SlideShare a Scribd company logo
SALINAN
Menimbang
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa jurnalisme berkualitas sebagai salah satu unsur
penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa,
bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis perlu
mendapat dukungan pemsahaan platform digital ;
b. bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong
perubahan besar dalam praktik jurnalisme berkualitas
salah satunya dengan kehadiran perusahaan platform
digital sehingga pemerintah perlu menata ekosistem
perusahaan platform digital dalam hubungannya
dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme
berkualitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Presiden tentang Tanggung
Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung
Jurnalisme Berkualitas;
SK No l91884A
Mengingat
Mengingat
Menetapkan
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-2-
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG TANGGUNG JAWAB
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG
JURNALISME BERKUALITAS.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital adalah
kewajiban perusahaan platform digital menjaga ekosistem
bisnis pemberitaan yang sehat untuk mendukung
jurnalisme berkualitas.
2. Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja
di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa
tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun
dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur
dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan
Undang-Undang mengenai pers menggunakan media
cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang
tersedia.
3. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi
kewartawanan.
4. Layanan Platform Digital adalah layanan milik perusahaan
platform digital yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
pendistribusian, dan penyajian Berita secara digital serta
interaksi dengan Berita yang berfungsi memperantarai
layanan penyajian Berita yang ditujukan terutama untuk
bisnis.
SK No 191873 A
5. Algoritma
PRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA
-3-
5. Algoritma adalah sistem kompleks yang digunakan oleh
platform digital untuk mempersonalisasikan konten.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang
menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak,
media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan
media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan,
menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
9. Perusahaan Platform Digital adalah penyelenggara sistem
elektronik lingkup privat yang menyediakan dan
menjalankan Layanan Platform Digital serta
memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui
pengumpulan dan pengolahan data.
Pasal 2
Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab
Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme
berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik
dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan
transparan.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan:
a. Perusahaan Platform Digital;
b. kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan
Perusahaan Pers;
c. komite; dan
d. pendanaan.
SK No 191874 A
BABII ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4-
BAB II
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
Pasal 4
Perusahaan Platform Digital ditetapkan berdasarkan
kehadiran Layanan Platform Digital di Indonesia.
Pasal 5
Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan:
a. tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan
komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan
Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan
melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan
Platform Digital;
b. memberikan upaya terbaik untuk membantu
memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang
diproduksi oleh Perusahaan Pers;
c. memberikan perlakuan yang adil kepada semua
Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform
Digital;
d. melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan
untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan
bertanggung jawab;
e. memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma
distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme
berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan,
dan peraturan perundang-undangan; dan
f. bekerja sama dengan Perusahaan Pers.
Pasal 6
Perr.rsahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf
b, huruf c, dan huruf f merupakan Perusahaan Pers yang telah
terverifikasi oleh Dewan Pers.
SK No 191875 A
BAB III
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
BAB III
KERJA SAMA PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
DENGAN PERUSAHAAN PERS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
(1) Keda sama Perusahaan Platform Digital dengan
Perusahaan Pers dituangkan dalam perjanjian.
(21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. lisensi berbayar;
b. bagi hasil;
c. berbagi data agregat pengguna Berita; dan/atau
d. bentuk lain yang disepakati.
(3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b
merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan
Berita oleh Perusahaan Platform Digital yang diproduksi
Perusahaan Pers berdasarkan perhitungan nilai
keekonomian.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 8
(1) Dalam hal terjadi se-ngketa antara Perusahaan Platform
Digital dengan Perusahaan Pers, para pihak secara
sendiri-sendiri atau secara bersama dapat mengajukan
upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.
(21 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara independen sesuai dengan
ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
SK No l9l876A
BABIV...
(1)
(2t
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-6-
BAB IV
KOMITE
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 9
Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers.
Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugasnya bersifat independen.
dalam
Bagian Kedua
Trgas, Fungsi, dan Tata Kerja
Pasal 1O
Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan
kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.
Pasal 1 1
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, komite mempunyai fungsi:
a. pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan
pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
b. pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil
pengawasan; dan
c. pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital
dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
SK No 191877 A
Pasal 12
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-7 -
Pasal 12
(1) Setiap pengambilan keputusan komite dilakukan secara
kolektif kolegial dan dipertanggungiawabkan kepada
publik.
(2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan musyawarah
mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak
melalui pemungutan suara.
(3) Setiap kesepakatan komite harus:
a. melalui proses pertimbangan yang memperhatikan
masukan berupa pendapat dan pemikiran yang
berkembang dalam masyarakat; dan
b. menjamin transparansi, menjamin independensi, dan
memenuhi rasa keadilan.
Pasal 13
(1) Komite wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan
fungsi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun kepada publik.
(21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke
sistem informasi Dewan Pers dan harus mudah diakses
oleh publik.
Bagian Ketiga
Unsur, Keanggotaan, dan Kesekretariatan
Pasal 14
(1) Komite terdiri atas perwakilan dari unsur:
a. Dewan Pers yang tidak mewakili Perusahaan Pers;
b. Kementerian; dan
c. pakar di bidang Layanan Platform Digital yang tidak
terafiliasi dengan Perusahan Platform Digital atau
Perusahaan Pers.
(21 Anggota komite berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas)
orang.
SK No 191878 A
(3) Keanggotaan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-8-
(3) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (21
terdiri atas:
a. perwakilan dari unsur Dewan Pers sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 5 (lima)
orang;
b. perwakilan dari unsur Kementerian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu)
orang; dan
c. perwakilan dari unsur pakar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 (lima) orang.
(41 Dalam hal jumlah anggota komite kurang dari 11 (sebelas)
orang, anggota komite harus berjumlah gasal dan
komposisi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dan huruf c berjumlah sama.
(5) Perwakilan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c ditunjuk oleh menteri yang mengoordinasikan
urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan
keamanan.
Pasal 15
Susunan keanggotaan komite terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua komite merangkap anggota komite;
b. 1 (satu) orang wakil ketua komite merangkap anggota
komite; dan
c. anggota komite.
Pasal 16
(1) Anggota komite diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga)
tahun.
(21 Anggota komite dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan berikutnya.
(3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan
Pers mengenai pengangkatan anggota komite.
SK No 191879 A
Pasal 17 .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-9-
Pasal 17
(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11,
komite dibantu sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh sekretaris yang dijabat secara ex-oJficio oleh
Sekretaris Dewan Pers.
BAB V
PENDANAAN
Pasal 18
Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal
11 bersumber dari:
a. organisasi pers;
b. Perusahaan Pers;
c. bantuan dari negara; dan/atau
d. bantuan lainnya,
sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal diundangkan.
SK No 191880 A
Agar
REPUBLIK INDONES]A
- 10-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WTDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRATIKNO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 46
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan
Hukum,
ttd
SK No 191886 A
Djaman

