SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Menimbang
Mengingat
Menetapkan
KESATU
SALINAN
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
HARI-HARI LIBUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini
tersebar di beberapa Keputusan Presiden sehingga perlu
penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur;
b. bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengakomodir dan
menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan
hukum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Presiden tentang Hari-Hari Libur;
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSI(AN:
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI-HARI LTBUR.
Menetapkan hari-hari libur sebagai berikut:
1. 1 Januari Tahun Bart Masehi;
2. 1 Muharram Tahun Bam lslam Hijriah;
3. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.;
4. Idul Fitri (dua hari);
5. Idul Adha;
6.Maulid...
SK No 209701 A
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA
-2-
6. Maulid Nabi Muhammad S.A.W.;
7. Kelahiran Yesus Kristus;
8. Wafat Yesus Kristus;
9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);
10. Kenaikan Yesus Kristus;
11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka);
12. Haf,i Raya Waisak;
13. Tahun Baru Imlek;
14. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus;
15. Hari L,ahir Pancasila 1 Juni; dan
16. Hari Buruh Internasional 1 Mei.
: Apabila pada hari-hari libur tersebut sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU, Aparatur Sipil Negara karena
kepentingan tugas dinas/pekerjaan diharuskan bekerja,
baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur.
: Hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
angka 2, angka 4, dan angka 5, ditetapkan setiap tahun oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama.
: Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku:
1. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-
Hari Libur;
2. Keputusan Presiden No. 148 Tahun 1968 tentang
Perubahan Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967
tentang Hari-Hari Libur;
3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun l97l tentang Hari
Wafat Isa Al-Masih Dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari
Libur; dan
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun
1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
10 Tahun 1971,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
SK No 209702 A
KELIMA
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESTA
-3-
KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
JOKO WIDODO
ttd
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Perundang-undangan
Hukum,
Djaman
SK No 209699 A

More Related Content

Similar to Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx

Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017KutsiyatinMSi
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Hanumarta Seto
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021CIkumparan
 
Permendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNS
Permendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNSPermendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNS
Permendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNSAndamAnnisa
 
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Khairul Ida
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Muhammad Sirajuddin
 
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALSkb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALAhmad Izzi
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti berssaslirais
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013JhonNaga Ahimsa
 
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Randhy Adrian Sonata
 
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013komunitas_anugerah
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranJhon Blora
 

Similar to Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx (16)

Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
Peraturan bkn no. 24 tahun 2017
 
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
Skb 3 menteri-cuti-bersama-2011
 
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
Salinan keppres nomor 7 tahun 2021
 
Pp no 41_2014
Pp no 41_2014Pp no 41_2014
Pp no 41_2014
 
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINASPermen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
Permen No.6 TH 2016 PAKAIAN DINAS
 
Permendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNS
Permendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNSPermendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNS
Permendagri Nomor 6/2016 tentang Pakaian Dinas PNS
 
Murad65
Murad65Murad65
Murad65
 
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
Skb penentuan hari libur nasional-thn 2018
 
Skb2018(1)
Skb2018(1)Skb2018(1)
Skb2018(1)
 
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nom...
 
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONALSkb 2018 LIBUR NASIONAL
Skb 2018 LIBUR NASIONAL
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersSkb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bers
 
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
Skb 3 menteri tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2013
 
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
Keppres nomor 13 tahun 2018 tentang cuti bersama pns tahun 2018
 
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
Skb tentang hariliburdanharicutibersama2013
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 

More from CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
Salinan KEPGUB DKI Nomor 636 Tahun 2023
 

Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx

  • 1. Menimbang Mengingat Menetapkan KESATU SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG HARI-HARI LIBUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pengaturan mengenai hari-hari libur saat ini tersebar di beberapa Keputusan Presiden sehingga perlu penyelarasan pengaturan tentang hari-hari libur; b. bahwa pengaturan tentang hari-hari libur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengakomodir dan menyesuaikan perkembangan dinamika masyarakat dan hukum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Hari-Hari Libur; Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MEMUTUSI(AN: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG HARI-HARI LTBUR. Menetapkan hari-hari libur sebagai berikut: 1. 1 Januari Tahun Bart Masehi; 2. 1 Muharram Tahun Bam lslam Hijriah; 3. Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.; 4. Idul Fitri (dua hari); 5. Idul Adha; 6.Maulid... SK No 209701 A
  • 2. KEDUA KETIGA KEEMPAT PRESIDEN REPUELIK INDONESIA -2- 6. Maulid Nabi Muhammad S.A.W.; 7. Kelahiran Yesus Kristus; 8. Wafat Yesus Kristus; 9. Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah); 10. Kenaikan Yesus Kristus; 11. Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka); 12. Haf,i Raya Waisak; 13. Tahun Baru Imlek; 14. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus; 15. Hari L,ahir Pancasila 1 Juni; dan 16. Hari Buruh Internasional 1 Mei. : Apabila pada hari-hari libur tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Aparatur Sipil Negara karena kepentingan tugas dinas/pekerjaan diharuskan bekerja, baginya berlaku ketentuan-ketentuan bekerja pada hari libur. : Hari-hari libur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2, angka 4, dan angka 5, ditetapkan setiap tahun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. : Pada saat Keputusan Presiden ini mulai berlaku: 1. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari- Hari Libur; 2. Keputusan Presiden No. 148 Tahun 1968 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur; 3. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun l97l tentang Hari Wafat Isa Al-Masih Dinyatakan Sebagai Hari Raya/Hari Libur; dan 4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1971, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. SK No 209702 A KELIMA
  • 3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA -3- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO ttd Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan Hukum, Djaman SK No 209699 A