OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf

Perencanaan Pembangunan (TPA) Juata Kerikil
Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
LAPORAN PENDAHULUAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Konsultan Perencana:

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
Konsultan Perencana
CV. FAQIH ENGINEER KONSULTAN
Konsultan Supervisi, Planning & Survey
LAPORAN PENDAHULUAN
BAB
1
PENDAHULUAN

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
LATAR BELAKANG
Permasalahan kasus kebersihan di Indonesia setiap
tahunnya selalu meningkat. Sampah adalah salah satu
faktor penyebab masalah kebersihan. Seiring pesatnya
pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah/ kota dengan
aktivitas yang dilakukan oleh masyarakatnya akan
memberikan dampak terhadap peningkatan volume timbulan
sampah yang dihasilkan dari aktivitas tersebut.
Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh
masyarakat tetapi juga oleh Pemerintah Kota Tarakan.
TPA yang ada sebagai fasilitas yang melayani pemrosesan
akhir sampah di Kota Tarakan masih menerapkan metode
Controlled Landfill dalam pengoperasiannya. Hal ini belum
sesuai dengan salah satu target nasional 100% Akses
Universal Sanitasi pada Tahun 2019 yang sesuai dengan
Perpres No 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan
air minum dan sanitasi serta visi misi pemerintah Provinsi
Kalimantan Utara yaitu terwujudnya permukiman yang sehat,
bersih, bebas sampah dan air limbah dengan melalui progr
am pembangunan infrastruktur sanitasi. Undang-Undang No.
18 Tahun 2008 juga mengamanatkan bahwa paling lambat
pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/ kota sudah
memiliki TPA yang memenuhi kaidah teknis maupun
lingkungan (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia, 2013).
Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada sudah
over kapasitas sejak 5 tahun terakhir. Untuk mengatasi
masalah ini, Pemkot Kota Tarakan mengupayakan
pemindahan lokasi TPA sebagai solusi jangka panjang.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
MAKSUD DAN TUJUAN
MAKSUD
Maksud dari Kegiatan yaitu adalah:
1. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan
Instansi Terkait dalam penyusunan rencana detail
yang menyeluruh terhadap TPA, baik sarana
prasarana pendukung dan sekaligus sebagai dasar
dalam usulan program tahun-tahun mendatang
bidang persampahan yang ada di Kota Tarakan.
2. Menyusun rencana pengelolaan sampah terpadu di
Kota Tarakan.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan
dan sarana prasarana TPA di KotaTarakan.
TUJUAN
Tujuan dari kegiatan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan (TPA) Juata Kerikil Kota Tarakan adalah
sebagai berikut:
1. Tersusunnya Perencanaan Teknis Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tarakan.
2. Menyiapkan dokumen lelang sebagai acuan dalam
pelaksanaan konstuksi/ fisik.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
LANDASAN HUKUM
Dasar hukum yang digunakan dalam Perencanaan Pembangunan (TPA) Juata Kerikil Kota Tarakan, Kalimantan Utara adalah
sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
5. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang di dalamnya berisi
tentang penanganan sampah yang memadai perlu dilakukan untuk perlindungan air baku air minum;
6. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.
8. Perpres 97 tahun 2017 tantang Jakstranas dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Sampah sebagai salah satu pedoman penye hatan lingkungan permukiman;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam
Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 2 Tahun 2015 tentnag Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Walikota Tarakan No. 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Peraturan Walikota Tarakan No. 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Walikota Tarakan No. 9 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
18. SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir;
19. SNI 03-3242-1994 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah Permukiman;
20. SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan;
21. SNI 19-3983-1995 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia;
22. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan;
23. SNI 19-7030-2004 tentang Spesifikasi Kompos dari Sampah Organik Domestik.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
LOKASI KEGIATAN
Lokasi pekerjaan kegiatan perencanaan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Juata
Kerikil Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
Sumber: Google Earth Pro

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
LOKASI (EKSISTING)
Sumber: Google Earth Pro

