SlideShare a Scribd company logo
ANALISIS DEMOKRASI PADA
   MASA ORDE LAMA         START!!
TAK KENAL MAKA TAK SAYANG KAMI...




                                    ANHARI L. K.
                                    AQLIMA B. S.
                                      CINTA G.
                                    M. HEGEL M.
                                     SEKAR A. C.
Pada masa
            orde lama, ada
DEMOKRASI      2 macam       DEMOKRASI
 LIBERAL                     TERPIMPIN
              demokrasi
             yang sempat
             diberlakukan.
DEMOKRASI LIBERAL

Tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan
maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan
presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem
pemerintahan liberal. Demokrasi Liberal berarti kekuasaan
ditujukan untuk individu atau golongan. Sementara
Pemerintahan dengan sistem parlementer adalah sistem
pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab
atas DPR. Segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan
keinginan DPR, dan bila tidak sesuai, kabinet akan dijatuhkan
oleh mosi tidak percaya yang bisa dilakukan DPR.
ANALISIS
KELEBIHAN                       KEKURANGAN
• Seharusnya, jika              • Karena seluruh kebijakan
  pemerintahan dijalankan         pemerintah keputusannya
  dengan baik, maka HAM           ada di DPR, DPR bertingkah
  rakyat Indonesia seharusnya     semena-mena.
  lebih terjamin.
• Karena DPR adalah             • Kritik masyarakat yang ingin
  perwakilan rakyat,              menperbaiki dan
  seharusnya keputusan yang       membangun pemerintah
  mereka sepakati dapat           tidak diterima oleh DPR dan
  mencakup seluruh                dianggap menjatuhkan.
  keinginan rakyat.             • Pemerintah tidak Stabil
PENYIMPANGAN
• Pada awal pengambilan keputusan sudah terjadi
  penyimpangan karena seharusnya pemerintah bersifat
  mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia
  (sesuai dengan Pancasila), bukan mementinkan
  kepentingan individu (demokrasi liberal)
• Pembatasan salah satu HAM yaitu Hak
  berpendapat, pada masa itu, rakyat tidak bisa
  mengeluarkan pendapat karena takut akan DPR yang
  pasti akan sewenang-wenang menghukum mereka
  apabila pendapat yang dilontarkan adalah pendapat
  yang bisa menjatuhkan kekuasaan DPR.
DEMOKRASI TERPIMPIN

Setelah demokrasi liberal gagal, sistem parlementer
berubah menjadi sistem presidensial kembali. Pada
saat itu, pemerintah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1) Peran dominan pada presiden.
2) Terbatasnya parati politik.
3) Berkembangnya pengaruh komunis.
4) Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unnsur
sosial politik.
ANALISIS
KELEBIHAN                      KEKURANGAN
• Pemerintah lebih stabil.     • Presiden menjalankan
• Pemerintah memiliki arahan     pemerintah secara Otoriter
  dalam bekerja yaitu arahan   • Pemerintahan tertutup.
  dari presiden                • Aspirasi masyarakat tidak
                                 dihiraukan.
                               • Bertentangan dengan
                                 prinsip demokrasi.
PENYIMPANGAN
• Tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu, padahal dalam
  penjelasan UUD 1945 saat itu ditentukan bahwa presiden tidak
  mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR.
• Dengan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Ir. Soekarno diangkat menjadi
  presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945
  yang menetapkan masa jabatan presiden lima tahun.
• DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu 1955 ditonjolkan peranannya
  sebagai pembantu pemerintah sedangkan funsi kontrol ditiadakan.
• Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan
  penetapan presiden yang memakai dekrit presiden 1959 sebagai sumber
  hukum.
• Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang
  ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai
  dengan taktik Komunis Internasional bahwa pembentukan Front Nasional
  sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat.
• Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak
  dibenarkan dan diberedel, sedangkan politik mercusuar di bidang
  hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan
  keadaan ekonomi menjadi tambah suram.
SEKIAN PRESENTASI DARI
KAMI...
TERIMA KASIH ATAS
PERHATIANNYA.....

More Related Content

What's hot

Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Kiki Evi Wahyuliana
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
Mardiah Ahmad
 
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinKehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
sugay32
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasi
Arfin14
 
Power point-nenek-moyang
Power point-nenek-moyangPower point-nenek-moyang
Power point-nenek-moyang
M Octa Dy
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasi
Meehawk
 

What's hot (20)

Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi ParlementerSistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Parlementer
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
SUARA DEMOKRASI PERTEMUAN 1.pptx
SUARA DEMOKRASI PERTEMUAN 1.pptxSUARA DEMOKRASI PERTEMUAN 1.pptx
SUARA DEMOKRASI PERTEMUAN 1.pptx
 
PPKN PPT Masa Reformasi
PPKN PPT Masa ReformasiPPKN PPT Masa Reformasi
PPKN PPT Masa Reformasi
 
PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"PKN "Hakikat Demokrasi"
PKN "Hakikat Demokrasi"
 
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di IndonesiaPerkembangan Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpinKehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
Kehidupan politik indonesia awal kemerdekaan sampai terpimpin
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
BPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKIBPUPKI dan PPKI
BPUPKI dan PPKI
 
Demokrasi reformasi
Demokrasi reformasiDemokrasi reformasi
Demokrasi reformasi
 
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptxB. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
B. DINAMIKA PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA.pptx
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Menelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasiMenelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasi
 
Proklamasi kemerdekaan indonesia
Proklamasi kemerdekaan indonesiaProklamasi kemerdekaan indonesia
Proklamasi kemerdekaan indonesia
 
Power point-nenek-moyang
Power point-nenek-moyangPower point-nenek-moyang
Power point-nenek-moyang
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Teori demokrasi
Teori demokrasiTeori demokrasi
Teori demokrasi
 

Similar to Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin

Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Titi Maryati
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Ami Pertiwi
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Intan Oktavia
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
Meli1634
 

Similar to Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin (20)

Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Make your life easy with a
Make your life easy with aMake your life easy with a
Make your life easy with a
 
Sejarah Indonesia - Presiden Seumur Hidup
Sejarah Indonesia - Presiden Seumur HidupSejarah Indonesia - Presiden Seumur Hidup
Sejarah Indonesia - Presiden Seumur Hidup
 
DEMOKRASI_PANCASILA.ppt
DEMOKRASI_PANCASILA.pptDEMOKRASI_PANCASILA.ppt
DEMOKRASI_PANCASILA.ppt
 
DEMOKRASI_PANCASILA dasar politik dakan.ppt
DEMOKRASI_PANCASILA dasar politik dakan.pptDEMOKRASI_PANCASILA dasar politik dakan.ppt
DEMOKRASI_PANCASILA dasar politik dakan.ppt
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Demokrasi Indonesia
Demokrasi IndonesiaDemokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
domokrasi_indonesia
domokrasi_indonesiadomokrasi_indonesia
domokrasi_indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negaraPerbedaan sistem politik di berbagai negara
Perbedaan sistem politik di berbagai negara
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
DEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptxDEMOKRASI.pptx
DEMOKRASI.pptx
 
Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959Demokrasi indonesia 1949 1959
Demokrasi indonesia 1949 1959
 
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesiaPenyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
Penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di indonesia
 
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Apa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementerApa itu Demokrasi parlementer
Apa itu Demokrasi parlementer
 
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdfTUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
TUGAS 2 PANCASILA (KELOMPOK 1).pdf
 

More from Nisa Ghaisani (15)

Asi yang terbaik bagi bayi revisi (2)
Asi yang terbaik bagi bayi revisi (2)Asi yang terbaik bagi bayi revisi (2)
Asi yang terbaik bagi bayi revisi (2)
 
Tahap persiapan ceramah
Tahap persiapan ceramahTahap persiapan ceramah
Tahap persiapan ceramah
 
Demokrasi pada masa reformasi
Demokrasi pada masa reformasiDemokrasi pada masa reformasi
Demokrasi pada masa reformasi
 
Masyarakat madani
Masyarakat madaniMasyarakat madani
Masyarakat madani
 
Partai nasional indonesia
Partai nasional indonesiaPartai nasional indonesia
Partai nasional indonesia
 
Report text
Report textReport text
Report text
 
Sejarah (sarekat islam)
Sejarah (sarekat islam)Sejarah (sarekat islam)
Sejarah (sarekat islam)
 
Sejarah indische partij
Sejarah indische partijSejarah indische partij
Sejarah indische partij
 
Tes mbti
Tes mbtiTes mbti
Tes mbti
 
Neolitikum
NeolitikumNeolitikum
Neolitikum
 
Membuat Resep Sandwich dan Minuman Bendera Prancis
Membuat Resep Sandwich dan Minuman Bendera PrancisMembuat Resep Sandwich dan Minuman Bendera Prancis
Membuat Resep Sandwich dan Minuman Bendera Prancis
 
Pembuatan Sistem Koloid
Pembuatan Sistem KoloidPembuatan Sistem Koloid
Pembuatan Sistem Koloid
 
Budi utomo
Budi utomoBudi utomo
Budi utomo
 
Kerajaan majapahit
Kerajaan majapahitKerajaan majapahit
Kerajaan majapahit
 
Analytical exposition text
Analytical exposition textAnalytical exposition text
Analytical exposition text
 

Recently uploaded

Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 

Recently uploaded (20)

Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptxSolusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
Solusi dan Strategi ATHG yang di hadapi Indonesia (Kelas 11).pptx
 
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptxBab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
Bab 3 Sejarah Kerajaan Hindu-Buddha.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak (1). SDN 001 BU.pdf
 
