[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan laporan mengenai sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ringkasannya adalah:
1. Menguraikan kondisi umum wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam hal luas wilayah, jumlah penduduk, kecamatan, dan lainnya.
2. Menjelaskan tujuan, sasaran, indikator kinerja pemerintahan Kabupaten OKI untuk tahun 2022.
3. Memberikan cap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
ย
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun
Prospek Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek
Jakarta, 9 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
ย
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
ย
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
SPM Bidang Kesehatan untuk Provinsi :
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;
Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun
Prospek Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek
Jakarta, 9 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Ardi Susanto
ย
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Saudi Arabia [ Abortion pills) Jeddah/riaydh/dammam/+966572737505โ๏ธ] cytotec tablets uses abortion pills ๐๐
How effective is the abortion pill? ๐๐ +966572737505) "Abortion pills in Jeddah" how to get cytotec tablets in Riyadh " Abortion pills in dammam*๐๐
The abortion pill is very effective. If youโre taking mifepristone and misoprostol, it depends on how far along the pregnancy is, and how many doses of medicine you take:๐๐ +966572737505) how to buy cytotec pills
At 8 weeks pregnant or less, it works about 94-98% of the time. +966572737505[ ๐๐๐
At 8-9 weeks pregnant, it works about 94-96% of the time. +966572737505)
At 9-10 weeks pregnant, it works about 91-93% of the time. +966572737505)๐๐
If you take an extra dose of misoprostol, it works about 99% of the time.
At 10-11 weeks pregnant, it works about 87% of the time. +966572737505)
If you take an extra dose of misoprostol, it works about 98% of the time.
In general, taking both mifepristone and+966572737505 misoprostol works a bit better than taking misoprostol only.
+966572737505
Taking misoprostol alone works to end the+966572737505 pregnancy about 85-95% of the time โ depending on how far along the+966572737505 pregnancy is and how you take the medicine.
+966572737505
The abortion pill usually works, but if it doesnโt, you can take more medicine or have an in-clinic abortion.
+966572737505
When can I take the abortion pill?+966572737505
In general, you can have a medication abortion up to 77 days (11 weeks)+966572737505 after the first day of your last period. If itโs been 78 days or more since the first day of your last+966572737505 period, you can have an in-clinic abortion to end your pregnancy.+966572737505
Why do people choose the abortion pill?
Which kind of abortion you choose all depends on your personal+966572737505 preference and situation. With+966572737505 medication+966572737505 abortion, some people like that you donโt need to have a procedure in a doctorโs office. You can have your medication abortion on your own+966572737505 schedule, at home or in another comfortable place that you choose.+966572737505 You get to decide who you want to be with during your abortion, or you can go it alone. Because+966572737505 medication abortion is similar to a miscarriage, many people feel like itโs more โnaturalโ and less invasive. And some+966572737505 people may not have an in-clinic abortion provider close by, so abortion pills are more available to+966572737505 them.
+966572737505
Your doctor, nurse, or health center staff can help you decide which kind of abortion is best for you.