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
LINGKUP KEGIATAN
1
Mengidentifikasi, menganalisa dan
mengumpulkan data dari lokasi (Eksisting)
dan Instansi Terkait.
2
Menyusun dokumen konsepsi perencanaan,
dokumen pra rancangan, dokumen
pengembangan rancangan, dokumen
rancangan detail, dokumen tender/ seleksi
penyedia jasa pelaksanaan kontruksi dan
dokumen pengawasan berkala.
Lingkup kegiatan untuk menyusun dokumen Perencanaan
Pembangunan (TPA) Juata Kerikil Kota Tarakan dibagi
menjadi metode dan tahapan kegiatan. Metode
pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Tarakan sebagai berikut:
Tahapan kegiatan pelaksanaan Perencanaan Teknis Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) Kota Tarakan sebagai berikut:
1. Persiapan Perencanaan termasuk survey.
2. Penyusunan Pra Rencana Lanjutan.
3. Pengembangan Rencana Lanjutan.
4. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya Lanjutan.
5. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Lanjutan.
6. Penyusunan Rencana Detail (Gambar Kerja, RKS, BQ, dll).
7. Persiapan Tender.
8. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
9. Pengawasan Berkala

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen lengkap yang tercakup dalam bentuk laporan yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi
sebagaimana diuraikan di bawah ini berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal
meliputi
Mengumpulkan data dan informasi lapangan, Membuat program
perencanaan dan perancangan yang merupakan batasan sasaran atau
tujuan pembangunan, Membuat gagasan dan interpretasi terhadap
program perencanaan dan perancangan & Membuat sketsa gagasan
merupakan gambar sketsa dalam skala yang memadai yang
menggambarkan gagasan perencanaan dan perancangan yang jelas
tentang pola pembagian ruang dan bentuk bangunan TPA
Dokumen Konsepsi Perencanaan
1
membuat gambar rencana, Menghitung nilai fungsional bangunan dan
menampilkannya dalam bentuk diagram, Membuat laporan teknis dalam
bentuk uraian dan gambar tentang perkiraan luasan utilitas dan
bangunanan TPA, informasi penggunaan bahan atau material, pemilihan
sistem struktur bangunan, pemilihan sistem utilitas bangunan, pemilihan
konsep tata lingkungan serta perkiraan biaya dan waktu konstruksi
Dokumen Pra Rancangan, mencakup
2
membuat pengembangan arsitektur bangunan TPA dan utilitas
pendukungnya, membuat garis besar spesifikasi teknis (Outline
Specifications), menyusun perkiraan biaya konstruksi.
Dokumen Pengembangan Rancangan, mencakup
3
meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana
Kerja dan Syarat (RKS), serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) mencakup:
uraian lebih terinci seperti membuat gambar-gambar detail pelaksanaan
dan pemasangan serta penyelesaian bahan atau material dan elemen
atau unsur bangunan, rencana kerja dan syarat-syarat, rincian volume
pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi,
dan menyusun laporan perencanaan
Dokumen Rancangan Detail
4
mencakup: mendampingi Pokmil Pemberian Penjelasan, Pengesahan
tentang gambar Rencana, BOQ, Rencana Kerja Dan Syarat/Spesifikasi
Dokumen Tender Penyedia Jasa Pelaksanaan Konstruksi
5
Mencakup Pemeriksaan Kesesuaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeriksaan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan merupakan
pemeriksaan terhadap kesesuaian kelaikan fungsi bangunan meliputi
pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan,
kesehatan, kenyamanan, Penyesuaian Gambar Dan Spesifikasi Teknis
Penyesuaian Gambar Pemeriksaan Material dan Spesifikasi Teknis
Pemenuhan terhadap Gambar spesifikasi teknis.
Dokumen Pengawasan Berkala
6

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
Konsultan Perencana
LAPORAN PENDAHULUAN
BAB
2
GAMBARAN UMUM WILAYAH

