RLPPD Tahun 2022

1. 1
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2021
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2021 merupakan rangkuman tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021. Penyampaian RLPPD Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2021 kepada masyarakat pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat secara utuh sepanjang Tahun 2021, berdasarkan tolok ukur kinerja
yang tertuang melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2021.
Selanjutnya melalui media ini disampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (RLPPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021, yang sistematika penyampaiannya
diawali dengan Capaian Kinerja Makro, kemudian Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, EPPD
Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020, Realisasi Penerimaan Dan
Pengeluaran Anggaran Daerah, dan diakhiri dengan penjelasan tentang Inovasi Daerah sebagai
upaya dalam peningkatan kinerja Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat sampai dengan Tahun
2021.
A. CAPAIAN KINERJA MAKRO
Capaian Kinerja Makro dapat dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu (1) Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), (2) Angka Kemiskinan, (3) Angka Pengangguran, (4) Pertumbuhan
Ekonomi, (5) Pendapatan Per Kapita, dan (6) Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini).
IPM dihitung berdasarkan Indeks Komposit tiga komponen yaitu Harapan Hidup, Harapan
dan Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten
Pakpak Bharat meningkat 0,35 point dari tahun 2020, dari 67,59 point menjadi 67,94. Angka
Harapan Hidup Kabupaten Pakpak Bharat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021
Angka Harapan Hidup mencapai 65,96 Tahun. Dari sektor pendidikan, Harapan Lama Sekolah di
Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2021 adalah sebesar 13,87 tahun. Capaian tersebut
bertumbuh 0,01% dari tahun 2020 yang mencapai 13,86 tahun. Demikian pula halnya dengan
capaian Rata-rata lama sekolah, pada Tahun 2021 bertumbuh sebesar 0,11% menjadi 9,14
tahun. Komponen berikutnya adalah pengeluaran per kapita. Hasil perhitungan pengeluaran per
kapita penduduk Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 mencapai 8,254 juta rupiah per tahun.
Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,03% dari tahun 2020 sebesar 8,170 juta
rupiah per tahun.
Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat mengalami
peningkatan sebesar 0,07 poin dari tahun 2020 menjadi 9,35%. Peningkatan persentase
penduduk miskin tersebut terjadi karena adanya pertambahan jumlah penduduk miskin pada
tahun 2021 dari 4.590 jiwa pada tahun 2020 menjadi 4.790 jiwa pada tahun 2021. Pada tahun
2021, Angka Pengangguran Kab. Pakpak Bharat mengalami penurunan. Angka Pengangguran
berada pada angka 1,36% yang artinya bahwa sebesar 1,36% angkatan kerja di Pakpak Bharat
tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Jika dibandingkan
dengan Tahun 2020, kondisi tersebut mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 Angka
Pengangguran sebesar 1,93%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun
2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2020. Pada Tahun 2020, kinerja
pertumbuhan ekonomi sebesar -0,18 meningkat menjadi 2,54 pada Tahun 2021. Demikian pula
halnya dengan Pendapatan Per Kapita. Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2021 sebesar 23,83 juta, meningkat sebesar 0,69 juta dari tahun 2020 dimana pendapatan per
kapita dimasa tersebut mencapai Rp. 23,14 Juta. Ketimpangan Pendapatan atau Ratio Gini
merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya

2. 2
pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.
Tahun 2021, Gini Ratio Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 0,242. Capaian tersebut meningkat jika
dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 0,248.
B. CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
pembagian urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat
secara optimal yang terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan dimana urusan wajib dibagi
dua yaitu urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Urusan wajib
pelayanan dasar terdiri dari (1) Urusan Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang, (4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (5) Urusan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan (6) Urusan Sosial.
(1) Urusan Pendidikan
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal melalui pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang wajib
dilaksanakan, yaitu (1) Pelayanan Dasar Pendidikan Sekolah Dasar, (2) Pelayanan Dasar
Pendidikan Kesetaraan, dan (3) Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Pada tahun
2021, capaian pelaksanaan SPM Pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat sangat tinggi. Dari
3 (tiga) jenis pelayanan dasar, seluruhnya mencapai kinerja 100%.
Disamping itu, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tetap
memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri. Pada tahun
2021, jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa mencapai 536 Orang yang tersebar
diberbagai perguruan tinggi di Indonesia.
(2) Urusan Kesehatan
Dari 12 jenis pelayanan dasar berdasarkan Permenkes tersebut, terdapat 5 (lima) jenis
pelayanan yang menunjukkan capaian yang sangat tinggi diantaranya (1) Pelayanan
Kesehatan Ibu Hamil dengan capaian 80,04%; (2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin dengan
capaian kinerja 87,31%; (3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan capaian 85,34%; (4)
Pelayanan Kesehatan Balita dengan capaian kinerja 88,37%; dan (5) Pelayanan Kesehatan
Pada Usia Lanjut dengan capaian kinerja 95,7%.
(3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Standar Pelayanan Minimal urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang adalah
ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan dan
Penataan Ruang yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap
warga Negara secara minimal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus
dilaksanakan yaitu (1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, dan (2)
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Pada tahun 2021 capaian kinerja
menunjukkan capaian yang sangat tinggi. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-
hari mencapai kinerja 78,04% dan capaian kinerja Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air
Limbah Domestik mencapai 96,07%.
(4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pada tahun 2021, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten
Pakpak Bharat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup. Berbeda dengan tahun sebelumnya, penerapan SPM tahun 2021
mengalami perubahan jenis pelayanan. Jenis pelayanan dasar untuk pelaksanaan SPM
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 berdasarkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah (1) Penyediaan dan
rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, dan (2) Fasilitasi
Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah
daerah kabupaten. Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat tidak
melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal.
Kondisi tersebut berkaitan dengan bencana di beberapa wilayah Kabupaten Pakpak Bharat

