Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik.
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)
Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi pada Masa Orde BaruFitkhy Aulia
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia yang menggantikan Orde Lama pemerintahan Soekarno. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pendekatan keamanan yang diterapkan Orde Baru dalam menegakkan stabilisasi nasional secara umum memang berhasil menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik.
Pada masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi dari daerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama ke Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain keberhasilan yang dapat dicapai oleh Orde baru, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Berikut ini dijelaskan tentang dampak positif dan negatif bidang ekonomi dan politik pada masa orde baru. Semoga bermanfaat :)
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Kehidupan Sosial
dan Ekonomi
Masa Demokrasi Liberal
Antara tahun 1950-1959, bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan Demokrasi Liberal.
Pada periode ini di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahan liberal mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengakibatkan korupsi merajalela, persatuan dan kesatuan bangsa terancam dan banyak harapan revolusi kemerdekaan yang belum bisa terwujud.
Produksi pangan mengalami peningkatan, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.
Disebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dan tradisi demokratis
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, sistem politik yang dimiliki oleh Indonesia telah berhasil mendorong munculnya berbagai macam partai politik. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem kepartaian, sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer yang memiliki gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai politik yang mulai muncul ini lah yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 sampai dengan tahun 1959.
Partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia mengalami masa berkiprahnya dalam jangka waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia karena keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil, sehingga partai-partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Pada masa tersebut partai yang terkuat dalam DPR adalah PNI dan Masyumi. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun (tahun 1950 sampai dengan tahun 1955), PNI dan Masyumi silih berganti untuk memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
Kabinet Sukiman-Suwirjon dan Gerakan Benteng
1. SEJARAH INDONESIA
Kelompok 2
- Anggi Reza Pramesti
- Bagus Adi Wibowo
- Dinda Nafilla
- Mediana Vidi Setyadinanti
- Pristiani
- Reyza Anggitya Pamungkas
XII.4
2. KABINET SUKIMAN - SUWIRJO
Periode : 27 April 1951 – 3 April 1952
Perdana Menteri : Sukiman Wirjosandjojo
Wakil Perdana Menteri : Suwirjo
3. Partai yang mendukung : Masyumi (
Majelis Syuro Muslimin Indonesia) dan
PNI ( Partai Nasional Indonesia)
4. Program:
1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan
memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan
kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif
serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI
secepatnya.
5. Hasil :
Tidak terlalu berarti sebab programnya
melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi
perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan
programnya, seperti awalnya program
menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin
keamanan dan ketentraman
6. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman-Suwirjo:
- Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI
atas tindakan Sukiman sehingga mereka
menarik dukungannya pada kabinet tersebut.
DPR akhirnya menggugat Sukiman dan
terpaksa Sukiman harus mengembalikan
mandatnya kepada presiden.
7. GERAKAN BENTENG
Pengertian :
Kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah
Indonesia bulan April 1951 dan secara resmi dihentikan
tahun 1952, dengan memberi kesempatan bagi pribumi
untuk meningkatkan usahanya sehingga dapat memicu
perekonomian Indonesia saat itu
Tokoh :
Sumitro Djojohadikusumo ( Menteri Perdagangan pada
masa Kabinet Natsir)
8. Latar Belakang :
Situasi perekonomian Indonesia sebelum tahun
1950 sampai dengan bulan Juni 1950, tingkat
inflasi melambung dengan cepat, nilai uang
merosot tajam, demikian pula dengan kondisi
neraca pembayaran Indonesia. Keadaan ini
diperparah dengan bertambah tingginya angka
pengangguran, baik di perkotaan maupun di
pedesaaan.
9. Tujuan :
- membangun kewirausahaan pribumi agar mampu
membentengi perekonomian negara yang baru
merdeka seperti Indonesia
- Memberi lisensi impor bagi pribumi
- Memberi kredit kepada pribumi
- meningkatkan daya saing di luar negeri
- Melindungi improtir pribumi dari persaingan ketat
dengan importir luar
10. Hasil :
Namun, Program Benteng dikatakan mengalami
kegagalan, penyebabnya bersumber pada
pemberian hak eksklusif impor barang yang tidak
didasarkan atas keterampilan atau pengalaman,
tetapi lebih didasarkan atas kedekatan atau
hubungan pribadi dan juga akibat wirausahawan
pribumi kurang produktif dan kurang
berpengalaman. Sehingga, Program Benteng
dibubarkan.