More Related Content

Similar to Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf

Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdfPerpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
BilherSihombing2
 
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaPeraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Rein Mahatma
 
Putusan OJK
Putusan OJKPutusan OJK
Putusan OJK
menabungsaham
 
UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017
Mohammad Singgih
 
Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik Indonesia
Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik IndonesiaSistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik Indonesia
Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik Indonesia
Nina Hendra Putri
 
Detiknas keppres 20 2006
Detiknas keppres 20 2006Detiknas keppres 20 2006
Detiknas keppres 20 2006
easyarifudin
 
Permen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPermen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ir. Haitan Rachman MT, KMPC
 
Pp no 29_th_2000
Pp no 29_th_2000Pp no 29_th_2000
Pp no 29_th_2000
Junaida Wally
 
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptxPRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
adhyamitra2022
 
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-GovInpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
trianita hermawati
 
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfPeraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
apri saut
 
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfBUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
SujimanSKM
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
iniPurwokerto
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
temanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
temanna #LABEDDU
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031
Azmi Nur
 
Rpm tentang situs bermuatan negatif
Rpm tentang situs bermuatan negatifRpm tentang situs bermuatan negatif
Rpm tentang situs bermuatan negatif
ICT Watch - Indonesia
 
Rpm Pengendalian Situs Negatif
Rpm Pengendalian Situs NegatifRpm Pengendalian Situs Negatif
Rpm Pengendalian Situs Negatif
ICT Watch
 
RPM Penanganan Situs Bermuatan Negatif
RPM Penanganan Situs Bermuatan NegatifRPM Penanganan Situs Bermuatan Negatif
RPM Penanganan Situs Bermuatan Negatif
ICT Watch
 
attachment(3).ppt
attachment(3).pptattachment(3).ppt
attachment(3).ppt
arsyadfadillah1
 

Similar to Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf (20)

Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdfPerpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
Perpres Nomor 38 Tahun 2015.pdf
 
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaPeraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di Indonesia
 
Putusan OJK
Putusan OJKPutusan OJK
Putusan OJK
 
UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017UU No 2 Tahun 2017
UU No 2 Tahun 2017
 
Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik Indonesia
Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik IndonesiaSistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik Indonesia
Sistem Informasi Perhitungan Suara KPU Pemilihan Presiden Republik Indonesia
 
Detiknas keppres 20 2006
Detiknas keppres 20 2006Detiknas keppres 20 2006
Detiknas keppres 20 2006
 
Permen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPermen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen TIK Nomor 17 Tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 
Pp no 29_th_2000
Pp no 29_th_2000Pp no 29_th_2000
Pp no 29_th_2000
 
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptxPRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
PRESENTASI TEKNIS SIMP3.pptx
 
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-GovInpres No 03 th 2003 E-Gov
Inpres No 03 th 2003 E-Gov
 
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdfPeraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2020.pdf
 
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdfBUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
BUKU PANDUAN SMART CITY.pdf
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA INDUK ...
 
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTKEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT
 
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasionalInstruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
Instruksi presiden no_3_th_2003 kebijakan dan strategi nasional
 
Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031Instruksi presiden no_3_th_20031
Instruksi presiden no_3_th_20031
 
Rpm tentang situs bermuatan negatif
Rpm tentang situs bermuatan negatifRpm tentang situs bermuatan negatif
Rpm tentang situs bermuatan negatif
 
Rpm Pengendalian Situs Negatif
Rpm Pengendalian Situs NegatifRpm Pengendalian Situs Negatif
Rpm Pengendalian Situs Negatif
 
RPM Penanganan Situs Bermuatan Negatif
RPM Penanganan Situs Bermuatan NegatifRPM Penanganan Situs Bermuatan Negatif
RPM Penanganan Situs Bermuatan Negatif
 
attachment(3).ppt
attachment(3).pptattachment(3).ppt
attachment(3).ppt
 

More from CIkumparan

2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
CIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
CIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
CIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
CIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
CIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
CIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
CIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 

Recently uploaded

Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptxCegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
FebbyMeitha
 
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAMPPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
NinaRahayuBelia
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
RezabagoesWidyantoro
 
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
RezabagoesWidyantoro
 
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
kaharuddin52
 
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMIPOLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
latifahahmad64
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
satresnarkobareskoba
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdfMateri Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
FeniPrameswati
 

Recently uploaded (11)

Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptxCegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
 
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAMPPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
 
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
 
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMIPOLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
 
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
 
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdfMateri Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
 

