Ini adalah materi sejarah kelas 12 mengenai demokrasi liberal dan terpimpin

1. Sejarah Indonesia
untuk SMA
Kelas XII
Mata Pelajaran Wajib

2. Bab II
Sistem dan Struktur Politik–Ekonomi Indonesia
pada Awal Kemerdekaan
hingga Masa Demokrasi Liberal
A. Perkembangan Politik pada
Masa Awal Kemerdekaan
hingga Masa Demokrasi Liberal
B. Perkembangan Ekonomi
Indonesia pada Masa Awal
Kemerdekaan hingga Masa
Demokrasi Liberal
1. Sistem Pemerintahan
2. Sistem Kepartaian
3. Pemilihan Umum
1. Masa Awal Kemerdekaan
2. Masa Demokrasi Liberal

3. 1. Sistem Pemerintahan
Masa awal kemerdekaan
• Perubahan dari sistem
presidensial ke sistem
parlementer.
• Perubahan fungsi KNIP
dari pembantu presiden
menjadi majelis legislatif.
• Pemindahan ibu kota
dari Jakarta ke
Yogyakarta.
Masa Demokrasi Liberal
• Kabinet Natsir
• Kabinet Sukiman
• Kabinet Wilopo
• Kabinet Ali I
• Kabinet Burhanuddin
Harahap
• Kabinet Ali II
• Kabinet Djuanda

4. Kabinet Natsir
(6 September 1950–21 Maret 1951)
Dilantik pada
6 September
1950.
Natsir menginginkan kabinet yang
dipimpinnya bersifat nasionalis
dengan koalisi dari berbagai partai,
namun gagal karena terjadi
perebutan kursi antara PNI dan
Masyumi di dalam kabinet.
Pada 22 Januari 1951 PNI
mengeluarkan mosi tuntutan agar
pemerintah mencabut Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950
tentang pemilihan anggota lembaga
perwakilan daerah dan
menggantinya dengan undang-
undang baru yang lebih demokratis.
Kabinet Natsir
berakhir pada
21 Maret 1951.
Disebabkan
oleh

5. Kabinet Sukiman
(26 April 1951–23 Februari 1952)
1. Menteri Dalam Negeri
Mr. Iskaq menginstruksikan
untuk menonaktifkan DPRD
dan mengangkat orang-
orang PNI menjadi Gubernur
Jawa Barat dan Sulawesi.
2. Menteri Kehakiman
M. Yamin membebaskan
950 tahanan SOB tanpa
persetujuan perdana
menteri dan anggota kabinet
lainnya.
Pada masa
pemerintahan
Kabinet Sukiman
terjadi pertikaian
politik antara pejabat
kabinet dan
parlemen .
Kabinet Sukiman
berakhir karena peristiwa
penandatanganan
perjanjian Mutual
Security Act (MSA).
Antara lain

6. Kabinet Wilopo
(30 Maret 1952–2 Juni 1953)
Tugas pokok Kabinet Wilopo adalah menjalankan persiapan pemilihan
umum untuk memilih anggota parlemen dan Konstituante.
Akan tetapi, tugas tersebut tidak dapat terlaksana.
Mengapa demikian?
Dalam menjalankan pemerintahannya,
Kabinet Wilopo menghadapi berbagai
permasalahan antara lain krisis ekonomi,
gerakan separatisme, dan
peristiwa 17 Oktober 1952.
2 Juni 1953
Kabinet Wilopo
mengembalikan
mandatnya kepada
Presiden Soekarno.
Sidik Kertapati yang menjabat
sebagai ketua Sarekat Tani
Indonesia mengirim mosi tidak
percaya kepada parlemen akibat
peristiwa Tanjung Morawa.
Disebabkan oleh

7. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
(30 Juli 1953–24 Juli 1955)
Menyelenggarakan
Konferensi Asia
Afrika (KAA).
Membentuk panitia
pemilihan umum.
Membatalkan hasil
Konferensi Meja
Bundar berkaitan
utang Indonesia
terhadap Belanda.
Prestasi
Pemberontakan
oleh DII/TII di Jawa
Barat.
Pemberontakan
Daud Beureueh di
Aceh.
Pemberontakan
Kahar Muzakkar
di Sulawesi Selatan.
Permasalahan
Kabinet Ali I jatuh
karena masalah
pergantian pimpinan
TNI AD yang dikenal
sebagai peristiwa
27 Juni 1955.

