Uploaded byKANTORCAMATGEMARANG
PPTX, PDF1,092 views

PAPARAN PERBUP NO 55.pptx

Peraturan Bupati Madiun Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini mengatur tentang pengelola, pemegang, dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas."

Embed presentation

Downloaded 14 times
PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PAPARAN
01 04 05 07 08 LATAR BELAKANG 09 10 Dinamika kebijakan dan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat PP 12/2019 dan Pemendagri 77/2020 Efisiensi biaya administrasi Fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik, seperti media dalam jaringan dan toko daring. Meningkatkan keamanan bertransaksi Mengurangi Cost of Fund/Idle Cash Mengurangi potensi Fraud dari transaksi secara tunai Memudahkan Pejabat Pengelola Keuangan untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dlm mendukung percepatan penggunaan PDN 2 02 03 06 ETPD P2DD Permendagri No. 79 Tahun 2022
SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM BAB I PENGGUNAAN KKPD BAB II PENGELOLA KKPD BAB III UANG PERSEDIAAN KKPD BAB IV PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD BAB V PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD BAB VI BIAYA PENGGUNAAN KKPD BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP BAB X 3
DASAR HUKUM UU 23/1999 ttg Bank Indonesia UU 39/2008 ttg kementerian negara Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Permendagri 77/2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda UU 1/2004 ttg Perbend. Negara UU 15/2004 4 UU 23/2014 ttg Pemda PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuda Permendagri No. 79 Tentang Petunjuk Teknis KKPD
5 MATRIKS PERSANDINGAN PMK DAN RANPERMENDAGRI NO PMK 196/PMK.05/2018 PERMENDAGRI NO 79/2022 KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) 1. Sumber Dana APBN Sumber Dana APBD 2. Bank Penerbit KKP adalah Bank yang sama dengan rekening Bendahara Pengeluaran (Bank BUMN) Bank Penerbit KKPD adalah Bank Penempatan RKUD (Bank Pembangunan Daerah) 3. Penunjukan Bank Penerbit KKP oleh KPA Penunjukan Bank Penerbit KKPD oleh PPKD selaku BUD 4. Penggunaan KKP untuk keperluan Belanja Operasional, dan Belanja Perjalanan Dinas yang Pembayarannya menggunakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Penggunaan KKPD untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa yang Pembayarannya menggunakan Uang Persediaan (UP)
NO PMK 196/PMK.05/2018 PERMENDAGRI NO 79/2022 5. Proporsi Uang Persediaan: 60% UP Tunai, dan 40% UP KKP Proporsi Uang Persediaan: 60% UP Tunai, dan 40% UP KKPD. Proporsi dapat dirubah dengan ketentuan kenaikan UP Tunai paling tinggi 70% dan penurunan UP KKPD paling rendah 30% 6. Pemegang KKP adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Administrator KKP adalah Bendahara Pengeluaran. Pemegang KKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Administrator KKPD adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 7. Batas Penggunaan KKP a. Untuk belanja operasional dgn nilai paling banyak Rp200 juta. b. Untuk keperluan Perjalanan Dinas paling banyak Rp20 juta Batas Penggunaan KKPD a. Untuk belanja Barang dan Jasa melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pembayaran langsung Secara Elekronik (PLSE) dilakukan dgn nilai paling bayak Rp200 juta. b. Belanja Barang dan Jasa yang tidak melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pembayaran Langsung Secara Elektronik (PLSE) dilakukan dgn nilai Paling banyak Rp50 juta. c. Untuk kepeluan Perjalanan Dinas paling banyak Rp40 juta 8. Biaya penggunaan KKP ditanggung oleh Bank Penerbit KKP Biaya penggunaan KKPD ditanggung oleh Bank Penerbit KKPD MATRIKS PERSANDINGAN PMK DAN PERMENDAGRI 79 TAHUN 2022 6
KETENTUAN UMUM KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus 1 Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran 2 Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi penggunaan KKPD 3 Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD 4 7
KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP Penggunaan KKPD dilakukan dengan memperhatikan: • Fleksibilitas/Kemudahan Penggunaan • Keamanan • Efektifitas • Efisiensi • Akuntabilitas 8 8 PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMDA
PPKD selaku BUD KUASA BUD PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELAUARAN PEMBANTU PPTK/PEJABAT PELAKSANA KUASA PENGGUNA KKPD PEMEGANG KKPD ADMINISTRATOR KKPD 9 9 PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD; b. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; c. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; d. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA; e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD; f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD; 10 TUGAS DAN WEWENANG PPKD selaku BUD
g. menyerahkan KKPD kepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD; h. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD; i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD; j. melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu; k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD; l. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD; 11 LANJUTAN ….
m. memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP; n. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD; o. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; p. menerbitkan surat penarikan KKPD; q. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD; r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran; s. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 12 LANJUTAN ….
t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara triwulanan kepada kepala daerah. 13 LANJUTAN ….
TUGAS DAN WEWENANG KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH a. menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD; b. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD; c. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD; d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD; e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA; f. mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak memenuhi persyaratan; 14
LANJUTAN….. g. menerbitkan SP2D GU KKPD; h. melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan; i. melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA; j. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD; k. meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD; l. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD; m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; 15
LANJUTAN….. n. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan o. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD 16
TUGAS DAN WEWENANG PENGGUNA ANGGARAN: a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP; b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD; c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD; d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD; 17
