Dokumen ini menjelaskan konsep dasar hukum tata negara (HTN) dan definisinya oleh berbagai pakar, yang menyatakan bahwa HTN mengatur organisasi negara dan hubungan antara warga negara dan alat perlengkapan negara. HTN memiliki ruang lingkup yang meliputi prinsip hukum konstitusi, institusi pemerintahan, serta hubungan antara negara dan warga. Selain itu, dibahas pula hubungan HTN dengan ilmu lain seperti ilmu politik dan hukum administrasi negara.

1. KONSEP DASAR
HUKUM TATA NEGARA
MOH. SALEH
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2013

2. ISTILAH






Droit Constitutionnel
(Perancis)
Constitutional Law
(Inggris)
Diritto Constitutionale
(Italia)
Verfassungsrecht
(Jerman)
Staatsrecht
(Belanda)
a. in ruimere zin (dalam arti luas = HTN+HAN)
b. in engere zin (dalam arti sempit = HTN)
Verfassungslehre/Theorie der ferfassung
(Prof. Mr. Djokosoetono)

3. DEFINISI
PAUL SCHOLTEN
HTN adalah Hukum yang mengatur mengenai
tata organisasi negara ( het recht dat regelt de
staatsorganisatie).
VAN DER POT
HTN adalah Peraturan-peraturan yang
menentukan badan-badan beserta
kewenangannya, hubungannya satu sama lain,
serta hubungannya dengan individu warga
negara dalam kegiatannya.

4. A.V. DICEY
HTN adalah semua pertauran yang secara
langsung atau tidak langsung mempengaruhi
distribusi atau pelaksanaan kekuasaan yang
berdaulat dalam negara.
MOH KUSNARDI & HARMAILY IBRAHIM
HTN adalah sekumpulan peraturan hukum yang
mengatur organisasi daripada negara,
hubungan antar alat perlengkapan negara
dalam garis vertikal dan horisontal, serta
kedudukan warga negara dan hak asasi.

5. KUSUMADI PUDJOSEWOJO
HTN adalah hukum yang mengatur bentuk negara
dan bentuk pemerintahan yang menunjukkan
masyarakat hukum yang atasan maupun yang
bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang
selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan
rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan
akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan
yang memegang kekuasaan penguasa dari
masyarakat hukum itu, beserta susunan,
wewenang, tingkatan imbangan dari dan antara
alat perlengkapan itu.

6. PENDAPAT ANDA ?
Apa ya
HTN itu…???

7. OBJEK HTN
Objek HTN adalah negara
 Empat unsur negara (1) a definite territory, (2)
population, (3) a government, dan (4) sovereigty.
 Dalam Ilmu HTN berlaku doktrin Legal Fiction
Theory bahwa suatu negara dianggap memiliki
konstitusi sejak negara itu terbentuk, baik melalui
transfer of authority, deklarasi dan proklamasi,
revolusi dan kudeta. Secara de Jure dapat
dinyatakan legal tetapi secara de facto masih
belum sebelum adanya pengakuan dari pihakpihak lain.


8. RUANG LINGKUP HTN
a. General Principles of Constitutional Law
b. The Institutions of Government
c. The Citizens and the state

9. HTN FORMIL DAN MATERIIL
J.H.A. Logemann dalam bukunya Staatsrecht
membedakan antara formeele stelselmatigheid
(Hukum Tata Negara) dan matereele
stelselmatigheid (Asas-asas Hukum Tata
Negara).
 Perbedaan keduanya seakan antara bentuk dan
isi (vorm en inhoud) atau antara pelembagaan
dan asas-asas (stesel en beginsel).


10. HTN UMUM DAN POSITIF
HTN umum membahas asas-asas, prinsipprinsip teoritis yang berlaku umum atau universal
di seluruh negara (the science of constitutional
law atau allgemeine staatsrechtlehre).
 HTN positif hanya membahas hukum tata negara
yang berlaku pada suatu tempat dan waktu
tertentu (the positive constitutional law atau
written constitution).


11. HTN STATIS DAN DINAMIS
Apabila negara yang menjadi objek kajiannya
berada dalam keadaan statis disebut HTN statis
(staat in rust) atau HTN dalam arti sempit.
 Apabila negara yang menjadi objek kajiannya
berada dalam keadaan bergerak disebut HTN
dinamis (staat in beweging) atau HTN dalam arti
luas, yang meliputi juga HAN.


