Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 dilaksanakan terhadap 587 instansi pemerintah dengan hasil 179 instansi (30,5%) mendapat predikat kepatuhan tinggi (zona hijau), 316 instansi (53,8%) mendapat predikat kepatuhan sedang (zona kuning), dan 92 instansi (15,7%) mendapat predikat kepatuhan rendah (zona merah). Hasil penilaian menunjukkan perbaikan kepatuhan dari tahun ke tahun namun mas

1. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
SAMBUTAN KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PADA
PENGANUGERAHAN
PENILAIAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2021
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia;
Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan
Yang kami hormati Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju
Yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Negara/Pemerintah
Yang kami hormati Bapak/Ibu Gubernur seluruh Indonesia
Yang kami hormati Bapak/Ibu Walikota/Bupati seluruh Indonesia
Yang kami hormati Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman serta seluruh Insan
Ombudsman di seluruh Indonesia
Yang kami hormati seluruh warga negara penerima pelayanan publik.
Marilah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha
Kuasa, atas semua berkat dan karuniaNya ditengah-tengah masa pandemi Covid
19, kita tetap dikaruniai kesehatan dan kekuatan sehingga terus dapat berikhtiar
dan berkarya, sehingga mengakhiri tahun 2021 dapat diselenggarakan
Penganugerahan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021.
Selain itu, marilah kita tetap mematuhi protokol kesehatan, mengingat Pandemi
Covid-19 belum berakhir. Juga, kita doakan semoga saudara kita yang masih sakit
dan yang mengadapi kesulitan semoga segera sehat dan segera mendapat
kemudahan. Terima kasih kepada Bapak/ibu yang telah berkenan hadir memenuhi
undangan kami baik secara luring (fisik) maupun daring.

2. - 2 -
Hadirin yang kami hormati,
Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik yang dilaksanakan Ombudsman RI.
merupakan satu-satunya mandat Perioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024,
sehingga harus dipandang sebagai instrumen strategis dalam penilaian capaian
kinerja pelayanan public dalam pembangunan nasional. Dalam kesempatan ini,
ijinkan kami sampaikan secara ringkas, pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Standar
Pelayanan Publik 2021 sebagai berikut:
- Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan sejak tahun 2013,
yang secara bertahap disempurnakan diperbaiki dari segi metode dan
pendekatannya.
- Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan
kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi.
- Penilaian dilaksanakan oleh internal Ombudsman yang melibatkan Perwakilan
di seluruh Indonesia.
- Penilaian kepatuhan dilaksanakan berasaskan integritas, kepatuhan, keadilan,
non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan,
dan kerahasiaan.
- Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan penyelenggara pelayanan terhadap
pemenuhan standar pelayana publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Objek penilaian meliputi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Nilai hasil penilaian kepatuhan dikategorikan dalam 3 (tiga) zonasi yaitu Zona
Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi, Zona Kuning dengan Predikat
Kepatuhan Sedang, dan Zona Merah dengan predikat Kepatuhan Rendah.
- Hasil penilaian periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan
fluktuasi yang cenderung membaik dari waktu ke waktu.
Pada tahun 2021 penilaian kepatuhan untuk pertama kalinya dilaksanakan
terhadap 587 instansi dengan rincian; 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Pemerintah
Provinsi; 416 Pemerintah Kabupaten, dan 98 Pemerintah Kota, dengan objek survy
layanan sebagai berikut:
➢ Penilaian ditentukan berdasarkan atas standar layanan publik dengan media
elektronik dan non elektronik. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung

3. - 3 -
pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan batasan
website resmi instansi penyelenggara negara yang mempunyai domain: go.id.
➢ Jumlah produk penilaian, pada Kementerian dilakukan terhadap 275 produk
layanan dan pada Lembaga dilakukan terhadap 109 produk layanan.
➢ Sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten)
dilakukan terhadap 4 substansi yaitu Perizinan, Kesehatan, Administrasi
Kependudukan dan Pendidikan dengan jumlah produk 219 produk layanan.
➢ Dinas penyelenggara layanan yang dinilai adalah PTSP, Dinas Kesehatan,
Dinas Pendidikan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
➢ Penilaian juga dilakukan terhadap Kantor Pertanahan dan Kepolisian Resort
(Polres) di setiap Kabupaten Kota (Instansi Vertikal). Adapun produk yang dinilai
pada setiap Polres berjumlah 5 produk, sedangkan produk yang dinilai pada
setiap kantor pertanahan berjumlah 2 produk.
➢ Jumlah data produk layanan keseluruhan Kementerian, Lembaga, dan
Pemerintah Daerah yang dinilai sebanyak 37.202 produk layanan.
➢ Data Penilaian Kepatuhan menurut substansi produk, sebagai berikut:
SUBSTANSI TOTAL PERSENTASE
Administrasi Kependudukan 5.135 17,60 %
Pendidikan 5.253 18,00 %
Perizinan Ekonomi 5.805 19,89 %
Perizinan Non Ekonomi 9.225 31,62 %
Kesehatan 3.761 12,89 %
Total Keseluruhan Jumlah Produk 29.179 100 %