8. Kabinet Burhanuddin Harahap
(12 Agustus 1955–3 Maret 1956)
Terselenggaranya pemilu
pertama di Indonesia
pada 1955.
1. 29 September 1955
untuk memilih
anggota DPR.
2. 15 Desember 1955
untuk memilih
anggota
Konstituante.
Apakah prestasi penting
yang diukir
oleh Kabinet
Burhanuddin Harahap?
Keberhasilan pemilu
1955 menandai
berakhirnya tugas
kabinet ini. Pada
3 Maret 1956 Kabinet
Burhanuddin Harahap
mengembalikan
mandatnya kepada
Presiden Soekarno.

9. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
(20 Maret 1956–14 Maret 1957)
Program kerja
Kabinet
Ali
Sastroamidjojo II
Melaksanakan
pembatalan
hasil KMB
Mengembalikan
Irian Barat ke
pangkuan
Indonesia Melaksanakan
hasil keputusan
Konferensi Asia
Afrika
Muncul gerakan
separatis di
berbagai daerah
Ikatan Pembela
Kemerdekaan
Indonesia (IPKI)
dan Masyumi
menarik para
menterinya dari
kabinet.
Pada 14 Maret
1957 Kabinet Ali II
menyerahkan
mandat kepada
Presiden Soekarno
Bagaimana akhir Kabinet Ali II?

10. Kabinet Djuanda/Karya
(9 April 1957–5 Juli 1959)
Lima program
Pancakarya
Kabinet
Djuanda
Membentuk
Dewan Nasional
Normalisasi situasi
Republik Indonesia
Melanjutkan
pembatalan KMB
Memperjuangkan
pengembalian Irian
Barat
Mempercepat
proses
pembangunan
Salah satu prestasi Kabinet Djuanda adalah
menentukan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia
melalui Deklarasi Djuanda.

11. 2. Sistem Kepartaian
Awal Kemerdekaan
Membentuk PNI.
Presiden Soekarno berusaha menetapkan
PNI sebagai partai negara (staatpartij).
Membatalkan rencana penetapan PNI
sebagai partai negara
pada 31 Agustus 1945.
Wakil Presiden Moh. Hatta mengeluarkan
maklumat tentang pembentukan partai
politik pada 3 November 1945.
Demokrasi Liberal
Menerapkan sistem multipartai.
Partai politik saling bersaing,
saling mencari kesalahan,
dan saling menjatuhkan.
Partai-partai politik yang tidak memegang
jabatan dalam kabinet menjatuhkan partai
politik yang sedang memerintah.
Menyebabkan sering terjadi pergantian
kabinet.

12. 3. Pemilihan Umum
Pada 31 Mei 1954 pemerintah membentuk
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai
Hadikusumo dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua.
PPI menetapkan pemilu dilaksanakan dalam dua tahap,
yaitu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota
parlemen (DPR) dan 15 Desember 1955
untuk memilih anggota Konstituante.
Partai pemenang pemilu 1955 secara
berturut-turut sebagai berikut.
PNI
Nahdatul
Ulama
Masyumi
PKI

13. 4. Kegagalan Konstituante
Pada 10 November 1956
Presiden Soekarno
melantik 514 anggota
Konstituante.
Merumuskan undang-
undang dasar baru.
Konstituante belum
berhasil menetapkan
dasar negara.
 Perdebatan yang
berlarut-larut dalam
Konstituante.
 Adanya perselisihan
antarpartai.
 Munculnya desakan
untuk kembali pada
Undang-Undang
Dasar 1945.
Tugas
Penyebab

14. 1. Masa Awal Kemerdekaan
Masalah
Ekonomi
Terjadi hiperinflasi
Blokade ekonomi
oleh Belanda
Kekosongan kas
negara
Menetapkan tiga mata uang yang
berlaku di Indonesia, mengeluarkan
Oeang Repoeblik Indonesia (ORI),
membentuk Bank Negara Indonesia
(BNI).
Menyelenggarakan Konferensi
Ekonomi, membentuk Planning
Board (Badan Perancang Ekonomi),
melaksanakan Kasimo Plan,
membentuk Persatuan Tenaga
Ekonomi (PTE), melaksanakan
Program Pinjaman Nasional.
Operasi POPDA dan APWI,
diplomasi ke India, membentuk
Banking and Trading Corporation
(BTC), membentuk Indonesia Office
(Indof), membentuk Kementerian
Pertahanan Usaha Luar Negeri
(KPULN).
Solusi
Solusi
Solusi

15. 2. Masa Demokrasi Liberal
Permasalahan
Ekonomi
Jangka pendek:
Pemerintah harus mengurangi
jumlah uang yang beredar dan
mengatasi kenaikan biaya hidup.
Jangka panjang:
Pertambahan penduduk yang
tidak terkendali dan tingkat
kesejahteraan penduduk yang
rendah.
Bagaimana solusi pemerintah terkait
permasalahan ekonomi tersebut?

