Dokumen tersebut membahas tentang hukum administrasi negara Indonesia. Ia meninjau pengertian administrasi negara dari dua perspektif dan membahas berbagai bentuk perbuatan pemerintah, sumber hukum administrasi negara, serta syarat agar suatu ketetapan dianggap sah menurut hukum."

1. RESUME HUKUM ADMNISTRASI NEGARA
Dosen : Bp. Soemanto
Disusun Oleh :
I KOMANG W D1112006
NADIA OKKI A D1112011
PETRA LUGAS N
D1112012

2. INDEX
• Judul buku
•
•
•
•
Penulis
Penerbit
Cetakan ke
Tebal
: PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA INDONESIA
: E. UTRECHT / MOH. SALEH DJINDANG, SH
: PT Ichtiar Baru
: IX ( 9 )
: 220 halaman + viii halaman

3. Par 1 Bidang Administrasi Negara
•
Pengertian Administrasi Negara Menurut Utrecht
Administrasi Negara adalah gabungan jabatan ( aparat/alat ) administrasi yang dibawah
pimpinan pemerintah ) Presiden dan para Menteri) melakukan sebagian dari
pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan pada badan
perundang-undangan dan kehakiman. Utrecht bertitik tolak pada Teori Sisa atau
Teori Residu / Atrek Theorie.
• Menurut Utrecht, dalam Hukum Administrasi Negara terkandung 2 (dua) aspek, yaitu:
– Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan
negara itu melakukan tugasnya
•
•
Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (rechtsbetreking) antara
alat perlengkapan administrasi atau pemerintah dengan para warganegaranya.
E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan
hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan
Negara melakukan tugas mereka secara khusus.

4. Hukum Administrasi Negara” meninjau
pengertian Administrasi Negara/Tata Usaha
Negara dan Pemerintah dari dua (2) segi
• Tinjauan dari para penganut teori residu yang terkena pengaruh
teori Trias Politika (dengan tokoh Van Vollen Hoven), menyatakan
bahwa administrasi negara/tata usaha negara adalah gabungan
jabatan-jabatan, berupa aparat/alat administrasi yang dibawah
pimpinan pemerintah melaksanakan sebagian pekerjaan
pemerintah (tugas pemerintah) berupa fungsi administrasi yang
tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif
dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih
rendah dari persekutuan negara.
• Tanpa pengaruh teori Trias Politika, dikemukakan oleh AM Donner
bahwa Administrasi negara adalah badan yang
melaksanakan/menyelenggarakan tujuan negara. Pendapat ini
dikemukakan oleh Donner karena dia meninjau dari segi fungsi
negara yakni sebagai penentu tujuan negara.

5. Teori Tripaja (Trias Politika) Dalam
teori ini ada dua tokoh yaitu :
John Locke, abad ke 17 membagi kekuasaan Negara dalam tiga bagian, yang
masing-masing berdiri sendiri dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan
tersendiri pula yaitu :
1.Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan yang membuat
peraturan/undang-undang.
2.Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan
undangundang.
3.Kekusaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk
kekuasaan Legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti hubungan luar negeri.
Montesqueiu membagi kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang masingmasing terpisah satu dengan yang lainnya dan dipegang oleh alat-alat
perlengkapan Negara yaitu :
•Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan.
•Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan
•Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan mengadili mempertahankan
peraturan.

6. Par 2 Hukum Administrasi Negara Indonesia sebagi
Penyelenggara UUD dan Pembangunan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menurut Utrecht, ada Sembilan macam penyelenggaraan kepentingan kolektif
oleh administrasi negara (Pemerintahan), yang bertindak adalah:
Administrasi Negara sendiri (pemerintahan);
Subyek hukum (badan hukum) lain, yang tidak termasuk administrasi negara dan
yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah.
Subyek hukum lain, yang tidak termasuk administrasi negara dan yang
menjalankan pekerjaannya berdasarkan konsesi (consessie) atau ijin (vergunning)
dari pemerintah;
Subyek hukum, yang tidak termasuk admnistrasi negara dan yang diberi subsidi
oleh pemerintah, misalnya Lembaga Pendidikan Swasta;
Pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain (beberapa subyek hukum)
yang tidak termasuk administrasi negara
Yayasan yang didirikan atau diawasi pemerintah;
Kooperasi yang didirikan atau diawasi pemerintah;
Perusahaan Negara;
Subyek hukum lain yang tidak termasuk admnistrasi negara, tetapi diberi suatu
kekuasaan memerintah (delegasi perundang-undangan).