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
KARAKTERISTIK WILAYAH
WILAYAH ADMINISTRASI DAN GEOGRAFIS
1

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
PETA ADMINISTRASI KOTA TARAKAN
2
Sumber: RTRW Kota Tarakan 2021-2041

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
LUAS WILAYAH (KOTA TARAKAN)
3
Luas wilayah Kota Tarakan sebesar 657,33 km2 dengan luas daratan seluas 250,80 km
dan lautan seluas 406,53 km2. Sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 23 Tahun
1999, Kota Tarakan terbagi empat wilayah kecamatan. Pusat pemerintahan Kota Tarakan
berada di Kecamatan Tarakan Barat
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021
Luas Masing-masing Kecamatan di Kota Tarakan

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
KONDISI SARANA PRASARANA
AIR LIMBAH
1
Sumber: RTRW Kota Tarakan 2012-2032
Perkiraan Volume Air Limbah Tahun 2020 Perkiraan Volume Air Limbah Tahun 2025

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGA KERJAAN
Sumber: Kota Tarakan Dalam Angka, 2021
Penduduk Kota Tarakan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 sebanyak 245,70
ribu jiwa yang terdiri atas 127,36 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 118,34 jiwa penduduk
perempuan. Berikut adalah jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk per
Kecamatan di Kota Tarakan
Jumlah penduduk dan Laju pertumbuhan penduduk

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
Konsultan Perencana
LAPORAN PENDAHULUAN
BAB
3
METODOLOGI

