SlideShare a Scribd company logo
WALI KOTA SURAKARTA
Yth. 1. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta;
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta;
3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta; dan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.
SURAT EDARAN
WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR TN.38 / 597 / 2024
TENTANG
HIMBAUAN KONSUMSI PRODUK PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN DAN
SEHAT Dl KOTA SURAKARTA
1. Latar Belakang
Definisi Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk
pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air,
baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan
atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan
bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
Produk Pangan Asal Hewan menurut Undang-Undang Pangan adalah
pangan yang berasal dari produk peternakan. Produk peternakan yang
dimaksud adalah hewan potong yang dibudidayakan dengan menerapkan cara
yang baik untuk penjaminan higiene sanitasi. Hewan potong berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan adalah Hewan yang dipelihara atau
dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia
misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan
babi, Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta
termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan
dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.
-2-
Produk Pangan Asal Hewan yang aman merupakan produk yang tidak
mengandung cemaran biologi, fisik dan kimia atau bahan-bahan yang dapat
mengganggu kesehatan manusia. Produk Pangan Asal Hewan yang aman
berasal dari hewan potong yang sehat dan tidak mengandung kuman penyakit
khususnya penyakit zoonosis. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan bukan
berasal dari hewan potong yang beresiko tertular penyakit zoonosis seperti
rabies, E. coli, Salmonella, Kolera, dan Trichlnellosis.
2. Maksud dan Tujuan
a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran konsumsi
Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat; dan
b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit hewan
menular dan zoonosis melalui hewan maupun produk pangan yang
dihasilkan.
3. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini ditujukan kepada Seluruh Masyarakat Kota Surakarta, Kepala
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Kepala Dinas
Perdagangan Kota Surakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Surakarta.
4. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan;
e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan
Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru;
f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /Permentan/Pk.320/12/2015 tentang
Pemberantasan Penyakit Hewan;
g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa
-3-
Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
h. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tanggal 20
Januari 2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies melalui Perdagangan
Hewan Penular Rabies (HPR);
i. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor
9874/SE/Pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap
Peredaran/Perdagangan Daging Anjing; dan
j. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 524.3/2417
tanggal 15 Juli 2022 tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging
Anjing di Jawa Tengah.
5. Isi Edaran
a. Masyarakat Kota Surakarta:
1) Menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Produk Pangan
Asal Hewan yang aman dan sehat yaitu Produk Pangan Asal Hewan
yang berasal dari hewan potong atau ternak yang sehat, tidak
berpenyakit dan dipotong dengan memperhatikan kesejahteraan
hewan;
2) Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Produk
Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak, misal anjing,
kucing, dan kera. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal
dari hewan non ternak berpotensi tertular zoonosis E. coli, Salmonella,
Kolera, dan Trichlnellosis; dan
3) Dalam rangka pencegahan penyakit Rabies menghimbau kepada
masyarakat tidak memasukkan Hewan Penular Rabies, misal anjing,
kucing dan kera, yang berasal dari daerah yang belum bebas Rabies.
b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian:
1) Tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi
Pengeiuaran untuk daging non ternak;
2) Tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dan
Sertifikat Veteriner untuk hewan non ternak dengan tujuan untuk
dipotong;
3) Melakukan sosialisasi tentang Produk Pangan Asal Hewan yang aman
dan sehat serta penyakit hewan menular dan zoonosis;
4) Memperketat pengawasan peredaran Hewan Penular Rabies yang
berasal dari daerah belum bebas Rabies;
-4-
5) Dalam kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan di
Kota Surakarta untuk berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan
Satuan Polisi Pamong Praja; dan
6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko penularan
penyakit hewan menular dan zoonosis akibat konsumsi Produk Pangan
Asal Hewan non ternak.
c. Kepala Dinas Perdagangan:
1) Menghimbau kepada pedagang los pasar tradisional, shelter dan kaki
lima untuk menjual Daging yang Aman dan Sehat;
2) Menghimbau kepada pedagang untuk tidak menjual daging non ternak
di los pasar tradisional, shelter dan kaki lima;
3) Melakukan sosialisasi kepada pedagang tentang resiko penularan
penyakit zoonosis dari Produk Pangan Asal Hewan non ternak; dan
4) Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam
pengawasan peredaran Produk Pangan Asal Hewan di los pasar
tradisional, shelter dan kaki lima.
d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:
1) Melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan
bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian; dan
2) Melakukan pemantauan secara aktif melalui koordinasi dengan instansi
terkait antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Petugas Karantina, dan pihak terkait lainnya.
6. Penutup
Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya
perlindungan pada masyarakat Kota Surakarta.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Ditetapkan di Surakarta
padatanggal 19 Februari 2024

