Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dan Keterpaduan Indikasi Program pada RTRW D.I. ...Nurlina Y.
Kegiatan ini disusun dalam rangkaian pelaksanaan program untuk mencapai hasil akhir berupa kajian rekomendasi serta sebagai salah satu tolak ukur indikator kinerja utama (IKU) Gubernur dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk menciptakan kualitas ruang D.I. Yogyakarta yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Calon Pilot Project WBK Tahun 2022, Kemenag Padang Panjang Terima Pendampingan
https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/64724/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan
http://www.moslemtoday.com/siap-menjadi-calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://kepritoday.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
https://beritasumbar.com/calon-pilot-project-wbk-tahun-2022-kemenag-padang-panjang-terima-pendampingan/
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. REKOMENDASI TINDAK LANJUT
a. Pengukuran Kinerja a. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja agar dikembangkan
menggunakan teknologi informasi
Telah dilaksanakan sosialisasi
implementasi sistem informasi e-Kinerja
terintegrasi
b. Pencapaian Sasaran/Kinerja
Organisasi
b. Pencapaian Sasaran/Kinerja
Organisasi
Informasi mengenai kinerja agar
sepenuhnya dapat diandalkan
Menyusun Laporan Kinerja dengan
menyajikan perbandingan data kinerja
yang memadai, target kinerja dan realisasi
tahun ini dengan tahun-tahun
sebelumnya.
3.
4.
5. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
2018 2019 2018 2019 2018 2019
TERWUJUDNYA TATA
KELOLA PEMERINTAH
BERORIENTASI HASIL
YANG EFEKTIF
DAN EFISIEN
NILAI LPPD KABUPATEN TANAH
BUMBU
SANGAT
TINGGI
(>3000)
SANGAT
TINGGI
(>3000)
SANGAT
TINGGI
(3,3243)
Masih dalam
tahap
penyusunan
100% -
PERSENTASE SKPD DENGAN
NILAI SAKIP MINIMAL BAIK
- 100% - 100% - 100%
PERSENTASE SKPD DENGAN
INDEKS RB MINIMAL BAIK
- 20% - 20% - 100%
INDEKS KEPUASAN PELAYANAN
SEKRETARIS DAERAH
80% 80% 81,65% 84% 102,06% 105%
6. Visi :
“Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Poros Maritim Utama
Serta Pusat Perdagangan, Industri, Dan Pariwisata Di Kalimantan
Berbasis Pada Keunggulan Lokal Dan Potensi Strategis Daerah Menuju
Tanah Bumbu Yang Maju, Sejahtera Dan Berintelektual Tinggi”
7. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
berkontribusi untuk mewujudkan Misi yang ke 5
(lima) yaitu :
“Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan
Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih”
8. Penataan dan Pembinaan Kelembagaan Perangkat
Daerah
Penataan dan Pembinaan Ketatalaksanaan
Perangkat Daerah serta Administrasi
Kepegawaian
Terlaksananya Pelayanan Publik secara Optimal
Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan
keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokasi
9. Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan predikat B untuk Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh
KemenPAN-RB
10. Sekretariat Daerah mendapatkan predikat A untuk Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Bupati
Tanah Bumbu
11. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan,
ketatausahaan, perencanaan dan pelaporan
2. Peningkatan kesadaran hukum apartur
pemerintah dan masyarakat dengan program
peningkatan kesadaran hukum.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
4. Reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif,
efisien, dan memberikan pelayanan berkualitas
12. 1. Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok
rakyat jadi prioritas
2. Sekretariat Daerah melakukan refocusing
anggaran untuk penanganan Covid-19
3. Sekretariat Daerah melakukan pergeseran
rincian belanja daerah dan pembiayaan
anggaran terkait Pemulihan Ekonomi Daerah
4. Sekretariat Daerah menerapkan Protokol
Kesehatan yang ketat
13. Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dapat diuraikan
berbagai hal yang sudah dicapai di Sekretariat Daerah
Dalam rangka transparansi penyelenggara negara,
seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara, sudah
menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
16. Update E-Office-Update input form tujuan
• nota dinas elektronik
• Surat
• Aplikasi E-Office Tanbu tersedia
di playstore
https://inovasi.tanahbumbukab.go.id/skpd/
Smart Government
18. Suasana Kantor nyaman dan rapi
merupakan bagian penting yang
mempengaruhi kinerja serta efektifitas
dan efisiensi hasil kerja aparatur.
19. Salah satu Indikator tata
kelola Pemerintahan yang
baik ditentukan dengan tata
kelola pengarsipan yang baik
pula sehingga harus
mewujudkan tata kelola
kearsipan setda yang rapi
dan modern.