7. Par 3 Hukum Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan
dan Public Administration
• Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut
“administrasi”. Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah).
Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dapat
juga disebut dengan hukum tata pemerintahan (bestuursrecht).
Pemerintah (bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan
(bestuursfunctie) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk
pembentukan UU dan peradilan.
• Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan
Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang
mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan
orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan
perseorangan. Sedangkan Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu
hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat
perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan
(warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah
satunya adalah Hukum Administrasi Negara

8. Par 4 Hukum Administrasi Negara Sebagai Himpunan
Peraturan Peraturan Istimewa
• Perbuatan hukum bersegi dua ini tidak diatur dalam
hukum privat akan tetapi diatur oleh suatu hukum
yang bersifat istimewa dalam hal ini hukum publik.
Bertitik tolak dari pandangan ini, maka pemerintah
dapat juga melakukan perjanjian kerja yang
sesungguhnya diatur dalam KUH Perdata di mana
perjanjian itu karena sifatnya istimewa dimaksudkan
sebagai perjanjian menurut hukum publik.
• Sedangkan yang dipelajari dalam HAN/HTP yaitu sifat,
bentuk dan akibat hokum yang timbul karena
perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para
pejabat dalam menjalankan tugasnya.

9. Par 5 Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata
Negara
•
•
Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah
keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan
menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alatalat perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan
menggunakan kewenangan ketatanegaraan.
Logeman mengemukakan bahwa HTN merupakan suatu pelajaran tentang
kompetensi, sedangkan HAN/HTP merupakan suatu pelajaran tentang
perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Menurutnya HTN mempelajari :
• Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara;
• Siapa yang mengadakan jabatan tersebut;
• Dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat;
• Fungsi/lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu;
• Kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu;
• Hubungan antara masing-masing jabatan;

10. Par 6 Sumber Hukum Administrasi Negara
• Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat
menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya
hukum.
• Sumber hukum materiil berupa hukum tertulis yang berlaku
pada masa lampau di suatu tempat, yang berupa kaidahkaidah tuntunan pedoman hidup yang lebih baik sebab yang
berasal dari masa lampau berasal dari perjanjian leluhur
• Sumber hukum formil adalah sumber hukum materiil yang
sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu
Ada beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara
– Undang-undang (dalam arti luas);
– Kebiasaan/praktek Alat Tata Usaha Negara;
– Yurisprudensi;
– Doktrin/pendapat para ahli;

11. •
•
•
•
•
•
•
•
BAB II
BENTUK - BENTUK PERBUATAN PERBUATAN PEMERINTAH
Par 1 Bermacam macam Perbuatan Administrasi Negara
E. Utrecht : perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan
pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum,
termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan
ketetapan atau perjanjian.
Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum (Recht Handilugen). Perbuatan hukum
dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu :
Perbuatan hukum privat(sipil). Pemerintah mengadakan hubungan hukum
berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan
Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam halhal tertentu dapat menggunakan hukum privat, umpanya perbuatan sewamenyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya.
Perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada
dua macam yaitu :
Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang
terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja.
Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas
kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.

12. Par 2 Peraturan dan Ketetapan, Dekrit Presiden 5 Juli
1959, Penetapan Presiden dan Ketetapan MPRS dan
MPR
• Bentuk-bentuk dan Tata urutan peraturan perundangan
menurut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian
dikuatkan oleh ketetapan MPR No. V/MPR/1973) adalah
sebagai berikut :
• Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD-1945).
• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan
MPR).
• Undang-Undang (UU) dan peraturan Pemerintah sebagai
pengganti Undang-Undang (PERPU).
• Peraturan Pemerintah (PP).
• Keputusan Presiden (KEPPRES).
• Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.

13. Par 3 Syarat syarat yang harus dipenuhi agar
ketetapan adalah ketetapan sah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketetapan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dikatakan batal, tiga
kategori batal adalah :
Batal mutlak, artinya bahwa perbuatan oleh hukum dianggap tidak pernah ada,
sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
Batal karena hukum, artinya akibat suatu pebuatan tersebut oleh hukum dianggap
tidak ada (hapus), baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa memerlukan
keputusan hakim (keputusan alat perlengkapan negara yang berwenang).
Dapat dibatalkan, artinya bahwa suatu perbuatan dianggap ada sampai adanya
permintaan pembatalan atau ada pembatalan dari alat perlengkapan negara yang
berwenang.
Syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan keputusan (Vander Pot), yaitu :
Dibuat oleh alat yang berwenang/berkuasa;
Dalam kehendak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis;
Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan
dasarnya;
Isi dan tujuan keputusan harus sesuai debngan isi dan tujuan dari peraturan yang
menjadi dasarpembuatan keputusan tersebut.

