Dokumen tersebut membahas tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor (rumah tangga, perusahaan, pemerintah) dan pengaruh sistem pajak terhadap konsumsi dan tabungan rumah tangga. Secara khusus dijelaskan bahwa pungutan pajak akan mengurangi pendapatan disposible dan selanjutnya menyebabkan penurunan konsumsi dan tabungan sebesar fungsi kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal kali besaran pajak.

1. KESEIMBANGAN
EKONOMI TIGA SEKTOR

2. 1.Aini Nur Rohmah ( 130210301037)
2.Farida Florensia ( 130210301043)
3.Fatma Nurul Hakiki ( 130210301044)
4.Waqi’atul aqidah ( 130210301047)
5.Rufi Indria ( 130210301054)
6.Linda fatmawati ( 130210301058)
7.Shinta Nurafni U ( 130210301065)
8.Eri Novalinda
( 130210301082)
9.Hana Maskhufatuz ( 130210301086)
Nama Kelompok :

3. 1. Pungutan pajak yg dilakukan oleh pemerintah
akan mengurangi pengeluaran Agregat (AE)
2. Pajak memungkinkan pemerintah melakukan
perbelanjaan
Karena belum ada perdagangan dengan LN, maka
perekonomian 3 sektor dinamakan
“perekonomian tertutup”
Adanya campur tangan pemerintah
menimbulkan 2 perubahan penting

4. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan
menimbulkan tiga jenis aliran baru :
1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan
perusahaan kepada pemerintah.
2. Pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor
perusahaan.
3. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor
rumah tangga.

5. SIRKULASI ALIRAN PENDAPATAN
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
SIRKULASI ALIRAN PENDAPATAN
PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR
Gaji,upah,,sewa, bunga ,untungGaji,upah,,sewa, bunga ,untung
investasiinvestasi
pinjamanpinjaman
Konsumsi RTKonsumsi RT
Pengeluaran pemerintahPengeluaran pemerintah
Pajak perusaahaanPajak perusaahaan
Pajak individuPajak individu
TabunganTabungan

6. SYARAT KESEIMBANGANSYARAT KESEIMBANGAN
Jika penawaran agregat (AS) = Agregat demand (AD)
Dalam perekonomian yg tidak melakukan perdagangan LN, AS = Y
i.Keseimbangan perekonomian 3 sektor: Penawaran agregat = Pengeluaran
agregat (Y = AE), atau:
Y = C + I + G
ii.Pendapatan rumah tangga akan digunakan untuk 3 tujuan, sehingga berlaku
kesamaan berikut:
Y = C + S + T
iii.Maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional, sebagai berikut:
C + I + G = C + S + T
I + G = S + T
iv.I dan G merupakan suntikan ke dalam aliran sirkulasi dan S dan T
merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi tiga sektor juga
berlaku keadaan: Suntikan = Bocoran
Dalam perekonomian 3 sektor tercapai keseimbangan dalam keadaan sbb
Y = C + I + G
I + G = S + T

7. PAJAK LANGSUNG DAN TAK LANGSUNG
1. Pajak langsung : jenis pungutan pemerintah yg scr langsung
dikumpulkan dari pihak yg wajib membayar pajak.
2. Pajak tak langsung : pajak yg bebannnya dapat dipindhkan
kepada orang lain.
JENIS-JENIS PAJAKJENIS-JENIS PAJAK

8. 1. Pajak regresif : sistem pajak yg presentasi pungutan pajak
menurun apabila pendapatan yg dikenakan pajak menjadi
bertambah tinggi.
2. Pajak proporsional : presentassi pungutan pajak yg tetap
besarnya pada berbagai tingkat pendapatan.
3. Pajak progresif : sistem pajak yg presentasinya bertambah
apabila pendapatan semakin meningkat.
BENTUK-BENTUK PAJAK PENDAPATANBENTUK-BENTUK PAJAK PENDAPATAN

9. No Pendapatan yang dipajak Presentasi pajak
1
2
3
4
Sampai Rp. 500 ribu
Rp 501 ribu- Rp 2 juta
Rp 2.001 juta- Rp 5 juta
Lebih Rp 5 juta
2 %
4 %
10 %
20%
Contoh hipotesis
pajak progresif

