Profil Kependudukan Provinsi Papua 2015 memberikan ringkasan tentang dinamika penduduk di Papua dari tahun 2010-2015. Dokumen ini menyajikan data jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Profil ini juga menganalisis pencapaian pembangunan berwawasan kependudukan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di Papua.
Tujuan pembelajarandari materi kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan aspek ekonomi di dalam pengembangan wilayah dengan memahami perkembangan dan pergeseran paradigma teori ekonomi khususnya yang terkait dengan aspek lokasional.
Tujuan pembelajarandari materi kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan aspek ekonomi di dalam pengembangan wilayah dengan memahami perkembangan dan pergeseran paradigma teori ekonomi khususnya yang terkait dengan aspek lokasional.
Profil Kesehatan ini memuat informasi penting tentang berbagai capaian program dan kegiatan pada tahun 2014. Informasi tersebut bisa menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan kesehatan di Propinsi Sulawesi Barat. Data yang digunakan dalam proses penyusunan buku profil kesehatan ini bersumber dari berbagai sektor baik sektor kesehatan maupun sektor di luar kesehatan. Data dan informasi yang disajikan masih terdapat banyak keterbatasan dan kekurangan. Banyak kendala dan tantangan dalam penyediaan data dan informasi tepat waktu, sehingga masih ada beberapa tabel yang belum terisi. Namun dengan segala keterbatasan dan kekurangan ini, saya berharap Profil Kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2013 dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan yang didasari kepada data dan informasi serta digunakan sebagai salah satu rujukan data dan informasi yang terkait dengan bidang kesehatan.
Tentang Statistik Kependudukan diantaranya adalah :
- Pengertian Demografi
- Komposisi Jenis Kelamin
- Analisa Rasio Jenis Kelamin
- Mortalitas
- Angka Harapan Hidup
- Fertilitas
- Migrasi
- Migrasi Semasa Hidup
- Migrasi Risen
- Migrasi Total
- Estimasi Penduduk
- Metode Matematik Analisis Kependudukan
- Geometrik dan Eksponensial
- Metode Komponen
- Proyeksi Penduduk
- Tahapan Perhitungan proyeksi penduduk
- Whipple Index
- Myers Index
-
Kecamatan Nunukan Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Nunukan. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Kecamatan sebatik-tengah-dalam-angka-2015Arifuddin Ali
Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebatik Tengah. Diharapkan ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik
Kecamatan Sebatik Tengah Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan. ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebatik Tengah. Diharapkan ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik.
Profil Kesehatan Kabupaten Majene Tahun 2016Muh Saleh
Menggambarkan Upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majene khususnya dalam upaya Capaian Pembangunan Kesehatan di Kabupaten majene selama tahun 2016.
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2011darikupang
Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Kupang 2011 merupakan kelanjutan penerbitan seri publikasi yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Penerbitan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.
Dengan demikian diharapkan dari penerbitan buku ini dapat menjadi salah satu bahan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat maupun sebagai acuan dalam penelitian Lainnya.
Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan rangkuman dari berbagai data dasar yang bersumber dari survei yang dilakukan oleh BPS serta data-data yang bersifat sekunder dari instansi/dinas terkait lingkup pemerintah Kota Kupang.
Dokumen ini bisa didownload melalui situs bappeda kota kupang pada link berikut :
http://bappedakotakupang.info/warta-bappeda-kota-kupang/232-indikator-kesra-kota-kupang-2011.html
Kecamatan Sebuku Dalam Angka Tahun 2015 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan, ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang keadaan geografi, pertanian, sosial, ekonomi penduduk Sebuku. Diharapkan publikasi ini dapat bermanfaat bagi konsumen data, utamanya sebagai bahan rujukan dan sumber infomasi statistik .
Indikator ekonomi-kabupaten-nunukan-2014Arifuddin Ali
Secara makro buku Indikator Ekonomi Kabupaten Nunukan 2014 ini membahas mengenai indikator-indikator yang mencerminkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Nunukan pada tahun 2014. Diharapkan data dan ulasan dalam buku ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pengambilan kebijakan, khususnya sektor ekonomi.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
PROFIL KEPENDUDUKAN PROVINSI PAPUA 2015 I
KATA PENGANTAR
Puji Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas izin-Nya sehingga penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Papua ini
dapat terlaksana dengan lancar, walaupun masih banyak kekurangannya.
Penyusunan Profil Kependudukan Provinsi Papua ini dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban Perwakilan BKKBN Provinsi Papua dalam pelaksanaan Program
kegiatan Kependudukan dan KB Nasional, serta bahan informasi tentang
Kependudukan Papua, dan sekaligus sebagai dokumen Kependudukan.
Dengan terbangunnya database kependudukan Provinsi Papua yang
bersumber dari database kependudukan Kabupaten/Kota di Papua, maka database
kependudukan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan
kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan amanat
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
diharapkan Profil Kependudukan yang disusun ini dapat sebagai bahan masukan
bagi Pemerintah maupun pihak lain dalam penentuan kebijakan, perencanaan
pembangunan, dan evaluasi hasil-hasil pembanguan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Profil
Kependudukan ini hingga selesai, kami mengucapkan terima kasih, kami menyadari
bahwa Penyusunan Profil Kependudukan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
sebab itu saran, masukan secara konstruktif untuk perbaikan laporan ini sangat kami
harapkan, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk
mendukung pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana demi
tercapainya Kualitas Manusia dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi
Papua.
Jayapura, Juni 2015
Kepala,
Drs. NERIUS AUPARAY, M.Si
NIP.19640822 199203 1 001.
3. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................ i
DAFTAR ISI........................................................................... ii
DAFTAR TABEL...................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR.................................................................. vi
BAB I PENDAHULUAN...................................................... 1
1.1.Latar Belakang ........................................................ 1
1.2.Tujuan .................................................................... 3
1.3.Kerangka Pikir ......................................................... 3
1.4.Sumber Data ........................................................... 4
1.5.Landasan Hukum..................................................... 4
1.6.Konsep dan Definisi ................................................. 5
BAB II DINAMIKA PENDUDUK ..……………………………………… 9
2.1. Kuantitas Penduduk ................................................ 9
2.1.1. Jumlah & Laju Pertumbuhan Penduduk ............. 9
2.1.2. Perubahan Struktur Umur & Jenis Kelamin......... 12
2.1.3. Persebaran Penduduk....................................... 20
2.2.Fertilitas & Faktor yang Mempengaruhinya................ 24
2.2.1. Kecenderungan dan Pola Fertilitas..................... 24
2.2.2. Pola Perkawinan............................................... 28
2.2.2.1. Umur Kawin Pertama Perempuan................. 28
2.2.2.2. Median Usia Kawin Pertama......................... 29
2.2.3. Kesertaan ber-KB ............................................. 30
2.2.3.1. Pasangan Usia Subur................................... 30
2.2.3.2. CPR & Mix Kontrasepsi ................................ 31
2.2.3.3. Kebutuhan Pelayanan Kontrasepsi................ 34
2.3. Mortalitas & Faktor Yang Mempengaruhi .................. 35
2.3.1. Kecenderungan dan Pola Mortalitas .................... 35
2.3.2. Penyebab Kematian........................................... 38
4. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
iii
2.4. Migrasi .................................................................. 39
2.4.1. Migrasi Neto..................................................... 40
2.4.2. Migrasi Seumur Hidup....................................... 43
BAB III PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN 46
3.1. Pencapaian Pembangunan Manusia ......................... 47
3.2. Pembangunan Gender............................................. 48
3.3. Penduduk Rentan ............................................... 49
3.4. Ketersediaan Pelayanan .......................................... 51
3.4.1. Kesehatan ..................................................... 51
3.4.2. Pelayanan Pendidikan ..................................... 55
3.5. Pendidikan ............................................................ 57
3.5.1. Angka Melek Huruf ........................................... 57
3.5.2. Penduduk Menurut Ijazah yang dimiliki.............. 58
3.5.3. Angka Partisipasi Sekolah................................... 59
3.5.4. Angka Partisipasi Murni...................................... 60
3.6. Ketenagakerjaan..................................................... 61
3.6.1. Tingkat Partisipasi Angkata Kerja........................ 61
3.6.2. Penduduk yang Bekerja ……………………………… 63
3.6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ................ 64
3.7. Perekonomian ....................................................... 65
3.7.1. PDRB Provinsi Papua ....................................... 65
3.7.2. PDRB Menurut Kabupaten/Kota......................... 68
BAB IVPENUTUP ................................................................... 70
BAHAN PUSTAKA .................................................................. 71
5. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2010........... 10
Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Kabupaten/ Kota Tahun 2014........... 12
Tabel 3. Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Umur
dan Jenis Kelamin Hasil SP 2010.......................... 13
Tabel 4. Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Papua dan
Rasio Ketergantungan Tahun 2010, 2015, 2020,
2025, 2030 dan 2035.......................................... 15
Tabel 5. Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua Menurut
Kab/ Kota Tahun 2014 ........................................ 17
Tabel 6. Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Papua Menurut
Kab/ Kota Tahun 2014 ....................................... 19
Tabel 7. Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Menurut
Kab/ Kota Tahun 2014 ....................................... 23
Tabel 8. Angka Fertilitas Menurut Kelompok Umur dan
Fertilitas Komulatif, Angka Fertilitas Umum, dan
Angka Kelahiran Kasar Menurut Tempat Tinggal
Provinsi Papua Tahun 2012 ................................. 26
Tabel 9. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tahun
2012 ................................................................. 35
Tabel 10. Angka Kematian Ibu di Papua............................. 37
Tabel 11. Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar, Migrasi Neto
2010 ................................................................ 40
Tabel 12. Migrasi Risen Menurut Kabupaten Tahun 2010 .... 42
Tabel 13. Migrasi Semasa Hidup........................................ 44
Tabel 14. Sikap Terhadap Pemukulan Istri: Pria Persentase
dari semua pria umur 15-54 tahun yang
menyetujui tindakan suami memukul istrinya
6. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
v
karena alasan tertentu di Papua dan Indonesia
Tahun 2012........................................................ 49
Tabel 15. Jumlah Klinik Pelayanan KB di Provinsi Papua
Menurut Kab/ Kota Tahun 2013........................... 54
Tabel 16. TPAK Penduduk Menurut Kab/ Kota dan Jenis
Kelamin di Provinsi Papua Tahun 2010................. 62
Tabel 17. Penduduk Umur 15 Tahun ke atas Menurut
Kegiatan Utama Tahun 2012 - 2013 ................... 63
Tabel 18. Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja
menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
Provinsi Papua 2013 …………………………………… 64
Tabel 19. Perkiraan Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Jenis Kelamin Prov. Papua Tahun 2012 -
2016.................................................................. 65
Tabel 20 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2013
(Milyar Rp) .......................................................... 66
Tabel 21 PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2013
(Milyar Rp) .......................................................... 67
Tabel 22 PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut
Kabuapten/Kota Tahun 2011-2013........................ 69
7. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1. Jumlah Penduduk dan Tren Laju Pertumbuhan
Penduduk 29 Kab/Kota di Provinsi Papua
Tahun 2010.................................................... 11
Gambar 2. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 14
Gambar 3. Rasio Ketergantungan 29 Kab/Kota di Provinsi
Papua Tahun 2010.......................................... 16
Gambar 4. Rasio Jenis Kelamin 29 Kab/Kota di Provinsi
Papua Tahun 2010 ......................................... 18
Gambar 5. Persebaran penduduk di Provinsi Papua Tahun
2010 .............................................................. 20
Gambar 6. Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan 29
Kab/Kota Tahun 2010 ..................................... 21
Gambar 7. Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua Tahun
2010 ............................................................. 22
Gambar 8. Estimasi Angka Kelahiran Kasar (CBR) 29
Kab/Kota di Provinsi Papua Tahun 2010 .......... 25
Gambar 9. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur ........ 26
Gambar 10. Total Fertilitas Provinsi Papua Tahun 2007 &
2012 ..........................................................27
Gambar 11. Umur Kawin Pertama perempuan Tahun 2013 . 28
Gambar 12. Median Usia Kawin Pertama 14 Kab/Kota di
Prov. Papua Tahun 2013 ................................. 29
Gambar 13. Jumlah Pasangan Usia Subur 29 Kab/Kota di
Provinsi Papua Tahun 2010, 2011, 2012, 2013 . 30
Gambar 14. Distribusi Persentase Wanita Usia Subur
Menurut Alat/Cara KB...................................... 31
Gambar 15. Distribusi Persentase Wanita Usia Subur
Menurut Metode Kontrasepsi 14 Kab/Kota di
Provinsi Papua Tahun 2013 ............................. 32
8. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
vii
Gambar 16.Distribusi Persentase Peserta KB Menurut
Tempat dan Cara Memperoleh Pelayanan KB
14 Kab/Kota di Provinsi Papua tahun 2013 ....... 33
Gambar 17.Distribusi Persentase Wanita Pasangan Usia
Subur (PUS) Menurut Unmeet Need 14
Kab/Kota di Provinsi Papua 2013...................... 34
Gambar 18.Angka Kematian Bayi Papua ............................ 36
Gambar 19.Angka Kematian Bayi, Anak dan Balita Hasil
SDKI 2012...................................................... 36
Gambar 20.Angka Kematian Ibu Indonesia SDKI 2007 dan
2012 ......................................................... 37
Gambar 21.Angka Harapan Hidup Papua ........................... 38
Gambar 22.Jenis Penyakit dan Penyebab Kematian Prov.
