MOJAKOE 
Pajak 1 
Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI 
Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com 
FB : SPA FEUI Twitter : @spafeui
Ujian Tengah Semester 
Perpajakan 1 
Senin, 26 Maret 2012 
SOAL 1 (20%) 
Soal Pilihan (15%) 
1. Salah satu peran pajak adalah reguler. Pemerintah, menginginkan perekonomian dapat 
bertumbuh dengan cepat dan tidak sekedar mengejar jumlah penerimaan pajak dengan 
pengenaan tarif yang tinggi.Berikan 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak 
penghasilan yang menunjukkan peran reguler pajak dan jelaskan tujuan dari kebijakan 
tersebut. 
2. Pembayaran Asuransi dan pensiun serta penerimaan klaim atau uang pensiun, dalam 
perpajakan memiliki keunikan dalam pengenaan pajak dan pembebanannya. Jelaskan 
perbedaan keduanya dari beberapa sudut pandang: 
a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun, 
b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan 
c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada 
karyawan 
d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun? 
3. Jelaskan seluruh kewajiban sebuah badan/perusahaan terkait dengan UU pajak 
penghasilan serta jelaskan kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus 
diselesaikan? 
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang gratifikasi yang sering diberikan kepada pejabat 
pemerintah atau anggota dewan terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh 
perusahaan. Dalam perpajakan, apakah pengeluaran tersebut boleh dianggap sebagai 
beban yang boleh dikurangkan? Apakah saran Anda untuk kasus ini, dalam rangka 
mengoptimalkan jumlah pajak dan mengurangi korupsi? 
SOAL 2 (30%) 
Bapak Murya Saputra dan Ibu Ersita adalah pasangan suami istri yang menekuni 
bidang konveksi kaos anak dan remaja dan memiliki gerai busana sendiri dengan merk 
dagang “Cute”. Salah satu anak mereka yang bernama Cahaya masih duduk di bangku SD
namun sudah memiliki penghasilan sebagai penulis cilik. Setiap akhir tahun Cahya 
memperoleh penghasilan berupa royalti dari penerbit Misan atas dasar jumlah penjualan 
bukunya. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak murya Saputra dalam 
tahun 2011 adalah : 
No Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga Keterangan 
1 Ersita 12 Juli 1965 Istri 
2 Himma Rania 24 Agustus 
1988 
Anak Kandung Mahasiswa S1 
dan belum 
bekerja 
3 Cahaya Permata 17 Agustus 
2000 
Anak Kandung Penulis Cilik 
4 Firman 16 Oktober 
1980 
Anak Kandung Tuna Grahita 
(tidak bekerja) 
5 Bambang 13 Januari 
1980 
Suami Himma Karyawan 
Dalam menjalankan usahanya, Bapak Murya Saputra dan istrinya menyelenggarakan 
pembukuan. Periode pembukuan meliputi masa Januari sampai dengan Desember 2011. 
Pembukuannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Laba bersih berdasarkan pembukuan 
dari Bapak Murya Saputra selama tahun 2011 adlah Rp 550.000,00, dengan rincian : 
Penjualan 
- Penjualan bruto 2.600.000.000 
- Retur penjualan 100.000.000 
Penjualan netto 2.500.000.000. 
Harga Pokok Penjualan 1.500.000.000 
Laba Bruto 1.000.000.000 
Beban Operasional 
- Biaya gaji,tunjangan 2.000.000.000 
- Premi asuransi 40.500.000
- Biaya listrik dan telpon 30.000.000 
- Biaya perjalanan 50.000.000 
- Biaya sewa bangunan 24.000.000 
- Biaya bunga pinjaman 20.500.000 
- Biaya piutang tak tertagih 10.000.000 
- Penyusutan 100.000.000 
- Pajak dan retribusi 70.000.000 
- Biaya lain-lain 5.000.000 
Total Beban Operasional 550.000.000 
Laba Operasional 450.000.000 
Pendapatan (Beban) lain-lain 
- Dividen dari PT Sukaria 50.000.000 
- Hadiah undian dari Bank INB 50.000.000 
Laba (Rugi) sebelum Pajak 550.000.000 
Keterangan : 
a. Dalam penghasilan bruto, termasuk penjualan kaos olahraga ke Pemda sebesar Rp 
500.000.000 (belum termasuk PPN) dan sudah dipotong PPh pasal 22. Penjualan 
ini tidak terulang lagi tahun depan. 
b. Dalam biaya gaji dan tunjangan termasuk pengeluaran untuk tunjangan transport 
Rp25.000.000, tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000 
c. Biaya premi asuransi: 
- Asuransi kebakaran bangunan kantor Rp 20.500.000 
- Asuransi kecelakaan kerja karyawan Rp 10.000.000, dan 
- Asuransi kebakaran rumah pribadi Rp 10.000.000 
d. Biaya listrik dan telpon : 
- Listrik dan telpon kantor Rp 28.000.000 
- Listrik dan telpon rumah prinadi Rp 2.000.000 
e. Biaya perjalan dinas meliputi pengeluaran untuk biaya transport dalam rangka 
bisnis 90% san untuk rekreasi karyawan 10%
f. Biaya Sewa : 
- Sewa gudang Rp 8.000.000 
- Sewa bangunan Rp 12.000.000 
- Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000 
g. Biaya bunga pinjaman telah sesuai dengan ketentuan perpajakan 
h. Penyusutan komersial sebesar Rp 100.000.000, setelah berdasar aturan fiskal, 
penyusutan fiskal Rp 75.000.000 
i. Piutang tak tertagih Rp 8.000.000 telah dilakukan penagihannya secara maksimal 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 adalah 
pinjaman Jono adik ipar Murya untuk modal usaha. 
j. Biaya pajak dan retribusi : 
- Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun pajak 2011 Rp 60.000.000 
- PBB kantor Rp 5.000.000 
- Pajak kendaraan bermotor perusahaan Rp 3.000.000 
- Retribusi daerah perusahaan Rp 2.000.000 
k. Biaya lain-lain : 
- Sumbangan kepada yayasan sosial Panti Jompo rp 2.500.000 
- Sumbangan HUT RI Rp 2.000.000 
- Pakaian seragam Satpam Rp 500.000 
l. Di luar pengahsilan di atas, terdapat info penghasilan lain: 
- Bapak Murya memiliki keahlian perpajakan dan pernah memberikan 
konsultasi pajak ke PT X selama 1 bulan. Gaji yang diterima adalah Rp 
8.000.000 dan sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp Rp 200.000. 
Setiap tahun Pak Murya memberikan konsultasi kepada PT X. 
- Cahaya memperoleh royalti dari PT Misan atas novel-novelyang ditulis 
sebesar Rp 10.000.000. PT Misan sudah memotong PPh 23atas royalti 
tersebut. 
- Ibu Ersita menjadi pembicara tetap Workshop Wirausaha dan memperoleh 
honor Rp 3.000.000. Honor sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp 
150.000 
DIMINTA : 
1. Hitunglah laba hasil usaha menurut fiskal 
2. Buatlah perhitungan untuk menentukan berapakah jumlah pajak terutang pak 
Murya dalam satu tahun fiskal?
