Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet akibat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Beberapa kabinet yang disebutkan adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastroamijoyo II.
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa.pptxSitiNurhalimah95
Sistem politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer (1950-1959) terdiri dari 7 kabinet yang berfokus pada upaya meningkatkan keamanan, kemakmuran rakyat, dan memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke Indonesia melalui berbagai program kerja.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950-1959. Masa ini ditandai oleh seringnya pergantian kabinet akibat persaingan antar partai politik dalam memperebutkan kekuasaan. Beberapa kabinet yang disebutkan adalah kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, dan Ali Sastroamijoyo II.
Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinYeni Dyana
Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin di Indonesia antara tahun 1950-1965. Demokrasi liberal diimplementasikan antara 1950-1959 dan ditandai dengan seringnya pergantian kabinet. Sistem ini kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin berdasarkan Dekrit Presiden 1959 yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada presiden. Sistem baru ini berlangsung hingga 1965 namun juga mengalami kegagalan karena memberikan
Dokumen tersebut membahas tentang pembelajaran sejarah Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 1950-1959. Pada masa ini terdapat tujuh orang perdana menteri yang memerintah dalam beberapa kabinet, yaitu kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda. Setiap kabinet memiliki program kerja namun umumnya jatuh dalam waktu singkat karena pertentangan
Demokrasi Liberal adalah sistem demokrasi yang memberi kebebasan yang luas kepada warga negara. Indonesia menerapkan sistem ini antara 1950-1959 yang ditandai seringnya pergantian kabinet. Terdapat tujuh perdana menteri yaitu Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamijoyo II, dan Djuanda.
Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa.pptxSitiNurhalimah95
Sistem politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer (1950-1959) terdiri dari 7 kabinet yang berfokus pada upaya meningkatkan keamanan, kemakmuran rakyat, dan memperjuangkan pengembalian Irian Barat ke Indonesia melalui berbagai program kerja.
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Dokumen ini membahas proses pembebasan Irian Barat dari Belanda melalui berbagai upaya diplomasi, konfrontasi militer, dan ekonomi sejak 1950-an hingga akhirnya Irian Barat diserahkan ke Indonesia pada 1969 berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Upaya awal melalui komite bersama dan PBB gagal, sehingga Indonesia melakukan konfrontasi dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan bertempur melaw
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Perekonomian Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa demokrasi liberal hingga masa transisi. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), ekonomi Indonesia mengalami kesulitan karena ketidakstabilan politik dan ketergantungan pada ekspor komoditas perkebunan. Pemerintah kemudian menerapkan berbagai program seperti Program Benteng dan nasionalisasi Bank Indonesia, namun belum berhasil meningkatkan perekonomian. Pada masa Orde Baru (1966
Kabinet Djuanda adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda pada masa pemerintahan parlementer di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk menangani situasi politik yang tidak stabil akibat perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Kabinet Djuanda berfokus pada penyatuan wilayah Indonesia dengan memperjuangkan Irian Jaya dan menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."
Kolonialisme dan Imperialisme yang ada di dunia terutama di indonesia penjelasan serta tujuannya dri yang kuno hingga yang modern bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla patrick
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddinsetyarinima
Dokumen tersebut membahas tentang masa kabinet Natsir dan kebijakan Gunting Syarifuddin. Kabinet Natsir beroperasi dari September 1950 hingga Maret 1951 dengan program kerja seperti penyelenggaraan pemilu, pembentukan pemerintahan yang kuat, dan industrialisasi. Kabinet ini jatuh akibat gagal menyelesaikan masalah Irian Barat dan mosi tidak percaya dari PNI. Kebijakan Gunting Syarifuddin ditetapkan Menteri
Dokumen ini membahas sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, mulai dari ekspedisi Barents pada 1594 hingga kedatangan Jepang pada 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pelaut Belanda seperti Cornelis de Houtman dan Jacob van Heemskerck membuka jalur pelayaran ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kemudian didirikannya VOC pada 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga akhir
Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Kabinet Ali II adalah hasil koalisi 3 partai yang berdiri pada 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957 dengan 22 kementerian. Kabinet ini berusaha merealisasikan program pembangunan lima tahun namun menghadapi berbagai tantangan seperti ketegangan antarpartai dan gerakan separatis daerah.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Demokrasi Terpimpin dijalankan oleh Soekarno dengan mengambil kekuasaan yang lebih besar dan mengeluarkan dekrit-dekrit. Hal ini menyebabkan penyimpangan terhadap UUD 1945 seperti pengangkatan anggota MPRS dan pembubaran DPR hasil pemilu. Politik luar negeri Indonesia juga condong ke Blok Timur dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan keluar dari PBB. Sistem ekonomi terpimpin berbasis etatisme gagal karena
Dokumen ini membahas proses pembebasan Irian Barat dari Belanda melalui berbagai upaya diplomasi, konfrontasi militer, dan ekonomi sejak 1950-an hingga akhirnya Irian Barat diserahkan ke Indonesia pada 1969 berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Upaya awal melalui komite bersama dan PBB gagal, sehingga Indonesia melakukan konfrontasi dengan membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dan bertempur melaw
Dokumen tersebut membahas tentang pelajaran mengenai perkembangan ekonomi masa Demokrasi Terpimpin dimana siswa diajak untuk menganalisis kebijakan ekonomi pada masa tersebut beserta dampak positif dan negatifnya melalui diskusi kelompok dan membuat laporan tertulis mengenai pengaruh kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin terhadap ekonomi masa kini.