Papua Tahun 2012.......................................... 39
Gambar 23.Migrasi Risen 29 Kab/Kota di Provinsi Papua
Tahun 2010.................................................... 43
Gambar 24.Migrasi Seumur Hidup 29 Kab/Kota di Provinsi
Papua Tahun 2010.......................................... 45
Gambar 25.Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua
Tahun 2005 - 2013 ......................................... 76
Gambar 26.Indeks Pembangunan Gender (IPG) Prov.
Papua Tahun 2005 - 2011 ............................... 48
Gambar 27.Sikap Terhadap Pemukulan Istri: Pria Tahun
2012 ......................................................... 49
Gambar 28.Penduduk Rentan Karena Kesulitan Fungsional
di Provinsi Papua Tahun 2010.......................... 50
Gambar 29.Rasio SDM Kesehatan per 100.00 Penduduk di
29 Kab/Kota Prov. Papua Tahun 2011 .............. 52
Gambar 30.Jumlah Sarana Layanan Kesehatan (Puskesmas
& Rumah Sakit) di 29 Kab/Kota Prov. Papua
Tahun 2011.................................................... 53
9. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
viii
Gambar 31.Jumlah Klinik Pelayanan KB di 29 Kab/Kota
Provinsi Papua Tahun 2013 ............................. 55
Gambar 32.Jumlah Sarana Pendidikan (Sekolah) di Provinsi
Papua Tahun 2011 & 2012 .............................. 56
Gambar 33.Jumlah Tenaga Guru di Provinsi Papua Tahun
2011 & 2012................................................... 56
Gambar 34.Angka Melek Huruf di 29 Kab/Kota Provinsi
Papua Tahun 2010-2012 ................................. 57
Gambar 35.Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut
Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki di 29
Kabupaten/Kota Provinsi PapuaTahun 2012..... 59
Gambar 36.Angka Partisipasi Sekolah (APS) di 29 Kab/Kota
Prov. Papua tahun 2012 .................................. 59
Gambar 37.Angka Partisipas Murni (APM) di 29 Kab/Kota
Provinsi Papua Tahun 2012 ............................ 60
Gambar 38.PDRB Provinsi Papua Atas Dasar Harga Berlaku
dan Atas Dasar Harga Konstan .......................... 68
10. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Adanya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan telah memperkokoh
upaya pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana
dalam mendukung pembangunan nasional jangka panjang menuju penduduk
tumbuh seimbang tahun 2015, dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan
sejahtera. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 juga memberikan
gambaran bahwa aspek-aspek kependudukan secara fungsional membentuk
satukesatuan ekosistem. Dengan demikian arah kebijakan pemerintah dalam
menyelenggarakan pembangunan senantiasa memperhatikan aspek
kependudukan atau sering dikenal dengan sebutan ”pembangunan
berwawasan kependudukan dan berkelanjutan”, yang mana kebijakan ini
perlu didukung dengan kebijakan yang menyangkut pengendalian penduduk.
Pada saat ini di harapkan terjadi pergeseran paradigma yang
mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan.
Pembanguna nyang demikian mengandung dua makna, pertama:
pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang
ada; kedua: pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan
yang lebih menekankan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan
peningkatan infrastruktur semata. Kedepan perencanaan pembangunan
maupun implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk
sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala
bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan
kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi
kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang
kehidupan bangsa.
11. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
2
Undang-undang no. 52 tahun 2009 memberi tanggungjawab
pengendalian penduduk kepada BKKBN, dengan menetapkan visi “Penduduk
Tumbuh Seimbang Tahun 2015”. Visi tersebut mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Kondisi
penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan angka fertilitas total (TFR)
sebesar 2,1 anak per wanita atau angka reproduksi neto (NRR) sebesar 1.
Misi dari BKKBN adalah mewujudkan pembangunan berwawasan
kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Visi dan
misi tersebut akan diwujudkan melalui pengendalian angka kelahiran dan
penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta
pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya. Upaya ini
merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 diatur pula kewenangan dan
tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan pertumbuhan
penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.
Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan
pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan.
Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi
yang penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas serta efisiensi
kebijakan dan program pembangunan di Indonesia.
Penggunaan data yang akurat dalam proses perencanaan telah diatur
dalam peraturan perundangan. Pada Pasal 31 Undang-undang Nomor
25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa
“Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan”. Ketentuan tersebut ditekankan kembali
pada Pasal 152 Uundang-undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintah
Daerah yang menyebutkan “Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan
pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Secara rinci, pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 52/2009 diatur bahwa: 1)
“Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan
menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga”; 2)
Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus,
12. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
3
survei, dan pendataan keluarga; dan 3) Data dan informasi kependudukan
dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah
sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.
1.2. TUJUAN
Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi
tentang kondisi kependudukan di Provinsi Papua yang diamati dari berbagai
aspek, diantaranya: dinamika kependudukan, kelahiran, kematian, migrasi,
usia kawin, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan Keluarga
Berencana.
1.3. KERANGKA PIKIR
Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan
yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia
secara berkelanjutan, dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai
dengan kemampuan sumber alam yang mendukungnya dalam suatu ruang
wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian,
pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dengan pemanfaatan
ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan
pembangunan manusia atau masyarakatnya itu sendiri. Agenda utama
pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memadukan,
mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga pilar utama
pembangunan, yaitu ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup.
Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan berkelanjutan
karena penduduk merupakan pelaku sekaligus penerima manfaat
pembangunan. Konsep ini diterjemahkan lebih lanjut dalam konsep
“pembangunan berwawasan kependudukan”.
Pembangunan berwawasan kependudukan, yaitu pembangunan yang
berpusat pada penduduk (people-centered development), adalah
pembangunan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi dan
dinamika penduduk. Semua perencanaan pembangunan harus ‘population
responsive’, yaitu memperhatikan dan mempertimbangkan data dan informasi
13. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
4
kependudukan secara lengkap, mulai dari jumlah, pertumbuhan, struktur
umur, persebaran, maupun kualitas penduduk. Di sisi lain, pemerintah juga
harus mampu merumuskan kebijakan pengelolaan kependudukan agar
tercapai kondisi kependudukan yang kita harapkan (population-influencing
policies).
1.4. SUMBER DATA
Data yang digunakan untuk menyusun Profil Kependudukan di Papua
dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan, seperti: Survei
Demografi dan Kesehatan Indonesia, Sensus Penduduk, Profil Kesehatan
Indonesia, Profil Anak Indonesia, Statistik Kesejahteraan Rakyat, Susenas,
Indek Pembangunan Manusia Provinsi Papua, Mini Survey, Provinsi Dalam
Angka, Kabupaten Dalam Angka, Hasil Pendataan Keluarga Sejahtera,
Laporan Pelayanan Kontrasepsi. Disamping itu beberapa data yang disajikan
juga merupakan data yang diperoleh dari SKPD Mitra Kerja baik ditingkat
Provinsi maupun Kabupaten/Kota Terkait.
1.5. LANDASANHUKUM
Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
K ependudukan dan Pembangunan Keluarga;
Perpres No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;
Perka BKKBN No. 72 tahun 2011 tentang truktur Kelembagaan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
Perka BKKBN No. 82 tahun 2011 tentang Struktur Kelembagaan
Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi;
Panduan Profil Kependudukan dan Pembangunan pada Tingkat Provinsi,
dari BKKBN.
14. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
5
1.6. KONSEP DAN DEFINISI
1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat
tinggal di Indonesia (Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009);
2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi
kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama
serta lingkungan penduduk setempat. (Undang-Undang RI No. 52 Tahun
2009);
3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah
upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan
mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
(Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009);
4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan
dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan
dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan. (Undang-
Undang RI No. 52 Tahun 2009);
5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan
nonfisik yang eliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan,
produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan,sebagai
ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati
kehidupan sebagaimanusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian,
berkebangsaan dan hidup layak. (Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009);
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami
istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan
anaknya.(Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009);
7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga
berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.(Undang-Undang RI
No. 52 Tahun 2009);
8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan
usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi,
15. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
6
perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hakreproduksi untuk
mewujudkan keluarga yang berkualitas.(Undang-Undang RI No. 52 Tahun
2009);
9. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan
perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri,
memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung
jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Undang-
Undang RI No. 52 Tahun 2009);
10. Kematian atau mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa
menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bias
terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat statistik);
11. Ratio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukan
perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan
penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
12. Mobilitas penduduk permanen (migrasi) adalah perpindahan
penduduk dengan tujuan untuk nenetap dari suatu tempat ke tempat lain
melewati batas administrative (migrasi in-ternal) atau batas politik/negara
(migrasi internasional);
13. Mobilitas penduduk non permanen (circucaltion/sirkuler)
adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari
suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif . Mobilitas
penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang alik nglaju
(commuting) dan menginap/mondok.
14. Penduduk musiman merupakan salah satu jenis obilitas penduduk
non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap
dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan
dilakukan secara berulang;
16. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
7
15. Migrasi semasa hidup (life time migration) adalah bentuk
migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang
berbeda dengan tempat kelahirannya;
16. Migrasi risen (rencent migration) adalah bentuk migrasi melewati
batas wilayah administratsi (desa/kec/kab/provinsi) dimana pada waktu
diadakan pendataan bertempat tinggal d idaerah yang berbeda dengan
tempat tinggal lima tahun yang lalu.
17. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk
di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi
perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau
bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun
perilaku masyarakatnya.
18. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun
sampai dengan 64 tahun.
19. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah proporsi angkatan kerja
terhadap penduduk usia kerja.
20. Bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh
atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan
lamanya berkerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam satu
minggu yang lalu.
21. Pengangguran adalah Orang yang termasuk angkatan kerja, namun
pada saat pendataan/ survey atau sensus tidak berkerja dan sedang
mei;cari kerja.
22. Angka Pengangguran adalah proporsi jumlah pengangguran
terhadap angkatan kerja.
23. Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun kebawah
dan penduduk berusia 64 tahun keatas.
17. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
8
24. Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya
tidak atau kurang kesempatan untuk mengembangkan potensinya
sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya (Undang-Undang
RI No 52, 2009
25. Lahir hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan
lamanya didalam kan-dungan, dimana si bayi menunjukan tanda-tanda
kehidupan pada saat dilahirkan, misatnya ada nafas, ada denyut jantung
atau denyut tali pusar atau gerakan otot .
26. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang
berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukan tanda-tanda
kehidupan pada saat ditahirkan.
27. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata
banyaknya anak yang akan dimiliki oleh seorang vvanita pada masa
reproduksinya jika is mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung,
28. Angka Kematian Bayi Baru Lahir adalah banyaknya kematian baru
lahir, usia ku-rang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per
1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
29. Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir adalah Banyaknya
kematian bayi lepas baru lahir (usia 1- 11 bulan) pada suatu periode per
1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
30. Angka Kematian Bayi/IMR adalah banyaknya kematian bayi usia
kurang dari satu tahun (9-11 butan) pada suatu periode per 1.000
kelahiran hidup pada pertengahan perode yang sama.
31. Angka Kematian , Ibu/MMR adalah banyaknya kematian ibu pada
waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000
kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
32. Angka Kematian Kasar adalah banyaknya kematian yang terjadi
pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk.
18. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
9
BAB II
DINAMIKA PENDUDUK
2.1 Kuantitas Penduduk
2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
Jumlah penduduk Papua terus bertambah dari tahun ke tahun, dan dari
hasil Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990 dan tahun 2000, dan 2010 berturut –
turut menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua (Irian Barat, Irian Jaya)
sebanyak 923.440 orang, 1.173,875 orang, 1.648.708 orang, 2.233.530 orang
kemudian meningkat menjadi 2.833.381 orang pada tahun 2010.
Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua menyebar di 29
kabuapten/kota. Kota Jayapura memiliki jumlah penduduk 256.705 orang (9,06
persen)terbanyak diantara 29 kabupaten/kota. Kemudian di ikuti Kabupaten
Jayawijaya 196.085 orang (6,92 persen), Kabupaten Merauke 195.716 orang (6,91
persen), Kabupaten Mimika 182.001 orang (6,42 persen). Sedangkan 25 kabupaten
lainnya jumlah penduduknya lebih rendah atau kurang dari 6 persen, bahkan secara
persentase beberapa kabupaten jumlah penduduknya kurang dari satu persen yaitu
kabupaten Supiori 15.874 orang (0,56 persen), Kabupaten Memberamo Raya
18.365 (0,65 persen) dan Kabuapten Waropen 24.639 (0,87 persen).
Jumlah penduduk Papua akan terus bertambah karena pertambahan
disebabkan faktor alami yaitu kelahiran lebih besar dari pada kematian dan
pengaruh migrasi masuk ke Papua. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 migrasi
masuk ke Papua positif, artinya migrasi masuk lebih banyak dari pada migrasi keluar
dari Papua.
Gambar 1 menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Papua yang terbanyak
Kota Jayapura, tetapi angka pertumbuhan penduduknya hanya sebesar 3,29 persen,
sedangkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi atas dasar Sensus Penduduk 2010
adalah Kabupaten Tolikara (12,59 persen).
19. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
10
Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota
Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total Persen
1 Merauke 103.078 92.638 195.716 6,91
2 Jayawijaya 101.217 94.868 196.085 6,92
3 Jayapura 59.527 52.416 111.943 3,95
4 Nabire 69.369 60.524 129.893 4,58
5 Kep. Yapen Waropen 42.965 39.986 82.951 2,93
6 Biak Numfor 65.600 61.198 126.798 4,48
7 Paniai 80.437 72.995 153.432 5,42
8 Puncak Jaya 54.779 46.369 101.148 3,57
9 Mimika 103.027 78.974 182.001 6,42
10 Boven Digoel 30.408 25.376 55.784 1,97
11 Mappi 42.765 38.893 81.658 2,88
12 Asmat 40.220 36.357 76.577 2,70
13 Yahukimo 86.735 77.777 164.512 5,81
14 Pegunungan Bintang 35.305 30.129 65.434 2,31
15 Tolikara 61.801 52.626 114.427 4,04
16 Sarmi 18.257 14.714 32.971 1,16
17 Keerom 26.526 22.010 48.536 1,71
18 Waropen 13.137 11.502 24.639 0,87
19 Supriori 8.342 7.532 15.874 0,56
20 Memberamo Raya 9.763 8.602 18.365 0,65
21 Nduga 43.097 35.956 79.053 2,79
22 Lanny Jaya 79.691 68.831 148.522 5,24
23 Memberamo Tengah 21.327 18.210 39.537 1,40
24 Yalimo 26.985 23.778 50.763 1,79
25 Puncak 49.260 43.958 93.218 3,29
26 Dogiyai 42.542 41.688 84.230 2,97
27 Intan Jaya 20.745 19.745 40.490 1,43
28 Deiyai 32.391 29.728 62.119 2,19
29 Kota Jayapura 136.587 120.118 256.705 9,06
PAPUA 1.505.883 1.327.498 2.833.381 100
Sumber data : Sensus Penduduk Tahun 2010
Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berikutnya yaitu Kabupaten Intan Jaya 10,19
persen , kemudian disusul Kabupaten Paniai 10,05 persen. Laju pertumbuhan
penduduk 26 kabupaten/kota lainnya kurang dari 10 persen, dan laju pertumbuhan
penduduk terendah Kabuapten Pegunungan Bintang sebesar 2,48 persen.
20. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
11
Gambar 1. Jumlahpenduduk dan tren laju pertumbuhan penduduk 29 Kab/Kota
di Provinsi Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
Jumlah penduduk Provinsi Papua tahun 2014 menurut kabupaten/kota
sebanyak 3.091.047 orang, yang terdiri dari laki-laki 1.631.306 orang dan
perempuan 1.459.741 orang.Jadi selama kurun waktu 4 tahun, dari tahun 2010
sampai dengan tahun 2014 jumlah penduduk Papua betambah sebanyak 257.288
orang. Ini berarti setiap tahun bertambah sebanyak 64.416 orang atau tumbuh 2,27
persen. Pernambahan penduduk Papua dipengaruhi faktor alami yaitu selisih antara
kelahiran dan kematian dan migrasi masuk ke Papua lebih banyak dari pada migrasi
keluar. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan migrasi masuk lebih banyak dari
pada migrasi keluar atau migrasi positif, artinya pada tahun 2010 setiap satu orang
per 1000 penduduk . Hasil SensusPenduduk tahun 2010 TFR sebesar 2,87 dan hasil
SDKI 2012 TFR di Papua naik menjadi 3,50.
Pada tahun 2014 jumlah penduduk menurut kabupaten/kota, jumlah
terbanyak tetap Kota Jayapura yaitu 275.694 orang (8,92 persen), kemudian jumlah
penduduk terendah tetap Kabupaten Supiori sebanyak 17.288 orang atau 0,57
persen dari jumlah penduduk Provinsi Papua.
195.716
196.085
111.943
129.893
82.951
126.798
153.432
101.148
182.001
55.784
81.65876.577
164.512
65.434
114.427
32.971
48.536
24.639
15.87418.365
79.053
148.522
39.537
50.763
93.218
84.230
40.490
62.119
256.705
3,80
8,97
2,69
3,313,52
2,68
10,05
7,00
6,11
6,97
3,343,243,47
2,48
12,59
3,87
3,39
3,81
2,72
3,92
9,47
9,03
8,16
8,57
7,06
3,46
10,19
9,57
3,29
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Jumlah Penduduk LPP
21. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
12
Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
NO Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
1 MERAUKE 111,987 101,497 213,484
2 JAYAWIJAYA 103,482 100,630 204,112
3 JAYAPURA 62,996 56,387 119,383
4 NABIRE 73,185 64,591 137,776
5 KEP. YAPEN 46,104 43,890 89,994
6 BIAK NUMFOR 69,908 65,923 135,831
7 PANIAI 84,315 78,174 162,489
8 PUNCAK JAYA 61,656 51,624 113,280
9 MIMIKA 112,218 87,093 199,311
10 BOVEN DIGOEL 33,225 28,058 61,283
11 MAPPI 46,406 43,384 89,790
12 ASMAT 45,074 41,540 86,614
13 YAHUKIMO 93,492 84,701 178,193
14 PEG. BINTANG 37,607 33,090 70,697
15 TOLIKARA 69,297 58,229 127,526
16 SARMI 19,536 16,251 35,787
17 KEEROM 28,827 24,175 53,002
18 WAROPEN 14,597 13,126 27,723
19 SUPIORI 9,040 8,248 17,288
20 MAMB. RAYA 10,757 9,757 20,514
21 NDUGA 50,184 42,346 92,530
22 LANNY JAYA 91,394 79,195 170,589
23 MAMB. TENGAH 24,279 21,119 45,398
24 YALIMO 30,496 27,089 57,585
25 PUNCAK 52,984 48,531 101,515
26 DOGIYAI 45,502 45,320 90,822
27 INTAN JAYA 22,610 22,202 44,812
28 DEIYAI 35,008 33,017 68,025
29 JAYAPURA 145,140 130,554 275,694
PAPUA 1,631,306 1,459,741 3,091,047
Sumber data :BPS Provinsi Papua 2015
2.1.2 Perubahan struktur umur dan jenis kelamin penduduk
Tabel 3 menunjukkan jumlah penduduk Papua menurut umur dan jenis
kelamin tahun 2010 sebanyak 2.833.381 orang, yang terdiri dari 1.505.883 orang
laki-laki (53,15 persen) dan 1.327.498 orang perempuan (46,85 persen). Atas dasar
struktur umur, terlihat jumlah penduduk di kelompok umur produktif mendominasi,
22. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
13
namun penduduk umur di bawah 14 tahun memiliki jumlah yang tidak kalah
banyaknya. Kelompok umur 0-4, 5-9, dan 10 – 14 tahun masing-masing di atas 10
persen. Kelompok ini akan memasuki usia pendidikan baik di Paud, SD, SLTP dan
SLTA. Berkaitan data tersebut perlu disiapkan sarana dan prasarana pendidikan
yang cukup, sehingga semua penduduk usia sekolah dapat sekolah, dengan
demikian secara berangsur-angsur lama sekolah atau jenjang pendidikan penduduk
di Papua meningkat secara bertahap. Meningkatnya lama pendidikan akan
membawa perubahan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini karena
lama pendidikan merupakan salah satu komponen variabel untuk menentukan IPM.
Demikian juga usia kerja yang terus bertambah dibutuhkan tambahan
kesempatan kerja agar jumlah pengangguran dapat diturunkan. Jika tidak
diperhatikan dengan baik jumlah penganggurann terbuka naik, dan akhirnya akan
menambah masalah sosial ekonomi semakin komplek.
Tabel 3
Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Hasil Sensus PendudukTahun 2010
Kelompok Jenis Kelamin Jumlah Persen
Umur Laki-Laki Perempuan
0-4 165.184 148.211 313.395 11,06
5-9 185.795 161.573 347.368 12,26
10-14 182.143 150.913 333.056 11,75
15-19 148.198 127.822 276.020 9,74
20-24 129.635 129.564 259.199 9,15
25-29 135.313 142.647 277.960 9,81
30-34 138.186 135.431 273.617 9,66
35-39 126.304 116.332 242.636 8,56
40-44 107.826 83.557 191.383 6,75
45-49 78.679 56.840 135.519 4,78
50-54 48.883 33.079 81.962 2,89
55-59 27.577 18.792 46.369 1,64
60-64 16.498 11.209 27.707 0,98
65-69 8.178 5.638 13.816 0,49
70-74 4.199 3.145 7.344 0,28
75-79 1.962 1.573 3.535 0,12
80-84 792 670 1.462 0,05
85+ 531 502 1.033 0,04
Total 1.505.883 1.327.498 2.833.381 100
Sumber: BPS, Hasil Sensus Penduduk 2010
23. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
14
Piramida Penduduk
Piramida penduduk di bawah menggambarkan komposisi penduduk menurut
kelompok umur di Provinsi Papua. Terlihat jumlah penduduk di kelompok umur
produktif mendominasi, namun penduduk di bawah 14 tahun memiliki jumlah yang
tidak kalah banyaknya.
Gambar2. Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010
Sumber data : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2035
24. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
15
Kelompok Umur
Tabel 4 menunjukkan hasil proyeksi penduduk Provinsi Papua terus
bertambah.Pada tahun 2020 jumlah penduduk diproyeksikan sebanyak3.435.400
orang, kemudian tahun 2025 sebanyak 3.701.700 orang , tahun 2030 bertambah
menjadi 3.939.400 orangdan tahun 2035 meingkat menjadi 4.144.600 orang.
Walaupun secara absolud penduduk terus bertambah, tetapi angka pertumbuhan
penduduk di Papua diproyeksikan secara bertahap mengalami penurunan.
Berdasarkan proyeksi kelompok umur, angka beban ketergantungan secara
bertahap menurun, walupun terjadi fluktuasi. Jika angka total rasio ketergantungan
Provinsi Papua hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 56,37 persen, maka
diproyeksikan pada tahun 2015 angka beban ketergantungan turun menjadi 47,5
persen dan tahun 2035 diproyeksikan beban ketergantungan menjadi 42,2
persen.Menurut proyeksi rasio ketergantungan di Papua mulai tahun 2015 kurang
dari 50 persen, yang berarti secara bertahap Papua mulai memasuki bonus
demografi.
Tabel 4.
Proyeksi Jumlah penduduk ProvinsiPapua dan rasio ketergantungan tahun 2010, 2015, 2020,
2025,2030 dan 2035
Tahun Jumlah
kelompok
umur
produktif
(15-64)
Jumlah
kelompok
umur
lansia
(65+)
Jumlah
kelompok
umur anak
(0-14)
Jumlah Rasio
Ketergantungan
2010* 1.811.919 27.192 994.270 2.833.381 56,37
2015 2.134.900 47.200 967.300 3.149.400 47,5
2020 2.389.800 65.000 980.600 3.435.400 43,7
2025 2.608.300 102.400 991.000 3.701.700 42,0
2030 2.781.300 164.000 994.100 3.939.400 41,6
2035 2.910.800 245.800 988.000 4.144.600 42,2
Sumber data : SP 2010 dan Proyeksi Bappenas dkk 2010-2035
Atas dasar proyeksipenduduk yang dilakukan oleh Bappenas dkk, jumlah
penduduk di Provinsi Papua pada tahun 2035 nantimemiliki penduduk usia produktif
2.910.800 orang, sedangkan penduduk non produktif 1.233.800 orang. Berarti di
25. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
16
Papua jumlahpenduduk yang produktif pada tahun 2035 lebih banyak dibanding
usia non produktif.
Rasio Ketergantungan menurut kabupaten/kota
Rasio ketergantungan menurut kabupaten/kota menunjukkan Kabupaten
Supiori dan Membramo Raya adalah memiliki rasio ketergantungan tinggi di Provinsi
Papua, masing-masing 80,32 persen dan yaitu 80,12 persen. SedangkanKabupaten
Puncak Jaya dan Kota Jayapura memiliki rasio ketergantungan rendah, masing-
masing 44,49 persen dan 44,89 persen, sedangka rasio ketergantungan Provinsi
Papua sebesar 59,97 persen. Rasio ketergantungan Provinsi Papua masih di atas
tingkat nasional, hal ini karena pada Sensus Penduduk tahun 2010 rasio
ketergantungan tingkat nasional (Indonesia) 51,31 persen.