3. Hitunglah kredit pajak dan tentukan berapa jumlah pajak kurang/lebih bayar ? 
4. Hitunglah PPh 25 untuk tahun fiskal 2012 
SOAL 3 (20%) 
Berikut ini adalah informasi tentang gaji, honor dan pesangon yang dibayarkan oleh PT 
Selalu Jaya kepada berapa karyawan serta tenaga ahli pada tahun 2010. 
a. Bapak Niko Sempurna 
Niko telah bekerja sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2009 Niko diangkat sebagai 
Manajer Keuangan. Pada tahun 2010,Niko memperoleh gaji pokok Rp 5.000.000,- 
perbulan,tunjangan jabatan Rp 4.000.000,- perbulan dan tunjangan pembelian mobil 
senilai Rp Rp 6.000.000,- perbulan. Pada tahun 2010 Niko juga mendapatkan fasilitas 
sebuah ipad seharga Rp 8.000.000,-. Fasilitas lain yang diterima Niko adalah makan 
siang dikantor senilai Rp 1.000.000,- perbulan. Fasilitas makan siang ini diberikan 
bagi seluruh karyawan, namun dengan nilai yang berbeda, tergantung pada 
jabatannya. Selain itu,Niko juga diikutkan dalam program Jamsostek, asuransi dan 
pensiun sebagai berikut : 
 Premi Jamsostek : 
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 2% dibayar perusahaan, 0,5% 
dipotong dari gaji Niko 
- Jaminan Kematian (JK) : 3% dibayar perusahaan, 1% dipotong dari 
gaji Niko 
- Jaminan Hari Tua (JHT) : 5% dibayar perusahaan, 2% dipotong dari 
gaji Niko 
 Premi Asuransi Kesehatan di PT AIA (dibayar perusahaan) Rp 700.000 
Pada Agustus 2010, Niko Sempurna juga menerima pembayaran THR sebesar Rp 
9.000.000,- dan pada Desember 2010 menerima bonus tahunan sebesar Rp 
18.000.000,- . Niko telah menikah, istrinya bekerja sebagai konsultan di PT Manjeki 
dan dosen di STIE Pancasakti, sebuah perguruan tinggi swasta. Niko memiliki 1 
orang anak dan juga menanggung seorang adik kandung dan seorang adik ipar yang 
masih kuliah. 
b. Henny Cahaya 
Henny telah bekerja sejak tahun 2002. Pada Desembertahun 2009,Henny mengajukan 
pengunduran diri mulai Januaro 2010, karena mengikuti suami pindah ke Australia.
Pada Januari 2010, Henny menerima uang penghargaan masa kerja dan uang pisah 
sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp 20.000.000,- 
c. Michael Smith 
Smith adalah warga Negara Amerika yang bekerja di perusahaan sejak tahun 2006 
dan menerima gaji sebesar Rp 50.000.000 per bulan. Pada bulan Maret 2010, 
Perusahaan tidak memperpanjang kontrak Smith. Pada 15 April 2010, Smith dan 
istrinya kembali ke negaranya.Selama tinggal di Indonesia Smith membawa serta 
istrinya yang juga warganegara Amerika. 
d. Budi Wicaksana 
Budi adalah karyawan kontrak untuk masa 6 bulan yang dibayar secara harian. Upah 
yang diterima adalah sebesar Rp 100.000,- per hari. Budi mulai bekerja pada 
November 2010. Selama bulan November dan Desember 2010, Budi bekerja masing-masing 
20 hari. 
e. Dinna Erika 
Dinna adalah tenaga ahli pemasaran yang dikontrak perusahaan selama 1 tahun, mulai 
1Maret 2010 hingga 28 Februari 2011 dengan fee yang dibayar secara bulanan sbesar 
Rp 25.000.000,- perbulan 
f. Wita Asmara 
Pada tahun 2010, perusahaan melakukan lomba pembuatan logo perusahaan. 
Pemenangnya adalah Witta Asmara. Untuk itu Wita memperoleh hadiah sebesar Rp 
30.000.000,- netto 
g. Pada tahun 2010, dalam rangka melaksanakan kegiatan Corporate Social 
Responsibility, perusahaan mengadakan pelatihan bagi 100 pedagang kecil selama 2 
hari. Untuk setiap peserta pelatihan perusahaan memberikan uang saku, sebagai 
pengganti karena tidak berdagang, sebesar Rp 5000.000,- per peserta. 
DIMINTA : 
1. Hitunglah PPh pasal 21 yng harus dipotong perusahaan pada tahun 2010 
berdasarkan informasi diatas. 
2. Diketahui bahwa istri Niko Sempurna memperoleh penghasilan dari PT Makenji 
sebesar Rp 20.000.000,- perbulan dan memperoleh penghasilan sebagai dosen 
tidak tetap dari STIE Pancasakti Rp 4.000.000,- perbulan. Atas penghasilan ini 
telah dipotong PPh pasal 21 dari PT Makenji dan STIE Pancasakti. Istri Niko 
Sempurna mempunyai NPWP yang terpisah dari NPWP Niko Sempurna.
Hitunglah PPh 21 yang terhutang oleh Niko Sempurna pada tahun 2010 dan 
hitunglah jumlah lebih/kirang abyar PPh Niko pada tahun 2010. 
Soal 4 (20%) 
PT Mitra Persada Indonesia (MPI), adalah perusahaan pemilik merek ‘Bebek Bonsai”. 
Disamping memiliki beberapa outlet, PT MPI juga menjual merk “Bebek Bonsai”. Dalam 3 
bulan pertama tahun 2011, transaksi yang terjadi sebagai berikut : 
1. PT MPI membayar tagihan dari Pt Adi Jaya atas penggunaan air dan listrik outlet 
“Bebek Bonsai” di Apartemen Paku Buwono Rp 4.000.000,- 
2. Pada 5 Maret 2011, PT MPI membayar honor jasa konsultasi perpajakan dan 
pembukuan Bapak Hadi Prawiro sebesar Rp 15.000.000,- 
3. PT MPI menyertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan dan 
kecelakaan di PT Cigna Indonesia. Pada bulan Maret 2011 PT MPI menerima 
pembayaran manfaat asuransi dari PT Cigna Indonesia sebesar Rp 25.000.000,- 
4. Untuk meningkatkan mobilitasnya, PT MPI membeli 20 unit sepeda motor di PT 
Toyota Astra Motor. Masing-masing motor harganya Rp 25.000.000,- 
5. CV Selera Makan membayar royalty atas penggunaan merek “Bebek Bonsai” sebesar 
Rp 30.000.000,-. CV Selera sudah mempunyai NPWP 
6. PT MPI mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 150.000.000,-- dari Bank Artha 
Benda. 
7. PT MPI menerima pesanan 100 kotak paket “Bebek Bonsai” untuk keperluan RUPS 
PT Adu Untung, senilai Rp 6.000.000,- 
8. PT MPI menerima pesanan 500 kotak paket makanan “Bebek Bonsai” untuk 
keperluan konsumsi dalam acara temu Gubernur DKI dengan pedagang kaki lima di 
kantor Pemda DKI Jakarta, senilai Rp 15.000.000,- 
9. PT MPI mempekerjakan seorang koki berkebangsaan Inggris,Michael Rourke. 
Michael tinggal di Indonesia kurang daro 183 hari, sudah beristri, dan mempunayi 2 
orang anak. Michael memperoleh pembayaran dari PT MPI USD 5.000, pada28 Maret 
2011 (KMK USD 1= Rp 8.720) 
10. Untuk menyusun laporan keuangan 2010, PT MPI menggunakan jasa KAP Cinde 
Laras dan rekan.Atas pekerjaan pembukuan tahun 2010, PT MPI membayar KAP 
Cinde Laras pada 31 Maret 2011 Rp 35.000.000.