10. Yd = Y – T
1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposible
sebanyak pajak yg dipungut tersebut.
2. Penurunan pendapatan disposible menyebabkan pengeluaran
konsumsi dan tabungan RT akan berkurang pd berbagai tingkat
pendapatan.
EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN
TABUNGAN
EFEK PAJAK TERHADAP KONSUMSI DAN
TABUNGAN

11. Keadaan setelah pemngutan pajak,maka :
Yd = Y – T
Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan
perubahan terhadap pendapatan disposible.
Pajak sebesar T akan menyebabkan pendapatan
disposible turun sebanyak T, maka:
∆Yd = - T

12. Kemerosotan pendapatan disposible akan mengurangi konsumsi dan
tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yg berkurang adalah
sama dengan pengurangan pendapatan disposible, Maka :
Yd = -T = ∆C + ∆S
Disamping tergantung pada perubahan pendapatan
disposible,pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS:
∆C = MPC x ∆Yd atau ∆C = MPC x (-T)
∆S = MPS x ∆Yd atau ∆S = MPS x (-T)
Misal contoh fungsi :
C = 90 + 0,75Y atau C = 90 + 0,75Yd
S = -90 + 0,25Y atau S = -90 + 0,25Yd

13. Efek Pajak Tetap terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga (dalam
trilliun rupiah)
Y T Yd C S
(1) (2) (3) (4) (5)
Bagian 1 : T = 0
0 0 0 90 -90
240 0 240 270 -30
480 0 480 450 30
720 0 720 630 90
960 0 960 810 150
1200 0 1200 990 210
1440 0 1440 1070 270
Bagian 2 : T=40
0 40 -40 60 -100
240 40 200 240 -40
480 40 440 420 20
720 40 680 600 80
960 40 920 780 140
1200 40 1160 960 200
1440 40 1400 1040 260

14. Efek Pajak Proporsional terhadap Konsumsi dan Tabungan Rumah Tangga
(dalam trilliun rupiah)
Y T Yd C S
(1) (2) (3) (4) (5)
Bagian 1 : T = 0
0 0 0 90 -90
240 0 240 270 -30
480 0 480 450 30
720 0 720 630 90
960 0 960 810 150
1200 0 1200 990 210
1440 0 1440 1070 270
Bagian 2 : T 20%Y
0 0 0 90 -90
240 48 192 234 -42
480 96 384 378 6
720 144 576 522 54
960 192 768 666 102
1200 240 960 810 150
1440 288 1152 954 198

15. ∆C = MPC x T
∆S = MPS x T
KESIMPULAN :
Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau pajak
proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan
konsumsi dan tabungan RT berkurang sebanyak yg
ditentukan oeh persamaan berikut :
KESIMPULAN :
Apa pun sistem pajak, pajak tetap atau pajak
proporsional, pungutan pajak akan mengakibatkan
konsumsi dan tabungan RT berkurang sebanyak yg
ditentukan oeh persamaan berikut :

16. ∆Yd= ∆Y – t. ∆Y, = (1-t ) ∆Y,
Kecondongan Mengkonsumsi Marjinal
Karena pajak proporsional adalah t.∆Y, maka
Yd
C
MPC
∆
∆
=
Y
C
MPCy
∆
∆
=

17. Kecondongan Menabung Marjinal :
Yd
S
MPSy
Yd
S
MPS
∆
∆
=
∆
∆
=
Dalam perekonommian tiga sektor dengan
sistem pajak proporsional, MPS adalah lebih
besar dari MPSy.