Gambar 3.Rasio Ketergantungan 29 Kab/Kota di Prov Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
Rasio ketergantunganpenduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2014
menunjukkan rasio ketergantungan tinggi di Provinsi Papua Kabupaten Asmat dan
Kabupaten Kabupaten Memberamo Raya masing-masing 80,31 persen dan75,35
persen. Sedangkan Kabupaten Jayawijaya dan Kota Jayapura memiliki rasio
ketergantungan rendah, masing-masing 35,90 persen dan 43,28 persen. Jika
dibandingkan rasio ketergantungan tahun 2010 baik yang tertinggi maupun yang
terendah mengalami pergeseran, yang semula tertinggi Kabupaten Supiori,
56,87
45,73
55,66
51,92
67,06
64,01
55,94
44,49
49,67
59,73
75,10
75,66
59,26
60,51
56,81
57,00
54,59
65,06
80,32
80,12
70,12
58,70
58,73
51,26
58,16
65,34
55,48
61,17
44,89
59,97
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
PAPUA
26. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
17
bergesar Kabupaten Asamat, sedangkan tertinggi kedua tetap Kabupaten
Memberamo Raya. Rasio kertergantungan terendah Kabuapten Puncak Jaya
bergesar Kabuapten Jayawijaya. Tetapi urutan tertinggi kedua dan terendah kedua
tidak mengalami pergeseran. Rasio ketergantungan provinsi Papua pada tahun 2014
sebesar 50,45 persen, yang berarti mengalami penurunan jika dibandingkan tahun
2010. Hal ini memberikan gambaran secara bertahap penduduk Papua akan menuju
bonus demografi.
Tabel 5.
Rasio Ketergantungan di Provinsi Papua
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
NO Kabupaten/Kota Rasio Ketergantungan
1 MERAUKE 53.63
2 JAYAWIJAYA 35.90
3 JAYAPURA 51.91
4 NABIRE 48.35
5 KEP. YAPEN 60.06
6 BIAK NUMFOR 59.02
7 PANIAI 43.41
8 PUNCAK JAYA 48.69
9 MIMIKA 50.29
10 BOVEN DIGOEL 62.17
11 MAPPI 71.86
12 ASMAT 80.31
13 YAHUKIMO 48.68
14 PEG. BINTANG 48.68
15 TOLIKARA 48.68
16 SARMI 57.38
17 KEEROM 51.57
18 WAROPEN 64.96
19 SUPIORI 74.57
20 MAMB. RAYA 75.35
21 NDUGA 48.72
22 LANNY JAYA 48.72
23 MAMB. TENGAH 48.68
24 YALIMO 48.75
25 PUNCAK 51.17
26 DOGIYAI 48.64
27 INTAN JAYA 48.64
28 DEIYAI 48.66
29 JAYAPURA 43.28
PAPUA 50.45
Sumber: BPS Provinsi Papua 2014
27. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
18
Rasio Jenis Kelamin (sex ratio)
Gambar 4 menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki di semua kab/kota
di Provinsi Papua lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, hal ini dibuktikan
dengan setiap kabupaten/kota memiliki rasio jenis kelamin di atas 100
perempuan. Besarnya rasio jenis kelamin Provinsi Papua pada tahun 2010 sebesar
113, rasio ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia, hasil Sensus
Penduduk tahun 2010 rasio jenis kelamin Indonesia sebesar 101. Jadi kalau di
Papua 113 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, sedangkan Indonesia 101 laki-
laki untuk 100 perempuan.
Gambar 4.Rasio jenis kelamin (sex ratio)29 Kab/Kota di Provinsi Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
Mimika merupakan kabupaten dengan rasio jenis kelamin terbesar, yaitu
130. Tinggingginya rasio jenis kelamin di Kabupaten Mimikaselain faktor alami,
dipengaruhi migrasi masuk ke kabupaten ini lebih banyak dari pada migrasi keluar.
Adanya perusahaan tambang PT Free Port Indonesia yang melakukan
penambangan sumberdaya alam berupa tembaga dan emas membutuhkan banyak
sumber tenaga laki-laki dibanding perempuan, sehingga mempengaruhi migrasi
masuk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Sedangkan Kabupaten Dogiyai
adalah kabupaten dengan seks rasio terendah, yaitu 102.
111
107
114
115
107
107
110
118
130
120
110
111
112
117
117
124
121
114
111113
120
116
117
113
112
102
105
109
114
113
0
20
40
60
80
100
120
140
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
PAPUA
28. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
19
Tabel 6
Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Papua
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
NO Kabupaten/Kota Rasio Jenis Kelmin
1 MERAUKE 110.34
2 JAYAWIJAYA 102.83
3 JAYAPURA 111.72
4 NABIRE 113.31
5 KEP. YAPEN 105.04
6 BIAK NUMFOR 106.04
7 PANIAI 107.86
8 PUNCAK JAYA 119.43
9 MIMIKA 128.85
10 BOVEN DIGOEL 118.42
11 MAPPI 106.97
12 ASMAT 108.51
13 YAHUKIMO 110.38
14 PEG. BINTANG 113.65
15 TOLIKARA 119.01
16 SARMI 120.21
17 KEEROM 119.24
18 WAROPEN 111.21
19 SUPIORI 109.60
20 MAMB. RAYA 110.25
21 NDUGA 118.51
22 LANNY JAYA 115.40
23 MAMB. TENGAH 114.96
24 YALIMO 112.58
25 PUNCAK 109.18
26 DOGIYAI 100.40
27 INTAN JAYA 101.84
28 DEIYAI 106.03
29 JAYAPURA 111.17
PAPUA 111.75
Sumber: BPS Provinsi Papua 2015
Tabel 6 menunjukkan rasio jenis kelamin Provinsi Papua mengalami trend
penurunan jika dibandingkan tahun 2010. Jika tahun 2010 rasio jenis kellamin
113.maka pada tahun 2014 turun menjadi 111,75. Walaupun rasio jenis kelamin
mengalami penurunan, kabupaten Mimika memiliki rasio jenis kelamin tertinggi di
papua yaitu 128, sedangkan terendah tetap Kabupaten Dogiyai 100,40
29. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
20
2.1.3 Persebaran Penduduk
Persebaran Penduduk
Dari gambar 5 dapat dilihat persentase persebaran penduduk di Provinsi
Papua. Sebanyak 9 persen penduduk Provinsi Papua bertempat tinggal di Kota
Jayapura yang merupakan persentase terbesar persebaran penduduk di Provinsi
Papua, sedangkan Intan Jaya, Membramo Tengah, Membramo Raya, Supiori,
Waropen, dan Sarmi adalah kabupaten dengan persentase persebaran penduduk
terkecil di Provinsi Papua, yaitu 1 persen.
Gambar 5. Persebaran Penduduk di Provinsi Papuatahun 2010
Sumber data : SP 2010
Tabel 4 menemberikan gambaran adanya perubahan jumlah penduduk
Provinsi Papua. Walaupun demikian jumlah penduduk terbanyak menurut
kabupaten/kota, persentase terbanyak tetap Kota Jayapura 275.694 orang
(8,92 persen), kemudian Merauke 213.484 (6,9 persen), Jayawijaya 204.112
orang (6,6 persen), sedangkan kabupaten yang lainnya jumlahnya lebih kecil
dan beberapa kabuapten jumlahnya kurang dari satu persen.
Merauke
7% Jayawijaya
7%
Jayapura
4%
Nabire
5%
Kep. Yapen Waropen
3%
Biak Numfor
4%
Paniai
5%
Puncak Jaya
4%
Mimika
6%Boven Digoel
2%
Mappi
3%
Asmat
3%
Yahukimo
6%
Pegunungan Bintang
2%
Tolikara
4%
Sarmi
1%
Keerom
2%
Waropen
1%
Supriori
1%
Memberamo Raya
1%
Nduga
3%
Lanny Jaya
5%
Memberamo Tengah
1%
Yalimo
2%
Puncak
3%
Dogiyai
3%
Intan Jaya
1%
Deiyai
2%
Kota Jayapura
9%
30. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
21
Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan
Gambar 6 Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan 29 Kab/Kota di Prov. Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
Kota Jayapura memiliki penduduk perkotaan terbesar di Provinsi Papua,
yaitu 233.859 jiwa (91,10 persen), sedangkan penduduk perdesaannya hanya
22.846 jiwa (8,90 persen), kemudian disusul Kabupaten Mimika penduduk
perkotaan 123.425 orang (67,82 persen) dan perdesaan 58576 orang (32,18
persen). Selain kedua kabupaten/Kota ini, kabupaten lainnya jumlah penduduk
perdesaan jumlahnya lebih banyak, seperti di Kabupaten Yahukimo memiliki
penduduk perdesaan terbanyak, yaitu 160.829 orang (97,76 persen), sedangkan
penduduk perkotaannya hanya 3.688 orang (2,24 persen).
86.782
39.446
48.887
61.696
37.512
58.700
0 0
123.425
12.592
9.136
12.095
3.683 0 0
6.354
0
1.048
414 0 0 0 0 0 0 0 0 0
233.859
108.934
156.639
63.056
68.197
45.439
68.098
153.432
101.148
58.576
43.192
72.522
64.482
160.829
65.434
114.427
26.617
48.536
23.591
15.460
18.365
79.053
148.522
39.537
50.763
93.218
84.230
40.490
62.119
22.846
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
KepulauanYapen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supiori
MamberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MamberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Perkotaan Perdesaan
31. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
22
Kepadatan Penduduk
Gambar 7. Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
Kepadatan jumlah penduduk Papua terus meningkat. Pada tahun 2000
kepadatan penduduk Papua 5 orang per Km2, kemudian Sensus Penduduk tahun
2010 meningkat menjadi 9 orang per Km2. Dari 29 kabupaten/kota, jumlah
penduduk terbanyak adalah Kota Jayapura dan juga merupakan kota terpadat di
Provinsi Papua, yaitu 274 orang per Km2. Kabupaten-kabupaten yang lainnya
kepadatan penduduk lebih rendah, dan bahkan Kabupaten Membramo Raya hanya
memiliki kepadatan jumlah penduduk 1 orang per Km2. Atas dasar data tersebut
di Papua terjadi ketimpangan kepadatan penduduk antara Kota Jayapura dengan
kabupaten – kabupaten yang lain di Provinsi Papua.
4
28
10 12
40
49
24 20
8 2 3 2
10 4
20
2 6 2
23
1
36
66
31
41
12
20
10
116
274
0
50
100
150
200
250
300
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
32. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
23
Tabel 7
Kepadatan Penduduk di Provinsi Papua
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014
NO Kabupaten/Kota 2014
1 MERAUKE 4.50
2 JAYAWIJAYA 87.56
3 JAYAPURA 8.30
4 NABIRE 30.28
5 KEP. YAPEN 18.23
6 BIAK NUMFOR 10.43
7 PANIAI 7.85
8 PUNCAK JAYA 46.30
9 MIMIKA 86.64
10 BOVEN DIGOEL 2.48
11 MAPPI 3.87
12 ASMAT 3.51
13 YAHUKIMO 11.83
14 PEG. BINTANG 4.82
15 TOLIKARA 20.74
16 SARMI 2.56
17 KEEROM 5.88
18 WAROPEN 5.15
19 SUPIORI 27.26
20 MAMB. RAYA 0.73
21 NDUGA 15.88
22 LANNY JAYA 49.59
23 MAMB. TENGAH 13.41
24 YALIMO 15.74
25 PUNCAK 18.07
26 DOGIYAI 20.08
27 INTAN JAYA 19.27
28 DEIYAI 7.29
29 JAYAPURA 290.09
PAPUA 9.76
Sumber: BPS Provinsi Papua 2014
Tabel 7 meunjukkan kepadatan penduduk Provinsi Papua terus bertambah.
Jika hasil Sensus Penduduk tahun 2010 kepadatan penduduk Papua 9 orang per
Km2, pada tahun 2014 bertambah menjadi 9,76 orang per Km2. Demikian juga Kota
Jaya Pura kepadatan penduduknya meningkat dari 274 orang per Km2, menjadi
290,09 orang per Km2. Kabupaten-kabupaten yang lainnya kepadatan penduduknya
juga bertambah, tetapi kepadatan penduduknya masih jauh lebih rendah dibanding
33. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
24
Kota Jayapura, dan bahkan Kabupaten Mamberamo Raya kepadatanya masih o,73
jiwa per Km2.
2.2 Fertilitas dan Faktor yang Mempengaruhi
2.2.1 Kecenderungan dan Pola Fertilitas
Seorang perempuan yang secara biologis subur dan merupakan pasangan
usia subur tidak selalu melahirkan anak yang banyak, hal ini karena wanita tersebut
mengatur kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi atau abstinensi. Karena
itu tinggi rendahnya jumlah kelahiran antara provinsi sata atau atau antara
kabupaten/kota, provinsi satu dengan yang lainnya berbeda beda.
Pengukuran kelahiran lebih kompleks dibanding kematian, hal ini karena
seorang perempuan bisa melahirkan bayi tidak hanya sekali. Pengukuran kelahiran
dari sensus penduduk maupun dari survai, di Indonesia, tingkat fertilitas atau
mortalitas di estimasikan menggunakan metode tidak langsung berdasakan anak
yang dilahirkan hidup dan jumlah anak yang masih hidup. Tetapi dari survai SDKI
2007 disebutkan menghitung fertilitas dihitung secara langsung dari riwayat
kelahiran (SDKI, 2007).
Beberapa ukuran kelahiran yang dibahas yaituangka kelahiran kasar,
kelahiran menurut kelompok umur dan kelahiran total.
Angka Kelahiran Kasar
Jika dilihat dari estimasi angka kelahiran kasar (Crude Birth Rate) Provinsi
Papua dari hasil SDKI 2012, angka kelahiran kasar (CBR) menunjukkan sebesar
29,4. Angka ini menujukkan di Provinsi Papua setiap 1000 penduduk terdapat
29kelahiran bayi. Angaka kelahiran kasar Provinsi Papua lebih tinggi jika
dibandingkan angka kelahiran kasar Indonesia dari hasil SP tahun 2010 sebesar 17,9
kelahiran per 1000 penduduk. Angka kelahiran kasar di Papua tahun 2015
diproyeksikan menurun menjadi 22,9, sedangkan Indonesia sebesar 19, 2 kelahiran
bayi per 1000 penduduk.