11. PT MPI mempunyai pinjaman kepada PT Nirwana (bukan bank) sebesar Rp 
1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman 20% pertahun. Bulan Februari 2011, 
PT MPI membayar bunga pinjaman tahun 2010 
12. PT MPI memberi bantuan beasiswa skripsi untuk 10 orang mahasiswa FEUI sebesar 
Rp 20.000.000,- 
Dari transaksi-transaksi di atas, Anda diminta untuk menjawab dalam bentuk tabel 
pertanyaan-pertanyaan berikut : 
a. Menentukan jenis pajak penghasilan 
b. Menentukan apakah terdapat pajak yang dipotong/ dipungut 
c. Menentukan pihak yang memotong/ memungut pajak (bila ada) 
d. Menentukan jenis pajak final atau dapat dikreditkan 
e. Besarnya pajak yang dipotong (bila ada) 
JAWABAN 
Soal 1 
1) 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran 
reguler : 
Contoh fungsi reguler pajak 
 Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan 
Berdasar UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku 1 Januari 2009, 
tarif PPh perorangan turun dari 35% menjadi 30%, sedangkan tarif PPh badan 
turun dari 30% ke 28% sejak 1 Januari 2009. Stimulus fiskal ini sangat 
berpengaruh untuk konsumsi, karena secara efektif penghasilan orang naik 
sekitar 11% yang juga mengakibatkan konsumsi dan ekonomi meningkat. 
 Kebijakan Bea Masuk DTP Untuk Industri Tertentu 
Kebijakan ini dilakukan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat 
lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk 
untuk bahan baku produksi. Pada tahun 2010 ada 9 sektor industri yang 
menerima fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) senilai Rp 
1,2. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencakup 12 
sektor dengan anggaran Rp 1,3 triliun.Sembilan sektor itu adalah: 
a. Komponen otomotif 
b. Komponen elektronika,
c. Peralatan komponen telematika, 
d. Sorbitol, 
e. Bahan baku plastik, 
f. Bahan baku karpet 
g. Komponen alat berat komponen, 
h. Komponen perkapalan dan 
i. Peralatan penunjang PLTU. 
Inti tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan sektor 
manufaktur dalam negeri. Selain itu kebijakan ini juga terkait dengan proyek 
pembangunan pembangkit listrik PLTU berkapasitas 10.000MW yang dijamin 
pemerintah secara penuh. 
 Pajak Penggambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
Permukaan 
Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam 
Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan 
Daerah dari sektor Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 
dan Air Permukaan, juga dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian 
lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka 
penyesuaian Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak 
Daerah . Pajak ini dikenakan terhadap gedung-gedung dan tempat hiburan. 
2) Keunikan dari pengenaan dan pembebanan pajak bagi : 
a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiunan 
Perusahaan asuransi menanggung beban pajak atas penghasilan dari 
iuran yang diberikan perusahaan/pribadi 
Perusahaan dana pensiunan tidak menanggung beban pajak dari iuran 
yang diberikan perusahaan/pribadi. 
b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan 
Pihak yang diberikan beban pajak adalah perusahaan 
c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada 
karyawan 
Pihak yang dierikan beban pajak adalah perusahaan
d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun 
Pihak yang diberikan beban pajak untuk program asuransi adalah 
individu 
Pihak yang diberikan beban pajak untuk program pensiun adalah 
individu 
3) Kewajiban badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan : 
a. Kewajiban mendaftarkan diri 
Hal ini bertujuan agar badan / perusahaan mendapatkan NPWP 
Perusahaan/badan dapat mendaftarkan sendiri melalui KPP atau KP2KP yang 
ada disekitar wilayah mereka berdomisili atau bisa juga melalui e-register, 
yaitu pendaftaran NPWP melalui internet. 
Pendaftaran ini wajib dilakukan ketika badan/perusahaan telah memenuhi 
persyaratan untuk menjadi wajib pajak. 
b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak 
Badan/perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti 
pembayaran, menggunakan sistem self-assesmenti yaitu melakukan sendiri 
penghitungan, pembayaran,dan pelaporan pajak terhutang. 
 Pembayaran 
Pembayaran pajak penghasilan oleh badan dapat dilakukan melalui dua 
cara, yaitu : 
 Membayar sendiri pajak yang terhutang 
 Membayar PPh melalui proses pemotongan atau pemungutan 
oleh pihak yang berwenang. 
 Membayar kepada penjual ataupun pihak pemberi jasa ( 
pembayaran PPN) 
 Pemotongan atau pemungutan 
Hal ini wajib dilakukan oleh badan/perusahaan apabila mereka 
tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri. 
Pemotongan yang akan dilakukan badan/perusahaan sebagai pihak 
pemberi penghasilan yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 
26, PPh pasal 4 ayat 2,PPh pasal 15, PPN dan PPnBM. 
 Pelaporan
Sarana yang digunakan oleh wajib pajak badan/perusahaan untuk 
melakukan kegiatan pelporan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang 
berisi mengenai laporan pembayaran atau pelunasan pajakbaik yang 
dilakukan Wajib Pajak sendiri atau melalui proses 
pemungutan/pemotongan. 
Pelaporan dilakukan di KPP atau KP2KP tempat badan/perusahaan 
tersebut terdaftar. 
Untuk badan sendiri, dikenal adanya SPT Tahunan, dimana batas 
pelaporannya adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun 
atau bagian tahun pajak. 
c. Kewajiban dalam hal diperiksa 
Dalam hal pemeriksaan, kewajiban wajib pajak adalah : 
a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor 
b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan 
c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran 
pemeriksaan. 
d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil 
Pemeriksaan 
e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik 
khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor 
f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan 
d. Kewajiban memberi data 
Setiap badan/perusahaan harus memberikan data dan informasi yang terkait 
dengan perpajakan, seperti peredaran usaha, data transaksi keuangan dan lalu 
lintas devisa.Kewajiban terkait pemberian data ini sesuai dengan peraturan 
yang ada dalam UU Nomor 16 tahun 2009. Data dan informasi yang sudah 
dikumpulkan oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak badan diserahkan 
kepada Direktorat Jenderal Pajak. 
4) Gratifikasi adalah pemberian, yang meliputi pemberian uang, barang,tiket perjalanan, 
fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. 
Menurut saya, praktik gratifikasi terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh 
perusahaan harus diberikan batasan jumlah minimum yang boleh dihitung sebagai
beban, misalnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan yang boleh dianggap sebagai 
beban hanya sebesar Rp 1.000.000. Diluar jumlah itu pihak yang harus mengeluarkan 
biaya, dalam hal ini perusahaan, tidak boleh menghitungnya lagi sebagai beban. 
Mengapa hal ini harus dilakukan? Pertama, agar jumlah pajak yang harus dibayarkan 
bisa optimal. Jika seluruh biaya gratifikasi yang diberikan perusahaan boleh diakui 
sebagai beban maka tentunya jumlah penghasilan kena pajak perusahaan yang dikenai 
pajak akan lebih kecil daripada yang seharusnya. Apalagi mengingat bahwa, 
pengeluarannya juga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional 
perusahaan. Kedua, untuk mengurangi korupsi baik dari segi pemerintah maupun 
perusahaan. Jika tidak bisa dianggap beban sepenuhnya maka tentu perusahaan akan 
membatasi jumlah gratifikasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Pemerintahpun 
tidak bisa mengambil keuntungan lagi dari praktik ini dan tidak memilih perusahaan 
yang akan menjalankan proyek pemerintah berdasarkan seberapa besar jumlah uang 
yang mereka berikan di luar uang proyek yang seharusnya. 