+966572737505
More questions from patients:
Saudi Arabia+966572737505
CYTOTEC Misoprostol Tablets. Misoprostol is a medication that can prevent stomach ulcers if you also take NSAID medications. It reduces the amount of acid in your stomach, which protects your stomach lining. The brand name of this medication is Cytotecยฎ.+966573737505)
Unwanted Kif two medicines, whi
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
ย
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. 19.023,47
Km
LUAS WILAYAH
Jumlah Penduduk 772.742
jiwa (Data BPS 2021)
KONDISI UMUM WILAYAH
Ogan Komering Ilir salah satu kabupaten terluas di Sumatera dan paling luas di Sumatera Selatan
18 Kecamatan, 13 Kelurahan 314 Desa
2
3. Kondisi Geografis
Kecamatan Terluas
Tulung Selapan 5.363,65 Km2
Kecamatan Terkecil
Sirah Pulau Padang Padang
102,08 Km2
Ibu Kota Kabupaten
KAYUAGUNG
Luas Wilayah 224.45 Km2
Luas Wilayah, 19.023,47 Km2
Atau 21,86% dari Total Luas SUMSEL
Batas Wilayah
Sebelah Utara Kab. Banyuasin
Sebelah Selatan Kab. Mesuji & Way Kanan Provinsi
Lampung
Sebelah Barat Kab. Ogan Ilir & OKU Timur
Sebelah Timur laut Bangka & Laut Jawa
Terletak: 104o,20 ฬ - 106o,00 ฬ Bujur Timur dan 2o,30 ฬ - 4o,15 ฬ Lintang Selatan
Kecamatan Terjauh dari Ibu
Kota Kabupaten
Air Sugihan + 200 Km
Kecamatan Terdekat dari Ibu
Kota Kabupaten
Teluk Gelam + 17 Km
Ketinggian
+10 mdl
4. ISSUE STRATEGIS
PEMBANGUNAN KABUPATEN OKI
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Reformasi Birokrasi upaya untuk
Good governance
INFRASTRUKTUR DASAR
Jalan, Listrik, Air Bersih, Sanitasi dan
irigasi pertanian menjadi prioritas
KEMISKINAN 127.060 jiwa
Penduduk miskin terbanyak Nomor 4
di Sumsel
PENDIDIKAN
Putus sekolah yang masih tinggi selain
itu juga sapras serta pendidik
KESEHATAN
Penanganan Pandemi Covid-19
PENGELOLAAN SDA
Belum optimalnya hilirisasi produk
pertanian, peternakan dan perikan
TATA RUANG
Alih fungsi lahan dan pembakaran
hutan serta mitigasi bencana
4
5. TERWUJUDNYA OKI LEBIH MAJU,
MANDIRI,
SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN
DAN TAKWA
VI
SI
MIS
I
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
6
1
9
2
2
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yg baik,
bersih & berwibawa
Melanjutkan pembangunan infrastruktur,
sarana dan prasarana
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan
dan kesehatan
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Mewujudkan penataan ruang yang ramah
lingkungan
Menciptakan kehidupan sosial budaya
masyarakat yg religius, tertib, aman & nyaman
2
1
3
4
5
6
5
6. TUJUAN
Meningkatkan birokrasi yang bersih, responsif dan
bertanggungjawab.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang baik dan
merata.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan
masyarakat
Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Terciptanya suasana kehidupan sosial budaya dan keagamaan
yang baik
7. SASARAN &
Indikator Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Indikator Kinerja
Indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik
Indikator Kinerja
1. Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi
2. Nilai Indeks SPBE
Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata
Indikator Kinerja
1. Indeks pelayanan Infrastruktur Dasar
2. Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
3. Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih
4. Jumlah KK yang terlayani sarana prasarana air limbah yang layak
Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat
Indikator Kinerja
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
1. Angka melek huruf*
2. Rata-rata lama sekolah
Meningkatnya mutu pendidikan
Indikator Kinerja
1. Angka kelulusan SD/MI*
2. Angka kelulusan SMP/MTs*
Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat
Indikator Kinerja
Angka Usia harapan Hidup
Meningkatnya mutu layanan kesehatan
Indikator Kinerja
Rasio fasilitas kesehatan terkareditasi baik
Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak
Indikator Kinerja
Indeks pemberdayaan gender (IDG)*
Meningkatnya daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
Indikator Kinerja
1. Pertumbuhan Ekonomi
2. Nilai tukar petani
Meningkatnya pemberdayaan koperasi
Indikator Kinerja
Persentase koperasi yang aktif
Meningkatnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat
Indikator Kinerja
Indeks gini
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja
Indikator Kinerja
Tingkat pengangguran terbuka