PPT SEJARAH INDONESIA - Perkembangan Politik Masa Demokrasi LiberalErika N. D
Sistem demokrasi liberal di Indonesia mengalami ketidakstabilan karena sistem kabinet parlementer. Terdapat tujuh kabinet berturut-turut selama berlakunya UUDS 1950. Sistem multipartai menghasilkan persaingan yang tidak sehat di parlemen namun memberikan ruang partisipasi politik bagi rakyat. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI.
Perekonomian Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak masa demokrasi liberal hingga masa transisi. Pada masa demokrasi liberal (1950-1959), ekonomi Indonesia mengalami kesulitan karena ketidakstabilan politik dan ketergantungan pada ekspor komoditas perkebunan. Pemerintah kemudian menerapkan berbagai program seperti Program Benteng dan nasionalisasi Bank Indonesia, namun belum berhasil meningkatkan perekonomian. Pada masa Orde Baru (1966
Kabinet Djuanda adalah kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda pada masa pemerintahan parlementer di Indonesia. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soekarno untuk menangani situasi politik yang tidak stabil akibat perebutan kekuasaan oleh partai-partai politik. Kabinet Djuanda berfokus pada penyatuan wilayah Indonesia dengan memperjuangkan Irian Jaya dan menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil.
Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara Indonesia akibat kegagalan konstituante merumuskan UUD baru dan situasi politik yang kacau yang dapat membahayakan negara."
Kolonialisme dan Imperialisme yang ada di dunia terutama di indonesia penjelasan serta tujuannya dri yang kuno hingga yang modern bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla patrick
Kabinet Natsir dan Kebijakan Gunting Syarifuddinsetyarinima
Dokumen tersebut membahas tentang masa kabinet Natsir dan kebijakan Gunting Syarifuddin. Kabinet Natsir beroperasi dari September 1950 hingga Maret 1951 dengan program kerja seperti penyelenggaraan pemilu, pembentukan pemerintahan yang kuat, dan industrialisasi. Kabinet ini jatuh akibat gagal menyelesaikan masalah Irian Barat dan mosi tidak percaya dari PNI. Kebijakan Gunting Syarifuddin ditetapkan Menteri
Dokumen ini membahas sejarah pelayaran bangsa Belanda ke Indonesia, mulai dari ekspedisi Barents pada 1594 hingga kedatangan Jepang pada 1942 yang mengakhiri penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh pelaut Belanda seperti Cornelis de Houtman dan Jacob van Heemskerck membuka jalur pelayaran ke Indonesia pada akhir abad ke-16. Kemudian didirikannya VOC pada 1602 untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah hingga akhir
Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Kabinet Ali II adalah hasil koalisi 3 partai yang berdiri pada 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957 dengan 22 kementerian. Kabinet ini berusaha merealisasikan program pembangunan lima tahun namun menghadapi berbagai tantangan seperti ketegangan antarpartai dan gerakan separatis daerah.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal (1950-1955) mengalami banyak pergantian kabinet akibat ketidakstabilan politik. Empat kabinet utama yang berkuasa antara 1950-1955 yaitu Kabinet Natsir (Masyumi), Kabinet Sukiman (koalisi Masyumi dan PNI), Kabinet Wilopo (PNI), dan Kabinet Ali Sastroamijoyo I (koalisi beberapa partai). Kabinet Ali Sastroamijoyo I berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika 1955
Bab 2 membahas kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Pada masa awal kemerdekaan, kehidupan politik Indonesia belum stabil karena berbagai faktor internal dan eksternal. Pada masa demokrasi liberal, sistem politik menganut demokrasi liberal tetapi sering terjadi pergantian kabinet. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno memperkenalkan kon
Demokrasi liberal merupakan sistem politik yang menganut kebebasan individu sesuai konstitusi. Kabinet-kabinet awal berusaha mempertahankan demokrasi liberal sambil mengatasi masalah keamanan dan ekonomi. Kabinet Djuanda berfokus pada pembangunan ekonomi melalui program Panca Karya. Akan tetapi, krisis demokrasi liberal memuncak hingga presiden beralih ke sistem Demokrasi Terpimpin.