Soal 2 
1) Rekonsiliasi Fiskal 
Laba (Rugi) sebelum pajak Rp 550.000.000 
a. Tidak ada rekonsiliasi fiskal 
b. (+) Tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000 
c. (+) Premi Asuransi Rp 40.500.000 
(asumsi dua premi awal dibayar perusahaan) 
d. (+) Listrik dan telpon rumah pribadi Rp 2.000.000 
e. (+) Biaya transport untuk rekreasi karyawan Rp 5.000.000 
10% x Rp 50.000.000 
f. (+) Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000 
g. (+) Penyusutan Rp 25.000.000 
h. (+) Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 
i. (+) Angsuran bulanan PPh pasal 25 Rp 60.000.000 
j. (+) Sumbangan yayasan sosial dan sumbangan HUT RI Rp 4.500.000 
k. (-) Hadiah undian dari Bank INB Rp 50.000.000 
l. (-) Dividen dari PT Sukaria Rp 50.000.000 
Rp 613.000.000
Laba Usaha = Laba (Rugi) sebelum pajak + jumlah rekonsiliasi fiskal 
= Rp 550.000.000 + Rp 63.000.000 
= Rp 613.000.000 
2) Perhitungan jumlah pajak terhutang Pak Murya dalam satu tahun fiskal 
Pajak terutang : 
Laba (rugi) sebelum pajak awal = Rp 613.000.000 
Penghasilan lain : 
Bapak Murya = Rp 8.000.000 
Cahaya = Rp 10.000.000 
Ibu Ersita = Rp 3.000.000 
Laba (Rugi) sebelum pajak = Rp 634.000.000 
PTKP : 
WPOP = Rp 15.840.000 
Istri bekerja = Rp 15.840.000 
Menikah = Rp 1.320.000 
Tanggungan = Rp 2.640.000 =Rp (35.640.000) 
Rp 598.360.000 
PPh terutang : 
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 
15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000 
25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000 
30% x Rp 98.360.000 = Rp 29.508.000 
Rp 124.508.000 
3) Perhitungan kredit pajak dan jumlah pajak kurang/lebih bayar 
PPh terutang = Rp 124.508.000 
Kredit pajak : 
PPh 21 = Rp 350.000 
Kredit pajak PPh 22 = Rp 7.500.000 
Kredit pajak PPh 23 = Rp 1.500.000 
Pajak sebelum cicilan PPh 25 = Rp 9.350.000 
Cicilan pajak PPh 25 = Rp 60.000.000
= Rp 69.350.000 
Rp 55.158.000 
Pajak kurang bayar = Rp 124.508.000 – Rp 69.350.000 
= Rp 55.158.000 
4) PPh 25 untuk fiskal 2012 
Laba hasil usaha = Rp 598.360.000 
Penghasilan tidak teratur = Rp 404.000.000 
Penghasilan teratur = Rp 194.360.000 
!! Penghasilan tidak teratur 
Proporsi penjualan tidak teratur = 500.000.000 = 19,2% 
2.600.000.000 
COGS penjualan tidak teratur = 19,2% x Rp 500.000.000 
= Rp 96.000.000 
Penghasilan tidak teratur yang dikurangi = Rp 500.000.000 – 96.000.000 
= Rp 404.000.000 
Pajak terutang : 
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 
15% x Rp 144.360.000 = Rp 21.654.000 
Pajak terutang Rp 24.154.000 
Pajak terutang = Rp 24.154.000 
PPh 21 yang telah dipotong = Rp 350.000 
Kredit pajak PPh 23 = Rp 1.500.000 
Rp 22.304.000 
PPh 25 = 22.304.000 
Cicilan pajak perbulan = Rp 22.304.000 : 12 
= Rp 1.858.667 
Soal 3
a) Niko Sempurna 
Penghasilan Netto Niko : 
Gaji Pokok = Rp 60.000.000 
Tunjangan Pembelian Mobil = 72.000.000 
Fasilitas Makan Siang = 12.000.000 
Premi JKK = 1.200.000 
Premi JKM = 1.800.000 
THR = 9.000.000 
Bonus Tahunan = 18.000.000 
Penghasilan Brutto Rp 174.000.000 
Pengurangan 
Biaya Jabatan ( Maksimum) = (Rp 6.000.000) 
Iuran Hari Tua = (Rp 1.200.000) 
Penghasilan Netto Niko = Rp 166.800.000 
Penghasilan Netto Istri Nikko : 
Gaji Pokok = Rp 288.000.000 
Pengurangan : 
Biaya Jabatan (Maksimum) = (Rp 6.000.000) 
Penghasilan Netto Istri Niko = Rp 282.000.000 
Jumlah penghasilan netto = Rp 448.800.000 
Penghitungan Pajak : 
Penghasilan Netto Gabungan = Rp 448.800.000 
PTKP : 
Suami + istri = 31.680.000 
Kawin = 1.320.000 
Tanggungan (2) = 2.640.000 
Rp 413.160.000 
Pajak terhutang PPh 21 : 
5% x 50.000.000 = 2.500.000 
15% x 200.000.000 = 30.000.000 
25% x 163.160.000 = 40.790.000 
Pajak terhutang : Rp73.290.000 
(gabungan) 
Karena NPWPnya dipisah, maka :
Pajak Bapak Niko : 166.800.000 x Rp 73.290.000 = Rp 27.238.797 
448.800.000 
Pajak (lebih) bayar = Rp 73.290.000 – 27.238.797 
= Rp 46.051.203 
b) PPh 21 = 5% x Rp 20.000.000 
= Rp 1.000.000 
c) Berhenti kerja : 1 Maret 2010 
Gaji 2 bulan = Rp 100.000.000 
Pengurangan 
Biaya Jabatan = Rp 1.000.000 
Netto sebulan = Rp 99.000.000 
Netto setahun = 12 x 99.000.00 
2 
= Rp 594.000.000 
Penghasilan netto setahun = Rp 594.000.000 
PTKP : 
Wajib Pajak = 15.840.000 
Kawin = 1.320.000 
Penghasilan Kena Pajak = Rp 576.840.000 
Pajak terhutang PPh 21 : 
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 
15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000 
25% x Rp 250.000.000 = 62.500.000 
30% x Rp 76.840.000 = 23.052.000 
Pajak terhutang = Rp 118.052.000 
PPh 21 untuk 2 bulan = 2 x Rp 118.052.000 
12 
= Rp 19.675.333 
d) Gaji kumulatif upah sudah melebihi Rp 1.320.000 pada hari ke-14 kerja, sehingga : 
Upah s.d hari ke 14 = Rp 1.400.000 
PTKP :
(14 x 15.840.000 ) = 616.000 
360 
PKP s.d hari ke-14 Rp 784.000 
Pajak terhutang PPh 21 : 
5% x Rp 784.000 = Rp 39.200 
Upah hari ke 14 = Rp 100.000 – 39.200 
= Rp 60.800 
Untuk hari ke-15 dan seterusnya 
Upah sehari = Rp 100.000 
PTKP sehari (15.840.000:360) = Rp 44.000 
PKP = Rp 56.000 
PPh pasal 21 terhutang /hari 
5% x Rp 56.000 = Rp 2800 
Upah harian (netto) = Rp 100.000 – 2800 
= Rp 97.200 
e) Upah per bulan Dinna Erika = Rp 25.000.000 
Penghasilan setahun = Rp 300.000.000 
Penghitungan pajak terhutang : 
Gaji setahun = Rp 300.000.000 
PTKP : 
WP = (15.840.000) 
PKP = Rp 284.160.000 
PPh pasal 21 terhutang : 
5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 
15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000 
25% x Rp 34.160.000 = 8.540.000 
Rp 41.040.000 
PPh 21/bulan = Rp 41.040.000
12 
= Rp 3.420.000 
f) Penghasilan netto = Rp 30.000.000 
Tarif pajak = 5% 
Penghasilan bruto = Rp 30.000.000 
0,95 
Penghasilan brutto = Rp 31.578.947 
PPh 21 = Rp 31.578.947 – 30.000.000 
= Rp 1.578.947 
g) Penghasilan brutto = Rp 1.000.000 
(2 x Rp 500.000) 
PPh pasal 21 terutang : 
5% x Rp 1.000.000 = Rp 50.000 
PPh pasal 21 terutang seluruh peserta kegiatan = Rp 50.000 x 100 
= Rp 5.000.000 
Soal 4 
No Jenis 
PPh 
Dipotong/Dipungut 
Pihak 
pemotong/ 
pemungut 
Final 
/dapat 
dikreditkan 
Besarnya pajak yang 
dipotong 
1 Bukan 
PPh 
- - - - 
2 PPh 21 Dipotong PT MPI Dapat 
dikreditkan 
Rp 375.000 
( 5% x 50%xRp 15.000.000) 
3 Pasal 4 
ayat (3) 
:bukan 
objek 
pajak 
- - - - 
4 Bukan 
PPh 
- - - - 
5 PPh 23 Dipotong CV Selera Dapat Rp 4.500.000
dikreditkan (15%xRp30.000.000) 
6 PPh 
pasal 4 
ayat (2) 
Dipotong Bank Artha 
Benda 
Final Rp 22.500.000 
(15%xRp150.000.000) 
7 Tidak 
dihitung 
8 PPh 22 Dipungut Bendaharawan 
negara 
Dapat 
dikreditkan 
Rp 225.000 
( 1,5%xRp15.000.000) 
9 PPh 26 Dipotong PT MPI Final Rp 8.720.000 
(20%xRp8.720xUSD 5.000 
10 PPh 23 Dipotong PT MPI Dapat 
dikreditkan 
Rp 700.000 
( 2% x Rp 35.000.000) 
11 PPh 23 Dipotong PT MPI Dapat 
dikreditkan 
Rp 30.000.000 
(20%xRp1.000.000.000x15%) 
12 PPh 
pasal 4 
ayat (3) : 
bukan 
objek 
pajak 
- - - -

Mojakoe pajak-1-uts

  • 1.