14. Bentuk dan Tata Cara Pembuatan
Keputusan Harus Sesuai dengan
Peraturan Dasarnya.
•
•
•
•
•
•
•
•
Bentuk Keputusan :
a) Lisan;
b) Tertulis
Keputusan dapat dibuat secara lisan apabila :
– Tidak membawa akibat yang kekal dan tidak begitu
penting di dalam HAN;
– Bilamana oleh Alat AN yang mengeluarkan keputusan
dikehendaki akibat yang timbul dengan segera.
Kekurangan yuridis di dalam pembuatan keputusan/ketetapan bisa
terjadi kerena :
Dwaling = salah kira
Dwang = paksaan
Bedrog = tipuan

15. Par 4 Kekuasaan hukum dari ketetapan sah
•
•
•
•
•
•
•
•
Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil
dan kekuatan hukum materiil. Apabila keputusan tadi sudah tidak bisa
dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa.
Prins mengemukakan ada enam (6) asas yang harus diperhatikan oleh alat
administrasi negara dalam menarik kembali suatu keputusan/ketetapan
yang telah dikeluarkan, yakni :
suatu keputusan/ketetapan yang dibuat karena yang berkepentingan
menggunakan tipuan, dapat ditiadakan sejak semula;
keputusan yang isinya belumdiberitahukan padayang bersangkutan
maksudnya pihak administrable atau pihak yang dikenai keputusan;
suatu keputusan yang diberikan kepada pihak administrable dengan
syarat-syarat tertentu tapi administrable tidak memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan;
suatu keputusan yang bermanfaat bagi administrable tidak boleh ditarik
kembali setelah jangka waktu tertentu terlewati;
tidak diperbolehkan kembali menarik keputusan yang akan membawa
kerugian yang lebih besar bagi administrable dibandingkan dengan
kerugian yang diderita negara;
menarik kembali/mengubah suatu keputusan harus diadakan menurut
acara/formalitei seperti yang ditentukan dalam pera peraturan dasar dari
pembuatan keputusan tersebut.

16. Par 5 Macam Ketetapan
•
•
•
•
•
•
Keputusan/Ketetapan Positif. Keputusan/ketetapan yang demikian ini
adalah suatu keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru bagi
pihak yang dikenai keputusan. Akibat akibat yang timbul dengan
dikeluarkannya keputusan/ketetapan positif dapat diklasifikasikan
menjadi lima (5) golongan, yaitu :
Keputusan/ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak
yang dikenai keputusan. Contoh : Keputusan pemberian Izin Usaha
Perdagangan;
Keputusan/ketetapan yang mengakui keadaan hukum baru bagi obyek
tertentu. Contoh : keputusan mengenai perubahan status Perguruan
Tinggi di dalam akreditasi dari B ke A;
Keputusan/ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu
badan hukum. Contoh keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang
menyetujui AD dari sebuah PT sehingga menjadi badan hukum;
Keputusan/ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada pihak yang
dikenai keputusan/ketetapan. Contoh : pemberian SK pengangkatan PNS;
Keputusan/ketetapan yang membebankan kewajiban baru kepada pihak
yang dikenai keputusan/ketetapan. Contoh : Keputusan mengenai
penetapan wajib pajak;

17. Keputusan/Ketetapan Negatif.
 Suatu keputusan/ketetapan yang tidak merubah
keadaan hokum tertentu yang telah ada bagi pihak
administrable. Keputusan negative dapat berupa
pernyataan :
 Tidak berkuasa/tidak berhak;
 Tidak diterima;
 Penolakan
 Keputusan Deklaratour. Suatu keputusan yang
menyatakan hukum, mengakui suatu hak yang sudah
ada, menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat
diberikan haknya karena sudah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan
 Keputusan Konstitutif. Suatu keputusan yang melahirkan
keadaan hukum baru bagi pihak yang diberi keputusan,

18. • Keputusan Kilat. W.F Prins menyebutkan ada 4 jenis
keputusan ini yaitu :
1. Keputusan yang bermaksud merubah teks/redaksi
keputusan yang lama;
2. Keputusan negatif. Keputusan semacam ini tidak
merupakan halangan untuk mengeluarkan keputusan
lagi bila keadaan telah berubah;
3. Keputusan yang menarik kembali atau membatalkan
keputusan lama.
4. Keputusan ini tidak merupakan rintangan untuk
membuat
5. keputusan serupa dengan keputusan yang ditarik
kembali/dibatalkan;
6. Keputusan yang mengandung pernyataan bahwa
sesuatu boleh dilaksanakan.