Dokumen tersebut membahas tentang masa demokrasi liberal di Indonesia mulai dari kabinet Mohammad Natsir (1950) hingga kabinet Djuanda (1959). Masa ini ditandai dengan lemahnya pemerintahan yang sering menghadapi mosi tidak percaya dari parlemen serta pergolakan di daerah. Puncak krisis demokrasi liberal terjadi pada masa kabinet Djuanda dengan munculnya pemberontakan PRRI/Permesta sebelum akhirnya Soek
Kabinet Wilopo adalah kabinet Indonesia yang dipimpin oleh Wilopo sebagai perdana menteri dari April 1952 hingga Juni 1953. Kabinet ini menghadapi masalah ekonomi akibat jatuhnya harga komoditas ekspor dan meningkatnya impor, serta ketegangan politik termasuk peristiwa 17 Oktober dan Tanjung Morawa yang menyebabkan mosi tidak percaya dan jatuhnya kabinet.
Dokumen tersebut membahas tentang Kabinet Wilopo yang menjabat sebagai perdana menteri Indonesia ke-7 dari tahun 1952 hingga 1953. Kabinet Wilopo berakhir setelah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia akibat peristiwa Tanjung Morawa. Wilopo sebelumnya pernah menjabat sebagai menteri perburuhan, menteri perdagangan dan industri, serta menteri luar negeri sementara dalam kabinetnya sendiri.
Teks tersebut merangkum periode demokrasi liberal di Indonesia setelah kemerdekaan, meliputi berbagai kabinet yang berkuasa antara 1950-1957. Kabinet-kabinet tersebut berjuang mempertahankan kedaulatan negara serta meningkatkan perekonomian dan keamanan, namun dihadapkan pada berbagai masalah seperti pemberontakan, konflik militer, dan krisis ekonomi.
1. Pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan selama masa demokrasi liberal dari 1950-1959 dengan seringnya pergantian kabinet akibat konflik antar partai politik dan gangguan keamanan.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
3. Terdapat tujuh kabinet selama masa demokrasi liberal akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
Bab ini menjelaskan peristiwa-peristiwa politik dan ekonomi Indonesia pasca pengakuan kedaulatan, termasuk proses kembalinya NKRI, Pemilu 1955, Dekrit Presiden 1959 yang membubarkan Konstituante, dan dampak persaingan politik nasional seperti berbagai kabinet.
Dokumen tersebut membahas kabinet-kabinet masa demokrasi liberal di Indonesia dan kabinet Wilopo khususnya. Beberapa poin penting yang diangkat adalah proses pembentukan kabinet Wilopo, keanggotaannya, program kerjanya, dan faktor-faktor penyebab kegagalannya yang antara lain adalah masa jabatan yang singkat dan masalah ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia saat itu.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, mencakup masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan beberapa perbedaan antara kedua sistem tersebut.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
2. ANGGOTA KELOMPOK
• Shinta Putri
• Widya Ramadhanti
• Raisya Anjar
• Nabila Yunika
• Muhammad Atsal Saputra
• Muhammad Fatka Adi
• Ibra Ardillah
• Septya Pratama
3. Demokrasi Liberal adalah demokrasi yang
memberi kebebasan yang seluasnya kepada
warga negara. Indonesia menganut sistem
Demokrasi Liberal pada tahun 1950-1959. Pada
masa ini ditandai dengan sering terjadi
pergantian kabinet yang memerintah.