    MOJAKOE Pajak 1 Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com FB : SPA FEUI Twitter : @spafeui
  • 2.
    Ujian Tengah Semester Perpajakan 1 Senin, 26 Maret 2012 SOAL 1 (20%) Soal Pilihan (15%) 1. Salah satu peran pajak adalah reguler. Pemerintah, menginginkan perekonomian dapat bertumbuh dengan cepat dan tidak sekedar mengejar jumlah penerimaan pajak dengan pengenaan tarif yang tinggi.Berikan 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran reguler pajak dan jelaskan tujuan dari kebijakan tersebut. 2. Pembayaran Asuransi dan pensiun serta penerimaan klaim atau uang pensiun, dalam perpajakan memiliki keunikan dalam pengenaan pajak dan pembebanannya. Jelaskan perbedaan keduanya dari beberapa sudut pandang: a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun, b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada karyawan d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun? 3. Jelaskan seluruh kewajiban sebuah badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan serta jelaskan kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus diselesaikan? 4. Bagaimana pendapat Saudara tentang gratifikasi yang sering diberikan kepada pejabat pemerintah atau anggota dewan terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh perusahaan. Dalam perpajakan, apakah pengeluaran tersebut boleh dianggap sebagai beban yang boleh dikurangkan? Apakah saran Anda untuk kasus ini, dalam rangka mengoptimalkan jumlah pajak dan mengurangi korupsi? SOAL 2 (30%) Bapak Murya Saputra dan Ibu Ersita adalah pasangan suami istri yang menekuni bidang konveksi kaos anak dan remaja dan memiliki gerai busana sendiri dengan merk dagang “Cute”. Salah satu anak mereka yang bernama Cahaya masih duduk di bangku SD
  • 3.
    namun sudah memilikipenghasilan sebagai penulis cilik. Setiap akhir tahun Cahya memperoleh penghasilan berupa royalti dari penerbit Misan atas dasar jumlah penjualan bukunya. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak murya Saputra dalam tahun 2011 adalah : No Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga Keterangan 1 Ersita 12 Juli 1965 Istri 2 Himma Rania 24 Agustus 1988 Anak Kandung Mahasiswa S1 dan belum bekerja 3 Cahaya Permata 17 Agustus 2000 Anak Kandung Penulis Cilik 4 Firman 16 Oktober 1980 Anak Kandung Tuna Grahita (tidak bekerja) 5 Bambang 13 Januari 1980 Suami Himma Karyawan Dalam menjalankan usahanya, Bapak Murya Saputra dan istrinya menyelenggarakan pembukuan. Periode pembukuan meliputi masa Januari sampai dengan Desember 2011. Pembukuannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Laba bersih berdasarkan pembukuan dari Bapak Murya Saputra selama tahun 2011 adlah Rp 550.000,00, dengan rincian : Penjualan - Penjualan bruto 2.600.000.000 - Retur penjualan 100.000.000 Penjualan netto 2.500.000.000. Harga Pokok Penjualan 1.500.000.000 Laba Bruto 1.000.000.000 Beban Operasional - Biaya gaji,tunjangan 2.000.000.000 - Premi asuransi 40.500.000
  • 4.
    - Biaya listrikdan telpon 30.000.000 - Biaya perjalanan 50.000.000 - Biaya sewa bangunan 24.000.000 - Biaya bunga pinjaman 20.500.000 - Biaya piutang tak tertagih 10.000.000 - Penyusutan 100.000.000 - Pajak dan retribusi 70.000.000 - Biaya lain-lain 5.000.000 Total Beban Operasional 550.000.000 Laba Operasional 450.000.000 Pendapatan (Beban) lain-lain - Dividen dari PT Sukaria 50.000.000 - Hadiah undian dari Bank INB 50.000.000 Laba (Rugi) sebelum Pajak 550.000.000 Keterangan : a. Dalam penghasilan bruto, termasuk penjualan kaos olahraga ke Pemda sebesar Rp 500.000.000 (belum termasuk PPN) dan sudah dipotong PPh pasal 22. Penjualan ini tidak terulang lagi tahun depan. b. Dalam biaya gaji dan tunjangan termasuk pengeluaran untuk tunjangan transport Rp25.000.000, tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000 c. Biaya premi asuransi: - Asuransi kebakaran bangunan kantor Rp 20.500.000 - Asuransi kecelakaan kerja karyawan Rp 10.000.000, dan - Asuransi kebakaran rumah pribadi Rp 10.000.000 d. Biaya listrik dan telpon : - Listrik dan telpon kantor Rp 28.000.000 - Listrik dan telpon rumah prinadi Rp 2.000.000 e. Biaya perjalan dinas meliputi pengeluaran untuk biaya transport dalam rangka bisnis 90% san untuk rekreasi karyawan 10%
  • 5.
    f. Biaya Sewa: - Sewa gudang Rp 8.000.000 - Sewa bangunan Rp 12.000.000 - Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000 g. Biaya bunga pinjaman telah sesuai dengan ketentuan perpajakan h. Penyusutan komersial sebesar Rp 100.000.000, setelah berdasar aturan fiskal, penyusutan fiskal Rp 75.000.000 i. Piutang tak tertagih Rp 8.000.000 telah dilakukan penagihannya secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 adalah pinjaman Jono adik ipar Murya untuk modal usaha. j. Biaya pajak dan retribusi : - Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun pajak 2011 Rp 60.000.000 - PBB kantor Rp 5.000.000 - Pajak kendaraan bermotor perusahaan Rp 3.000.000 - Retribusi daerah perusahaan Rp 2.000.000 k. Biaya lain-lain : - Sumbangan kepada yayasan sosial Panti Jompo rp 2.500.000 - Sumbangan HUT RI Rp 2.000.000 - Pakaian seragam Satpam Rp 500.000 l. Di luar pengahsilan di atas, terdapat info penghasilan lain: - Bapak Murya memiliki keahlian perpajakan dan pernah memberikan konsultasi pajak ke PT X selama 1 bulan. Gaji yang diterima adalah Rp 8.000.000 dan sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp Rp 200.000. Setiap tahun Pak Murya memberikan konsultasi kepada PT X. - Cahaya memperoleh royalti dari PT Misan atas novel-novelyang ditulis sebesar Rp 10.000.000. PT Misan sudah memotong PPh 23atas royalti tersebut. - Ibu Ersita menjadi pembicara tetap Workshop Wirausaha dan memperoleh honor Rp 3.000.000. Honor sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp 150.000 DIMINTA : 1. Hitunglah laba hasil usaha menurut fiskal 2. Buatlah perhitungan untuk menentukan berapakah jumlah pajak terutang pak Murya dalam satu tahun fiskal?