4. - 4 -
Setelah dilakukan pengambilan data, pengolahan, dan penyimpulan
diperoleh hasil penilaian kepatuhan tahun 2021 sebagai berikut:
NO INSTANSI
ZONASI
JUMLAH
HIJAU KUNING MERAH
1. Kementerian 17 7 - 24
2. Lembaga 12 3 - 15
3. Pemerintah Provinsi 13 19 2 34
4. Pemerintah Kabupaten 103 226 87 416
5. Pemerintah Kota 34 61 3 98
JUMLAH 179 316 92 587
Hasil Penilaian Kepatuhan, untuk:
1. Kementerian: dilakukan penilaian terhadap 24 Kementerian dengan capaian 17
Kementerian (70,8%) pada Zona Hijau, 7 Kementerian (29,2%) pada Zona
Kuning, dan tidak terdapat Kementerian masuk Zona Merah.
2. Lembaga: dilakukan penilaian terhadap 15 Lembaga dengan capaian 12
Lembaga (80%) pada Zona Hijau, 3 Lembaga (20%) pada Zona Kuning, dan
tidak terdapat Lembaga masuk Zona Merah.
3. Pemerintah Provinsi: dilakukan penilaian terhadap 34 Pemerintah Provinsi
dengan capaian 13 Pemerintah Provinsi (38,2%) pada Zona Hijau, 19
Pemerintah Provinsi (55,9%) pada Zona Kuning, dan 2 Pemerintah Provinsi
(5,9%) pada Zona Merah.
4. Pemerintah Kabupaten: dilakukan penilaian terhadap 416 Pemerintah
Kabupaten dengan capaian 103 Pemerintah Kabupaten (24,8%) pada Zona
Hijau, 226 Pemerintah Kabupaten (54,3%) pada Zona Kuning, dan 87
Pemerintah Kabupaten (20,9%) pada Zona Merah.
5. Pemerintah Kota: dilakukan penilaian terhadap 98 Pemerintah Kota dengan
capaian 34 Pemerintah Kota (34,7%) pada Zona Hijau, 61 Pemerintah Kota
(62,2%) pada Zona Kuning, dan 3 Pemerintah Kota (3,1%) pada Zona Merah.
Perbandingan persentase kepatuhan penyelenggara pelayanan publik
terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2019 dan tahun 2021, sebagai berikut:

5. - 5 -
INSTANSI
2019 2021
HIJAU KUNING MERAH HIJAU KUNING MERAH
Kementerian 50% 50% 0% 70,8% 29,2% 0%
Lembaga 0% 100% 0% 80% 20% 0%
Pemerintah Provinsi 33,3% 50,0% 16,7% 38,2% 55,9% 5,9%
Pemerintah Kabupaten 33,0% 40,5% 26,5% 24,8% 54,3% 20,9%
Pemerintah Kota 33,3% 47,2% 19,4% 34,7% 62,2% 3,1%
Secara grafik Perbandingan Persentase Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) Tahun
2019 dan Tahun 2021, sebagai berikut:
- Pada tahun 2019 dan tahun 2021, tidak terdapat Kementerian dan Lembaga
yang berada pada Zona Merah.
- Terdapat kenaikan persentase Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) signifikan pada
Kementerian dan Lembaga, sedangkan persentase Kepatuhan Tinggi (Zona
Hijau) pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota mengalami sedikit
kenaikan. Persentase Kepatuhan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten
mengalami penurunan dibanding kondisi tahun 2019.
- Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) tahun 2021 pada Lembaga menunjukkan
peningkatan yang sangat signifikan dari 0% pada tahun 2019 menjadi 80% pada
tahun 2021; tidak terdapat Lembaga berada pada Zona Merah. Kondisi tahun
2019: seluruh Lembaga (100%) berada pada Zona Kuning.
- Persentase Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau) pada Pemerintah Kabupaten
mengalami penurunan yaitu dari 33,0% pada tahun 2019 menjadi 24,8% pada
50.0%
0.0%
33.3% 33.0% 33.3%
70.8%
80.0%
38.2%
24.8%
34.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Kementerian Lembaga Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten
Pemerintah Kota
2019 2021