4. CIRI-CIRI DEMOKRASI LIBERAL
• Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu
gugat
• Presiden berhak membubarkan DPR
• Perdana Mentri diangkat oleh Presiden
• Mentri bertanggung jawab terhadap Parlemen
6. PERDANA MENTRI DI INDONESIA
PADA MASA
DEMOKRASI LIBERAL ADA
TUJUH :
1. NATSIR
2. SUKIMAN
3. WILOPO
4. ALI SASTROAMIJOYO I
5. BURHANUDIN HARAHAP
6. ALI SASTROAMIJOYO II
7. DJUANDA
NASI
WILLI
BUAT
DJUAN
7. Kabinet
Natsir
Kabinet Natsir adalah kabinet
pertama
pada masa demokrasi liberal. Menteri
kabinetnya berasal dari Masyumi
ditambah tokoh-tokoh yang
mempunyai keahlian (non partai)
seperti Sri Sultan Hamengku Buana IX.
Dipimpin : Mohammad Natsir
Partai : Masyumi
Dibentuk : 6 September 1950
Diumumkan
Dilantik : 7 September 1950
Mulai Bekerja : 7 September 1950
7 SEPTEMBER 1950 – 21 MARET 1951
8.
9. PROGRAM-PROGRAM
MASYUMI
• Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman;
• Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
secepatnya
• Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi
rakyat
• Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pemilu untuk
Konstituante dalam waktu yang singkat;
• Membantu pembangunan perumahan rakyat; dan
• Memperluas usaha-usaha meninggikan derajat
kesehatan dan kecerdasan rakyat.
10. Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet
ini sudah jatuh pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan.
Jatuhnya kabinet ini karena kebijakan Natsir dalam rangka
pembebtukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak
menguntungkan Masyumi.
11. Kabinet Sukiman
Dengan jatuhnya Kabinet Natsir, Presiden Sukarno
menunjuk Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dari Masyumi
dan Dr. Suwiryo dari PNI untuk membentuk kabinet.
Atas usaha dua orang formatur ini terbentuklah
kabinet yang diberi nama Kabinet Sukiman dengan
perdana menteri Dr. Sukiman dan wakil perdana
menteri Dr. Suwiryo.
27 April 1951 – 23 Februari 1952
12. • Partai Pemerintah : PNI dan Masyumi
• Partai Oposisi : PKI
Program-pogram yang dijalankan:
1. Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas
sebagai negara hukum untuk menjamin
dan ketentraman.
2. Mempercepat usaha penempatan bekas
pejuang dalam lapangan pembangunan.
3. Menyelesaikan persiapan pemilihan umum
Konstituante.
4. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif
yang menuju perdamaian.
5. Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah
Republik Indonesia.
14. KabinetWilopo
1952-1953
Riwayat Karir :
1. Menteri muda perburuhan kabinet Amir Syarifudin 1 dan kabinet
Amir Syarifudin II (1947-1948)
2. Menteri Perburuhan Kabinet Republik Indonesia Serikat (1949-
1950)
3. Menteri Perdagangan dan Perindustrian kabinet Sukirman-Suwiryo
(1951-1952)
4. Menteri Luar Negeri Kabinet Wilopo (1952)
5. Perdana Menteri Kabinet Wilopo (1952-1953)
6. Ketua Konstituante (1955-1959)
7. Ketua Dewan Pertimbangan Agung Indonesia (1968-1978)
8. Anggota Komite Empat Tim Pemberantasan Korupsi (1970)
Biografi dan Sekilas Tentang
Wilopo
Nama : Wilopo
Tempat Lahir : Purworejo,
Jawa Tengah
Tanggal Lahir : 1908
15. Jabatan dalam kabinet :
1. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir
Syarifudin I masa kerja 3 Juli 1947-11 November
1947
2. Menteri Muda Perburuhan dalam kabinet Amir
Syarifudin II masa kerja 11 November 1947-29
Januari 1948.