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptxSejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
Sejarah dan Perkembangan Agama Hindu.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxModul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptx
 
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
Modul Pembentukan Disiplin Rohani (PDR) 2024
 
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.pptperumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
perumusan visi, misi dan tujuan sekolah.ppt
 
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdfSapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
Sapawarga - Manual Guide PPDB Tahun 2024.pdf
 
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdfProgram Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
Program Kerja Kepala Sekolah 2023-2024.pdf
 
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBIVISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
VISI MISI KOMUNITAS BELAJAR SDN 93 KOTA JAMBI
 
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
Sosialisme Kapitalis Karl Marx (Dosen Pengampu: Khoirin Nisai Shalihati)
 
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawasPrensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
Prensentasi Visi Misi Sekolah dalam rangka observasi pengawas
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
1. Standar Operasional Prosedur PPDB Pada paud
 
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANGKERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
KERAJINAN DARI BAHAN LIMBAH BERBENTUK BANGUN RUANG
 

Analisis demokrasi pada masa orde lama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin

  • 1. ANALISIS DEMOKRASI PADA MASA ORDE LAMA START!!
  • 2. TAK KENAL MAKA TAK SAYANG KAMI... ANHARI L. K. AQLIMA B. S. CINTA G. M. HEGEL M. SEKAR A. C.
  • 3. Pada masa orde lama, ada DEMOKRASI 2 macam DEMOKRASI LIBERAL TERPIMPIN demokrasi yang sempat diberlakukan.
  • 4. DEMOKRASI LIBERAL Tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan sistem pemerintahan liberal. Demokrasi Liberal berarti kekuasaan ditujukan untuk individu atau golongan. Sementara Pemerintahan dengan sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab atas DPR. Segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan keinginan DPR, dan bila tidak sesuai, kabinet akan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya yang bisa dilakukan DPR.
  • 5. ANALISIS KELEBIHAN KEKURANGAN • Seharusnya, jika • Karena seluruh kebijakan pemerintahan dijalankan pemerintah keputusannya dengan baik, maka HAM ada di DPR, DPR bertingkah rakyat Indonesia seharusnya semena-mena. lebih terjamin. • Karena DPR adalah • Kritik masyarakat yang ingin perwakilan rakyat, menperbaiki dan seharusnya keputusan yang membangun pemerintah mereka sepakati dapat tidak diterima oleh DPR dan mencakup seluruh dianggap menjatuhkan. keinginan rakyat. • Pemerintah tidak Stabil
  • 6. PENYIMPANGAN • Pada awal pengambilan keputusan sudah terjadi penyimpangan karena seharusnya pemerintah bersifat mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia (sesuai dengan Pancasila), bukan mementinkan kepentingan individu (demokrasi liberal) • Pembatasan salah satu HAM yaitu Hak berpendapat, pada masa itu, rakyat tidak bisa mengeluarkan pendapat karena takut akan DPR yang pasti akan sewenang-wenang menghukum mereka apabila pendapat yang dilontarkan adalah pendapat yang bisa menjatuhkan kekuasaan DPR.
  • 7. DEMOKRASI TERPIMPIN Setelah demokrasi liberal gagal, sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial kembali. Pada saat itu, pemerintah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Peran dominan pada presiden. 2) Terbatasnya parati politik. 3) Berkembangnya pengaruh komunis. 4) Meluasnya peranan ABRI sebagai unsur-unnsur sosial politik.
  • 8. ANALISIS KELEBIHAN KEKURANGAN • Pemerintah lebih stabil. • Presiden menjalankan • Pemerintah memiliki arahan pemerintah secara Otoriter dalam bekerja yaitu arahan • Pemerintahan tertutup. dari presiden • Aspirasi masyarakat tidak dihiraukan. • Bertentangan dengan prinsip demokrasi.
  • 9. PENYIMPANGAN • Tahun 1960, presiden membubarkan DPR hasil pemilu, padahal dalam penjelasan UUD 1945 saat itu ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR. • Dengan ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden lima tahun. • DPRGR yang mengganti DPR hasil pemilu 1955 ditonjolkan peranannya sebagai pembantu pemerintah sedangkan funsi kontrol ditiadakan. • Penyelewengan di bidang perundang-undangan seperti menetapkan penetapan presiden yang memakai dekrit presiden 1959 sebagai sumber hukum. • Didirikan badan-badan ekstra konstitusional seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan, sesuai dengan taktik Komunis Internasional bahwa pembentukan Front Nasional sebagai persiapan ke arah terbentuknya demokrasi rakyat. • Partai politik dan pers yang dianggap menyimpang dari rel revolusi tidak dibenarkan dan diberedel, sedangkan politik mercusuar di bidang hubungan luar negeri dan ekonomi dalam negeri telah menyebabkan keadaan ekonomi menjadi tambah suram.
  • 10. SEKIAN PRESENTASI DARI KAMI... TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA.....