggunakan tenaga kerja yang terampil untuk menghasilkan barang
yang berkualitas.
D. Mengubah cara memeroses dan melayani konsumen dengan lebih baik.
E. Mendatangi sumber bahan baku agar mendapatkan barang yang bagus
dan lebih murah.
13. Berikut ini beberapa kegiatan manajemen:
(1) Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab orang yang bekerja
dalam perusahaan
(2) Mengambil keputusan tentang cara-cara bekerja yang akan dilaksanakan
(3) Melakukan kegiatan yang telah ditetapkan
(4) Pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan
(5) Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kebijakan
Yang merupakan fungsi manajemen pengorganisasian adalah … .
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (2), dan (4)
C. (1), (3), dan (4)
D. (2), (3), dan (4)
E. (2), (4), dan (5)
14. Berikut ini kegiatan pada fungsi manajemen :
(1) Mengevaluasi hasil pekerjaan
(2) Membuat proposal anggaran

(3) Memberi penilaian pada karyawan
(4) Mengontrol hasil pekerjaan
(5) Meninjau lokasi pabrik
Yang termasuk kegiatan fungsi pengawasan adalah …
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
15. Sebagian besar pegawai pabrik seoatu sering ikut demo menuntut kenaikkan
gaji mengakibatkan penurunan produksi. Cara yang paling tepat untuk
menjelaskan melalui bidang manajemen adalah …
A. manajemen produksi menghentikan proses produksi sementara sampai
pegawai tidak menuntuk
B. manajemen personalia memediasi antara pimpinan dan karyawan untuk
mencari solusi yang tepat
C. manajemen produksi memanggil beberapa karyawan yang ikut demo
sementara produksi tetap berjalan
D. manajemen personalia mengambil tindakan yang tegas kepada pegawai
yang ikut demo
E. manajemen keuangan menaikkan gaji karyawan, agar proses produksi
berjalan lancar
16. Berikut ini berkaitan dengan analisis SWOT dalam manajemen sekolah.
1) Lemahnya SDM dalam lembaga pendidikan
2) Sarana dan prasarana yang masih sebatas pada sarana wajib saja
3) Lembaga pendidikan swasta yang pada umumya kurang bisa menangkap
peluang, sehingga mereka hanya puas dengan keadaan yang dihadapi
sekarang ini.
4) Kecenderungan peningkatan prestasi yang terjadi dikalangan peserta
didik.
5) Identifikasi suatu layanan pendidikan yang belum mendapat perhatian.
6) Perubahan dalam keadaan persaingan.
Dari pernyataan di atas yang termasuk dalam Weakness (kelemahan) adalah …..
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 3), dan 5)
C. 2), 3), dan 4)
D. 3), 5), dan 6)
E. 4), 5), dan 6)

17. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol adalah ….
A. Planning, Organizing, Coordinaating, Commanding, Controllintg
B. Planning, Staffing, Actuating, Directing, Controlling
C. Planning, Organizing, Staffing, Directing Controlling
D. Planning, Staffing, Coordinating, Directing, Controlling
E. Planning, Staffing, Commanding, Directing, Controlling
18. Mempersatukan sumber daya pokok dengan cara yang teratur dan mengatur
orang-orang dalam pola yang sedemikian rupa sehingga mereka daspat
melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan,
merupakan pengertian dari ….
A. Planning
B. Directing
C. Organizing
D. Controlling
E. Actuating
19. Seorang atasan mengambil keputusan dan memberitahu seorang bawahan,
kemudian membuat keputusan dan memberitahu seorang bawahan dan
seterusnya. Pengoprganisasian ini merupakan cirri dari struktur organisasi ….
A. garis
B. staf
C. garis-staf
D. fungsional
E. perintah
20. Berikut ini adalah fungsi pengarahan dalam manajemen, kecuali ….
A. memberi motivasi
B. mengkoordinasikan kegiatan
C. memberi perintah
D. mencari laba
E. mengarahklan kegiatan
21. Di bawah ini adalah kegiatan-kegiatan pengawasan, kecuali ….
A. mengukur hasil pekerjaan
A. membandingkan hasil dangan standar yang ditetapkan
B. memperbaiki apabila terjadi penyimpangan
C. menggerakkan pekerja agar senang melakukan pekerjaan sesuai dengan
rencana
D. menccocokkan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang disusun
22. Seorang pemimpin yang memaksakan kehendaknya kepada bawahan
merupakan tipe pemimpin ….
A. Otoriter
B. kompromis
C. misionaris

D. Demokratis
E. lazier faire
23. Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan penciptaan dan penyerahan
barang dan jasa kepada konsumen disebut ….
A. produksi
B. keuangan
C. pemasaran
D. administasi
E. personalia
24. Maksud dan tujuan diterapkannya manajemen kepegawaian adalah ….
A. mencari pegawai yang banyak
B. menghemat biaya
C. meningkatkan kemampuan kerja pegawai
D. mencari kesalahan pekerja
E. mencapai upah yang tinggi
25. Tahap awal dalam perekrutan tenaga kerja adalah ….
A. disesuaikan dengan produktivitas
B. menyebarkan informasi ke berbagai media massa
C. disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan
D. disesuaikan dengan lingkungan lokasi perusahaan
E. disesuaikan dengan kualifikasi pelamar
26. Manajemen yang membicarakan tentang masalah-masalah kepegawaian di
bidang pemerintahan adalah ….
A. administrasi personal
B. labour relation
C. industrial relation
D. labour marketing
E. man power out put
27. Untuk lebih menguasai pekerjaannya, seorang pegawai perlu diberikan
latihan dasar (job training). Hal ini merupakan tugas manajemen ….
A. produksi
B. keuangan
C. pemasaran
D. akuntansi
E. personalia
28. Fungsi manajemen keuangan dilakukan dengan maksud untuk ….
A. mencapai efisiensi penggunaan keuangan

B. mancapai laba maksimal
C. dapat menghitung biaya
D. dapat memperoleh pinjaman dari bank
E. mencapai efektifitas dalam promosi
29. Asas pembelanjaan perusahaan untuk memperoleh laba dari proses
produksinya disebut asas ….
A. Likuiditas
B. rentabilitas
C. fleksibilitas
D. Solvabilitas
E. soliditas
30. Yang bukan merupakan manajemen akuntansi dalam suatu perusahaan
adalah …
A. Rencana perekrutan pegawai
B. menghitung rugi-laba
C. Pengamanan harta
D. menyusun rencana keuangan
E. Pengendalian biaya

Modul ekonomi kelas 10 semester 2

More Related Content

What's hot

Similar to Modul ekonomi kelas 10 semester 2

More from Kasmadi Rais

Recently uploaded

Modul ekonomi kelas 10 semester 2