Bila dilihat angka kelahiran kasar di Provinsi Papua menurut kabupaten/kota,
Kabupaten Asmat adalah kabupaten dengan angka kelahiran kasar terbesar yaitu
34. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
25
32,47per 1000 penduduk, sedangkan Kabupaten Puncak Jaya adalah kabupaten
dengan angka kelahiran kasar terendah yaitu 8,00 kelahiran per 1000 penduduk.
Gambar 8. Estimasi Angka Kelahiran Kasar (CBR)29 Kab/Kota di Prov. Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
Angak fertilitas menurut kelompok umur
Angaka fertilitas menurut umur(ASFR) menggambarkan kurve, dan mulai
umur 20 – 24 jumlah kelahiran meningkat dan mulai umur 35 – 39 tahun jumlah
kelahiran mulai menurun. Tabel 8 menunjukkan angka kelahiran menurut kelompok
umur, angka tertinggi kelompok umur 20 – 24 tahun sebanyak 193 dan terendah
kelompok umur 45 – 49 sebanyak 26. Untuk lebih jelas kelahiran menurut kelompok
umur lihat gambar 9. Jika dibandingkan dengan SDKI 2012 tidak jauh beda, angka
kelahiran tertinggi juga pada kelompok umur 20-24 tahun.
Kurva angka kelahiran menurut kelompok umur mempunyai pola condong
kekiri, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kelahiran masih tinggi pada kelompok
umur muda. Angka kelahiran menurut kelompok umur yang mayoritas tinggi pada
wanita yang potensial untuk reproduksi, akan mempengaruhi program KB berkaitan
dengan kelahiran. Berkenaan tersebut strategi penundaan usia kawin pada usia
22,33
12,43
22,72
18,89
21,36
22,60
9,82
8,00
23,94
29,26
26,37
32,47
9,00
13,18
11,40
24,21
22,47
20,57
28,28
26,97
21,47
11,42
11,63
10,42
15,13
23,23
12,99
16,14
20,94
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
35. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
26
remaja dan penggarapan program KB terhadap pasangan usia subur (PUS) pada
kelompok umur 15 – 19, 20 – 24 , dan 25-29 tahun terus diintensifkan guna
mengendalikan kelahiran.
Pada tabel 8 juga tergambaran hasil SDKI 2012 angka kelahiran umum (GFR)
sebesar 123. Artinya menggambarkan banyaknya kelahiran per seribu wanita umur
15 – 49 tahun. Seperti kita ketahui, fertilitas merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah.
Tabel 8
Angka Fertilitas Menurut Umur
Angkafertilitasmenurutkelompokumurdanfertilitaskumulatif, angkafertilitasumum,
danangkakelahirankasar, menurutdaerahtempattinggal, Provinsi Papua 2012
Tempa tinggal
Kelompok umur Perkotaan Perdesaan Jumlah
15-19 8 64 51
20-24 118 220 193
25-29 178 130 143
30-34 123 141 136
35-39 115 116 116
40-44 19 54 44
45-49 17 29 26
TFR(15-49) 2.9 3.8 3.5
GFR 102.0 130.0 123.0
CBR 25.9 30.4 29.4
Sumber SDK 2012
51
193
143
136
116
44
26
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
Gambar 9. Angka kelahiran menurut kelompok
Umur
SDKI 2012
36. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
27
Total Fertility Rate (Angka Fertilitas Total)
Berdasarkan data SDKI tahun 2007 dan 2012, angka Total Fertility Rate
(TFR) di Provinsi Papua naik 0,6 dari 2,9 menjadi 3,5. Menurut proyeksi yang dibuat
Bappenas dkk, TFR Papua tahun 2015 mencapai 2, 59. Angka kelahiran kasar, angka
kelahiran umum, angka kelahiran total antara perdesaan dan perkotaan
menunjukkan di perkotaan lebih rendah. Hal ini tidak terlepas dari tingkat
pendidikan di kota lebih baik, akses informasi berkaitan kelahiran lebih mudah di
peroleh, demikian juga akses pelayanan kesehatan.
Gambar 10. Angka Total Fertilitas Provinsi Papua tahun 2007 & 2012
Sumber data : SDKI 2007 dan 2012
Seperti kita ketahui, fertilitas merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Jika angka
kelahiran tinggi maka jumlah penduduk akan bertambah lebih cepat.
Pertambahan penduduk yang cepat apakah juga pertambahan kebutuhan
pokok sudah seimbang dengan pertambahan penduduk. Jika tidak maka
pertambahan penduduk yang besar dan tidak berkualitas hanya menambah
beban pembangunan. Akhirnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
penduduk jauh dari harapan.
2,9
3,5
2
2,2
2,4
2,6
2,8
3
3,2
3,4
3,6
2007 2012
37. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
28
2.2.2 Pola Perkawinan
2.2.2.1 Umur Kawin Pertama Perempuan
Gambar 11 di bawah menunjukan rata-rata umur kawin pertama perempuan 14
kab/kota di Provinsi Papua berdasarkan Mini Survey yang dilakukan BKKBN tahun
2013, menunjukkan Kabupaten Pegunungan Bintang adalah kabupaten dengan usia
kawin pertama perempuan terendah yaitu 16,5 tahun.
Gambar 11.Umur Kawin Pertama Perempuan tahun 2013
Sumber data :Mini survey 2013
Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki rata-rata umur kawin pertama
perempuan sesuai anjuran BKKBN yaitu di atas 21 tahun untuk perempuan adalah
Kabupaten Mimika (21,30 tahun), Kabupaten Waropen (21,10 tahun), Kabupaten
Supiori (21,60 tahun), dan Kota Jayapura (21,10 tahun). Atas hasil tersebut
memberikan gambaran masih banyak perempuan di Papua yang kawin umur muda
yaitu di bawah umur 21 tahun. Hal ini akan mempengaruhi jumlah perempuan di
Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kita ketahui
bahwa rata-rata lama sekolah di Papua tahun 2013 baru mencapai 6,87 tahun,
yang berarti masih jauh dari ideal (15 tahun).
19,50
22,70
20,30 19,80
20,80 20,70 21,30
20,20
16,50
20,70
19,70
21,10 21,60 21,10
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
38. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
29
2.2.2.2 Median Usia Kawin Pertama
Berdasarkan hasil SDKI 2007 secara umum perempuan diperkotaan Papua menikah
tiga tahun lebih lambatdibandingkan dengan perempuan di perdesaan (23,3 tahun
dibanding dengan 19,2 tahun). Demikian juga hasil SDKI 2007 menunjukkan umur
kawin pertama meningkat sesuai dengan meningkatnya jenjang pendidikan dan
kesejahteraannya.
Gambar 12. Median UsiaKawin Pertama 14 Kab/Kota di Prov. Papua tahun 2013
Sumber data : Mini survey 2013
Dari hasil Survey Mini tahun 2013 di 14 kabupate/kota, pada gambar
12 memberikan gambaran Kabupaten Pegunungan Bintang adalah
kebupaten dengan median usia kawin pertama terendah yaitu 16 tahun.
Sedangkan Kabupaten Jayawijaya adalah kabupaten dengan median usia
kawin pertama tertinggi di Provinsi Papua, yaitu 22 tahun.
19
22
20
19
20 20 20
19
16
20 20 20
21 21
0
5
10
15
20
25
39. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
30
2.2.3 Kesertaan ber-KB
2.2.3.1 Pasangan usia subur
Kita ketahui bahwa penduduk yang memiliki resiko hamil adalah perempuan
yang usia reproduktif yaitu umur 15 -49 tahun. Berkenaan tersebut pasangan usia
subur perempuan usianya antara 15 – 49 tahun.
Jumlah Pasangan Usia Subur
Jumlah pasangan usia subur (PUS) menurut hasil pendataan keluarga pada
tahun 2010 sebanyak 283.116, kemudian meningkat menjadi 476.705 pada tahun
2013.Berarti selama empat tahun jumlah pasangan usia subur di Papua bertambah
sebanyak 193.589. Jika dihitung dengan menggunakan rumus geometrik, maka
rata-rata pertumbuhan pasangan subur setiap tahun sebesar 13,91 persen. Hal ini
tidak terlepas dari jumlah penduduk Papua yang terus meningkat jumlahnya, karena
kelahiran dan juga adanya migrasi masuk.
Gambar 13 Jumlah Pasangan UsiaSubur 29 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Tahun 2010, 2011, 2012, 2013
Sumber data : Profil Hasil Pendataan Keluarga 2010, 2011, 2012, 2013
Jika dilihat menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua, jumlah pasangan
subur terbanyak pada tahun 2013 adalah Kabupaten Merauke yaitu sebanyak
49.240 (10,33 persen). Sedangkan kabupaten/kota lainnya jumlahnya lebih
49.240
59.424
24.03620.62018.005
23.194
6.939
14.056
36.277
10.181
16.33113.002
35.975
12.272
24.133
9.94011.752
5.2461.95102.138
36.649
9.89413.072
18.886
12.257
7.62611.326
31.466
27.173
36.122
22.932
29.152
18.42920.720
2.3541.487
72.132
1043.0641.7834623321.651
8.6139.430
2.2952.498321.793216136148224
10.004
350320
34.225
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Jumlah PUS 2010 Jumlah PUS 2011 Jumlah PUS 2012 Jumlah PUS 2013
40. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
31
rendah, sedangkan jumlah pasangan usia subur paling sedikit Kabupaten Nduga
yaitu sebanyak 2138 (0,45 persen).
2.2.3.2 Contraceptive Prevalence Rate dan mix kontrasepsi
Penggunaan alat KB atau kontrasepsi dapat mempengaruhi peluang
sesorang perempuan untuk hamil dan penundaan kehamilan, penjarangan
kehamilan dan bahkan menutup kehamilan. Demikian juga pilihan penggunaan
kontrasepsi saat ber KB juga sangat berpengaruh, karena efektifitas kontrasepsi
juga dipengaruhi oleh jenis kontrasepsi, serta perilaku cara penggunaannya.
Distribusi Persentase Wanita Usia Subur Menurut Alat/Cara KB
Gambar 14. Distribusi Persentase Wanita Usia Subur Menurut Alat/Cara KB
Sumber data : Mini Survey 2013
Gambar 14 di atas adalah distribusi persentase wanita usia subur
menurut alat/cara ber-KB. Jika dilihat dari gambar di atas perbedaan antara
persentase wanita PUS yang menggunakan cara modern maupun dengan
semua cara (termasuk tradisional) tidak memiliki perbedaan yang besar,
bahkan di beberapa kabupaten/kota seperti Jayawijaya, Kabupaten. Jayapura,
Biak Numfor, Mimika, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Keerom, dan Waropen
66,1
3,0
33,6
51,6
46,1 46,1
34,3 33,3
26,5
58,7
44,4
60,0
22,0
56,0
65,6
3,0
33,6
51,0
45,0 46,1
34,3 33,3
26,5
50,9 44,4
60,0
21,3
55,1
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
Semua Cara Semua Cara Modern
41. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
32
jumlah perbandingan yang menggunakan cara modern dan semua cara
adalah sama. Artinya adalah di beberapa kabupaten/kota tadi telah
menggunakan cara modern sebagai metode kontrasepsinya.
Distribusi Persentase Wanita Usia Subur Menurut Metode
Kontrasepsi
Ganbar 15.Distribusi Persentase Wanita Usia Subur menurut metode kontrasepsi 14 Kab/Kota di
Provinsi Papua 2013
Sumber data : Mini Survey 2013
Dilihat dari gambar di atas, penggunaan MKJP tertinggi ada di
Kabupaten Biak Numfor. Jika diperhatikan gambar maka penggunaan MKJP
adalah 23,5 persen yang terdiri dari 0,3 persen IUD, 4,3 persen MOW, 2,8
persen MOP, 16,1 persen Implant. Sedangkan Kabupaten Merauke adalah
kabupaten dengan penggunaan non MKJP terbesar yaitu 21,9 persen, yang
terdiri dari 19,6 persen PIL, 1,7 persen Kondom, 0,3 persen pantang berkala,
0,3 persen jamu. Penggunaan MKJP dapat menurunkan angka DO peserta KB
dan sebaliknya penggunaan non MJPK dapat meningkatkan risiko DO peserta
KB.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
MKJP IUD/ Spiral MOW MOP
Implat/ Susuk PIL Kondom MAL
Pantang Berkala Sanggama Terputus Jamu/ Pijat Lainnya
Tidak Pakai
42. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
33
Distribusi Persentase Peserta KB Menurut Tempat dan Cara
Memperoleh Pelayanan KB
Gambar 16 Distribusi Persentase Peserta KB Menurut Tempat dan Cara Memperoleh
Pelayanan KB 14 Kab/Kota di Prov. Papua tahun 2013
Sumber data : Mini Survey 2013
Gambar 16 di atas menunjukan distribusi persentase peserta KB
menurut tempat dan cara memperoleh pelayanan KB di Provinsi Papua
menurut Mini Survey 2013, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten
Pegunungan Bintang memiliki persentase 100 persen untuk pelayanan KB
melalui jalur pemerintah dan gratis, artinya semua pelayanan KB di kedua
kabupaten tersebut dilayani oleh pemerintah dan gratis. Sedangkan
Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten dengan pelayanan KB jalur
swasta terbesar yaitu 46,2 persen.