27. KINERJA UTAMA
TERWUJUDNYA TATAKELOLA
PEMERINTAHAN BERORIENTASI
HASIL YANG EFEKTIF DAN EFESIEN
Meningkatnya Nilai LPPD
Kabupaten Tanah Bumbu
Tersedianya LPPD dan LKPJ Yang
Berkualitas
Meningkatnya SKPD dengan Nilai
SAKIP Minimal Baik
Tersedianya Dokumen SAKIP
SKPD Sesuai Standar
Meningkatnya SKPD dengan
Indeks Revormasi Birokrasi
Minimal Baik
Terlaksananya Reformasi
Birokrasi Organisasi Perangkat
Daerah
Meningkatnya Pelayanan
Sekretariat Daerah
Meningkatnya Pelayanan
Pengadaan Yang Efektif, Efisien
dan Transparan
Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Sekretariat Daerah
Meningkatkan Pelayanan Sarana
Prasarana Kantor, Rumah Tangga
Kada/Wakada Dan Sekretariat
Daerah
28. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
Koordinasi dan
Fasilitasi Lintas
Sektor
Meningkatnya Nilai LPPD
Kabupaten Tanah Bumbu
Nilai LPPD Sangat Tinggi
(>3000)
Meningkatnya SKPD dengan
Nilai SAKIP Minimal Baik
Persentase SKPD dengan
Nilai SAKIP Minimal Baik
100 %
Meningkatnya SKPD dengan
Indeks Revormasi Birokrasi
Minimal Baik
Persentase SKPD dengan
Indeks Revormasi Birokrasi
Minimal Baik
20 %
Meningkatnya Pelayanan
Sekretariat Daerah
Indeks Kepuasan
Pelayanan Sekretariat
Daerah
80 %
29. INDIKATOR
KINERJA SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Nilai LPPD Kabupaten
Tanah Bumbu
sangat Tinggi(>3000)
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan LKPJ
dan LPPD
155.400.000
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Percepatan Penyelesaian
Tapal batas Wilayah
Administrasi
39.750.000
Percepatan Penyelesaian
Penegasan dan Pemetaan
Tapal Batas antar
kecamatan dan Desa
153.010.000
30. INDIKATOR
KINERJA SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Persentase SKPD dengan
Nilai SAKIP Minimal baik
100%
Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja daerah
Pembinaan, Penataan
Kelembagaan, dan
Ketatalaksanaan Perangkat
Daerah
29.936.000
Penyusunan Instrumen
Analisis Jabatan PNS
49.672.000
Analisa dan Review Standard
Operasional Prosedur
23.768.000
31. INDIKATOR
KINERJA SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Persentase SKPD dengan
Indeks RB minimal baik
20%
Program Penataan
Peraturan
Per Undang Undangan
Koordinasi Kerjasama Permasalahan Per
Undang undangan
241.290.000
Legalisasi Peraturan Per Undang Undangan 241.250.000
Sosialisasi peraturan perundang undangan 78.900.000
publikasi Peraturan Perundang undangan 134.150.000
Penyuluhan Hukum 68.900.000
Supervisi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia 14.480.000
Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja daerah
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan
SPM
184.860.000
32. INDIKATOR
KINERJA SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Indeks kepuasan
pelayanan
sekretariat daerah
80%
Koordinasi dan
penyusunan kebijakan
bidang Ekonomi
Koordinasi pengawasan peredaran barang bersubsidi 15.390.000
Koordinasi pengendalian inflasi daerah 27.750.000
Evaluasi dan pembinaan perusda 177.744.400
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 15.690.000
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi daerah 343.490.000
Koordinasi pembangunan bidang ekonomi 31.440.000
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
aparatur
Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Publik Kecamatan 21.600.000
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
KADA/WAKADA
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 60.980.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor 769.900.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.786.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 328.300.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan / perlengkapan kantor 367.800.000
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 826.850.000
33. INDIKATOR
KINERJA SASARAN
TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Indeks kepuasan
pelayanan
sekretariat daerah
80%
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
66.000.000
Peningkatan pelayanan kebutuhan atau keperluan rumah
tangga kepala daerah/wakil kepala daerah
1.098.100.000
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 1.302.600.000
Program Hubungan
Pemerintah dengan
Masyarakat
Pelepasan dan penyambutan calon jemaah haji Daerah 447.019.000
Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 3.625.012.500
Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan 518.825.000
Pendidikan dan pelatihan keterampilan keagamaan 293.950.000
Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan aktifitas
keagamaan
767.660.000
Pengadaan Barang dan
Jasa Melalui BLP
Pendampingan perencanaan pengadaan barang dan jasa 10.500.000
Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya 48.000.000
Bimbingan teknis dan pelatihan pengadaan barang dan jasa 204.000.000
Survey harga barang dan jasa 45.500.000
klarifikasi dan pembuktian kebenaran dokumen lelang 112.150.000