16. Solusi Masalah
Ekonomi
Pemikiran
Ekonomi
Nasional
Sistem
Ekonomi
Liberal
Gerakan Benteng
Gunting Syafruddin
Nasionalisasi
Perusahaan Asing
Sistem Ekonomi
Ali Baba
Perundingan
Financial Ekonomi
Biro Perancang
Nasional
Rencana
Pembangunan
Lima Tahun
Mengubah sistem
ekonomi kolonial
menjadi sistem
ekonomi nasional.
Melaksanakan
industrialisasi dengan
peningkatan produksi
dalam negeri,
perbaikan pangan,
sarana dan prasarana,
serta penanaman
modal asing.

17. Gerakan Benteng
Digagas oleh
Memberikan
bantuan kepada
kalangan
pengusaha pribumi
agar ikut
berpartisipasi
dalam
pembangunan
ekonomi nasional.
 Pemberian
lisensi impor
disalahgunakan.
 Mendaftarkan
perusahaan
milik pengusaha
Tionghoa
dengan
menggunakan
nama
pengusaha
pribumi.
Sumitro Djojohadikusumo

18. Gunting Syafruddin
Syafruddin Prawiranegara
Kebijakan
memotong nilai
uang (sanering)
yang bernilai
Rp2,5 ke atas
hingga nilai
setengahnya.
Kebijakan ini
bertujuan
menanggulangi
defisit anggaran
negara sebesar
Rp5,1 miliar.
Digagas oleh

19. Nasionalisasi Perusahaan Asing
Nasionalisasi terjadi sejak tahun 1957. Kebijakan ini
merupakan tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing
yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai
milik pemerintah Republik Indonesia.
Contoh perusahaan
yang dinasionalisasi
Koninklijk Paketvaart
Maatschappij
Koninklijk Indische
Lachvaart Maatschappij
De Javasche Bank
PT Pelni
Garuda Indonesia
Airways
Bank Indonesia

20. Sistem Ekonomi
Ali Baba
Menciptakan kerja
sama antara
pengusaha
pribumi (Ali)
dengan pengusaha
nonpribumi (Baba)
Iskaq Tjokroadhisoerjo
1. Mewajibkan
perusahaan asing
yang beroperasi di
Indonesia
memberikan
pelatihan kepada
tenaga kerja
Indonesia.
2. Mendirikan
perusahaan negara.
3. Menyediakan kredit
dan lisensi kepada
perusahaan swasta
nasional.
Dilakukan dengan cara:

21. Perundingan Financial Ekonomi
(Finek)
7 Januari 1956
Kabinet Burhanuddin
Harahap mengirim
delegasi ke Belanda
dengan misi
merundingkan masalah
financial dan ekonomi.
Isi rancangan Finek:
1. pembatalan persetujuan Finek
hasil KMB;
2. hubungan Finek Indonesia–
Belanda didasarkan atas
hubungan bilateral; serta
3. hubungan Finek didasarkan
atas undang-undang
nasional.
Isi Finek ditolak oleh
pemerintah Belanda sehingga
pemerintah Indonesia secara
sepihak membubarkan Uni
Indonesia–Belanda pada
13 Februari 1956.

22. Biro Perancang Nasional
Dibentuk pada
masa
pemerintahan
Kabinet Ali
Sastroamidjojo II.
Bertugas merancang
pembangunan jangka
pendek.
Diketuai oleh
Djuanda
Kartawidjaja.
Mengalami
kegagalan karena
masa kinerja
kabinet yang
singkat dan terjadi
ketidakstabilan
politik.

23. Rencana Pembangunan Lima Tahun
(RPLT)
Kebijakan yang dikeluarkan Biro
Perancang Negara.
Pembiayaan RPLT diperkirakan
mencapai Rp12,5 miliar.
RPLT disetujui DPR pada
11 November 1958.

24. Deklarasi Djuanda
Deklarasi Djuanda merupakan suatu usaha bangsa Indonesia untuk
memperjuangkan batas wilayah laut sehingga wilayah Indonesia menjadi suatu
kesatuan utuh dlihat dari berbagai aspek politik, sosial, budaya, dan pertahanan
keamanan. Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan batas teritorial Indonesia yang
sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil diukur dari garis yang
menghubungkan titik terluar pulau-pulau Indonesia pada saat air laut surut.
Batas wilayah Indonesia sebelum Deklarasi
Djuanda
Batas wilayah Indonesia setelah Deklarasi
Djuanda

25. ”Hanya anak bangsa sendirilah yang dapat
diandalkan untuk membangun Indonesia,
tidak mungkin kita mengharapkan dari
bangsa lain.”
(Bacharudin Jusuf Habibie)
Terima Kasih