12. METODE PENDEKATAN DALAM HTN
a. Yuridis Formil
b. Yuridis Filosofis
c. Yuridis Sosiologis
d. Yuridis Historis

13. KEDUDUKAN HTN
HTN sebagai ilmu dasar hukum (juridische basic
wetenschapt), artinya HTN mendasari ilmu-ilmu
hukum lainnya.
HUKUM TATA NEGARA
HUKUM
ADMINISTRASI
HUKUM
PIDANA
HUKUM ACARA
HUKUM
PERDATA

14. HUBUNGAN HTN DENGAN
ILMU PENGETAHUAN LAIN
 Ilmu
politik
 Ilmu Negara
 Hukum Administrasi Negara
 Hukum Internasional

15. HTN DAN ILMU POLITIK SERTA
ILMU SOSIAL LAINNYA



HTN diumpamakan sebagai kerangka tulang
belulangnya, sedangkan ilmu politik ibarat
daging-dagingnya.
Organisasi negara sebagai hasil dari
konstruksi sosial sehingga tidak dapat lepas
dari peri kehidupan bermasyarakat.
Ilmu sosial (Sosiologi, Ilmu Sejarah, Ilmu
ekonomi, Antropologi, dan sebagainya)
sebagai penunjang bagi HTN

16. HTN DAN ILMU NEGARA



Ilmu negara (staatsleer/staatslehre) adalah
menyelidiki asas-asas pokok dan pengertianpengertian pokok mengenai negara dan
hukum tata negara.
Ilmu negara merupakan ilmu pengantar bagi
HTN dan HAN serta HI.
Ilmu negara yang diutamakan adalah nilai
teoritis ilmiah (seins wissenschapt).
Sedangkan HTN dan HAN adalah nilai praktis
terkait dengan norma hukumnya dalam arti
positif (normativen wissenschapt).

17. HTN DAN HAN
 Di
berbagai negara, HTN dan HAN sering
disebutkan secara berangkai, misalnya :
Staats en Administratief Recht (Belanda),
Constitutional and Administrative Law (USA
dan UK), dan Verfassungsrecht und
Verwaltungsrecht (Jerman).
 HAN merupakan bagian dari pengertian HTN
dalam arti luas.
 Perbedaan pada objek kajiannya. HTN
objeknya negara dalam keadaan statis dan
HAN dalam keadaan dinamis.

18. DUA PENDAPAT
 Menurut
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim
terdapat dua kelompok dalam melihat
hubungan HTN dan HAN.
 Kelompok I : membedakan HTN dan HAN
secara prinsipil karena perbedaan sistematika
dan isi.
 Kelompok II : tidak terdapat perbedaan asasi,
melainkan karena pertimbangan manfaat
praktisnya.

19. TEORI RESIDU DALAM HAN
 Hukum administrasi negara
(Administratief recht/bestuursrecht)
adalah berisi peraturan-peraturan yang
berhubungan dengan administrasi atau
bestuur (fungsi pemerintahan), selain
fungsi pembentukan perundangundangan (regelgeving) dan peradilan
(rechtspraak).
 [ B=Kn-(rg+rh) ]

20. HTN DAN HI
Sama-sama cabang ilmu hukum publik
 HTN mempelajari negara dari struktur
internalnya dan HI mempelajari
hubungan-hubungan hukum antar
negara secara eksternal.


21. DI A
CEH
N.SUMATRA
K
E.
A
RI
RIAU
U
U
.S
W
ALIM
W.K
AT
M
M BI
RA
BE
NG
JA
JAMBI
S. S
KU
LU
UM
A
AT R
AN
NT
MA
LI
N
KA
C. ANTA
K
C.
LAMPUNG
W.JAV
W.JAVA
A
ANT
AL
C.JAVA
IM
I
AL
A
NT
MA
AN
N
L
N.SU
A WE
SI
C.SULAWESI
MALUKU
IRIAN JAYA
PAPUA
S.KALIMANTAN
S.SULAWESI
SE.SU
LAWE
SI
E.JAVA
BALI
DI YOGYAKARTA
W.NUSA TENGGARA
E.NUSA TENGGARA