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD)
Indikator Kinerja
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
Menurunnya angka kemiskinan
Indikator Kinerja
Angka kemiskinan
Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Indikator Kinerja
1. Indeks kualitas lingkungan hidup
2. Indeks tutupan lahan
3. Indeks kualitas air
4. Indeks kualitas udara
Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan
Indikator Kinerja
Persentase penurunan titik kebakaran (hot spot)*
Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai
Indikator Kinerja
1. Kasus konflik sosial, SARA, politik dan ekonomi
2. Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat
Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Indikator Kinerja
Angka PMKS yang mendapat layanan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
Indikator Kinerja
1. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)
2. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
3. Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
8. CAPAIAN SAKIP
KAB. OGAN KOMERING ILIR
Komponen Yang Dinilai Bobot
Nilai
2020 2021
a. Perencanaan Kinerja 30 20,02 20,83
b. Pengukuran Kinerja 25 13,26 13,99
c. Pelaporan Kinerja 15 9,62 9,89
d. Evaluasi Kinerja 10 6,68 6,83
e. Capaian Kinerja 20 7,95 8,50
Nilai Hasil Evaluasi 100 57,54 60,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC B
9. Rekomendasi Perbaikan SAKIP Kab. OKI
Tahun 2021
(Deputi Bidang reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/242/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil evaluasi
atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021)
No Rekomendasi Tindak Lanjut
1 Agar melakukan reviu dan Analisa perbaikan dokumen perencanaan
kinerja, baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, maupun Perjanjian Kinerja
Bupati maupun Pimpinan Perangkat Daerah sehingga selaras dalam
mengawal sasaran strategis dan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten
Ogan Komeirng Ilir
Penyusunan Draft Pohon Kinerja dan
Perjanjian Kinerja Kabupaten, dan OPD
(sesuai Permenpan RB No. 89 Tahun
2021 Tentang Penjenjangan Kinerja)
2 Agar lebih menguatkan pemahaman dan komitmen setiap pimpinan
Perangkat Daerah terhadap pentingnya penerapan SAKIP sehingga setiap
pimpinan mempunyai rasa memiliki (ownership), serta pemahaman dan
tanggung jawab terhadap kinerja yang akan dicapai
Rencana Pelaksanaan Aistensi terhadap
OPD oleh Tim SAKIP Kabupaten OKI
3 Agar melakukan analisis terhadap hubungan/turunan kinerja dari Bupati ke
Perangkat Daerah di bawahnya sampai unit terkecil sehingga terbentuk
pohon kinerja. Kemudian berdasarkan pohon kinerja tersebut, dilakukan
reviu secara mendalam untuk mempertajam ukuran serta pencapaian
kinerja masing-masing
Penyusunan Draft Pohon Kinerja dan
Perjanjian Kinerja Kabupaten, dan OPD
(sesuai Permenpan RB No. 89 Tahun
2021 Tentang Penjenjangan Kinerja)
10. Lanjutan... Rekomendasi Perbaikan SAKIP Kab. OKI
Tahun 2021
(Deputi Bidang reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor: B/242/AA.05/2022 tanggal 7 Maret 2022 perihal Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2021)
No Rekomendasi Tindak Lanjut
4 Agar meningkatkan kualitas evaluasi implementasi SAKIP terhadap Perangkat Daerah
dan pada unit kerja masing-masing Perangkat Daerah melalui pelaksanaan monitoring
dan evaluasi secara berkala, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang
mengelola SAKIP maupun Evaluator yang melakukan Evaluasi AKIP internal sehingga
dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Komering Ilir.
Rencana Pelaksanaan Asistensi terhadap
OPD oleh Tim SAKIP Kabupaten OKI
2 Agar menyempurnakan kualitas laporan kinerja Perangkat Daerah dengan menyajikan
analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah
diperjanjikan secara komperhensif, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya
yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk menadapatan umpan balik dari
para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di periode yang
akan datang.
Tim SAKIP Kabupaten berkoordinasi dengan
Kepala Bagian tata Pemerintahan selaku
Bagian yang mengkkordinasikan tentang
Penyusunan LKJIP
3 Agar menguatkan komitmen sampai level organisasi terkecil untuk mengoptimalkan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik berdasarkan
pada perencanaan kinerja melalui Rencana Aksi Kinerja dan memanfaatkan hasil
pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reaward and
punishment.