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
KETENTUAN UMUM (TPA)
Yang dimaksud dengan pemrosesan akhir adalah cara yang digunakan untuk memusnahkan sampah padat dari hasil kegiatan pengumpulan dan
pengangkutan mapun sampah padat hasil buangan kegiatan pengelolaan sampah itu sendiri. Ada 2 cara pemrosesan akhir, yaitu:
Open Dumping
1 Landfill
2
Dilakukan dengan cara sampah dibuang begitu saja di tempat
pemrosesan akhir (TPA) dan dibiarkan terbuka sampai pada suatu saat
TPA penuh dan pemrosesan sampah dipindahkan ke lokasi lain atau
TPA yang baru. Untuk efisiensi pemakaian lahan, biasanya dilakukan
kegiatan perataan sampah dengan menggunakan dozer atau perataan
dapat juga dilakukan dengan tenaga manusia.
Keuntungan:
1. Operasi sangat mudah
2. Biaya operasi dan perawatan murah
3. Biaya investasi TPA relatif murah
Kerugian:
a. Timbul pencemaran udara oleh gas, debu dan bau
b. Cepat terjadi proses timbulnya leachate, sehingga menimbulkan
pencemaran air tanah
c. Sangat mendorong tumbuhnya sarang-sarang vektor penyakit
(tikus, lalat, nyamuk dan serangga lain).
d. Mengurangi estetika lingkungan.
Metode ini dilarang sesuai dengan UU No 18 tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah
Merupakan perbaikan dari pada cara open dumping yaitu dengan menambahkan lapisan tanah
penutup di atas sampah.
Sistim Controlled Landfill
Dilakukan dengan cara sampah ditimbun, diratakan dan dipadatkan kemudian pada kurun waktu
memperkecil pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Bila lokasi pemrosesan akhir
telah mencapai akhir usia pakai, seluruh timbunan sampah harus ditutup dengan lapisan
tanah. Diperlukan persediaan tanah yang cukup sebagai lapisan tanah penutup.
Keuntungan:
Dampak negatif terhadap estetika lingkungan sekitarnya dapat dikurangi, Kecil pengaruhnya
terhadap estetika lingkungan awal.
Kerugian:
Operasi relatif lebih sulit dibanding open dumping, Biaya investasi relatif lebih besar dari pada
open dumping, Biaya operasi dan perawatan relatif lebih tinggi dari pada open dumping
Sistim Sanitary Landfill
dalah sistem pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun dan
dipadatkan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup. Hal ini dilakukan terus
menerus secara berlapis-lapis sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pekerjaan pelapisan
sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap hari pada akhir jam operasi. Diperlukan
persediaan tanah yang cukup untuk menutup timbunan sampah. Keuntungannya adalah
pengaruh timbunan sampah terhadap lingkungan sekitarnya relatif lebih kecil dibanding sistem
controlled landfill.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
KETENTUAN UMUM (TPA)
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor: 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Sistem
Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) maka
untuk operasionalisasi kebijakan meningkatkan
aspek teknis operasional persampahan maka
beberapa strategi ditetapkan yaitu:
1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana
persampahan.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara
terencana dan berkeadilan
3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan
sesuai sasaran pelayanan
4. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari
lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah
sanitary landfill
6. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi
persampahan tepat guna dan
7. berwawasan lingkungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor 03/PRT/M/2013 bahwa di lokasi
pemrosesan akhir tidak hanya ada proses
penimbunan sampah tetapi juga wajib terdapat 4
(empat) aktivitas utama penanganan sampah
yaitu (Litbang PU, 2009):
a. Pemilahan sampah
b. Daur ulang sampah non hayati (non organik)
c. Pengomposan sampah hayati (organik)
d. Pengurugan/penimbunan sampah residu dari
proses di atas di lokasi pengurugan atau
e. penimbunan (lahan urug).
TPA wajib dilengkapi dengan zona penyangga
dan metode pemrosesan akhirnya dilakukan
secara lahan urug saniter (kota besar/
metropolitan) dan lahan urug terkendali (kota
sedang/ kecil). Dalam Tata Cara Perencanaan
TPA, harus memenuhi ketentuan, antara
lain:
a. Tersedianya biaya pengoperasian dan
pemeliharaan TPA.
b. Sampah yang dibuang ke TPA harus telah
melalui pengurangan volume sampah (kegiatan
3 R) sedekat mungkin dari sumbernya.
c. Sampah yang dibuang di lokasi TPA adalah
hanya sampah perkotaan tidak dari industri,
rumah sakit yang mengandung B3.
d. Kota yang sulit mendapatkan lahan TPA di
wilayahnya, perlu melaksanakan model TPA
regional serta perlu adanya institusi pengelola
kebersihan yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan TPA tersebut secara memadai.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
PRASARANA & SARANA (TPA)
FASILITAS DASAR
1
1. JALAN MASUK (Jalan masuk TPA harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Dapat dilalui kendaraan truk sampah dari 2 arah, Lebar jalan 8 m,
kemiringan permukaan jalan 2 – 3 % kearah saluran drainase, tipe jalan kelas 3 dan mampu menahan beban perlintasan dengan tekanan gandar
10 ton dan kecepatan kendaraan 30 km/jam (sesuai dengan ketentuan Ditjen. Bina Marga))
2. JALAN OPERASI (Jalan operasi yang dibutuhkan dalam pengoperasian TPA terdiri dari 3 jenis, yaitu: Jalan operasi penimbunan sampah, Jalan
operasi yang mengelilingi TPA, Jalan penghubung antar fasilitas, yaitu kantor/pos jaga bengkel, tempat parkir, tempat cuci kendaraan. Jenis jalan
bersifat permanen).
3. BANGUNAN PENUNJANG (Bangunan penunjang ini adalah sebagai pusat pengendalian kegiatan di TPA baik teknis maupun administrasi, dengan
ketentuan sebagai berikut: Luas bangunan kantor tergantung pada lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan rencana kegiatan yang akan
dilaksanakan, antara lain: pencatatan sampah, tampilan rencana tapak dan rencana pengoperasian TPA, tempat cuci kendaraan, kamar
mandi/wc, gudang, bengkel dan alat pemadam kebakaran).
4. DRAINASE (Drainase TPA berfungsi untuk mengurangi volume air hujan yang jatuh pada area timbunan sampah. Ketentuan teknis drainase TPA
ini adalah sebagai berikut: Jenis drainase dapat berupa drainase permanen (jalan utama, disekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, gudang,
bengkel, tempat cuci) dan drainase sementara (dibuat secara lokal pada zone yang akan dioperasikan)).
5. PAGAR (Pagar yang berfungsi untuk menjaga keamanan TPA dapat berupa pagar tanaman sehingga sekaligus dapat juga berfungsi sebagai
daerah penyangga minimal setebal 5m dan dapat pula dilengkapi dengan pagar kawat atau lainnya)
6. PAPAN NAMA (Papan nama berisi nama TPA, pengelola, jenis sampah dan waktu kerja yang dipasang di depan pintu masuk TPA)