0
20
40
60
80
100
120
Pemerintah Gratis Pemerintah Bayar Swasta Gratis Swasta Bayar Lainnya Gratis Lainnya Bayar
43. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
34
2.2.3.3 Kebutuhan Pelayanan Kontrasepsi Yang Tidak Terpenuhi
Gambar 17. Distribusi Persentase Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Unmeet Need 14
Kab/Kota di Prov. Papua 2013
Sumber data : Mini Survey 2013
Gambar 17 di atas menunjukan keinginan ber-KB tapi tidak mendapat
pelayanan (Unmeet Need) di 14 kabupaten/kota berdasarkan Mini Survey
2013. Kabupaten Yahukimo merupakan kabupaten dengan persentase
Unmeet Need untuk penjarangan tertinggi, yaitu 20,5 persen, Kabupaten
Jayawijaya merupakan kabupaten dengan persentase Unmeet Need
pembatasan tertinggi, yaitu 23,8 persen dan juga merupakan kabupaten
Jayawijaya dengan Unmeet Need tertinggi, yaitu 34,8 persen.
5,2
11 10,4
6,6
2,1
4 5,2
20,5
18,4
7,8
4,2 4
18
6,46,9
23,8
9,3
12,3
15,2
5,3
10,9
2,6
8,2
6,7
9,7
8
16
9,6
12,1
34,8
19,8 18,9
17,3
9,3
16,1
23,1
26,5
14,5 13,9
12
34
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Unmet Need Penjarangaan Unmet Need Pembatasan Unmet Need Total
44. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
35
2.3 Mortalitas dan Faktor Yang Mempengaruhi
2.3.1 Kecenderungan dan Pola Mortalitas
Kebijakan penurunan angka kematian berupa pemberian prioritas pada:
(a) penurunan angka kemtian ibu waktu hamil ; (b) ibu melahirkan; (c) pasca
persalinan ; (d) bayi serta anak ( Undang-Undan RI, no 52, 2009). Angka kematian
bayi, anak dan ibu sangat penting, karena mencerminkan keadaan sosial ekonomi
penduduk. Manusia hidup tidak hanya terpengaruh kebutuhan pokok sandang,
pangan dan papan, tetapi juga kebutuhan lainnya yang pada saat ini juga sudah
menjadi kebutuhan pokok yaitu kesehatan dan pendidikan. Selain itu angka
kematian bayi, anak dan ibu juga untuk mengevaluasi program kesehatan.
Komponen mortalitas kiranya lebih mudah diturunkan melalui usaha-usaha
medis dan non medis karena hal ini tidak berakar dalam sistem nilai budaya. Disini
pada dasarnya setiap keluarga menghendaki setiap kelahiran adalah hidup.
Demikian angka kematian menurun lebih cepat dari pada kelahiran sehingga
pertumbuhan penduduk akibat selisih antara kelahiran dan kematian menjadi tinggi.
Tabel 9
Angka Kematian Bayi Papua
Tahun 1980, 1990, 2000, 2007 dan 2012
Tahun Kematian Bayi
1980*) 105
1990*) 80
2000*) 57
2007** 47
2012** 54
Sumber: *)Sensus Penduduk 1980, 1990 dan 2000
**)SDKI 2007 dan 2012
Dari hasil sensus penduduk Papua, memberikan gambaran angka kematian
bayi di Papua menunjukkan angka penurunan. Estimasi kematian bayi dari hasil
Sensus Penduduk 1980 sebesar 105 per 1000 kelahiran, kemudian tahun 1990
angka kematian bayi turun menjadi 80 per 1000 kelahiran dan hasil Sensus
Penduduk tahun 2000 angka kematian bayi turun lagi menjadi 57 per 1000
kelahiran. Hasil SDKI 2007 angka kematian bayi turun menjadi 47 dan SDKI 2012
naik menjadi 54. Data kematian bayi menunjukkan fluktuasi, hal ini karena adanya
45. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
36
pengaruh dari luar, dan untuk mengetahui mengapa terjadi kenaikan diperlukan
studi mencari penyebanya.
Angaka kematian anak menurut hasil SDKI tahun 2012 di Papua masih
sebesar 64, angak ini lebih tinggi dari angka Indonesia sebesar 10. Sedangkan
angka kematian balita di Papua juga jauh lebih tinggi dari pada Indonesia ( masing-
masing 115 dan 43), gambar 19 di bawah.
SP1980 SP 1990 SP 2000 SDKI 2007 SDI 2012
IMR 105 80 57 47 54
0
20
40
60
80
100
120
Gambar 18 Angka Kematian Bayi Papua
IMR
Papua Indonesia
Kamatian Bayi 54 34
Kematian Anak 64 10
Kematian Balita 115 43
0
20
40
60
80
100
120
140Gambar 19 Angka Kematian Bayi, Anak dan
Balita Hasil SDKI 2012
Kamatian Bayi
Kematian Anak
Kematian Balita
46. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
37
Angka kematian ibu didefinikan kematian wanita pada waktu hamil atau
selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tampa memandang lama dan tempat
kelahiran, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan
sebab lain misal kecelakaan. Angka kemtian ibu merefleksikan besarnya resiko mati
ibu selama kehamilan dan saat melahirkan. Angka ini secara umum dipengaruhi oleh
kondisi sosial ekonomi seperti gizi dan sanitasi serta pelayanan kesehatan ibu. Angka
sering dinyatakan dengan jumlah kematian maternal per 100.000 kelahiran.
Tabel: 10
Angka Kematian Ibu Papua
Institusi Tahun
1991 2001 2007
BPS (MDGs) 390 362
Dinkes 396
Sumber: BPS, Bagas Susilo, 2012 dalam Suntono
Angka kematian ibu di Papua tahun 1991 sebesar 390, kemudian tahun 2001
sebesar 396 dan tahun 2007 menurun menjadi 362. Menurut MDGs ditargetkan
Indonesia tahun 2025 angka kematian ibu bisa turun menjadi 102 (lihat tabel 10 dan
gambar 20).
228
359
0
50
100
150
200
250
300
350
400
SDKI 2007 SDK 2012
Gambar 20. Angka Kematian Ibu Indonesia
SDKI 2007 dan 2012
MMR
47. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
38
Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua berdasarkan data BPS tahun
2010 terus mengalami kenaikan dari tahun 2002 sampai 2009. AHH di tahun 2002
adalah 65,2 tahun , tahun 2009 naik menjadi 68,2 tahun dan tahun 2013 angka
harapan hidup telah mencapai 69,13 tahun. Angka tersebut menunjukkan angka
harapan hidup penduduk Papua terus mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan
adanya kemajuan terus pembangunan kesehatan, sosial dan ekonomi sehingga
mempengaruhi peningkatan harapan hidup penduduk Papua. Angka harapan hidup
Indonesia tahun 2013 sudah mencapai 70,07 tahun yang berarti selih angka
harapan hidup dengan Papua terpaut 0,94 tahun.
Sumber data :Data BPS tahun 2010, 2013
2.3.2 Penyebab Kematian
Resiko kematian berbeda antara kelompok penduduk satu dengan lainnya,
demikian juga terdapat perbedaan kematian menurut kelompok umur penduduk.
Pola kematian berbeda dengan pola fertilitas, jika fertilitas pola kelahiran berbentuk
kurve, sedangkan kematian berbentuk kurve terbalik atau “U”. Memperhatikan pola
kematian menurut umur tergambarkan bahwa kematian pada umur 0-4 tahun
(balita) angka kematian sangat tinggi, terlebih pada umur kurang dari satu tahun
(bayi). Kemudian menurun angka kematian pada usia dewasa dan meningkat
kembali pada usia tua. Kematian bayi dan anak lebih banyak ditentukan oleh
65,2
67,9 68,1 68,2
69,13
63
64
65
66
67
68
69
70
Th 2002 Th 2007 Th 2008 Th 2009 Tahun 2013
Gambar 21. Angka Harapan Hidup Papua
Angka Harapan Hidup
48. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
39
kemampuan orangtua dalam memberikan perawatan dan pemiliharaan bayi dan
anak. Semakin bertambah umurnya kematian bayi dan anak lebih banyak
dipengaruhi oleh faktor eksogen atau lingkungan luar. Sedangkan untuk orang yang
sudah berusia lanjut lebih banyak bertanggung jawab sendiri.
Dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua tahun 2011, jumlah penderita yang
dilaporkan 258.092 jenis penyakit, terbanyak jenis penyakit malaria ( malaria
tropika, malaria teritiana, malaria mix dan malaria klenis) sebanyak 71,18 persen,
kemudian diare termasuk tersangka kolera (24,81 persen), tubercoluse 1,46 persen,
, sedangkan jenis penyakit lainnya jumlah lebih sedikit.
Menurut data dari Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2012, terdapat
63.956 penderita Diare, 291 penderita Campak, 1174 penderita DBD. Sedangkan
jumlah kematian berdasarkan jenis penyakit yaitu 9 orang meninggal karena
campak dan 8 orang meninggal karena DBD.
Gambar 22JenisPenyakit dan Penyebab Kematian Prov. Papua tahun 2012
Sumber data : Profil Kesehatan Provinsi Papua 2012
2.4 Migrasi
Mobilitas horizontal atau mobilitas geografi adalah gerak (movement)
penduduk yang melintas batas wilayah menuju ke wilayah yang lain dalam periode
waktu tertentu. Batas wilayah umumnya digunakan batas administratif, seperti
provinsi, kabupaten, distrik kelurahan/kampung. Jika dilihat dari niatan untuk
menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu
mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk non-permanen.
0 0
63956
0 0 0 291 9 0 0 0 0 1174 8 0 0
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
Pneumonia DiareTetanus NeonatorumCampak Difteri Flu Burung DBD Leptospirosis
PAPUA
49. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
40
Jenis jenis migrasi bermacam-macam, pada bagian ini migrasi yang
dipaparkan adalah jenis migrasi neto, risen dan migrasi semasa hidup. Migrasi Risen
adalah migrasi yang tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal 5 tahun
lalu. Migrasi semasa hidup adalah mereka yang pada waktu pencacahan sensus
bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan daerah tempat kelahirannya.
2.4.1 Migrasi Neto
Tabel 11
Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar, Migrasi Neto Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Migrasi
Masuk
Migrasi
Keluar
Angka
Migrasi Neto
1 Merauke 8.602 16.025 -43,13
2 Jayawijaya 4.579 5.522 -5,14
3 Jayapura 7.875 19.636 -119,42
4 Nabire 9.554 8.946 5,29
5 Kep. Yapen Waropen 2.891 2.730 2.23
6 Biak Numfor 4.527 5.985 -13,15
7 Paniai 2,081 1.939 1,02
8 Puncak Jaya 5.467 5.999 -0,507
9 Mimika 14.175 6.619 47,50
10 Boven Digoel 5.762 374 113,17
11 Mappi 1.912 940 14,05
12 Asmat 2.353 701 25,90
13 Yahukimo 2.208 1.150 6,98
14 Pegunungan Bintang 852 476 6,67
15 Tolikara 8.58 712 1,39
16 Sarmi 4.146 992 110,31
17 Keerom 2.988 661 54,6
18 Waropen 1.593 627 45,27
19 Supriori 726 120 45,13
20 Memberamo Raya 1.204 173 66,51
21 Nduga 596 378 3,04
22 Lanny Jaya 324 1.121 -5,82
23 Memberamo Tengah 249 350 -2,79
24 Yalimo 840 512 6,98
25 Puncak 4.634 841 45,85
26 Dogiyai 2.882 669 30,40
27 Intan Jaya 338 361 -0,65
28 Deiyai 1.464 1.224 4,47
29 Kota Jayapura 29.515 11.660 77,80
PAPUA 66.562 38.803 11,02
Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2010
50. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
41
Hasil SP 2010 migrasi masuk ke Papua sebesar 66.562 orang dan migrasi
keluar sebanyak 38.803 orang. Atas dasar migrasi masuk dan keluar Papua diperoleh
angka migrasi neto positif sebesar 11,02 per 1000 penduduk. Dari tabel 11
menunjukkan sebanyak 21 kabupaten/kota migrasi positif, sedangkan jumlah migrasi
neto terbesar Kota Jayapura (77,80), sedangkan Kabupaten Memberamo Raya
(66,51), Kabupaten Keerom ( 54,6), 18 kabupaten lainnya migrasi netonya kurang
dari 50.
Sedangkan delapan kabupaten yang migrasi netonya negatif yaitu Kabupaten
Jayapura (119,42), Kabupaten Merauke (-43,13),Kabupaten Biak Numfor (13,15), ,
Kabupaten Lany Jaya (-5,82), Kabupaten Jayawijaya (-5,14), kabupaten Memberamo
Tengah (2,79), Kabupaten Intan Jaya (0,65) dan Kabupaten Puncak Jaya (-0,57).