LANJUTAN…… e. melakukan pengujian terhadap: 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD; 2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran; 3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jas 18
LANJUTAN…… f. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD; g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan; i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; j. menerbitkan NPD KKPD; k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD. 19
TUGAS DAN WEWENANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA; b. melakukan pengujian terhadap: 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD; 2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran; 3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 20
LANJUTAN….. 6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. c. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD; d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan; f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan g. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP 21
TUGAS DAN WEWENANG PPTK a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD; b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan KKPD; c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan d. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD. Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD PPTK bertanggungjawab kepada pemegang KKPD. 22
TUGAS DAN WEWENANG PPK-SKPD/PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung; b. menyiapkan DPT; c. menyiapkan NPD KKPD; d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh BP; d. menyiapkan SPM GU KKPD; e. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan g. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD. 23
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA; b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh masingmasing BPP dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD; c. melakukan pengujian: 1. NPD KKPD dan DPT KKPD; 2. ketersediaan dana UP KKPD, dan 3. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/ bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD. 24
LANJUTAN…. d. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui SPP-GU KKPD kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi; f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP; dan h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening masing-masing BPP. 25
TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD kepada BP; b. melakukan pengujian: 1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan 2. ketersediaan dana UP KKPD. c. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan e. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke rekening BPP yang ditransfer oleh BP. 26
TUGAS DAN WEWENANG ADMINISTRATOR KKPD a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya; b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara; d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen; 27
LANJUTAN….. e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD; f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir; g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran. 28
EXISTING PROPORSI UP PEMANFAATAN KKPD UP TUNAI 60% UP KKPD 40% TRANSFORMASI KEBIJAKAN UANG PERSEDIAAN PEMANFAATAN KKPD KKPD digunakan untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas) 29 29
30 Penentuan Proporsi UP 1. terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD. 2. bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP. 3. Proporsi UP meliputi: a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD; dan b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD. 4. ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. 5. Proporsi UP KKPD dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD. 6. Perubahan proporsi UP KKPD dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD. Kenaikan tidak diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Penurunan tidak diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh persen). 7. PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD : a. kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD. b. PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan perubahan proporsi UP KKPD kepada kepala daerah. c. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, kepala daerah memberikan
31 Pertimbangan kenaikan/penurunan Proporsi UP KKPD 1. Pertimbangan kenaikan atau penurunan didasarkan atas : a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD; b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD; c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal pembayaran secara elektronik; atau d. kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD. 2. Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD atau perubahan proporsi UP KKPD telah disetujui oleh kepala daerah 3. Permintaan Uang Persediaan KKPD dilakukan : a. BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. b. PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD 4. Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD dengan melampirkan: a. surat pernyataan UP dari PA; dan b. keputusan kepala daerah mengenai perubahan besaran UP atau
JENIS KKPD • KKPD untuk keperluan Belanja Barang Dan Jasa • KKPD untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas 1 UANG PERSEDIAAN (UP) KKPD BATASAN BELANJA KKPD • Untuk belanja Barang dan Jasa melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan PLSE dilakukan dgn nilai paling bayak Rp200 juta • Belanja Barang dan Jasa yang tidak melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan PLSE dilakukan dgn nilai Paling banyak Rp50 juta • Untuk kepeluan Perjalanan Dinas paling banyak Rp40 juta 2 32 32
KARTU KREDIT UNTUK KEPERLUAN BELANJA BARANG DAN JASA a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran; b. belanja pengadaan bahan makanan; c. belanja barang untuk persediaan; d. belanja sewa; e. belanja pemeliharaan; f. belanja bahan bakar kendaraan dinas; dan g. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi. 33
KARTU KREDIT UNTUK KEPERLUAN BELANJA PERJALANAN DINAS a. komponen pembayaran transport, b. penginapan, dan/atau c. sewa kendaraan.. 34
PEMEGANG KKPD, PELAKSANA KUASA PENGGUNA KKPD DAN ADMINISTRATOR KKPD a. Pemegang KKPD merupakan PA/KPA. b. Pelaksana Kuasa Pengguna merupakan pegawai negeri sipil daerah yang mendapat kuasa untuk menggunakan KKPD dari PA/KPA. c. Administrator KKPD merupakan BP/BPP Dalam hal terdapat Pemegang KKPD dan/atau Administrator KKPD berhalangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan Administrator KKPD. 35
PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD • PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Bank Penerbit KKPD merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. • Berdasarkan penunjukan bank dimaksud, PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD. 36 A. PERJANJIAN KERJA SAMA
Lanjutan ……………. a. Dalam hal bank penempatan RKUD belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUD melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang. a. Dalam rangka kerja sama dengan bank badan umum milik negara dalam penyediaan KKPD, bank penempatan RKUD membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan umum milik negara. 37