Rencana Pelaksanaan Asistensi terhadap
OPD oleh Tim SAKIP Kabupaten OKI dengan
BKPP sebagai coordinator pembinaan
pegawai
11. DRAFT REVISI POHON KINERJA
KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
POHON BAPPEDA KAB. OKI
12. NO INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TARGET 2022 TARGET AKHIR 2024
1 1 Indeks Reformasi Birokrasi 0,00 56,00
2 2 Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) B B
3 3 Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ST ST
4 4 Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP
5 5 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP LEVEL 3 LEVEL 3
6 6 Indeks kepuasan masyarakat 74,00 75,00
7 7 Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi 58,00 60,00
8 8 Nilai Indeks SPBE 4,20 5,00
9 9 Indeks pelayanan infrastuktur dasar 0,00 0,75
10 10 Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) 73,00 75,00
11 11 Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih (%) 71,00 75,00
12 12 Jumlah KK yang terlayani sarana prasarana air limbah yang layak (%) 71,75 74,11
13 13 Indeks Pembangunan Manusia 0,00 71,28
14 15 Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,06 7,08
15 18 Angka Usia harapan Hidup 69,01 69,41
16 19 Rasio fasilitas kesehatan terkareditasi baik 97,00 100,00
17 20 Indeks pemberdayaan gender (IDG) 67,24 71,70
18 21 Pertumbuhan Ekonomi 0,00 5,05
19 22 Nilai tukar petani 97,00 100,00
20 23 Persentase koperasi yang aktif 85,00 86,00
21 24 Indeks gini 0,31 0,30
22 25 Tingkat pengangguran terbuka 3,30 2,77
23 26 Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 10,80 11,00
24 27 Angka kemiskinan 14,17 13,61
25 28 Indeks kualitas lingkungan hidup 0,00 62,00
26 29 Indeks tutupan lahan 52,00 50,00
27 30 Indeks kualitas air 63,00 62,00
28 31 Indeks kualitas udara 96,00 94,00
29 33 Kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi 0,00 0,00
30 34 Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat 0,00 0,00
31 35 Angka PMKS yang mendapat layanan 10,00 10,00
IKU KABUPATEN OKI (Perbup OKI Nomor 42 Tahun 2019)
13. PERJANJIAN KINERJA BUPATI OKI TAHUN 2022
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Indeks Reformasi Birokrasi 56,00
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) B
Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ST
Opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP
Tingkat Kematangan Implementasi SPIP LEVEL 3
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat 74,00
3 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik Persentase pelayanan berbasis teknologi informasi 58,00
Nilai Indeks SPBE 4,20
4 Meningkatnya infrastruktur yang baik dan merata Indeks pelayanan infrastuktur dasar 0,72
Rasio panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%) 73,00
Persentase jumlah KK yang terlayani air bersih (%) 71,00
Jumlah KK yang terlayani sarana prasarana air limbah yang layak (%) 71,75
5 Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan kepada masyarakat Indeks Pembangunan Manusia 67,60
Angka melek huruf 99,00
Rata-rata lama sekolah (tahun) 7,06
6 Meningkatnya mutu pendidikan Angka kelulusan SD/MI (%) 100,00
Angka kelulusan SMP/MTs (%) 100,00
7 Meningkatnya jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat Angka Usia harapan Hidup 69,01
8 Meningkatnya mutu layanan kesehatan Rasio fasilitas kesehatan terkareditasi baik 97,00
9 Meningkatnya pemberdayaan gender dan perlindungan anak Indeks pemberdayaan gender (IDG)
10 Meningkatkan daya saing sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan Pertumbuhan Ekonomi 5,34
Nilai tukar petani 97,00
11 Meningkatnya pemberdayaan koperasi Persentase koperasi yang aktif 85,00
12 Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Indeks gini 0,31
13 Meningkatnya perluasan kesempatan kerja Tingkat pengangguran terbuka 3,30
14 Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 10,80
15 Menurunnya angka kemiskinan Angka kemiskinan 14,17
16 Menurunnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup 62,00
Indeks tutupan lahan 52,00
Indeks kualitas air 63,00
Indeks kualitas udara 96,00
17 Berkurangnya kebakaran hutan dan lahan Persentase penurunan titik kebakaran (hot spot) 91,00
18 Terwujudnya kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai Kasus konflik sosial SARA, politik, dan ekonomi 0,00
Jumlah kasus konflik antar umat beragama dan antar anggota masyarakat 0,00
19 Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Angka PMKS yang mendapat layanan 10,00
No. Program Anggaran