3. Menteri Perburuhan dalam kabinet RIS masa kerja
20 Desember 1949-6 September 1950.
4. Menteri Luar Negeri dalam kabinet Wilopo masa
kerja 3 April 1952-29 April 1952
16. Proses Terbentuknya Kabinet Wilopo
Pada tanggal 1 Maret 1952, Soekarno menunjuk Sidik Joyosukarto
dari Partai PNI dan Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
menjadi formatur[1]. Presiden Sukarno meminta kepada para
formatur untuk menyusun kabinet yang kuat dan mendapatkan
dukungan cukup dari parlemen. Usaha ini mengalami kegagalan,
karena tidak ditemukannya kesepakatan tentang siapa saja calon yang
akan didudukan didalam kabinet yang baru menggantikan Kabinet
Sukiman yang dianggap telah gagal dalam menjalankan amanatnya
Tanggal 19 Maret, kedua formatur ini mengembalikan mandatnya
kepada Presiden Soekarno. Presiden pun akhirnya menunjuk Mr.
Wilopo (PNI) sebagai seorang formatur yang baru. Pada tanggal 30
Maret 1952 Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya yang terdiri
dari : PNI dan Masyumi masing-masing mendapat jatah 4 orang, PSI 2
orang, PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), Parkindo (Partai
Kristen Indonesia), Parindra (Partai Indonesia Raya). Partai Buruh dan
PSII masing-masing 1orang dan golongan orang tak berpartai 3 orang.
Dalam menentukan tim di kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya
suatu tim yang dianggapnya sebagai Zaken Kabinet.
17. Pengesahan Kabinet Wilopo
Berdasarkan surat Keputusan Presiden No. 99 Tahun 1952,
tanggal 3 April 1952 terbentuk kabinet dengan Perdana
Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri dijabat oleh Mr.
Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi
19. Program kerja kabinet Wilopo
Berikut merupakan susunan rencana program kerja yang
dicanangkan oleh Wilopo selama kabinetnya berlangsung :
- Organisasi Negara
- Kemakmuran
- Keamanan
- Perburuhan
- Pendidikan dan pengajaran
- Luar negeri
Sebenarnya program-program kabinet Wilopo
ini tidak berbeda jauh dengan program yang
dicanangkan oleh kabinet Natsir dan Sukiman.
20. Kegagalan Program
kerja kabinet Wilopo
Pertama, masa kerja kabinet Wilopo terbilang cukup
singkat yakini mulai 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953,
sehingga waktu yang yang ada untuk merealisasikan semua
program kerja yang cukup banyak seperti disebutkan diatas
tidak mencukupi. Sebuah program kerja tentunya tidak
bisa langsung terlaksana, melainkan harus melalui
beberapa tahapan yang membutuhkan waktu yang cukup
lama, sedangkan masalah-masalah yang terjadi selama
kabinet Wilopo berlangsung mengakibatkan kabinet ini
harus mengakhiri masa kerjanya dalam waktu kurang lebih
satu tahun.
21. Kedua, ‘musuh’ yang dihadapi bangsa Indonesia kala
berlangsungnya kabinet ini cukup berat, baik dari dalam
negeri maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, dari
dalam kabinet juga muncul pertentangan antara petinggi-
petinggi partai politik, ditambah lagi dengan munculnya
pemberontakan dari daerah-daerah yang merasa tidak
mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Sedangkan
dari luar negeri, pertikaian dengan negeri Belanda atas
masalah Irian Barat juga menyulitkan Indonesia meraih
kembali kedaulatan atas Irian Barat agar masuk wilayah
Indonesia. Sengketa ini berlangsung dalam jangka waktu
yang lama, karena kekuatan dari pihak Belanda yang sangat
kuat, bahkan berbagai perjanjian yang pernah diupayakan
tidak mampu menyelesaikan Kasus Irian Barat
22. Ketiga, dalam tujuan mencapai
kemakmuran rakyat, agaknya juga
menemui hambatan karena kondisi
perekonomian negara sendiri saat itu
juga tengah mengalami penurunan,
terjadi banyak kasus korupsi, serta
terjadinya inflasi karena tingginya
harga barang import dan rendahnya
barang produksi untuk eksport, yang
menyebabkan defisit kas negara.
23. Keempat, masalah ekonomi dan sosial yang
dihadapi bangsa Indonesia setelah
kependudukan Jepang dan Revolusi sangatlah
besar. Perkebunanperkebunan dan isntalasi
industry diseluruh penjuru negeri rusak berat.
Mungkin yang paling penting ialah bahwa
jumlah penduduk meningkat tajam. Produksi
pangan meningkat namun tidak mencukupi
kebutuhan yang ada. Terjadinya berbagai
kasus ledakan penduduk yang signifikan
membuat keadaan semakin kacau. Di Jawa,
produksi beras perkapita sedikit menurun
dari Tahun 1950-1960.