6. - 6 -
tahun 2021. Untuk itu, mohon dilakukan upaya optimal untuk mempercepat
Kepatuhan Tinggi pada Pemerintah Kabupaten.
Sedangkan perbandingan nilai tertinggi dan nilai ter-rendah masing-masing
kelompok Instansi, disajikan pada grafik berikut:
- Nilai Kepatuhan Tertinggi dan Terrendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten;
dengan nilai tertinggi 99,70 dan nilai terrendah 4,70. Nilai tersebut menunjukkan
perbedaan nilai sangat jauh. Untuk itu, perlu dilakukan upaya optimal untuk
mempercepat peningkatan nilai Kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten.
Data rinci hasil Penilaian Kepatuhan akan disampaikan kepada instansi
masing-masing sebagai bahan koreksi dan perbaikan.
Hadirin yang berbahagia.
Bahwa dari hasil survei/penilaian kepatuhan ini, ORI mendapatkan dua
dimensi temuan, Pertama; dari dimensi achiefment kami menemukan terdapat
ketimpangan tingkat kepatuhan antara pusat dan daerah. Hal ini patut diperhatikan
secara khusus karena daerah dalam konteks otonomi daerah menjadi lokus
pelayanan publik, khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan perijinan. Kedua,
dari sisi progress, perhatian khusus diberikan kepada kabupaten, karena adanya
penurunan tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, hal ini berbeda
dengan kementerian, lembaga, pemerintahan propinsi dan pemerintahan kota yang
menunjukkan kecenderungan sebaliknya.
96.87 95.30 98.12 99.70 99.25
64.90 63.81
44.72
4.70
34.08
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi Pemerintah
Kabupaten
Pemerintah Kota
NILAI TERTINGGI NILAI TERRENDAH

7. - 7 -
Penilaian Kepatuhan dilaksanakan rutin setiap tahun agar dapat
diperbandingkan dan digunakan untuk mengambil langkah-langkah korektif oleh
masing-masing institusi. Untuk itu, bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang telah mencapai Kepatuhan Tinggi
(Zona Hijau) agar terus dipertahankan bahkan terus diupayakan inovasi untuk
peningkatan nilai. Sedangkan bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mencapai Kepatuhan Tinggi (Zona
Hijau) perlu dilakukan upaya akselerasi maksimal agar segera memperoleh
Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau).
Perlu kami sampaikan bahwa dimasa mandatang, survei kepatuhan
pelayanan publik ini, akan ditingkatkan menjadi Opini Pengawasan Pelayanan
Publik. Perubahan ini diharapkan lebih berdampak pada tingkat kepatuhan kita
semua dalam perbaikan kualitas pelayanan publik. Pada sisi lain Ombudsman
merencanakan suatu upaya advokasi kepada pemerintah agar hasil opini tersebut
dapat menjadi basis bagi penetapan suatu Dana Insentif Daerah (DID) bidang
Pelayanan Publik dimasa mendatang.
Secara internal, kami juga memprogramkan upaya pendampingan intensif
bagi instansi yang tahun ini mendapat kan kinerja kepatuhan rendah. Harapannya
pada tahun-tahun mendatang jumlah instansi yang berkepatuahn tinggi terus
meningkat. Tentu ini tidak bisa menjadi pekerjaan Ombudsman sendirian, tentu
memerlukan kolaborasi dan sinergi bersama seluruh kelembagaan negara dan
pemerintah.
Semoga Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik menjadi salah satu
instrumen mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan
maladministrasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana mandat konstitusi (UUDNRI 1945). Trimakasih kepada
keasistenan utama pencegahan maladministrasi (KU MPM), dukungan jajaran
Kesekjenan, kerjakeras kantor perwakilan ORI, seluruh insan ORI serta dukungan
semua pihak, sehingga penilaian kepatuhan dapat dilaksanakan meskipun ditengah

8. - 8 -
banyak keterbasan. Trimakasih atas perhatian seluruh hadirin, mohon maaf atas
segala kekuaranagan.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semua.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia,
Mokhammad Najih