18. EFEK PAJAK : ANALISIS ALJABAR DAN GRAFIK
Sebagaimana contoh dalam Tabel tersebut,
dimisalkan fungsi konsumsi konsumsi adalah C= 90 +
0,75Y dan dalam Tabel 1.1 Pajak tetap, T = 40 triliun,
sedangkan dalam tabel 1.2 Pajak proporsional sebesar
20% dari pendapatan nasional (T= 0,2Y). Dengan
demikian, fungsi konsumsi dan taabungan sesudah
pajak dapat ditentukan

19. a. Konsumsi
Efek pajak atas konsumsi dan
tabungan dalam analisis umum
dimisalkan dengan fungsi konsumsi
C= a+bY dengan pajak tetap. Pajak
sebanyak T menurunkan konsumsi
sebanyak ∆C= bT, sehingga funsi
konsumsi sesudah pajak Ct yaitu;
Ct= - bT + a + bY
b. Tabungan
Sedangkan, untuk fungsi asal adalah
∆S= -a + (1-b)Y. Pajak sebanyak T
menurunkan tabungan sebanyak
∆S= -(1-b)Y, sehingga fungsi
tabungan sesudah pajak St yaitu;
St= - (1 - b) T - a + (1 – b) Y
a. Konsumsi
Efek pajak atas konsumsi dan
tabungan dalam analisis umum
dimisalkan dengan fungsi konsumsi
C= a+bY dengan pajak tetap. Pajak
sebanyak T menurunkan konsumsi
sebanyak ∆C= bT, sehingga funsi
konsumsi sesudah pajak Ct yaitu;
Ct= - bT + a + bY
b. Tabungan
Sedangkan, untuk fungsi asal adalah
∆S= -a + (1-b)Y. Pajak sebanyak T
menurunkan tabungan sebanyak
∆S= -(1-b)Y, sehingga fungsi
tabungan sesudah pajak St yaitu;
St= - (1 - b) T - a + (1 – b) Y
Pengaruh Pajak Tetap
Dengan menggunakan
persamaan-persamaan di
atas ditentukan fungsi
konsumsi dan fungsi
tabungan sesudah pajak
sebagai contoh atas tabel
1.1
Fungsi Konsumsi
Ct= -bT + a + bY
Ct= -0,75 (40) + 90 + 0,75Y
Ct= 60 + 0,75Y
Fungsi Tabungan
St= -(-1-b)T – a + (1-b)Y
St= -(1-0,75)40 – 90 + 0,2Y
St= -10 – 90 + 0,2Y
St= -100 + 0,2Y
Dengan menggunakan
persamaan-persamaan di
atas ditentukan fungsi
konsumsi dan fungsi
tabungan sesudah pajak
sebagai contoh atas tabel
1.1
Fungsi Konsumsi
Ct= -bT + a + bY
Ct= -0,75 (40) + 90 + 0,75Y
Ct= 60 + 0,75Y
Fungsi Tabungan
St= -(-1-b)T – a + (1-b)Y
St= -(1-0,75)40 – 90 + 0,2Y
St= -10 – 90 + 0,2Y
St= -100 + 0,2Y

20. a. Konsumsi
Pajak proporsional sebanyak tY
menurunkan konsumsi sebanyak ∆C=
-b.tY, jika fungsi konsumsi asal adalah
C= a + bY, maka fungsi konsumsi
setelah pajak proporsional yaitu;
Ct= a + bY – b.tY
Ct= a + b(1-t)Y
b. Tabungan
Jika fungsi asal tabungan S= -a + (1-
b)Y dan pajak adalah tY, sedangkan
pajak akan menurunkan fungsi
tabungan sebanyak ∆S= (1-b)tY.
Dengan demikian funsi tabungan
setelah pajak yaitu;
St= -a + (1-b)Y – (1-b).tY
St= -a + {(1-b) – (1-b) t } Y
St= -a + (1-b) (1-t)Y
a. Konsumsi
Pajak proporsional sebanyak tY
menurunkan konsumsi sebanyak ∆C=
-b.tY, jika fungsi konsumsi asal adalah
C= a + bY, maka fungsi konsumsi
setelah pajak proporsional yaitu;
Ct= a + bY – b.tY
Ct= a + b(1-t)Y
b. Tabungan
Jika fungsi asal tabungan S= -a + (1-
b)Y dan pajak adalah tY, sedangkan
pajak akan menurunkan fungsi
tabungan sebanyak ∆S= (1-b)tY.
Dengan demikian funsi tabungan
setelah pajak yaitu;
St= -a + (1-b)Y – (1-b).tY
St= -a + {(1-b) – (1-b) t } Y
St= -a + (1-b) (1-t)Y
Pengaruh Pajak Proporsional
Dengan menggunakan
persamaan-persamaan
tersebut atas fungsi
konsumsi dan fungsi
tabungan sesudah pajak
sesuai tabel 1.2, sebagai
berikut.
Fungsi konsumsi
Ct= a + b(1-t) Y
Ct= 90 + 0,75(1-0,20)Y
Ct= 90 + 0,6Y
Fungsi tabungan
St= -a + (1-b) (1-t)Y
St= -90 + (1-0,75) (1-0,20)Y
St= -90 + 0,6Y