  • 6.
    3. Hitunglah kreditpajak dan tentukan berapa jumlah pajak kurang/lebih bayar ? 4. Hitunglah PPh 25 untuk tahun fiskal 2012 SOAL 3 (20%) Berikut ini adalah informasi tentang gaji, honor dan pesangon yang dibayarkan oleh PT Selalu Jaya kepada berapa karyawan serta tenaga ahli pada tahun 2010. a. Bapak Niko Sempurna Niko telah bekerja sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2009 Niko diangkat sebagai Manajer Keuangan. Pada tahun 2010,Niko memperoleh gaji pokok Rp 5.000.000,- perbulan,tunjangan jabatan Rp 4.000.000,- perbulan dan tunjangan pembelian mobil senilai Rp Rp 6.000.000,- perbulan. Pada tahun 2010 Niko juga mendapatkan fasilitas sebuah ipad seharga Rp 8.000.000,-. Fasilitas lain yang diterima Niko adalah makan siang dikantor senilai Rp 1.000.000,- perbulan. Fasilitas makan siang ini diberikan bagi seluruh karyawan, namun dengan nilai yang berbeda, tergantung pada jabatannya. Selain itu,Niko juga diikutkan dalam program Jamsostek, asuransi dan pensiun sebagai berikut :  Premi Jamsostek : - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 2% dibayar perusahaan, 0,5% dipotong dari gaji Niko - Jaminan Kematian (JK) : 3% dibayar perusahaan, 1% dipotong dari gaji Niko - Jaminan Hari Tua (JHT) : 5% dibayar perusahaan, 2% dipotong dari gaji Niko  Premi Asuransi Kesehatan di PT AIA (dibayar perusahaan) Rp 700.000 Pada Agustus 2010, Niko Sempurna juga menerima pembayaran THR sebesar Rp 9.000.000,- dan pada Desember 2010 menerima bonus tahunan sebesar Rp 18.000.000,- . Niko telah menikah, istrinya bekerja sebagai konsultan di PT Manjeki dan dosen di STIE Pancasakti, sebuah perguruan tinggi swasta. Niko memiliki 1 orang anak dan juga menanggung seorang adik kandung dan seorang adik ipar yang masih kuliah. b. Henny Cahaya Henny telah bekerja sejak tahun 2002. Pada Desembertahun 2009,Henny mengajukan pengunduran diri mulai Januaro 2010, karena mengikuti suami pindah ke Australia.
  • 7.
    Pada Januari 2010,Henny menerima uang penghargaan masa kerja dan uang pisah sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp 20.000.000,- c. Michael Smith Smith adalah warga Negara Amerika yang bekerja di perusahaan sejak tahun 2006 dan menerima gaji sebesar Rp 50.000.000 per bulan. Pada bulan Maret 2010, Perusahaan tidak memperpanjang kontrak Smith. Pada 15 April 2010, Smith dan istrinya kembali ke negaranya.Selama tinggal di Indonesia Smith membawa serta istrinya yang juga warganegara Amerika. d. Budi Wicaksana Budi adalah karyawan kontrak untuk masa 6 bulan yang dibayar secara harian. Upah yang diterima adalah sebesar Rp 100.000,- per hari. Budi mulai bekerja pada November 2010. Selama bulan November dan Desember 2010, Budi bekerja masing-masing 20 hari. e. Dinna Erika Dinna adalah tenaga ahli pemasaran yang dikontrak perusahaan selama 1 tahun, mulai 1Maret 2010 hingga 28 Februari 2011 dengan fee yang dibayar secara bulanan sbesar Rp 25.000.000,- perbulan f. Wita Asmara Pada tahun 2010, perusahaan melakukan lomba pembuatan logo perusahaan. Pemenangnya adalah Witta Asmara. Untuk itu Wita memperoleh hadiah sebesar Rp 30.000.000,- netto g. Pada tahun 2010, dalam rangka melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility, perusahaan mengadakan pelatihan bagi 100 pedagang kecil selama 2 hari. Untuk setiap peserta pelatihan perusahaan memberikan uang saku, sebagai pengganti karena tidak berdagang, sebesar Rp 5000.000,- per peserta. DIMINTA : 1. Hitunglah PPh pasal 21 yng harus dipotong perusahaan pada tahun 2010 berdasarkan informasi diatas. 2. Diketahui bahwa istri Niko Sempurna memperoleh penghasilan dari PT Makenji sebesar Rp 20.000.000,- perbulan dan memperoleh penghasilan sebagai dosen tidak tetap dari STIE Pancasakti Rp 4.000.000,- perbulan. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh pasal 21 dari PT Makenji dan STIE Pancasakti. Istri Niko Sempurna mempunyai NPWP yang terpisah dari NPWP Niko Sempurna.
  • 8.
    Hitunglah PPh 21yang terhutang oleh Niko Sempurna pada tahun 2010 dan hitunglah jumlah lebih/kirang abyar PPh Niko pada tahun 2010. Soal 4 (20%) PT Mitra Persada Indonesia (MPI), adalah perusahaan pemilik merek ‘Bebek Bonsai”. Disamping memiliki beberapa outlet, PT MPI juga menjual merk “Bebek Bonsai”. Dalam 3 bulan pertama tahun 2011, transaksi yang terjadi sebagai berikut : 1. PT MPI membayar tagihan dari Pt Adi Jaya atas penggunaan air dan listrik outlet “Bebek Bonsai” di Apartemen Paku Buwono Rp 4.000.000,- 2. Pada 5 Maret 2011, PT MPI membayar honor jasa konsultasi perpajakan dan pembukuan Bapak Hadi Prawiro sebesar Rp 15.000.000,- 3. PT MPI menyertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan dan kecelakaan di PT Cigna Indonesia. Pada bulan Maret 2011 PT MPI menerima pembayaran manfaat asuransi dari PT Cigna Indonesia sebesar Rp 25.000.000,- 4. Untuk meningkatkan mobilitasnya, PT MPI membeli 20 unit sepeda motor di PT Toyota Astra Motor. Masing-masing motor harganya Rp 25.000.000,- 5. CV Selera Makan membayar royalty atas penggunaan merek “Bebek Bonsai” sebesar Rp 30.000.000,-. CV Selera sudah mempunyai NPWP 6. PT MPI mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 150.000.000,-- dari Bank Artha Benda. 7. PT MPI menerima pesanan 100 kotak paket “Bebek Bonsai” untuk keperluan RUPS PT Adu Untung, senilai Rp 6.000.000,- 8. PT MPI menerima pesanan 500 kotak paket makanan “Bebek Bonsai” untuk keperluan konsumsi dalam acara temu Gubernur DKI dengan pedagang kaki lima di kantor Pemda DKI Jakarta, senilai Rp 15.000.000,- 9. PT MPI mempekerjakan seorang koki berkebangsaan Inggris,Michael Rourke. Michael tinggal di Indonesia kurang daro 183 hari, sudah beristri, dan mempunayi 2 orang anak. Michael memperoleh pembayaran dari PT MPI USD 5.000, pada28 Maret 2011 (KMK USD 1= Rp 8.720) 10. Untuk menyusun laporan keuangan 2010, PT MPI menggunakan jasa KAP Cinde Laras dan rekan.Atas pekerjaan pembukuan tahun 2010, PT MPI membayar KAP Cinde Laras pada 31 Maret 2011 Rp 35.000.000.
  • 9.