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
FASILITAS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
2
LAPISAN DASAR TPA
1. Lapisan dasar TPA harus kedap air sehingga lindi terhambat meresap kedalam tanah dan tidak mencemari air tanah. Koefisien
permeabilitas lapisan dasar TPA harus lebih kecil dari 10 cm/det
2. Pelapisan dasar kedap air dapat dilakukan dengan cara melapisi dasar TPA dengan tanah lempung yang dipadatkan (30 cm x 2) atau
geomembran setebal 1,5 – 2 mm, terkandung pada kondisi tanah.
3. Dasar TPA harus dilengkapi saluran pipa pengumpul lindi dan kemiringan minimal 2 % kearah saluran pengumpul maupun
penampung lindi.
4. Pembentukan dasar TPA harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan urutan zona/ blok dengan urutan pertama sedekat mungkin
ke kolam pengolahan lindi.
5. Bila menurut desain perlu digunakan geositentis seperti geomembran, geotekstil, non woven, geonet, dan sebagainya, pemasangan
bahan ini hendaknya disesuaikan spesifikasi teknis yang telah direncanakan, dan dilaksanakan oleh kontraktor yang berpengalaman
dalam bidang ini.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
2
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN LINDI
Saluran pengumpul lindi terdiri dari saluran pengumpul sekunder dan primer
Kriteria saluran pengumpul sekunder adalah sebagai berikut:
a. Dipasang memanjang ditengah blok/zona penimbun
b. Saluran pengumpul tersebut menerima aliran dari dasar lahan dengan kemiringan minimal 2 %
c. Saluran pengumpul terdiri dari rangkaian pipa PVC
d. Dasar saluran dapat dilapisi dengan liner (lapisan kedap air)
Kriteria saluran pengumpul primer:
Menggunakan pipa PVC/HDPE dengan diameter minimal 3,00 mm, berlubang (untuk pipa ke bak pengumpul lindi tidak berlubang
saluran primer dapat dihubungkan dengan hilir saluran sekunder oleh bak kontrol, yang berfungsi pula sebagai ventilasi yang
dikombinasikan dengan pengumpul gas vertikal).
Syarat pengaliran lindi adalah:
Pengaliran lindi dilakukan seoptimal mungkin dengan metode gravitasi, dengan kecepatan pengaliran 0,6 – 3 m/det. Kedalaman air dalam
saluran / pipa (d/D) maksimal 80 %, dimana d = tinggi air dan D= diameter pipa.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
2
PENANGANAN GAS
Ventilasi gas yang berfungsi untuk mengalirkan dan mengurangi akumulasi tekanan gas mempunyai kriteria teknis:
1. Pipa ventilasi dipasang dari dasar TPA secara bertahap pada setiap lapisan sampah dan dapat dihubungkan dengan pipa pengumpul
lindi.
2. Pipa ventilasi gas berupa pipa HDPE atau pipa HDPE yang tahan terhadap tekanan diameter 150 mm (diameter lubang perforasi
maksimum 1,5 cm) yang dikelilingi oleh saluran bronjong berdiameter 400 mm dan diisi batu pecah diameter 50-100 mm.
3. Ketinggian pipa ventilasi tergantung pada rencana tinggi timbunan (setiap lapisan sampah ditambah 50 cm).
4. Pipa ventilasi pada akhir timbunan harus ditambah dengan pipa besi diameter 150 mm.
5. Gas yang keluar dari ujung pipa besi harus dibakar atau dimanfaatkan sebagai energi alternative.
6. Jarak antara pipa ventilasi gas 50-70 m.
7. Pada sistem lahan urug saniter, gas bio harus dialirkan ke pipa penangkap gas melalui ventilasi sistem penangkap gas, lalu dibakar
pada gas flare. Sangat dianjurkan menangkap gas bio tersebut untuk dimanfaatkan.
8. Metode untuk membatasi dan menangkap pergerakan gas adalah: Menempatkan materi impermeable pada atau di luar perbatasan
lahan urug untuk menghalangi aliran gas, Menempatkan materi granular pada atau di luar perbatasan lahan urug (perimeter) untuk
penyaluran dan atau pengumpulan gas, Pembuatan sistem ventilasi penangkap gas di dalam lokasi ex TPA.
9. Sistem penangkap gas dapat berupa: Ventilasi horizontal: yang bertujuan untuk menangkap aliran gas dalam dari satu sel atau
lapisan sampah , Ventilasi vertikal: merupakan ventilasi yang mengarahkan dan mengalirkan gas yang terbentuk ke atas , Ventilasi
akhir: merupakan ventilasi yang dibangun pada saat timbunan akhir sudah terbentuk