21. Pendekatan Grafik
 Gambar hal : 167-168
1.Efek pajak tetap : Sebelum pajak fs konsumsi
adalah C =a + bY. Pajak tetap mengurangi
konsumsi sebanyak ΔC = -bT dan menyebabkan
 Fungsi konsumsi bergeser ke C1 = -bT + a + bY,
yaitu pengurangan sebanyak –bT = -MPC.T
( gambar 5.2 i, hal : 166)
 Fs. Tabungan menjadi :
S1 = -(1-b)T –a +(1-b)Y

22. Pendekatan Grafik
2. Pajak Proporsional
 C = a +bY C1 = a +bY- btY
Atau menjadi C1 = a + bY- MPC.T
 Fungsi tabungan :
S =-a +(1-b)Y menjadi S1 = -a +(1-b)(1-t)Y

23. Grafik Efek Pajak terhadap
Konsumsi

24. Grafik Efek Pajak terhadap
Tabungan

25. Pengertian Pengeluaran
Pemerintah
 Pengeluaran Pemerintah ( government
expenditure ) yaitu keseluruhan pengeluaran
yang dilakukan yaitu pengeluaran yang
meliputi konsumsi dan investasi .
 ( sadono sukirno , 2011 : 192 )

26. Teori Pengeluaran Pemerintah
A ) Teori makro
 Model pembangunan tentang pengeluaran
pembangunan ( Rostow dan Musgrave )
Yang menghubungkan perkembangan
pengeluaran pemerintah dengan tahap
pembangunan ekonomi yang dibedakan
antara tahap awal , tahap menengah dan
tahap lanjut .

27. Hukum Wagner
Wagner mengemukakan bahwa dalam suatu
perekonomian apabila pendapatan perkapita
meningkat , secara relatif pengeluaran
pemerintahpun akan meningkat .
 Teori Peacock dan Waseman
perkembangan ekonomi menyebabkan
pemungutan pajak yang semakin meningkat .
Meningkatnya penerimaan pajak
menyebabkan pengeluaran pemerintah juga
semakin meningkat

28.  Teori Mikro
 Tujuan teori mikro mengenai pengembangan
pengeluaran pemerintah adalah untuk
menganalisis faktor – faktor yang
menimbulkan permintaan akan barang publik
dan faktor – faktor yang mempengaruhi
tersedianya barang publik .

29. 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima
2. Tujuan-tujuan ekonomi yg ingin
dicapai
3. Pertimbangan politik dan keamanan
Penentu –penentu pengeluaran
pemerintah

30. Fungsi Pengeluaran Pemerintah
G1
Tambahan pengeluaran
G
Pengurangan pengeluaran
G2

31. Keseimbangan Dalam perekonomian Tiga
sektor
1.Pajak tetap dan keseimbangan pendapatan
diketahui
C = 60 + 0,75Y
S = -100 + 0,25Y
T = 40
I = 120
G = 60

32. Keseimbangan Secara angka :
Y T C S I G AE=C+I+G Keadaan
Ekonomi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
0 40 60 -100 120 60 240
EKSPANSI
240 40 240 -40 120 60 420
480 40 420 20 120 60 600
720 40 600 80 120 60 780
960 40 780 140 120 60 960 SEIMBANG
1200 40 960 200 120 60 1040
KONTRAKSI
1440 40 1040 260 120 60 1220