MUATAN PERJANJIAN KERJA SAMA a. definisi; b. tujuan perjanjian kerja sama; c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD; e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD; f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; i. jangka waktu perjanjian; j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; k. alamat dan wakil para pihak; l. Surat Referensi; m. keadaan kahar (force majeure); dan n. kerahasiaan informasi/data. 38 ⮚ Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD ⮚ Kerja sama dilakukan paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.
B. PENETAPAN PEMEGANG KKPD DAN ADMINISTRATOR KKPD • Berdasarkan perjanjian kerja sama, PA menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD. • Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan surat keputusan kepala daerah tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD. • PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 39
DAFTAR USULAN PEMEGANG KKPD DAN DAFTAR USULAN ADMINISTRATOR KKPD paling sedikit memuat: a. nama dan NIP pemegang KKPD; b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD; c. jabatan pemegang KKPD; d. kewenangan pemegang KKPD; e. batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing pemegang KKPD; f. alamat surat elektronik pemegang KKPD; g. nama dan NIP Administrator KKPD; h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD; i. jabatan Administrator KKPD; dan j. alamat surat elektronik Administrator KKPD. 40
C. PENGAJUAN KKPD 1. Berdasarkan keputusan kepala daerah, PPKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD. 2. Surat permohonan penerbitan KKPD, dengan melampirkan: a. Surat Referensi dari PA/KPA; b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan; c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA; d. fotokopi NPWP PA/KPA; e. SK PA; dan f. surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD. 41
D. PENERBITAN KKPD • Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi surat permohonan yang diajukan oleh PPKD selaku BUD • Verifikasi termasuk untuk persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD. • Verifikasi selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD. • Dalam hal hasil verifikasi terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan: a. KKPD; b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD. 42
Lanjutan ……… • Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil verifikasi terpenuhi. • Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan. . • Dalam hal verifikasi tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau seluruh permohonan penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD. • Penyampaian surat pemberitahuan penolakan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi. • PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan permohonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 43
E. AKTIVASI DAN PENGGUNAAN KKPD • Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali. • Aktivasi KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya. • Request/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya. • Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secara otomatis aktif dan siap digunakan. • Penggunaan KKPD dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa 44
KEAMANAN KKPD • Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang KKPD. • Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKPD. • Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute). • Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada siapapun. • Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KKPD mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri. • Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman. 45
46 MEKANISME PEMBAYARA N PEMBAYAR AN LANGSUNG (LS) UANG PERSEDIAA N (UP) LANGSUNG KPD PENERIMA HAK BENDAHARA PENGELUAR AN E- PAYMEN T BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA KEPERLUA N PERJADIN DISELESAIKA N DGN KARTU KREDIT E- PAYMEN T Corporate Card Corporate Card Contoh : PA/KPA Contoh : ASN/Pejabat Pelaksana Perjadin ALUR PEMBAYARAN TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH
47 Transaks i dgn KKPD Pengujian olh PPK SKPD/PP K Unit SKPD PA/KPA menerbitka n DPT dan NPD Verifikas i olh BP/BPP BP menyiapkan & meyampaika n SPP-GU KKPD kpd PA Verifikasi SPP GU KKPD olh PPK SKPD PA Menerbitkan SPM GU KKPD & Menyampaikan kpd Kuasa BUD BUD Menerbitkan SP2D GU PPKD BP/BPP transfer ke Bank Rek Penerbit KKPD (Bayar Tagihan) Bukti Pengeluaran & Daftar Pengeluaran Riil Dratf Daftar Pembayaran Tagihn (DPT) & NPD DPT & NPD Hasil Verifikasi SPP GU KKPD Draft SPM GU KKPD, Draft SPTJM dan Surat Peryataan Verifikasi PPK SPM GU KKPD, SPTJM SPYTN PPK SKPD SP2D GU KKPD Bukti Transfer & Rek Koran MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KKPD
48 BANK PENERBIT KKPD Dalam hal Bank penempatan RKUD belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUD melakukan kerja sama dengan bank BUMN dalam penerbitkan KKPD. PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang menjadi penempatan RKUD untuk menerbitkan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • tujuan perjanjian kerja sama; • ruang lingkup perjanjian kerja sama; • pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD; • hak dan kewajiban Bank Penempatan RKUD dan bank badan umum milik negara Penerbit KKPD; • tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; • jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; • penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; • jangka waktu perjanjian; • berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; • alamat dan wakil para pihak; • Surat Referensi; • keadaan kahar (force majeure); • kerahasiaan informasi/data Materi kerjasama:
49 BIAYA PENGGUNAAN KKPD Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, meliputi: a. biaya keanggotaan (membership fee); b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan e-banking; c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit); d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak; e. biaya penggantian PIN; f. biaya copy billing statement; g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan; h. biaya keterlambatan pembayaran; i. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja sama dengan Bank Penerbit KKPD • Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai • Pengaturan biaya dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemda dan Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala Bupati/Walikota menyampaikan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Gubernur Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Monitoring dan evaluasi 50
Bank penempatan RKUD berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah. KETENTUAN LAIN-LAIN 51 Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.
TERIMA KASIH