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf

  • 1. SALINAN Menimbang PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa jurnalisme berkualitas sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis perlu mendapat dukungan pemsahaan platform digital ; b. bahwa perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam praktik jurnalisme berkualitas salah satunya dengan kehadiran perusahaan platform digital sehingga pemerintah perlu menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas; SK No l91884A Mengingat
  • 2. Mengingat Menetapkan PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -2- Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSKAN: PERATURAN PRESIDEN TENTANG TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital adalah kewajiban perusahaan platform digital menjaga ekosistem bisnis pemberitaan yang sehat untuk mendukung jurnalisme berkualitas. 2. Berita adalah karya jurnalistik oleh wartawan yang bekerja di perusahaan pers berbadan hukum Indonesia, berupa tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dilakukan secara teratur dengan berpedoman pada kode etik jurnalistik dan Undang-Undang mengenai pers menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 3. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. 4. Layanan Platform Digital adalah layanan milik perusahaan platform digital yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pendistribusian, dan penyajian Berita secara digital serta interaksi dengan Berita yang berfungsi memperantarai layanan penyajian Berita yang ditujukan terutama untuk bisnis. SK No 191873 A 5. Algoritma
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK TNDONESIA -3- 5. Algoritma adalah sistem kompleks yang digunakan oleh platform digital untuk mempersonalisasikan konten. 6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 8. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 9. Perusahaan Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan Layanan Platform Digital serta memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data. Pasal 2 Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan: a. Perusahaan Platform Digital; b. kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers; c. komite; dan d. pendanaan. SK No 191874 A BABII ...
  • 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4- BAB II PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL Pasal 4 Perusahaan Platform Digital ditetapkan berdasarkan kehadiran Layanan Platform Digital di Indonesia. Pasal 5 Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan: a. tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten Berita yang tidak sesuai dengan Undang-Undang mengenai pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh Perusahaan Platform Digital; b. memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi Berita yang diproduksi oleh Perusahaan Pers; c. memberikan perlakuan yang adil kepada semua Perusahaan Pers dalam menawarkan Layanan Platform Digital; d. melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab; e. memberikan upaya terbaik dalam mendesain Algoritma distribusi Berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebhinekaan, dan peraturan perundang-undangan; dan f. bekerja sama dengan Perusahaan Pers. Pasal 6 Perr.rsahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, huruf c, dan huruf f merupakan Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers. SK No 191875 A BAB III
  • 5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5- BAB III KERJA SAMA PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL DENGAN PERUSAHAAN PERS Bagian Kesatu Umum Pasal 7 (1) Keda sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers dituangkan dalam perjanjian. (21 Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. lisensi berbayar; b. bagi hasil; c. berbagi data agregat pengguna Berita; dan/atau d. bentuk lain yang disepakati. (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan pembagian pendapatan atas pemanfaatan Berita oleh Perusahaan Platform Digital yang diproduksi Perusahaan Pers berdasarkan perhitungan nilai keekonomian. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Pasal 8 (1) Dalam hal terjadi se-ngketa antara Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, para pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama dapat mengajukan upaya hukum di luar peradilan umum dalam bentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. (21 Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. SK No l9l876A BABIV...
  • 6. (1) (2t PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6- BAB IV KOMITE Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 9 Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya bersifat independen. dalam Bagian Kedua Trgas, Fungsi, dan Tata Kerja Pasal 1O Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 1 1 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, komite mempunyai fungsi: a. pengawasan dan pemberian fasilitasi pemenuhan pelaksanaan kewajiban Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. pemberian rekomendasi kepada Menteri atas hasil pengawasan; dan c. pelaksanaan fasilitasi dalam arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa antara Perusahaan Platform Digital dan Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. SK No 191877 A Pasal 12
  • 7. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7 - Pasal 12 (1) Setiap pengambilan keputusan komite dilakukan secara kolektif kolegial dan dipertanggungiawabkan kepada publik. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak melalui pemungutan suara. (3) Setiap kesepakatan komite harus: a. melalui proses pertimbangan yang memperhatikan masukan berupa pendapat dan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat; dan b. menjamin transparansi, menjamin independensi, dan memenuhi rasa keadilan. Pasal 13 (1) Komite wajib membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada publik. (21 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke sistem informasi Dewan Pers dan harus mudah diakses oleh publik. Bagian Ketiga Unsur, Keanggotaan, dan Kesekretariatan Pasal 14 (1) Komite terdiri atas perwakilan dari unsur: a. Dewan Pers yang tidak mewakili Perusahaan Pers; b. Kementerian; dan c. pakar di bidang Layanan Platform Digital yang tidak terafiliasi dengan Perusahan Platform Digital atau Perusahaan Pers. (21 Anggota komite berjumlah gasal paling banyak 11 (sebelas) orang. SK No 191878 A (3) Keanggotaan
  • 8. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8- (3) Keanggotaan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. perwakilan dari unsur Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak 5 (lima) orang; b. perwakilan dari unsur Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 1 (satu) orang; dan c. perwakilan dari unsur pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 (lima) orang. (41 Dalam hal jumlah anggota komite kurang dari 11 (sebelas) orang, anggota komite harus berjumlah gasal dan komposisi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c berjumlah sama. (5) Perwakilan pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditunjuk oleh menteri yang mengoordinasikan urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Pasal 15 Susunan keanggotaan komite terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua komite merangkap anggota komite; b. 1 (satu) orang wakil ketua komite merangkap anggota komite; dan c. anggota komite. Pasal 16 (1) Anggota komite diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. (21 Anggota komite dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Pers mengenai pengangkatan anggota komite. SK No 191879 A Pasal 17 .
  • 9. PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -9- Pasal 17 (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, komite dibantu sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang dijabat secara ex-oJficio oleh Sekretaris Dewan Pers. BAB V PENDANAAN Pasal 18 Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bersumber dari: a. organisasi pers; b. Perusahaan Pers; c. bantuan dari negara; dan/atau d. bantuan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. SK No 191880 A Agar
  • 10. REPUBLIK INDONES]A - 10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WTDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 46 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, ttd SK No 191886 A Djaman