33. Keseimbangan secara grafik
 Gambaran secara grafik dapat dibedakan
kepada dua pendekatan :
 Pendekatan penawaran agregat –
pengeluaran agregat (Y = AE)
 Pendekatan suntikan – bocoran (J = W)

34. Kurva (a)
240 400 800 960
60
240
0
1+G=180
(a) Pendekatan penawaran
agregat-permintaan agregat
E
450
Y=AE
Pengeluaranagregat
(triliunrupiah)
Pendapatan nasional
(triliun rupiah)
C + I + G
C = 60 + 0,75Y

35. Kurva (b)
240
Pendapatan Nasional
(Triliun rupiah)
-60
180
0
1+G=180 (b) Pendekatan
suntikan-
bocoran
E
W=S+T
J=I+G
Suntikan-bocoran
(triliunrupiah)
(+)
(-)

36. Keseimbangan Dalam perekonomian
Tiga sektor
• Keseimbangan Secara Aljabar
i. C = 60 + 0,75Y dan S = -100 + 0,25Y
ii I = 120
iii G = 60

37. Keseimbangan Dalam perekonomian Tiga
sektor
 Pajak Proporsional dan Keseimbangan
pendapatan
• Digunakan pemisalan-pemisalan di bawah ini:
1. Presentasi pajak dan sifat hubungan diantara
pendapatan nasional, konsumsi dan tabungan seperti
pada tabel 5.2. Maka fungsi konsumsi C = 90+0,60Y dan
S = -90 +0,20Y, fungsi pajak T = 0,20Y
• Investasi Perusahaan adalah I = 150 (triliun) dan
pengeluaran G 240 (triliun)..

38. Keseimbangan Dalam perekonomian Tiga
sektor
Pajak Proporsional dan Keseimbangan
pendapatan
• Keseimbangan secara aljabar :
Dari informasi di atas, maka pendapatan
nasional keseimbangan dicapai pada :
Y = C + I + G. Maka ;
Y = 90 + 0,6Y + 150 +240
0,4Y = 480
Y = 1200
Keseimbangan pendapatan nasional juga dapat
dicari dg pendekatan suntikan bocoran (I + G = S + T)

39. Pengaruh pajak proporsional ke atas konsumsi dan
tabungan RT
Y
(1)
T
(2)
C
(3)
S
(4)
I
(5)
G
(6)
AE = C + I + G
(7)
Keadaan
ekonomi
(8)
0
240
480
720
960
1200
1440
0
48
96
144
192
240
288
90
234
278
522
666
810
954
-90
-42
6
54
102
150
198
150
150
150
150
150
150
150
240
240
240
240
240
240
240
480
624
768
912
1056
1200
1344
EKSPANSI
SEIMBANG
KONTRAKSI

40. Pajak Proporsional dan Keseimbangan Pendapatan
Nasional
0 240
200
400
90
600
800
1000
1200
400 800 1200
C
(a) Pendekatan penawaran
agregat-permintaan
agregat
C+I+G
Y=AE
Pengeluaranagregat(triliunrupiah)
Pendapatan Nasional
450
Gambar A

41. (-)
225
0
- 90
390
450 1200
(b) Pendekatan
suntikan-bocoran
I+G
S+T
(+)
Suntikan-bocoran(triliunrupiah)
Gambar B

42. MULTIPLIER DALAM EKONOMI TIGA SEKTOR
(DALAM TRILIUN RUPIAH)
Tahapan
proses
Multiplier
Pertambahan
pendapatan
nasional
Pertambahan
Pajak
Pertambahan
pendapatan
disposebel
Pertambahan
konsumsi
Pertamabahan
tabungan
∆Y ∆T ∆Yd ∆C ∆S
Bagian 1 : Sistem Perpajakan tetap
I ∆I =∆Y1 = 20 0 20 15 5
II ∆Y2 = 15 0 15 11,25 3,75
III ∆Y3 = 11,25 0 11,25 8,4375 2,8125
Dan seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..
Jumlah Total ∆Y=80 ∆T=0 ∆Yd=80 ∆C=60 ∆S=20
Bagian 2 : Sistem Pajak Proporsional
I ∆I =∆Y1 = 20 4 16 12 4
II ∆Y2 = 12 2,7 9,6 7,2 2,4
III Y3 = 9,6 1,92 7,68 5,76 1,92
Dan Seterusnya ……… ………… ………….. ……….. ………..
Jumlah Total ∆Y=50 ∆T=10 ∆Yd=40 ∆C=30 ∆S=10