24. Berakhirnya masa
kabinet Wilopo
1. Krisis ekonomi
2. Peristiwa 17 Oktober 1952
Kabinet Wilopo jatuh karena Peristiwa Tanjung Morawa,
Sumatra Utara yang ditunggangi oleh PKI yang berhubungan
dengan masalah pembagian tanah.
25. KABINETALI
SASTROAMIJOYO1
(Keputusan Presiden RI
Nomor 132 Tahun 1953)
• Untuk mengisi jabatan Perdana
• Menteri ditunjuk Ali Sastroamidjojo yang saat
• itu menjabat Duta Besar Indonesia untuk
• Amerika Serikat.
• Ali Sastroamidjojo sempat ragu,
• tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI
• Sidik Joyosukarto, akhirnya Ali Sastroamidjojo
• mau menduduki jabatan perdana menteri.
Dipimpin : Mr. Ali. Sastroamijoyo
Partai : Masyumi.
Dibentuk : 30 Juli 1953
Diumumkan : 30 Juli 1953
Dilantik : 12 Agustus 1953
Mulai Bekerja : 12 Agustus 1953
30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
26. PROGRAM
1. Meningkatkan
keamanan
dan kemakmuran serta
segera menyelenggarakan
Pemilu
2. Pembebasan Irian Barat
Secepatnya
3. Pelaksanaan politik
bebas-
aktif dan peninjauan
kembali persetujuan KMB
4. Penyelesaian Pertikaian
politik
5. Menyelenggarakan KAA
27. Prestasi yang dicapai pada Kabinet Ali yaitu
berhasil melaksanakan Konferensi Asia Afrika
di Bandung dan persiapan Pemilu pertama
yang direncanakan pada tahun 1955
Kemunduran :
1. Masalah dalam tubuh TNI-AD
2. Keadaan ekonomi indonesia memburuk
3. Korupsi dan inflasi merejalela
Akhirnya kabinet ini mengembalikan mandat
kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh
Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden
sedang melakukan ibadah haji
28. KabinetBurhanudin
Harahap
Dipimpin : Burhanuddin Harahap.
Partai : Masyumi.
Diumumkan : 11 Agustus 1955.
Dilantik : 12 Agustus 1955.
Mulai Bekerja : 12 Agustus 1955.
(Keputusan Presiden
Nomor 141 Tahun 1955)
(Keputusan Presiden
Nomor 141 Tahun 1955)
Kabinet ini merupakan kabinet
koalisi
yang terdiri atas beberapa partai
(Kabinet Nasional), sebab jumlah
partai yang tergabung dalam koalisi
kabinet ini berjumlah 13 partai.
12 AGUSTUS 1955 – 3 MARET 1956
29. PROGRAM
1. Mengembalikan kewibawaan
pemerintah, yaitu mengembalikan
kepercayaan Angkatan Darat dan
masyarakat kepada pemerintah
2. Melaksanakan pemilihan umum
menurutrencana yang sudah
ditetapkan dan mempercepat
terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi,
pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian
Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika
berdasarkan politik luar negeri
bebas aktif
30. Namun, program-program tersebut tidak serta merta berjalan
mulus
Ada kendalanya yaitu:
Kendala atau masalah yang dihadapi pada masa Kabinet
Burhanuddin Harahap adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan
pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan.
Terdapat hasil yang telah dicapai, diantaranya yaitu:
1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis
pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember
1955 (memilih konstituante).Terdapat 70 partai politik yang
mendaftar tetapihanya 27 partai yang lolos seleksi. Menghasilkan
4partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI,
NU, Masyumi, dan PKI
2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan
pembubaran Uni Indonesia-Belanda
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi
yang dilakukan oleh polisi militer
31. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat
dengan Kabinet Burhanuddin
Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955
dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai
Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955
32. Berakhirnya atau kemunduran
Kabinet Burhanuddin Harap
Masa Kabinet Burhanuddin Harahap berakhir Karena
tugas Burhanuddin hanya menyelenggarakan pemilu, dan
pemilu telah berhasil (sampai hasil pemungutan suara
diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan)
maka setelah pemilu berhasil, dia pun mengembalikan
mandat kepada presiden.