19. • Keputusan Tetap. Suatu keputusan yang masa berlakunya untuk
waktu sampai diadakan perubahan/penarikan kembali.
• Keputusan Intern. Suatu keputusan yang hanya berlaku untuk
menyelenggarakan hubungan-hubungan ke dalam lingkungan
sendiri.
• Keputusan Ekstern. Suatu keputusan yang dibuat untuk
menyelenggarakan hubunganhubungan antara alat administrasi
yang membuatnya dangan swasta/administrable atau antara
dua/lebih.
• Dispensasi. Suatu keputusan yang meniadakan berlakunya
peraturan perundang-undangan untuk suatu persoalan istimewa.
• Ijin. Keputusan yang isinya memperbolehkan suatu perbuatan yang
pada umumnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan
• Lisensi. Suatu keputusan yang isinya merupakan ijin untuk
menjalankan suatu perusahaan.
• Konsesi. Suatu keputusan yang isinya merupakan ijin bagi pihak
swasta untuk menyelenggarakan hal-hal yang penting bagi umum.

20. BAB III
HUKUM KEPEGAWAIAN
•
•
•
Par 1 Sumber - sumber hukum kepegawaian
Sumber pokok hukum kepegawaian di Indonesia, menurut Utrech (1990)
antara lain terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan
Menteri, Intruksi Menteri. Sedangkan menurut Sastra Djatmika dan
Marsono (1995) selain hal tersebut di atas, Ketetapan MPR juga
merupakan sumber hukum kepegawaian di Indonesia Sedangkan
beberapa Undang-Undang yang berkenaan dengan hukum kepegawaian,
antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian, yang tercatat dalam lembaran negara No. 55 Tahun 1974.
Undang-undang dikeluarkan sebagai pengganti Undang-Undang No. 18
Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, yang
tercatat pada lembaran negera No. 263 Tahun 1961.
Di samping Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawian, terdapat peraturan menyangkut kepegawaian yang dibuat
dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-undang N0. 11 tahun 1969
tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, dan
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di
Daerah, yakni pada beberapa pasalnya disebutkan menyangkut
kepegawaian sipil di daerah serta kepegawaian sipil pusat yang
dipekerjakan/diperbantukan pada pemerintahan daerah otonom.

21. Par 2 Pengertian jabatan, penjabat, pegawai
dan hubungan dinas publik
• Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam
rangka susunan suatu satuan organisasi.
• Jabatan sebagai subyek hukum dalam lapangan HAN adalah
sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karena itu
jabatan juga memiliki kewenangan hukum sebagaimana
pegawai negri.
• Pegawai negri adalah mereka yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang
ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

22. Par 3 Kedudukan hukum dari pegawai menurut
hukum positif Indonesia
• Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian disebutkan bahwa bahwa pegawai negeri adalah
mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh
pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan
negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan
berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dan digaji menurut
peraturan perundangan yang berlaku.
• Di samping Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil
Daerah terdapat pula Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang dalam halhal tertentu seperti sumber penggajian dan sebagainya dapat
dikatagorikan Pegarai Negeri Sipil, seperti :
1. Pegawai perusahaan umum dan perusahaan negara yang belum
dialihkan bentuknya.
2. Pegawai lokal pada perwakilan RI di luar negeri.
3. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu tertentu.
4. Kepala kelurahan dan anggota-anggota perangkat kelurahan
menurut UU No. 5 Th. 1979
5. Pegawai bulanan di samping pensiun.