43. 1.Multiplier dalam sistem pajak tetap
2. Multiplier dalam sistem pajak proporsional
b = MPC
t = prosentase pajak dari Y
b
k
−
=
1
1
Sistem pajak multiplier dibedakan menjadi 2
jenis:
)1(1
1
1
1
tbbtb
k
−−
=
+−
=

44. 1. Multiplier Investasi
 Sistem pajak tetap
 Sistem pajak proporsional
2. Multiplier pengeluaran pemerintah
 Sistem pajak tetap
 Sistem pajak proporsional
3. Multiplier Pajak
 Sistem pajak tetap
 Sistem pajak proporsional
Ada 3 jenis multiplier dalam perekonomian 3 sektor:

46. Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap
perekonomian dan merupakan salah satu tujuan penting dari
menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Dalam grafik (a)
AE adalah pengeluaran aggregate sebenarnya, dan AEf adalah
pengeluaran aggregate yang diperlukan untuk mencapai tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh. Dua fungsi pengeluaran
agregat teresebut bertindih karena penggunaan tenaga kerja
penuh dicapai. Pendapatan nasional adalah Yf .

48. Menunjukkan keseimbangan perekonomian Negara yang menghadapi masalah pengangguran.
Masalah ini wujud karena pengeluaran aggregate AE adalah dibawah pengeluaran aggregate
yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (AEf). Pendapatan
nasional adalah Y, yaitu nilainya dibawah pendapatan nasional potensial (Yf). Garis AB
dinamakan jurang deflasi. Jurang Deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan aggregate
yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh.
Menunjukkan keseimbangan perekonomian Negara yang menghadapi masalah pengangguran.
Masalah ini wujud karena pengeluaran aggregate AE adalah dibawah pengeluaran aggregate
yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (AEf). Pendapatan
nasional adalah Y, yaitu nilainya dibawah pendapatan nasional potensial (Yf). Garis AB
dinamakan jurang deflasi. Jurang Deflasi adalah jumlah kekurangan perbelanjaan aggregate
yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh.
Grafik (c) menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Pengeluaran aggregate yang
wujud adalah melebihi barang dan jasa. Kelebihan permintaan akan menimbulkan
kenaikan harga-harga. Ini terlihat dari nilai Y yang lebih besar dari nilai Yf . Dalam
keadaan yang normal pendapatan nasional riil yang wujud tidak dapat melebihi Yf .
Maka keadaan dimana Y > Yf. Hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah
mengalami kenaikan. Perbedaan diantara AE dengan AEf dinamakan jurang inflasi,
yaitu kelebihan dalam pengeluaran aggregate diatas pengeluaran agregat pada
konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya
kenaikan harga-harga.
Grafik (c) menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat
penggunaan tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Pengeluaran aggregate yang
wujud adalah melebihi barang dan jasa. Kelebihan permintaan akan menimbulkan
kenaikan harga-harga. Ini terlihat dari nilai Y yang lebih besar dari nilai Yf . Dalam
keadaan yang normal pendapatan nasional riil yang wujud tidak dapat melebihi Yf .
Maka keadaan dimana Y > Yf. Hanya mungkin terjadi apabila harga-harga telah
mengalami kenaikan. Perbedaan diantara AE dengan AEf dinamakan jurang inflasi,
yaitu kelebihan dalam pengeluaran aggregate diatas pengeluaran agregat pada
konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang dan seterusnya
kenaikan harga-harga.
2. Menghadapi masalah Pengangguran
3. Menghadapi Masalah Inflasi

49. KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal merupakan tindakan pemerintah untuk
mempengaruhi jalannya perekonomian melaui pajak (tax) dan
pengeluaran pemerintah (G) untuk mencapai tujuan makro
ekonomi.
Peranan Kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan stabilitas
ekonomi, pemerataan pendapatan dan mengalokasikan sumber
daya manusia.