Tabel 12 menunjukan migrasi risen di Provinsi Papua menurut Sensus
Penduduk 2010 menunjukkan migrasi risenterbanyak adalah Kota Jayapura 29.515
orang (23,57 persen), kemudian Kabupaten Mimika 14.175 orang (11,32 persen,
Kabupaten Nabire 9.554 orang (7,63 persen). Sedangkan migrasi risen paling sedikit
jumlanya adalah Kabupaten Membramo Tengah 249 orang (0,20 persen).
Tingginya migrasi risen ke Kota Jaypura karena Kota Jayapura mempunyai
banyak daya tarik, seperti sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua, pusat
pendidikan, pelayanan kesehatan lebih lengkap, pusat kegiatan ekonomi dan
sebagainya sehingga menarik penduduk dari daerah lain datang ke Kota
jayapura.Sedangkan di Kabupaten Mimika tertinggi kedua migrasi risennya, karena
di Kabupaten ini terdapat kegiatan pertambangan besar yang bayak menyerap
banyak menyerap banyak tenaga kerja dari daerah lain. Gambaran lebih jelasnya
tentang persebaran migrasi risen menurut kabupaten kota dapat dilihat gambar 23.
52. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
43
Gambar 23.Migrasi Risen 29 Kab/Kota di Provinsi Papua tahun 2010
Sumber data : SP 2010
2.4.2 Migrasi Seumur Hidup
Tabel 13 menunjukkan jumlah migrasi semasa hidup di Papua menurut hasil
Sensus Penduduk 2010 sebanyak 600.709 orang 23,42 persen), Kabupaten Mimika
108.973 orang (18,14 persen), Kabupaten Merauke 76.443 orang (12,73 persen),
kabupaten lainnya jumlah migran semasa hidup lebih sedikit, dan bahkan Kabupaten
Memberamo Tengan hanya sebanyak 267 orang (0,04 persen) dati total migran
semasa hidup ke Papua.
162674
175119
89691
104680
68369
106018
124368
86656
131751
40930
67060
61259
147803
55559
104056
24074
38693
163821268214298
71171
136614
35986
46171
78099
69910
35218
43092
198809
8602
4597 7875 9554 2891 4527
2081 5467
14175
5762 1912
2353
2208
852 858
4146 2988 1593 726
1204 596 324 249 840
4634 2882
338
1464
29515
850 411 934 736 931 322
12333
0
13143
919 225 177
1508
0 96 371
1046 3362 19
0 0 0 0 0 0 0 0
9128
1070
0
50000
100000
150000
200000
250000
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Total Non Migran Total Migran Total Tidak Dinyatakan
53. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
44
Tabel 13
Migrasi Semasa Hidup
No Kabupaten/Kota Non Migran Migran Total
1 Merauke 118.773 76.943 195.716
2 Jayawijaya 175.804 20.281 196.085
3 Jayapura 76.078 35.865 111.943
4 Nabire 63.450 66.443 129.893
5 Kep. Yapen
Waropen
66.619 16.332 82.951
6 Biak Numfor 100.699 26.099 126.798
7 Paniai 147.851 5.581 153.432
8 Puncak Jaya 93.763 7.385 101.148
9 Mimika 73.028 108.973 182.001
10 Boven Digoel 37.727 18.057 55.784
11 Mappi 74.962 6.696 81.658
12 Asmat 69.722 6.855 76.577
13 Yahukimo 161.016 3.496 164.512
14 Pegunungan Bintang 63.097 2.337 65.434
15 Tolikara 113.034 1.393 114.427
16 Sarmi 22.487 10.484 32.971
17 Keerom 22.411 26.125 48.536
18 Waropen 18.958 5.681 24.639
19 Supriori 13.506 2.368 15.874
20 Memberamo Raya 16.892 1.473 18.365
21 Nduga 78.293 760 79.053
22 Lanny Jaya 147.898 624 148.522
23 Memberamo
Tengah
39.270 267 39.537
24 Yalimo 49.866 897 50.763
25 Puncak 87.676 5.542 93.218
26 Dogiyai 83.512 718 84.230
27 Intan Jaya 40.152 338 40.490
28 Deiyai 60.128 1.991 62.119
29 Kota Jayapura 116.000 140.705 256.705
Papua 2.232.672 600.709 2.833.381
Sumber: BPS, Hasil SP 2010
Untuk memperoleh gambaran persebaran migran semasa hidup ke Provinsi Papua
dapat dilihat pada gambar 24
55. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
46
BAB III
PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN
Pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna yaitu
:pertama pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang
disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Dalam hal ini
penduduk dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus
dijadikan subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk
dan untuk penduduk. Kedua Pembangunan berwawasan kependudukan adalah
pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan kualitas
sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-
mata (Prijono Tjiptoherijanto, 2000).
Pandangan pembangunan berwawasan kependudukan ini telah lama
berkembang, tetapi dalam pelaksanaanya masih mengalami banyak hambatan.
Sudah lama disebutkan tentang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,
pembangunan segenap rakyat Indonesia, penduduk sebagai subyek dan obyek
pembangunan. Sehubungan hal tersebut maka kedepan indiator keberhasilan
ekonomi perlu dirubah dari GNP atau GNP per kapita atau PDRB per kapita menjadi
aspek kesejahteraan. United Nations Development Programme (UNDP)
menggunakan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index
(HDI),Human Poverty Index (HPI) dan sebagainya.
Lebih lanjut Prijono (2000) mengemukakan strategi pembangunan
berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan
memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun pembangunan berwawasan
kependudukan ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai
akan lebih berkesinambungan (sustainable). Sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang
tinggi hanya akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan.
Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan meningkatkan efesiensi dan
produktivitas, tetapi sekaligus meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah
pengangguran.
56. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
47
3.1 Pencapaian Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mulai diperkenalkan UNDP pada
tahun 1990. UNDP (1990) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses
untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Menurut definisi ini bahwa fokus
pembangunan adalah tujuan akhir dari pembangunan yang merupakan sarana untuk
mencapai tujuan itu. Sebagai paradigma pembangunan yang holistik, maka
pembangunan manusia mencakup program pembangunan yang dirancang harus
bercirikan tentang untuk dan oleh penduduk.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua terus mengalami
kenaikan dari tahun 2005 sampai 2013. Di tahun 2005 IPM Provinsi Papua ada di
angka 62,1, tujuh tahun kemudian mengalami kenaikan 4,15 menjadi 66,25.
Berdasarkan kategori indek IPM Papua telah melebihi indeks IPM 66, berarti sudah
mulai masuk ketegori menegah atas. Tetapi secara nasional Papua pada tahun 2013
pencapaian IPM masih peringkat 34 diantara 34 provinsi. Walaupun IPM Papua
terus mengalami kenaikan tetapi indeknya masih di bawah tingkat nasional
(Indonesia) yang telah mencapai 73,81. Walaupun demikian IPM Kota Jayapura
sebagai ibukota Provinsi Papua telah mencapai 77,12. Artinya Kota Jayapura
indeknya telah melampui indek yang dicapai Indonesia.
Sumber: Sumber data : Data BPS 2015 - 2013
62,1
62,75
63,41
64
64,53
64,94
65,36
65,86
66,25
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gambar 25 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
Papua Tahun 2005 - 2013
57. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
48
3.2 Pembangunan Gender
Menurut data Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Papua, IPG di Provinsi Papua dari tahun 2005 terus mengalami kenaikan
hingga tahun 2011. Tahun 2005 IPG Provinsi Papua tercatat 58,6, sedangkan pada
tahun 2011 IPG Provinsi Papua naik hingga berada di angka 62,69.
Gambar 26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Prov. Papua tahun 2005 – 2011
Sumber data : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Prov. Papua
Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan dalam aktivitasnya dalam
politik maupun di lembaga pemerintah persentasenya masih jauh lebih rendah dari
pada laki-laki. Sebagai gambaran jumlah perempuan yang aktif atau menjadi
anggota DPRD Papua tahun 2004 – 2009 sebesar 16,7 persen, tahun 2009-2014
sebanyak 7,14 persen. Pada lembaga pemerintah pada tahun 2010 yang menduduki
eselon tiga 9,2 presen, dan eselon empat sebanyak 21,7 persen dari jumlah eselon
pada waktu itu.
Hasil SDKI 2012 menunjukan persentase sikap terhadap pemukulan istri
dari semua pria 15 -54 tahun menyetujui tindakan suami memukul istrinya karena
alasan tertentu. Persentase yang setuju dengan paling tidak satu alasan tertentu 41
persen, angka ini jauh lebih tinggi jika dibanding angka Indonesia 17,3 persen.
Demikian juga angka kekerasan yang sebab-sebab lainnya seperti dipukuli karena
gosong memasak (3,1 persen), membantah suami (19,4 persen), pergi tampa pamit
58,6
59,3
61,1
61,4
61,89 61,98
62,69
56
57
58
59
60
61
62
63
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
58. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
49
(31,7 persen), dan menelantarkan anak (31,5) kemudian menolak hubungan intim
(41 persen), untuk lebih jelas lihat tabel 14 dan gambar 27.
Tabel 14
Sikap Terhadap Pemukulan Istri: Pria
Persentase dari semua pria umur 15 -54 tahun yang menyetujui tindakan suami
memukul istrinya karena alasan tertentu di Papua dan Indonesia
Tahun 2012
Wialayah Suami dibenarkan memukul istrinya apabila: Jmlah
Gosong dalam
memasak
Membantah
suami
Pergi
tampa
pamit
Menelantark
an anak
Menolak
berhunga
n intim
Persentase
yang setuju
dengan
paling tidak
satu alan
tertentu
Papua 3,1 19,4 31,7 31,5 9,5 41 120
Indonesia 0,8 3,4 11,8 11,9 3,1 17,3 9.306
Sumber: SDKI, 2012
.
3.3 Penduduk Rentan
Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak
atau kurang kesempatan untukmengembangkan potensinya sebagai akibat
darikeadaan fisik dan/atau non fisiknya (Undang-Undang RI No 52, 2009). Menurut
BPS Provinsi Papua tahun 2010, penduduk rentan kesulitan fungsional meliputi
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Papua
Indonesia
3,1
0,8
19,4
3,4
31,7
11,8
31,5
11,99,5
3,1
41
17,3
Gambar 27 Sikap Terhadap Pemukulan Istri: Pria Tahun 2012
Gosong dlm memasak
Membantah suami
Pergi tampa pamit
Menelantarkan anak
Menolak berhubungan intim
setuju dengan paling tidak
satu alasan
59. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
50
kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan berjalan atau naik tangga,
kesulitan mengingat/berkonsentrasi/berkumunikasi, dan kesulitan mengurus diri
sendiri. jumlah Penduduk rentan kesulitan fungsional pada tahun 2010 sebanyak
87.046 orang, dari jumlah ini yang termasuk kategori kesulitan fungsional rigan
sebanyak 48.572 orang (85,15 persen), dan kesulitan fungsional kategori berat
sebanyak 8.474 orang (14,85 persen).
Gambar 28. Penduduk Rentan Karena Kesulitan Fungsional di Provinsi Papua Tahun 2010
Sumberdata : Data Pusat Statistik tahun 2012
Kesulitan fungsional terbanyak di Provinsiadalah kesulitan melihat
23.442 orang (41,06 persen). Dari jumlah ini kesulitan funsional melihat ringan
21.496 orang (91,70 persen), dan kesulitan melihat kategori berat 1.946 orang (8,30
persen). Jumlah penduduk yang termasuk rentan kesulitan berjalan atau naik
tangga jumlahnya paling sedikit (14,52 persen). Gambar 28 menunjukan data
tentang penduduk rentan karena kesulitan fungsional di Provinsi Papua. Dari
gambar tersebut sebagian besar kesulitan fungsional melihat dan jumlah yang
paling sedikit rentan kesulitan fungsional berjalan atau naiktangga.
21496
1946
6588
1278
6591
1690
7009
1751
6888
1809
0
5000
10000
15000
20000
25000
Sedikit Parah Sedikit Parah Sedikit Parah Sedikit Parah Sedikit Parah
Berkomunikasi
Naik Tangga Berkosentrasi/ Diri Sendiri
Kesulitan
Melihat
Kesulitan
Mendengar
Kesulitan
Berjalan atau
Kesulitan
Mengingat/
Kesulitan
Mengurus
60. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
51
3.4 Ketersediaan Pelayanan
Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dadar manusia untuk dapat
hidup sehat dan layak, sehingga mereka dapat melakukan kegiatan produktif lainnya
untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkatkan dan kembang. Pada
saat ini ilmu dan teknologi bidang kesehatan terus berkembang dengan pesat untuk
meningkatkan pelayanan kesehatan semakin baik. Demikian juga jumlah dan
tenaga ahli bidang kesehatan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah
penduduk. Tetapi jumlah tenaga kesehatan persebarannya belum merata, satu
daerah jumlah tenaga kesehatan banyak, diderah lain jumlahn tenaga kesehatan
sedikit atau sangat kurang. Dampaknya jika kekurangan tenaga kesehatan maka
pelayanan kesehatan lambat atau tidak dapat dilayanan dengan baik.