3. 3
seperti Bencana Angin Putting Beliung di Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu. Kondisi tersebut
secara langsung telah ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga
tidak dimungkinkan untuk melakukan penganggaran kembali untuk kejadian yang sama.
(5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Standar Pelayanan Minimal urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan
Masyarakat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut, pada
tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan 5 (lima) Jenis Pelayanan
Dasar pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat tahun
2021 yaitu: (1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda, (2)
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, (3) Pelayanan Informasi Rawan
Bencana, (4) Pelayanan Pencegahan dan Kesiap Siagaan Terhdap Bencana, dan (5)
Pelayanan dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
(6) Urusan Sosial
Standar Pelayanan Minimal urusan sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu Pelayanan Dasar sosial yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak
diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Karena keterbatasan
anggaran, pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat hanya melaksanakan 3
(tiga) jenis pelayanan dasar, yaitu: (1) Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas
terlantar di luar panti sosial, (2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, (3)
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi
korban bencana daerah kabupaten. Dari ketiga jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan,
terdapat dua jenis pelayanan dasar dengan capaian maksimal 100%, yaitu (1) Rehabilitasi
sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial, (2) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat
dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten.
C. EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
Pada tahun 2021, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah melakukan
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun
anggaran 2020 oleh Tim EKPPD Provinsi Sumatera Utara dan Tim Nasional EKPPD. Namun hingga
saat ini, Pemerintah belum juga menyampaikan hasil evaluasi kepada daerah. Terkait dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berdasarkan Surat Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara Nomor 281.B/S/XVIII.MDN/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 perihal Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat TA 2020, BPK RI
memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
D. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH
I. Pendapatan Daerah
Kinerja Pendapatan Daerah, terealisasi sebesar Rp. 529.010.113.005,05,- atau 101,62% dari
target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 520.571.758.641,-. Realisasi dimaksud
dikontribusikan oleh tiga sumber Pendapatan Daerah yaitu:
(1) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 23.896.876.067,05,- atau 106,12% dari potensi
yang diharapkan sebesar Rp. 22.518.083.670,-.
(2) Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp. 490.218.863.352,- atau sebesar 101,66% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 482.227.460.018.-. Pendapatan Transfer tersebut
terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian, dan Transfer Pemerintah Provinsi
berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
(3) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp. 14.894.373.586,- atau sebesar 94,11% dari
target yang ditetapkan sebesar Rp. 15.826.214.953,-. Lain-lain pendapatan yang sah
tersebut terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

4. 4
II. Belanja Daerah
Kinerja Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 429.046.071.180,28,- atau 88,14% dari
anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 486.758.596.908,-.
III. Pembiayaan Daerah
Realisasi Penerimaan Pembiayaan tercapai 100%, yaitu sebesar Rp. 53.552.341.414,06.
Penerimaan Pembiayaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Dari
Tahun Sebelumnya (SILPA).
E. INOVASI DAERAH
Inovasi Daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan
Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021,
terdapat 14 (empat belas) inovasi layanan publik berbasis aplikasi yang diterapkan di Pemerintah
Kabupaten Pakpak Bharat. Atas inovasi dan penyelenggaraan E-Government di Lingkungan Kab.
Pakpak Bharat, pada tahun 2021 mendapatkan 3 (tiga) penghargaan dari Pemerintah, diantaranya
adalah (1) Penghargaan Untuk Kategori Smart City Tahun 2021, Sebagai Kabupaten/Kota Terbaik
Untuk Wilayah Toba Dan Tanjung Kelayang Dari Kementerian Komunikasi Dan Informatika
Republik Indonesia, (2) Penghargaan Untuk Kategori Nilai Tunggakan Piutang Pajak Terendah
Dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, dan (3) Capaian Monitoring Center
For Prevention (MCP) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 Mencapai 85,49%, Meningkat Dari
Tahun Sebelumnya Yang Hanya Mencapai 60,5%.
Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah
melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan
peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat juga telah menjalin
kerjasama antar daerah yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan pihak ketiga. Naskah kerjasama antar daerah
yang telah ditandatangani dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 diantaranya adalah :
1. Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan PT. Bank Pembangunan
Daerah Sumatera Utara, Perumda Pakpak Agro Lestari Kab. Pakpak Bharat dan PT. Asuransi
Jasa Indonesia Branch Office Medan tentang Kerja Sama Pembiayaan Sektor Pertanian di
Pemerintahan Kab. Pakpak Bharat;
2. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Yayasan Teknologi Jaya
tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Universitas Negeri Medan
tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Rektor Institut Teknologi
DEL tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat;
5. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Institut Agama Kristen
Negeri Tarutung tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Kepada Masyarakat
Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan Universitas Methodist
Indonesia tentang Kerjasama dalam Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kegiatan
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Kabupaten Pakpak Bharat.
Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten
Pakpak Bharat tahun 2021 ini disampaikan, sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap jajaran
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh lapisan
masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pakpak
Bharat, Akhir kata kami ucapkan terimakasih.
Njuah-Njuah Banta Karina
Salak, Maret 2022
BUPATI PAKPAK BHARAT,
- dto -
FRANC BERNHARD TUMANGGOR