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
2
PENUTUPAN TANAH
Tanah penutup dibutuhkan untuk mencegah sampah berserakan, bahaya kebakaran, timbulnya bau, berkembang biaknya lalat atau
binatang pengerat dan mengurangi timbulan lindi.
1. Jenis tanah penutup adalah tanah yang tidak kedap
2. Periode penutupan tanah harus disesuaikan dengan metode pembuangannya, untuk lahan urug saniter penutupan tanah dilakukan
setiap hari, sedangkan untuk lahan urug terkendali penutupan tanah dilakukan secara berkala.
3. Tahapan penutupan tanah untuk lahan urug saniter terdiri dari penutupan tanah harian (setebal 10 – 15 cm), penutupan antara
(setebal 30 – 40 cm) dan penutupan tanah akhir (setebal 50 – 100 cm, tergantung rencana peruntukan bekas TPA nantinya).
4. Kemiringan tanah penutup harian harus cukup untuk dapat mengalirkan air hujan keluar dari atas lapisan penutup tersebut.
5. Kemiringan tanah penutup akhir hendaknya mempunyai grading dengan kemiringan tidak lebih dari 30 derajatn(perbandingan 1 : 3)
untuk menghidari terjadinya erosi

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
FASILITAS PENUNJANG
3
Jembatan timbang
Jembatan timbang berfungsi untuk menghitung berat sampah yang masuk ke TPA dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jembatan timbang diwajibkan untuk kota atau kabupaten dengan timbulan sampah min, 5 ton/hari.
2. Lokasi jembatan timbang harus dekat dengan kantor/ pos jaga dan terletak pada jalan masuk TPA.
3. Jembatan timbang harus dapat menahan beban minimal 5 ton.
4. Lebar jembatan timbang minimal 3,5 m.
Fasilitas Air bersih
Fasilitas air bersih akan digunakan terutama untuk kebutuhan kantor, pencucian kendaraan (truck dan alat berat), maupun fasilitas TPA
lainnya. Penyediaan air bersih ini dapat dilakukan dengan sumur bor dan pompa.
Bengkel / Hangar
Bengkel/garasi/hangar berfungsi untuk menyimpan dan atau memperbaiki kendaraan atau alat besar yang rusak. Luas bangunan yang
akan direncanakan harus dapat menampung 3 kendaraan. Peralatan bengkel minimal yang harus ada di TPA adalah peralatan untuk
pemeliharaan dan kerusakan ringan.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
FASILITAS OPERASIONAL
4
Fasilitas operasional di lokasi TPA berupa alat berat. Pemilihan alat berat harus mempertimbangkan kegiatan pemrosesan akhir
seperti pemindahan sampah, pemadatan sampah, penggalian/pemindahan tanah. Pemilihan alat berat harus disesuaikan dengan
kebutuhan (jumlah, jenis dan ukuran).
a. Bulldozer
b. Whell/truck loader
c. Excavator/backhoe