More Related Content

Similar to SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf

Permentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
Permentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian OrganikPermentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
Permentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
Achmad Wahid
 
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Tata Naipospos
 
Uu nomor 41 tahun 2014
Uu nomor 41 tahun 2014Uu nomor 41 tahun 2014
Uu nomor 41 tahun 2014
Sigit Windarto
 
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan panganPmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
ppidkemenkes
 
Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam
Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayamPerlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam
Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam
Fais PPT
 
UU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2012.pdfUU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
akhiriani1
 
Bahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptx
Bahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptxBahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptx
Bahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptx
MuthiaNurFadhilah
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Tata Naipospos
 
Undang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan Peternakan
Undang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan PeternakanUndang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan Peternakan
Undang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan Peternakan
Nusdianto Triakoso
 
Peranan karantina pertanian dalam ekspor impor
Peranan karantina pertanian dalam ekspor imporPeranan karantina pertanian dalam ekspor impor
Peranan karantina pertanian dalam ekspor impor
Wahono Diphayana
 
Keamanan Pangan Restaurant
Keamanan Pangan RestaurantKeamanan Pangan Restaurant
Keamanan Pangan Restaurant
widhyanto muttaqien
 
MATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptx
MATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptxMATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptx
MATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptx
karinamidya
 
Pp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik
Pp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetikPp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik
Pp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik
walhiaceh
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Tata Naipospos
 
Presentasi jenis cemaran dan analisis resikonya
Presentasi jenis cemaran dan analisis resikonyaPresentasi jenis cemaran dan analisis resikonya
Presentasi jenis cemaran dan analisis resikonya
MaryMaryam7
 
Pp no 48_th_2011 sdg hewan
Pp no 48_th_2011 sdg hewanPp no 48_th_2011 sdg hewan
Pp no 48_th_2011 sdg hewan
Galuh Insani
 
MATERI PAK KRIS.pptx
MATERI PAK KRIS.pptxMATERI PAK KRIS.pptx
MATERI PAK KRIS.pptx
IMDigital
 
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Nusdianto Triakoso
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Tata Naipospos
 

Similar to SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf (20)

Permentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
Permentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian OrganikPermentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
Permentan No 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
 
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
 
Uu nomor 41 tahun 2014
Uu nomor 41 tahun 2014Uu nomor 41 tahun 2014
Uu nomor 41 tahun 2014
 
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan panganPmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
Pmk no. 2 ttg klb keracunan pangan
 
Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam
Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayamPerlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam
Perlindungan hukum bagi konsumen atas peredaran daging ayam
 
UU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2012.pdfUU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
UU Nomor 18 Tahun 2012.pdf
 
Uu 16 1992
Uu 16 1992Uu 16 1992
Uu 16 1992
 
Bahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptx
Bahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptxBahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptx
Bahan ajar manajemen keselamatan pangan.pptx
 
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
Prinsip Zona dalam Perdagangan Hewan dan Produk Hewan - Februari 2016
 
Undang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan Peternakan
Undang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan PeternakanUndang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan Peternakan
Undang-undang 18/2009 Kesehatan Hewan dan Peternakan
 