23. Kewajiban pegawai negeri adalah sebagai
berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, negara dan pemerintah. (Pasal 4 UU No. 8 Th. 1974).
Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal
5 UU No. 8 Th. 1974).
Menyimpan rahasia jabatan. (Pasal 6 UU No. 8 Th. 1974).
Mengangkat sumpah/janji pegawai negeri. (Pasal 26 No. 8 Th.
1974).
Mengangkat sumpah/janji jabatan negeri. (Pasal 27 UU No. 8 Th.
1974).
Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan
Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri

24. hak-hak yang diperoleh pegawai negeri adalah
sebagai berikut :
• Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 7
UU No. 8 Th. 1974).
• Memperoleh cuti (Pasal 8 UU No. 8 Th. 1974).
• Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam
dan karena menjalankan tugas kewajiban. (Pasal 9 Ayat (1) UU No. 8
Th. 1974).
• Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad jasmani atau cacad
rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang
mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga
(Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Th. 1974).
• Memperoleh uang duka bagi keluarga pegawai negeri sipil yang
meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3) UU No. 8 Th. 1974).
• Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang
telah ditentukan (Pasal 10 UU No. 8 Th. 1974).
• Memperoleh kenaikan pangkat reguler (Pasal 18 UU No. 8 Th. 1974).
• Menjadi peserta TASPEN menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
1963.
• Menjadi peserta ASKES menurut Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977

25. BAB IV
MILIK NEGARA DAN MILIK PUBLIK
• Menurut E.Utrecht telah timbul perselisihan paham dikalangan
sarjana hukum mengenai Staats Domain tersebut.Perselisihan
itu bermula dengan adanya pembagian kepunyaan negara
sejak Abad , yakni pembagian ke dalam kepunyaan privat dan
kepunyaan publik.Pembagian privat dan kepunyaan publik
• . Pembagian tersebut pada mulanya dilakukan oleh sarjana
Perancis yaitu Proudhon. Sejak awal XIX Proudhon telah
mengadakan pembagian tentang kedudukan hukum- hukum
dari kepunyaan Negara yaitu :
• Kepunyaan Privat meliputi benda-benda yang dipakai oleh
aparat Pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya
.Kemanfaatan benda-benda tersebut secara langsung lebih
digunakan oleh Aparatpemerintah (jarang dipakai oleh Umum)
• Kepunyaan publik meliputi benda-benda yang disediakan oleh
Pemerintah untuk dipakai oleh masyarakat.Kemanfatan bendabenda tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh
masyarakat umum.

26. BAB V
PERADILAN ADMINISTRASI
• Par 1 Kompetensi (Kekuasaan) hakum administrasi
• Bila seseorang dirugikan dalam hak privatnya dan
mengajukan ganti rugi, berarti obyek perselisihannya
berupa hak privat, maka perkara tersebut harus
diselesaikan oleh hakim biasa. Meskipun sengketa terletak
dalam lapangan hukum publik, bila hak privat yang
merupakan pokok perselisihan maka yang berwenang
adalah hakim biasa
• Bila seseorang dirugikan dalam hak privatnya dan
mengajukan ganti rugi, berarti obyek perselisihannya
berupa hak privat, maka perkara tersebut harus
diselesaikan oleh hakim biasa. bila hak privat yang
merupakan pokok perselisihan maka yang berwenang
adalah hakim biasa

27. Suatu gugatan dapat diajukan ke PTUN bila memenuhi syarat-syarat
yaitu : a. Penggugat hanya orang atau badan hukum perdata b.
Tergugat hanya badan atau pejabat pemerintah. c. Isi gugatan :
Keputusan pemerintah yang tertulis konkrit, individual dan final. d.
Isi tuntutan : Penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan
pemerintah yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah,
dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi
• Alasan Gugatan a. Bila keputusan tata usaha Negara bertentangan
dengan peraturan perundangundangan yang berlaku misalnya :
• 1. Cacat prosedur yaitu cacat dalam tata cara pembuatan
keputusan.
• 2. Cacat mengenai isi keputusan itu.
• 3. Cacat mengenai wewenang.
• Keputusan Pengadilan dapat berupa a. Gugatan ditolak b. Gugatan
dikabulkan c. Gugatan tidak diterima d. Gugatan gugur

28. Par 2 Perbuatan pemerintah yang tidak layak
• Pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh
bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya
atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain..
• Alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.pejabat pemerintah atau alat administrasi negara
tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan
wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan
lain.
• Oleh karena itu alat administrasi negara/aparatur
negara/aparatur pemerintah dalam mengambil
keputusan/ketetapan tidak boleh melampoi batas keadilan
dan kewajaran apabila ada AAN yang bertindak bertentangan
dengan asas ini maka keputusannya dapat dibatalkan dengan
alasan tindakannya dilakukan dengan sewenangwenang.
Dengan demikian asas ini menuntut ditegakkannya aturan
hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.