33. KABINETALI
SASTROAMIJOYO2
20 Maret 1956 – 4 Maret 1957
Dipimpin : Ali Sastroamijoyo
Partai : PNI
Dibentuk/ : 20 Maret 1956
Diumumkan
Dilantik : 24 Maret 1956
Mulai Bekerja : 24 Maret 1956
Partai pemerintah : PNI, Masyumi,
NU
Partai oposisi : PKI
Kabinet pertama yang memiliki
Rencana Lima Tahun.
34. Program :
1. Pengembalian Irian Barat
2. Membentuk daerah otonom
3. Perbaikan nasib buruh dan karyawan
4. Menyehatkan keuangan negara
5. Membentuk ekonomi nasional
Keberhasilan :
1. Membatalkan hasil KMB,
2. Membentuk Provinsi Irian Barat yang beribu
kota di Soasio, Maluku Utara, dan
3. Pengiriman misi Garuda I ke Mesir.
35. Kemunduran
1. Timbulnya pemberontakan di
berbagai daerah
2. Adanya Konsepsi Presiden 21
Februari 1957
3. Adanya keretakan dalam tubuh
kabinet, hal ini dapat dibuktikan
dengan mundurnya satu per satu
anggota kabinet.
36. Akhirnya pada bulan Januari 1957, Masyumi
menarik semua menterinya dari kabinet.
Peristiwa itu sangat melemahkan kabinet Ali
Sastromidjojo, sehingga pada tanggal 14 Maret
1957 Ali Sastromidjojo akhirnya menyerahkan
mandatnya kepada presiden.
37. Proses Terbentuknya Kabinet
Djuanda
• Terbentuknya Kabinet Djuanda dilatarbelakangi suasana politik pada
saat itu dalam kondisi mendesak dan genting.
• Kondisi bangsa saat itu menuju perpecahan di antaranya akibat
polarisasi yang dilakukan partai-partai dan pembagian Jawa-luar Jawa.
• Struktur ekonomi saat itu banyak dilakukan oleh orang-orang etnis
China, sedangkan suku Jawa mendominasi struktur dalam
pemerintahan.
38. Pembentukan kabinet Juanda
Pada 9 April 1957, Soekarno
mengumumkan pembentukan Kabinet
Karya Djuanda di bawah komando
seorang non-partai, Djuanda
Kartawidjaja sebagai Perdana Menteri.
Adapun Program kerja kabinet juanda
sebagai berikut :
1. Membentuk Dewan Nasional
2. Normalisasi keadaan RI
3. Melanjutkan pembatalan KMB
4. Memperjuangkan Irian Barat kembali
ke RI
5. Mempercepat pembangunan
39. Pencapaian Kabinet Djuanda
Kabinet Karya mencatat prestasi gemilang, yaitu keberhasilan mengatur
kembali batas perairan nasional Indonesia, dengan keluarnya Deklarasi
Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957.
Deklarasi Djuanda mengatur tentang laut pedalaman dan laut teritorial. Dalam
peraturan lama disebutkan bahwa laut teritorial itu selebar 6 mil dari garis
dasar sewaktu air surut. Apabila hal itu diberlakukan, maka di wilayah
Indonesia akan terdapat laut bebas seperti Laut Jawa, Laut Flores dan lain
sebagainya. Melalui Deklarasi Djuanda itulah terciptanya Kesatuan Wilayah
Indonesia, yaitu lautan dan daratan merupakan satu kesatuan.
40. Akhir kabinet Juanda
Terwujudnya Demokrasi Terpimpin terjadi ketika Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 diterbitkan. Hal ini dikarenakan terjadinya
kelarutan waktu Konstituante dalam menyusun Undang-undang
Dasar yang diharapkan setelah mereka tidak mungkin lagi
bersidang. Maka, mulai timbul keinginan untuk kembali ke UUD
1945. Presiden Soekarno lalu mengeluarkan Dekrit Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Soekarno juga membubarkan
Konstituante.
41. Pada saat itu pula, diumumkan Kabinet Kerja dengan Presiden
Soekarno menjadi Perdana Menteri dan Djuanda sebagai
Menteri Utama. Demokrasi Terpimpin mengatur secara tegas
tentang partai politik, di mana tidak boleh ada pejabat tinggi
negara yang menjadi anggota partai politik. Hanya PKI-lah
partai yang masih memiliki kekuatan untuk dekat bersama
Soekarno.
Dengan kekuasaan yang sangat besar atas diri Soekarno sebagai
Presiden, maka demokrasi terpimpin telah menggusur
demokrasi parlementer.