Peranan karantina pertanian dalam ekspor impor
Peranan karantina pertanian dalam ekspor imporPeranan karantina pertanian dalam ekspor impor
Peranan karantina pertanian dalam ekspor impor
 
Keamanan Pangan Restaurant
Keamanan Pangan RestaurantKeamanan Pangan Restaurant
Keamanan Pangan Restaurant
 
MATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptx
MATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptxMATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptx
MATERI KEAMANAN PANGAN DI TPP new TPP.pptx
 
Pp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik
Pp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetikPp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik
Pp21 2005 ttg keamanan hayati produk rekayasa genetik
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Presentasi jenis cemaran dan analisis resikonya
Presentasi jenis cemaran dan analisis resikonyaPresentasi jenis cemaran dan analisis resikonya
Presentasi jenis cemaran dan analisis resikonya
 
Pp no 48_th_2011 sdg hewan
Pp no 48_th_2011 sdg hewanPp no 48_th_2011 sdg hewan
Pp no 48_th_2011 sdg hewan
 
MATERI PAK KRIS.pptx
MATERI PAK KRIS.pptxMATERI PAK KRIS.pptx
MATERI PAK KRIS.pptx
 
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
Permentan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 02/2010
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 

More from CIkumparan

2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
CIkumparan
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
CIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
CIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
CIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
CIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
CIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
CIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
CIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
CIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf. 2015pmkemenhub163.pdf
 
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
2015pmkemenhub163.pdf 2015pmkemenhub163.pdf
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdfREKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
REKOMENDASI EKSTERNAL RAKERNAS V final 26 Mei 2024.pdf
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 

Recently uploaded

025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
CI kumparan
 
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
kaharuddin52
 
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAMPPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
NinaRahayuBelia
 
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMIPOLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
latifahahmad64
 
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdfMateri Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
FeniPrameswati
 
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptxCegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
FebbyMeitha
 
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
RezabagoesWidyantoro
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
RezabagoesWidyantoro
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
satresnarkobareskoba
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
RezabagoesWidyantoro
 

Recently uploaded (11)

025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
025_somasi untuk pimpinan redaksi kumparan.com b
 
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdfLaporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
Laporan guru piket_20240114_061621_0000_compressed.pdf
 
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAMPPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
PPT SISTEM PERADILAN PIDANA SEMESTER ENAM
 
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMIPOLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
POLIGAMI DALAM ISLAM, CARA PERMOHONAN, KESAN POLIGAMI
 
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdfMateri Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
Materi Pertemuan ke-14 - Paham Negara Indonesia.pdf
 
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptxCegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
Cegah Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan.pptx
 
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuMateri PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Materi PKDRT terbaruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
 
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptxMateri UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
Materi UU TPKS terbaruuuuuuuuuuuuuu.pptx
 
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptxMateri Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
Materi Narkoba-dan-Sanksi Hukumnyaa.pptx
 
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptxbahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
bahaya narkoba dan strategi pencegahannya.pptx
 
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.pptMateri UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
Materi UU Perlindungan Anak terbaruu.ppt
 

SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf

  • 1. WALI KOTA SURAKARTA Yth. 1. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta; 2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta; 3. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta; dan 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. SURAT EDARAN WALI KOTA SURAKARTA NOMOR TN.38 / 597 / 2024 TENTANG HIMBAUAN KONSUMSI PRODUK PANGAN ASAL HEWAN YANG AMAN DAN SEHAT Dl KOTA SURAKARTA 1. Latar Belakang Definisi Pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Produk Pangan Asal Hewan menurut Undang-Undang Pangan adalah pangan yang berasal dari produk peternakan. Produk peternakan yang dimaksud adalah hewan potong yang dibudidayakan dengan menerapkan cara yang baik untuk penjaminan higiene sanitasi. Hewan potong berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan adalah Hewan yang dipelihara atau dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya sebagai konsumsi manusia misalnya sapi potong, kerbau, kambing, domba, kelinci, unggas potong, dan babi, Hewan perah dan unggas petelur yang sudah tidak produktif serta termasuk jenis-jenis Satwa Liar yang berdasarkan peraturan perundang- undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dapat diburu dan dimanfaatkan dagingnya, misalnya rusa.
  • 2. -2- Produk Pangan Asal Hewan yang aman merupakan produk yang tidak mengandung cemaran biologi, fisik dan kimia atau bahan-bahan yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Produk Pangan Asal Hewan yang aman berasal dari hewan potong yang sehat dan tidak mengandung kuman penyakit khususnya penyakit zoonosis. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan bukan berasal dari hewan potong yang beresiko tertular penyakit zoonosis seperti rabies, E. coli, Salmonella, Kolera, dan Trichlnellosis. 2. Maksud dan Tujuan a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat; dan b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit hewan menular dan zoonosis melalui hewan maupun produk pangan yang dihasilkan. 3. Ruang Lingkup Surat Edaran ini ditujukan kepada Seluruh Masyarakat Kota Surakarta, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta. 4. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru; f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 /Permentan/Pk.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan; g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa
  • 3. -3- Penyakit Hewan Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; h. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 1/SE/TU.020/F/01/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Kewaspadaan Penyakit Rabies melalui Perdagangan Hewan Penular Rabies (HPR); i. Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9874/SE/Pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing; dan j. Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 524.3/2417 tanggal 15 Juli 2022 tentang Himbauan Pengawasan Peredaran Daging Anjing di Jawa Tengah. 5. Isi Edaran a. Masyarakat Kota Surakarta: 1) Menghimbau kepada masyarakat untuk mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat yaitu Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan potong atau ternak yang sehat, tidak berpenyakit dan dipotong dengan memperhatikan kesejahteraan hewan; 2) Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak, misal anjing, kucing, dan kera. Konsumsi Produk Pangan Asal Hewan yang berasal dari hewan non ternak berpotensi tertular zoonosis E. coli, Salmonella, Kolera, dan Trichlnellosis; dan 3) Dalam rangka pencegahan penyakit Rabies menghimbau kepada masyarakat tidak memasukkan Hewan Penular Rabies, misal anjing, kucing dan kera, yang berasal dari daerah yang belum bebas Rabies. b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: 1) Tidak menerbitkan Rekomendasi Pemasukan atau Rekomendasi Pengeiuaran untuk daging non ternak; 2) Tidak menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dan Sertifikat Veteriner untuk hewan non ternak dengan tujuan untuk dipotong; 3) Melakukan sosialisasi tentang Produk Pangan Asal Hewan yang aman dan sehat serta penyakit hewan menular dan zoonosis; 4) Memperketat pengawasan peredaran Hewan Penular Rabies yang berasal dari daerah belum bebas Rabies;
  • 4. -4- 5) Dalam kegiatan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan di Kota Surakarta untuk berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja; dan 6) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang risiko penularan penyakit hewan menular dan zoonosis akibat konsumsi Produk Pangan Asal Hewan non ternak. c. Kepala Dinas Perdagangan: 1) Menghimbau kepada pedagang los pasar tradisional, shelter dan kaki lima untuk menjual Daging yang Aman dan Sehat; 2) Menghimbau kepada pedagang untuk tidak menjual daging non ternak di los pasar tradisional, shelter dan kaki lima; 3) Melakukan sosialisasi kepada pedagang tentang resiko penularan penyakit zoonosis dari Produk Pangan Asal Hewan non ternak; dan 4) Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam pengawasan peredaran Produk Pangan Asal Hewan di los pasar tradisional, shelter dan kaki lima. d. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja: 1) Melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan 2) Melakukan pemantauan secara aktif melalui koordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Petugas Karantina, dan pihak terkait lainnya. 6. Penutup Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagai bagian dari upaya perlindungan pada masyarakat Kota Surakarta. Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Ditetapkan di Surakarta padatanggal 19 Februari 2024