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
PENYUSUNAN DESAIN
Pada Tahap Penyusunan Desain konsultan akan menghasilkan gambar Layout TPA untuk area efektif dan lahan pendukung untuk
lokasi yang terpilih. Pada tahap desain ini akan disusun juga perkiraan biaya pembangunan TPA. Berikut adalah beberapa poin yang
perlu diperhatikan pada tahap ini:
1. Pemilihan lokasi TPA harus mengacu pada SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA. Agar keberadaan TPA tidak
mencemari lingkungan, maka jarak TPA ke badan air penerima > 100m, ke perumahan terdekat > 500 m, ke airport 1500 m (untuk pesawat
propeler) dan 3000 m (untuk pesawat jet). Selain itu muka air tanah harus 4 m, jenis tanah lempung dengan nilai K <10-6 cm/det.
2. Metode pembuangan akhir minimal harus dilakukan dengan controlled landfill (untuk kota sedang dan kecil) dan sanitary landfill
(untuk kota besar dan metropolitan) dengan “sistem sel”.
3. Prasarana dasar minimal yang harus disediakan adalah jalan masuk, drainase keliling dan pagar pengaman (dapat berfungsi sebagai
buffer zone).
4. Fasilitas perlindungan lingkungan yang harus disediakan meliputi lapisan dasar kedap air, jaringan pengumpul leachate, pengolahan leachate
dan ventilasi gas / flaring atau landfill gas extraction untuk mengurangi emisi gas.
5. Fasilitas operasional yang harus disediakan berupa alat berat (buldozer, excavator, loader dan atau landfill compactor) dan stok tanah
penutup.
6. Penutupan tanah harus dilakukan secara harian atau minimal secara berkala dengan ketebalan 20-30 cm.
7. Penyemprotan insektisida harus dilakukan apabila penutupan sampah tidak dapat dilakukan secara harian.
8. Penutupan tanah akhir harus dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas TPA.
9. Kegiatan pemantauan lingkungan harus tetap dilakukan meskipun TPA telah ditutup terutama untuk gas dan efluen leachate, karena proses
dekomposisi sampah menjadi gas dan leahate masih terus terjadi sampai 25 tahun setelah penutupan TPA.
10.Manajemen pengelolaan TPA perlu dikendalikan secara cermat dan membutuhkan tenaga terdidik yang memadai.
11.Lahan bekas TPA direkomendasikan untuk digunakan sebagai lahan untuk berbagai keperluan seperti taman, lapangan olahraga, dan lain-
lain.

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
METODOLOGI PENYUSUNAN DED (TPA)

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
LAPORAN PENDAHULUAN
Konsultan Perencana
RENCANA PENATAAN KAWASAN RUANG KAWASAN SEKITAR TPA
Jarak lahan baru TPA yang dekat dengan pemukiman dapat mengakibatkan kontak langsung penduduk dengan
timbulan sampah sehingga perlu adanya penataan Kawasan sekitar TPA. Penataan kawasan sekitar TPA
bertujuan dapat memberikan manfaat ekonomi, aman bagi lingkungan, serta mengubah perilaku dan paradigma
masyarakat terhadap sampah. Penataan kawsan sekitar TPA diatur dalam Peraturan Menteri No 19/PRT/M/ 2021
tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
Kesimpulan Kriteria Pemilihan Lokasi TPA
Sumber: Permen PU No 19/PRT/M/2012

PEMERINTAH
KOTA
TARAKAN
DINAS
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PENATAAN
RUANG
Konsultan Perencana
TERIMA KASIH

OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf

Similar to OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf (20)

OUTLINE PPT - PENDAHULUAN DED TPA KOTA TARAKAN 2022.pdf