    11. PT MPImempunyai pinjaman kepada PT Nirwana (bukan bank) sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman 20% pertahun. Bulan Februari 2011, PT MPI membayar bunga pinjaman tahun 2010 12. PT MPI memberi bantuan beasiswa skripsi untuk 10 orang mahasiswa FEUI sebesar Rp 20.000.000,- Dari transaksi-transaksi di atas, Anda diminta untuk menjawab dalam bentuk tabel pertanyaan-pertanyaan berikut : a. Menentukan jenis pajak penghasilan b. Menentukan apakah terdapat pajak yang dipotong/ dipungut c. Menentukan pihak yang memotong/ memungut pajak (bila ada) d. Menentukan jenis pajak final atau dapat dikreditkan e. Besarnya pajak yang dipotong (bila ada) JAWABAN Soal 1 1) 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran reguler : Contoh fungsi reguler pajak  Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan Berdasar UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku 1 Januari 2009, tarif PPh perorangan turun dari 35% menjadi 30%, sedangkan tarif PPh badan turun dari 30% ke 28% sejak 1 Januari 2009. Stimulus fiskal ini sangat berpengaruh untuk konsumsi, karena secara efektif penghasilan orang naik sekitar 11% yang juga mengakibatkan konsumsi dan ekonomi meningkat.  Kebijakan Bea Masuk DTP Untuk Industri Tertentu Kebijakan ini dilakukan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk untuk bahan baku produksi. Pada tahun 2010 ada 9 sektor industri yang menerima fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) senilai Rp 1,2. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencakup 12 sektor dengan anggaran Rp 1,3 triliun.Sembilan sektor itu adalah: a. Komponen otomotif b. Komponen elektronika,
  • 10.
    c. Peralatan komponentelematika, d. Sorbitol, e. Bahan baku plastik, f. Bahan baku karpet g. Komponen alat berat komponen, h. Komponen perkapalan dan i. Peralatan penunjang PLTU. Inti tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan sektor manufaktur dalam negeri. Selain itu kebijakan ini juga terkait dengan proyek pembangunan pembangkit listrik PLTU berkapasitas 10.000MW yang dijamin pemerintah secara penuh.  Pajak Penggambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, juga dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka penyesuaian Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah . Pajak ini dikenakan terhadap gedung-gedung dan tempat hiburan. 2) Keunikan dari pengenaan dan pembebanan pajak bagi : a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiunan Perusahaan asuransi menanggung beban pajak atas penghasilan dari iuran yang diberikan perusahaan/pribadi Perusahaan dana pensiunan tidak menanggung beban pajak dari iuran yang diberikan perusahaan/pribadi. b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan Pihak yang diberikan beban pajak adalah perusahaan c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada karyawan Pihak yang dierikan beban pajak adalah perusahaan
  • 11.
    d. Individu yangikut program asuransi dan pensiun Pihak yang diberikan beban pajak untuk program asuransi adalah individu Pihak yang diberikan beban pajak untuk program pensiun adalah individu 3) Kewajiban badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan : a. Kewajiban mendaftarkan diri Hal ini bertujuan agar badan / perusahaan mendapatkan NPWP Perusahaan/badan dapat mendaftarkan sendiri melalui KPP atau KP2KP yang ada disekitar wilayah mereka berdomisili atau bisa juga melalui e-register, yaitu pendaftaran NPWP melalui internet. Pendaftaran ini wajib dilakukan ketika badan/perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi wajib pajak. b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak Badan/perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pembayaran, menggunakan sistem self-assesmenti yaitu melakukan sendiri penghitungan, pembayaran,dan pelaporan pajak terhutang.  Pembayaran Pembayaran pajak penghasilan oleh badan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu :  Membayar sendiri pajak yang terhutang  Membayar PPh melalui proses pemotongan atau pemungutan oleh pihak yang berwenang.  Membayar kepada penjual ataupun pihak pemberi jasa ( pembayaran PPN)  Pemotongan atau pemungutan Hal ini wajib dilakukan oleh badan/perusahaan apabila mereka tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri. Pemotongan yang akan dilakukan badan/perusahaan sebagai pihak pemberi penghasilan yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal 26, PPh pasal 4 ayat 2,PPh pasal 15, PPN dan PPnBM.  Pelaporan
  • 12.
    Sarana yang digunakanoleh wajib pajak badan/perusahaan untuk melakukan kegiatan pelporan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang berisi mengenai laporan pembayaran atau pelunasan pajakbaik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri atau melalui proses pemungutan/pemotongan. Pelaporan dilakukan di KPP atau KP2KP tempat badan/perusahaan tersebut terdaftar. Untuk badan sendiri, dikenal adanya SPT Tahunan, dimana batas pelaporannya adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak. c. Kewajiban dalam hal diperiksa Dalam hal pemeriksaan, kewajiban wajib pajak adalah : a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan. d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan d. Kewajiban memberi data Setiap badan/perusahaan harus memberikan data dan informasi yang terkait dengan perpajakan, seperti peredaran usaha, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa.Kewajiban terkait pemberian data ini sesuai dengan peraturan yang ada dalam UU Nomor 16 tahun 2009. Data dan informasi yang sudah dikumpulkan oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak badan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. 4) Gratifikasi adalah pemberian, yang meliputi pemberian uang, barang,tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma. Menurut saya, praktik gratifikasi terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh perusahaan harus diberikan batasan jumlah minimum yang boleh dihitung sebagai
  • 13.
    beban, misalnya biayatambahan yang harus dikeluarkan yang boleh dianggap sebagai beban hanya sebesar Rp 1.000.000. Diluar jumlah itu pihak yang harus mengeluarkan biaya, dalam hal ini perusahaan, tidak boleh menghitungnya lagi sebagai beban. Mengapa hal ini harus dilakukan? Pertama, agar jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa optimal. Jika seluruh biaya gratifikasi yang diberikan perusahaan boleh diakui sebagai beban maka tentunya jumlah penghasilan kena pajak perusahaan yang dikenai pajak akan lebih kecil daripada yang seharusnya. Apalagi mengingat bahwa, pengeluarannya juga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Kedua, untuk mengurangi korupsi baik dari segi pemerintah maupun perusahaan. Jika tidak bisa dianggap beban sepenuhnya maka tentu perusahaan akan membatasi jumlah gratifikasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Pemerintahpun tidak bisa mengambil keuntungan lagi dari praktik ini dan tidak memilih perusahaan yang akan menjalankan proyek pemerintah berdasarkan seberapa besar jumlah uang yang mereka berikan di luar uang proyek yang seharusnya. Soal 2 1) Rekonsiliasi Fiskal Laba (Rugi) sebelum pajak Rp 550.000.000 a. Tidak ada rekonsiliasi fiskal b. (+) Tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000 c. (+) Premi Asuransi Rp 40.500.000 (asumsi dua premi awal dibayar perusahaan) d. (+) Listrik dan telpon rumah pribadi Rp 2.000.000 e. (+) Biaya transport untuk rekreasi karyawan Rp 5.000.000 10% x Rp 50.000.000 f. (+) Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000 g. (+) Penyusutan Rp 25.000.000 h. (+) Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 i. (+) Angsuran bulanan PPh pasal 25 Rp 60.000.000 j. (+) Sumbangan yayasan sosial dan sumbangan HUT RI Rp 4.500.000 k. (-) Hadiah undian dari Bank INB Rp 50.000.000 l. (-) Dividen dari PT Sukaria Rp 50.000.000 Rp 613.000.000
  • 14.