Perbandingan jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk dan
persebarannya tenaga kesehtan sangat penting. Jumlah tenga kesehatan yang
cukup, diharapkan pelayanan semakin baik, sehingga kesehatan penduduk semakin
baik, karena penduduk dapat dan mudah memperoleh pelayanan kesehatan.
Pelayanan kesehatan selain dipengaruhi jumlah tenaga kesehatan, faktor-faktor
lainnya yang juga berpengaruh seperti jarak, tarif, pelayanan kesehatan dan juga
persepsi masyarakat tentang sakit.
3.4.1 Kesehatan
Sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang dilaporkan adalah tenaga
dokter dan bidan menurut kabupaten/kota di Provinsi Papua. Menurut Profil
Kesehatan Provinsi Papua tahun 2011, jumlah dokter sebanyak 682 orang, dan
jumlah bidan 1.706 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar dokter di Kota
Jayapura 167 orang (24,49 persen), sisanya tersebar di 25 kabupaten, sedangkan
Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai belum ada dokter. Tenaga kesehatan
bidan tersebar di 29 kabupaten/kota, jumlah bidan terbanyak di Kabupaten Merauke
251 orang (14,71 persen).
61. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
52
Gambar 29 menunjukan rasio SDM kesehatan per 100.000 penduduk di 29
kab/kota di Provinsi Papua. Rasio dokter terbanyak ada di Kota Jayapura(63,30),
kemudian Kabupaten Supiori (54,74), sedangkan kabupaten lainnya rasio dokter
lebih kecil dan bahkan untuk Kabupaten Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai masih nol.
Rasio bidan terbanyak ada di Kabupaten Supiori (164,22), sedangkan 28
kabupaten/kot lebih kecil rasionya, dan yang terkecil Kabupaten Yalimo rasio bidan
baru 15,07.
Gambar 29.Rasio SDM Kesehatan per 100.000 penduduk di 29 Kab/Kota Prov Papua tahun 2011
Sumber data : Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2011
0
50
100
150
200
250
300
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Jumlah Dokter Jumlah Bidan Rasio Dokter Rasio Bidan
62. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
53
Jumlah Sarana Layanan Kesehatan
Gambar 30. Jumlah Sarana Layanan Kesehatan (Puskesmas & Rumah Sakit) di 29 Kab/Kota Prov.
Papua tahun 2011
Sumber data : Profil Kesehatan Provinsi Papua tahun 2011
Menurut profil kesehatan tahun 2011, jumlah sarana kesehatan Provinsi
Papua yang tersebar di 29 kab/kota, puskemas 334, dan rumah sakit33. Jumlah
puskesmas terbanyak Kabupaten Tolikara (27 buah), dan di Kabupaten Membaramo
Tengah jumlah puskesmas paling sedikit (4 buah). sedangkan Kota Jayapura
merupakan kota dengan jumlah rumah sakit terbanyak (7 buah), dan masih ada
sebanyak 12 kabupaten belum memiliki rumah sakit.
Jumlah Klinik Pelayanan KB
Untuk meningkatkan pelayanan peserta KB, keberadaan klinik KB sangat
penting. Hal ini karena dengan adanya klinik KB dapat meningkatkan pelayanan
pemakaian alat/kontrasepsi modern. Hasil SDKI 2007 menunjukkan sebagian besar
pelayanan KB modern (68 persen) dari pemerintah. Atas dasar tabel 15 menujukkan
jumlah klinik KB sebanyak 363, dari jumlah ini sebanyak 324 (89,26 persen) klinik
KB pemerintah, dan 39 (10,74 persen) klinik KB swasta.Jumlah klinik KB terbanyak
di Kabupaten Biak Numfor (12,67 persen), sedangkan jumlah klinik KB paling sedikit
Kabupaten Memberamo Tengah dan Kabupaten Lany Jaya masing-masing satu klinik
KB. Jumlah klinik KB pemerintah terbanyak di Kabupaten Biak Numfor (10,19
17
12
17
20
10
17
14
8
13
17
11 11
18
15
27
6
8
10
5
8 8
10
4 5
8 8
6
9
12
4
2 1 1 1
3
1 2
4
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7
0
5
10
15
20
25
30
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Puskesmas Rumah Sakit
63. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
54
persen), sedangkan klinik KB swasta terbanyak di Kabupaten Biak Numfor dan
Mimika masing-masing 33,33 persen. Untuk memperoleh gambaran jumlah dan
persebaran klinik KB di Provinsi Papua dapat dilihat gambar 31.
Tabel15
Jumlah Klinik Pelayanan KB di Provinsi Papua Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2013
No Kabupaten/Kota
Klinik KB Klinik KB
Swasta
Jumlah
Pemerintah
1 Merauke 18 0 18
2 Jayawijaya 13 0 13
3 Jayapura 23 1 24
4 Nabire 22 1 23
5 Kep. Yapen Waropen 25 1 26
6 Biak Numfor 33 13 46
7 Paniai 6 0 6
8 Puncak Jaya 8 1 9
9 Mimika 16 13 29
10 Boven Digoel 18 0 18
11 Mappi 12 0 12
12 Asmat 9 0 9
13 Yahukimo 12 1 13
14 Pegunungan Bintang 5 0 5
15 Tolikara 3 0 3
16 Sarmi 6 0 6
17 Keerom 10 1 11
18 Waropen 21 2 23
19 Supriori 7 0 7
20 Memberamo Raya 3 0 3
21 Nduga 4 0 4
22 Lanny Jaya 1 0 1
23 Memberamo Tengah 1 0 1
24 Yalimo 2 0 2
25 Puncak 8 0 8
26 Dogiyai 10 0 10
27 Intan Jaya 4 0 4
28 Deiyai 3 0 3
29 Kota Jayapura 21 5 26
PAPUA 324 39 363
Sumber data : Laporan Pelayanan Kontrasepsi, BKKBN
Keterangan : Data sampai dengan bulan terakhir
64. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
55
Gambar 31.Jumlah Klinik Pelayanan KB di 29 Kab/Kota Provinsi Papua Tahun 2013
Sumber data : Laporan Pelayanan Kontrasepsi, BKKBN
3.4.2 Pelayanan Pendidikan
Sarana Pendidikan
Gambar 32 menunjukan jumlah sarana pendidikan (sekolah) menurut BPS
tahun 2011 dan 2012. Jumlah TK di tahun 2012 mengalami penambahan 31 TK dari
tahun sebelumnya menjadi 442, jumlah SD di tahun 2012 mengalami penambahan
45 SD menjadi 2179, jumlah SMP di tahun 2012 mengalami penambahan16 SMP
dari tahun sebelumnya, menjadi 495.
Berbeda dengan sarana pendidikan yang lain, Sekolah Menengah Atas
(SMA) di Provinsi Papua mengalami penurunan jumlah dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Di tahun 2011 jumlah SMA sebanyak 170 sekolah,sedangkan di tahun
2012 jumlah SMA sebanyak 162. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, jumlah TK,
SD, SMP terbanyak di Kabupaten Merauke masing-masing (16,06 persen, 8,17
persen, 9,90 persen), sedangkan SMA terbanyak di Kota Jayapura 20 sekolah
(12,35 persen).
0
5
10
15
20
25
30
35
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Klinik KB Pemerintah Klinik KB Swasta
65. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
56
Gambar 32.Jumlah Sarana Pendidikan (Sekolah) di Provinsi Papua tahun 2011 & 2012
Sumber data : Data BPS, 2012
Tenaga Pengajar
Gambar 33. Jumlah Tanaga Guru di Provinsi Papua Tahun 2011 & 2012
Sumber data : Data BPS 2012
Gambar 33 menunjukan jumlah tenaga pendidikan (guru) tahun 2011 dan
2012. Jumlah guru TK di tahun 2012 mengalami penurunan sebanyak 181 guru TK
dari tahun sebelumnya, sehingga jumlah tinggal 1221, jumlah guru SD di tahun
411
2134
479
170
442
2179
495
162
0
500
1000
1500
2000
2500
Pertama Atas Pertama Atas
Dasar Menengah Menengah Dasar Menengah Menengah
TK Sekolah Sekolah Sekolah TK Sekolah Sekolah Sekolah
Jenis Sekolah 2010/2011 Jenis Sekolah 2012/2013
1221
12665
4429
2387
1040
12424
4517
2651
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pertama Atas Pertama Atas
Dasar Menengah Menengah Dasar Menengah Menengah
TK Sekolah Sekolah Sekolah TK Sekolah Sekolah Sekolah
Jenis Sekolah 2010/2011 Jenis Sekolah 2012/2013
66. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
57
2012 mengalami penurunan 241 guru SD dari tahun sebelumnya sehingga
jumlahnya menjadi 12.665, jumlah guru SMP di tahun 2012 mengalami
penambahan 88 guru SMP dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi 4429, dan
guru Sekolah Menengah Atas di Provinsi Papua mengalami penambahan jumlah
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2011 jumlah guru SMA sebanyak
2.387 sekolah, kemudian tahun 2012 jumlah guru SMA meningkat menjadi 2.651
orang.
3.5 Pendidikan
3.5.1 Angka Melek Huruf
Jumlah penduduk Provinsi Papua umur 15 tahun ke atas pada tahun 2010
yang melek huruf sebanyak 1.201707 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 664.346
orang (55,28 persen), dan perempuan sebanyak 537.361 orang (44,72 persen).
Kemudian pada tahun 2012 penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf
bertambah menjadi 1.284.421 orang, terdiri dari laki-laki 741.060 orang (57,70
persen) dan perempuan 543.361 orang (42,30 persen). Atas dasar jumlah penduduk
melek huruf tahun 2010 dan 2012, maka angka pertumbuhan penduduk melek huruf
di Papua antara tahun 2010-2012 sebesar 3,38 persen (Dinas Pendidkan Provinsi
Papua, 2010-2012)
Gambar 34. Angka Melek Huruf di 29 Kab/Kota Provinsi Papua tahun 2010-2012
Sumber data : Buku Publikasi Dinas Pendidikan Prov. Papua tahun 2010, 2011 & 2012
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012
67. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
58
Dilihat dai gambar di atas secara keseluruhan angka melek huruf di 29
kabupaten/kota di Provinsi Papua mengalami kenaikan, namun ada beberapa
kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka melek huruf seperti
Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Nduga,
Kabupaten Lanny Jaya, Membramo Tengah dan Kabupaten Yalimo. Jumlah
penduduk melek huruf tertinggi dan terbanyak diantara 29 kabupaten/kota
adalah Kota Jayapura, hal ini sesui dengan jumlah penduduk terbanyak
diantara 29 kabupaten/kota adalah Kota Jayapura. Maka jumlah penduduk
melek huruf terbanyak di Kota Jayapura, tahun 2012 sebanyak 186.580
orang (14,53 persen).
3.5.2 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi
YangDimiliki
Berdasarkan publikasi Dinas Pendidikan Provinsi Papua pada tahun 2012,
penduduk umur 15 tahun ke atas yang tersebar di 29 kabupaten/kota sebanyak 16
kabupaten, 50 persen lebih penduduknya tidak memiliki ijazah. Kabupaten
kabupaten tersebut yaitu Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo,
Pegunungan Bintang, Tolikara, Memberamo Raya, Nduga, Lany Jaya, Memberamo
Tengah, Yahukimo, Puncak, Intan Jaya dan Deiyai lebih dari 50 persen penduduknya
yang berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah.
Dari data tersebut di Provinsi Papua masih banyak penduduk penduduk
umur 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah. Kabupaten Nduga adalah kabupaten
dengan persentase terbanyak penduduk yang tidak memiliki ijazah, yaitu 94,78
persen. Sedangkan Kota Jayapura merupakan kota dengan persentase penduduk
dengan ijazah S1/S2/S3 terbanyak, yaitu 9,84 persen (lihat gambar 35).
68. PROFIL KEPENDUDUKAN PAPUA 2015
59
Gambar 35.Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki
di29 Kabupaten/Kota Provinsi PapuaTahun 2012
Sumber data : Buku Publikasi Dinas Pendidikan Prov. Papua 2012
3.5.3 Angka PartisipasiSekolah
Diagram 36. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di 29 Kab/Kota Prov. Papua tahun 2012
Sumber data : Buku Publikasi Dinas Pendidikan Prov. Papua tahun 2012
Dari gambar 36 menunjukan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di 29
kabupaten/kota di Provinsin Papua tahun 2012. Terlihat secara keseluruhan angka
partisipasi sekolah di semua kabupaten usia 7-12 tinggi. Usia 7-12 tahun
merupakan usia pendidikan sekolah dasar, dengan demikian penduduk usia tersebut
mengikuti pendidikan SD. Pada usia 19-24 tahun merupakan usia penduduk
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
kotaJayapura
Tidak Mempunyai Ijazah SD/MI SLTP/MTs SMU/MA Diploma I-III Universitas/ S1-S3
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Merauke
Jayawijaya
Jayapura
Nabire
Kep.YapenWaropen
BiakNumfor
Paniai
PuncakJaya
Mimika
BovenDigoel
Mappi
Asmat
Yahukimo
PegununganBintang
Tolikara
Sarmi
Keerom
Waropen
Supriori
MemberamoRaya
Nduga
LannyJaya
MemberamoTengah
Yalimo
Puncak
Dogiyai
IntanJaya
Deiyai
KotaJayapura
7 - 12 13-15 16-18 19-24