50. AKIBAT KEBIJAKAN FISKAL KEATAS KEGIATAN EKONOMI
Akibat angka panjang dari langkah-langkah pemerintah yang baru
diterangkan diatas untuk menstabilkan tingkat kegiatan ekonomi.

51. Di dalam grafik itu ditunjukkan pengaruh kebijakan fiscal keatas naik
turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.
Kurva (a) menggambarkan siklus perusahaan (business cycle) yang akan
wujud apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran
belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi.
Kurva (b) menggambarkan siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah
secara aktif menjalankan kebijakan fiskal.
Dari gambaran yang ditunjukkan oleh kurva (a) dan kurva (b) dapat
disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan
anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan
ekonomi. Maka:
a. Masalahdepresidanpengangguran
b. Masalah inflasi, dapat dikurang ikeseriusannya
c. Gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil
Di dalam grafik itu ditunjukkan pengaruh kebijakan fiscal keatas naik
turunnya tingkat kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.
Kurva (a) menggambarkan siklus perusahaan (business cycle) yang akan
wujud apabila pemerintah tidak secara aktif menggunakan kebijakan anggaran
belanjanya untuk mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi.
Kurva (b) menggambarkan siklus perusahaan yang wujud apabila pemerintah
secara aktif menjalankan kebijakan fiskal.
Dari gambaran yang ditunjukkan oleh kurva (a) dan kurva (b) dapat
disimpulkan bahwa apabila pemerintah secara aktif menggunakan kebijakan
anggaran belanjanya sebagai alat untuk mempengaruhi tingkat kegiatan
ekonomi. Maka:
a. Masalahdepresidanpengangguran
b. Masalah inflasi, dapat dikurang ikeseriusannya
c. Gerak naik turun siklus perusahaan dapat diperkecil

52. Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner adalah kebijkan fiskal yang
digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang
sedang dihadapi. Atau dapat di artikan sebagai langkah
pemerintah untuk mengubah pengeluarannya atau pemungutan
pajaknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

53. Bentuk Kebijakan Fiskal Diskresioner

54. tiga faktor yang akan menentukan besarnya
perubahan dalam anggaran belanja untuk mengatasi
masalah pengangguran atau inflasi yang dihadapi
yaitu:
1.Besarnya perbedaan di antara pendapatan nasional
yang sebenarnya dicapai dengan pendapatan
nasional yang akan tercapai pada konsumsi tenaga
kerja penuh.
2.Bentuk kebijakan fiskal diskresioner yang akan
dilaksanakan.
3.Besarnya kecondongan konsumssi marginal
pendapatan nasional (MPC).

55. Misalkan pendapatan nasional potensial, yaitu
pendapatan nasional yang akan dicapai pada
tingkat konsumsi tenaga kerja penuh adalah Rp
800 triliun. Pada tahun tersebut pendapatan
nasional yang sebenarnya dicapai adalah Rp 750
triliun. Selanjutnya dimisalkan MPC pendapatan
disposebel adalah 0,75 dan sistem pajak
proporsional sebesar 20 persen dari pendapatan
nasional.

57. 2. Pemerintah menurunkan pajak saja
1,875 ∆T = 50
∆T = 26, 6667
Dari Perhitungan ini menunjukkan bahwa pajak perlu
dikurangi oleh pemerintah yaitu sebanyak Rp 26,6667
triliun.

58. 3. Pemerintah menaikkan pengeluarannya sebanyak Rp 10 Triliun, dan
usaha mengatasi pengangguran dilakukan juga dengan mengurangi
pajak.
∆Y = 2,5 (10)
∆Y = 25
kenaikan pendapatan nasional yang masih diperlukan untuk mencapai tingkat
konsumsi tenaga kerja penuh adalah: Rp 50 triliun – Rp 25 triliun= 25 triliun.
Pertambahan pendapatan nasional yang diperlukan ini dapat dicapai dengan
menurunkan pajak sebanyak Rp 13,3333 triliun.
18,75 ∆T = 25
∆T = 13,3333