    Laba Usaha =Laba (Rugi) sebelum pajak + jumlah rekonsiliasi fiskal = Rp 550.000.000 + Rp 63.000.000 = Rp 613.000.000 2) Perhitungan jumlah pajak terhutang Pak Murya dalam satu tahun fiskal Pajak terutang : Laba (rugi) sebelum pajak awal = Rp 613.000.000 Penghasilan lain : Bapak Murya = Rp 8.000.000 Cahaya = Rp 10.000.000 Ibu Ersita = Rp 3.000.000 Laba (Rugi) sebelum pajak = Rp 634.000.000 PTKP : WPOP = Rp 15.840.000 Istri bekerja = Rp 15.840.000 Menikah = Rp 1.320.000 Tanggungan = Rp 2.640.000 =Rp (35.640.000) Rp 598.360.000 PPh terutang : 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000 25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000 30% x Rp 98.360.000 = Rp 29.508.000 Rp 124.508.000 3) Perhitungan kredit pajak dan jumlah pajak kurang/lebih bayar PPh terutang = Rp 124.508.000 Kredit pajak : PPh 21 = Rp 350.000 Kredit pajak PPh 22 = Rp 7.500.000 Kredit pajak PPh 23 = Rp 1.500.000 Pajak sebelum cicilan PPh 25 = Rp 9.350.000 Cicilan pajak PPh 25 = Rp 60.000.000
  • 15.
    = Rp 69.350.000 Rp 55.158.000 Pajak kurang bayar = Rp 124.508.000 – Rp 69.350.000 = Rp 55.158.000 4) PPh 25 untuk fiskal 2012 Laba hasil usaha = Rp 598.360.000 Penghasilan tidak teratur = Rp 404.000.000 Penghasilan teratur = Rp 194.360.000 !! Penghasilan tidak teratur Proporsi penjualan tidak teratur = 500.000.000 = 19,2% 2.600.000.000 COGS penjualan tidak teratur = 19,2% x Rp 500.000.000 = Rp 96.000.000 Penghasilan tidak teratur yang dikurangi = Rp 500.000.000 – 96.000.000 = Rp 404.000.000 Pajak terutang : 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 144.360.000 = Rp 21.654.000 Pajak terutang Rp 24.154.000 Pajak terutang = Rp 24.154.000 PPh 21 yang telah dipotong = Rp 350.000 Kredit pajak PPh 23 = Rp 1.500.000 Rp 22.304.000 PPh 25 = 22.304.000 Cicilan pajak perbulan = Rp 22.304.000 : 12 = Rp 1.858.667 Soal 3
  • 16.
    a) Niko Sempurna Penghasilan Netto Niko : Gaji Pokok = Rp 60.000.000 Tunjangan Pembelian Mobil = 72.000.000 Fasilitas Makan Siang = 12.000.000 Premi JKK = 1.200.000 Premi JKM = 1.800.000 THR = 9.000.000 Bonus Tahunan = 18.000.000 Penghasilan Brutto Rp 174.000.000 Pengurangan Biaya Jabatan ( Maksimum) = (Rp 6.000.000) Iuran Hari Tua = (Rp 1.200.000) Penghasilan Netto Niko = Rp 166.800.000 Penghasilan Netto Istri Nikko : Gaji Pokok = Rp 288.000.000 Pengurangan : Biaya Jabatan (Maksimum) = (Rp 6.000.000) Penghasilan Netto Istri Niko = Rp 282.000.000 Jumlah penghasilan netto = Rp 448.800.000 Penghitungan Pajak : Penghasilan Netto Gabungan = Rp 448.800.000 PTKP : Suami + istri = 31.680.000 Kawin = 1.320.000 Tanggungan (2) = 2.640.000 Rp 413.160.000 Pajak terhutang PPh 21 : 5% x 50.000.000 = 2.500.000 15% x 200.000.000 = 30.000.000 25% x 163.160.000 = 40.790.000 Pajak terhutang : Rp73.290.000 (gabungan) Karena NPWPnya dipisah, maka :
  • 17.
    Pajak Bapak Niko: 166.800.000 x Rp 73.290.000 = Rp 27.238.797 448.800.000 Pajak (lebih) bayar = Rp 73.290.000 – 27.238.797 = Rp 46.051.203 b) PPh 21 = 5% x Rp 20.000.000 = Rp 1.000.000 c) Berhenti kerja : 1 Maret 2010 Gaji 2 bulan = Rp 100.000.000 Pengurangan Biaya Jabatan = Rp 1.000.000 Netto sebulan = Rp 99.000.000 Netto setahun = 12 x 99.000.00 2 = Rp 594.000.000 Penghasilan netto setahun = Rp 594.000.000 PTKP : Wajib Pajak = 15.840.000 Kawin = 1.320.000 Penghasilan Kena Pajak = Rp 576.840.000 Pajak terhutang PPh 21 : 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000 25% x Rp 250.000.000 = 62.500.000 30% x Rp 76.840.000 = 23.052.000 Pajak terhutang = Rp 118.052.000 PPh 21 untuk 2 bulan = 2 x Rp 118.052.000 12 = Rp 19.675.333 d) Gaji kumulatif upah sudah melebihi Rp 1.320.000 pada hari ke-14 kerja, sehingga : Upah s.d hari ke 14 = Rp 1.400.000 PTKP :
  • 18.
    (14 x 15.840.000) = 616.000 360 PKP s.d hari ke-14 Rp 784.000 Pajak terhutang PPh 21 : 5% x Rp 784.000 = Rp 39.200 Upah hari ke 14 = Rp 100.000 – 39.200 = Rp 60.800 Untuk hari ke-15 dan seterusnya Upah sehari = Rp 100.000 PTKP sehari (15.840.000:360) = Rp 44.000 PKP = Rp 56.000 PPh pasal 21 terhutang /hari 5% x Rp 56.000 = Rp 2800 Upah harian (netto) = Rp 100.000 – 2800 = Rp 97.200 e) Upah per bulan Dinna Erika = Rp 25.000.000 Penghasilan setahun = Rp 300.000.000 Penghitungan pajak terhutang : Gaji setahun = Rp 300.000.000 PTKP : WP = (15.840.000) PKP = Rp 284.160.000 PPh pasal 21 terhutang : 5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000 25% x Rp 34.160.000 = 8.540.000 Rp 41.040.000 PPh 21/bulan = Rp 41.040.000
  • 19.
    12 = Rp3.420.000 f) Penghasilan netto = Rp 30.000.000 Tarif pajak = 5% Penghasilan bruto = Rp 30.000.000 0,95 Penghasilan brutto = Rp 31.578.947 PPh 21 = Rp 31.578.947 – 30.000.000 = Rp 1.578.947 g) Penghasilan brutto = Rp 1.000.000 (2 x Rp 500.000) PPh pasal 21 terutang : 5% x Rp 1.000.000 = Rp 50.000 PPh pasal 21 terutang seluruh peserta kegiatan = Rp 50.000 x 100 = Rp 5.000.000 Soal 4 No Jenis PPh Dipotong/Dipungut Pihak pemotong/ pemungut Final /dapat dikreditkan Besarnya pajak yang dipotong 1 Bukan PPh - - - - 2 PPh 21 Dipotong PT MPI Dapat dikreditkan Rp 375.000 ( 5% x 50%xRp 15.000.000) 3 Pasal 4 ayat (3) :bukan objek pajak - - - - 4 Bukan PPh - - - - 5 PPh 23 Dipotong CV Selera Dapat Rp 4.500.000
  • 20.
    dikreditkan (15%xRp30.000.000) 6PPh pasal 4 ayat (2) Dipotong Bank Artha Benda Final Rp 22.500.000 (15%xRp150.000.000) 7 Tidak dihitung 8 PPh 22 Dipungut Bendaharawan negara Dapat dikreditkan Rp 225.000 ( 1,5%xRp15.000.000) 9 PPh 26 Dipotong PT MPI Final Rp 8.720.000 (20%xRp8.720xUSD 5.000 10 PPh 23 Dipotong PT MPI Dapat dikreditkan Rp 700.000 ( 2% x Rp 35.000.000) 11 PPh 23 Dipotong PT MPI Dapat dikreditkan Rp 30.000.000 (20%xRp1.000.000.000x15%) 12 PPh pasal 4 ayat (3) : bukan objek pajak - - - -