More Related Content

PPTX
Kartu Kredit Pemerintah.pptx
byPengelolaDatadanInfo
 
PDF
KKPD Permendagri 79-2022.pdf
byMSKIKPPNMALANG1
 
PPTX
tata cara perjalanan dinas PMK nomor 119 2024
byHannafiMuhammad3
 
PPTX
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
byDeddi Nordiawan
 
PDF
PAPARAN SIPD DIRJEN PENATAUSAHAAN NET.pdf
byKANTORCAMATGEMARANG
 
PPTX
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
byandikhaidir6
 
PPTX
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
byokihakiki
 
PPT
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
byArya Biase
 
Kartu Kredit Pemerintah.pptx
byPengelolaDatadanInfo
 
KKPD Permendagri 79-2022.pdf
byMSKIKPPNMALANG1
 
tata cara perjalanan dinas PMK nomor 119 2024
byHannafiMuhammad3
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
byDeddi Nordiawan
 
PAPARAN SIPD DIRJEN PENATAUSAHAAN NET.pdf
byKANTORCAMATGEMARANG
 
5. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK .pptx
byandikhaidir6
 
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran.pptx
byokihakiki
 
materi Reviu RKA dan KAK 2021.ppt
byArya Biase
 

What's hot

PPT
Slide pmk 190_pmk_05_2012
byTatang Suwandi
 
PDF
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
bySujatmiko Wibowo
 
PDF
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
bysayaperempuan
 
PPT
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
bytommy irawan
 
PPT
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
byabdul800639
 
PPTX
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
byarraf3
 
PPTX
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
byBappedaLampungUtara
 
PPTX
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
byKharizaUmami1
 
PDF
Laporan realisasi anggaran
byUlan Safitri
 
PDF
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
byKanwilYogya
 
PPTX
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
byboenkredho
 
PPTX
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
byAtit Damay
 
PPT
Pengelolaan Keuangan Desa
byUmi Arifah
 
PPT
IKK Pemerintahan
byTri Widodo W. UTOMO
 
PDF
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
PPTX
Materi sosialisasi dak 2022
byBappedaLampungUtara
 
PPT
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
byRusman R. Manik
 
PDF
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
PPTX
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
byYoramAlimdamap
 
PDF
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
byAhmad Abdul Haq
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
byTatang Suwandi
 
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
bySujatmiko Wibowo
 
14. inspektorat-materi-pengawasan-desa
bysayaperempuan
 
Teknik penyusunan rka & dpa skpd (bahan tommy 2013
bytommy irawan
 
BMD - Konsep dasar hukum.ppt
byabdul800639
 
ARAH-KEBIJAKAN-PERMENDAGRI-NO.-77-TAHUN-2020-BAB-I-SIPD.pptx
byarraf3
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
byBappedaLampungUtara
 
Sosialisasi PMK 210 Tahun 2022.pptx
byKharizaUmami1
 
Laporan realisasi anggaran
byUlan Safitri
 
Sosialisasi PMK Nomor 62 Tahun 2023.pdf
byKanwilYogya
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
byboenkredho
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
byAtit Damay
 
Pengelolaan Keuangan Desa
byUmi Arifah
 
IKK Pemerintahan
byTri Widodo W. UTOMO
 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah.(Spending and Accounting Local ...
byDeddy Supriady Bratakusumah
 
Materi sosialisasi dak 2022
byBappedaLampungUtara
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
byRusman R. Manik
 
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
byDadang Solihin
 
04-Kemendagri Dana BOK Puskesmas_Medan_Randy.pptx
byYoramAlimdamap
 
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
byAhmad Abdul Haq
 

Similar to PAPARAN PERBUP NO 55.pptx

PDF
Modul Peraturan menteri dalam negeri nomor 77
byirban4jabar
 
PPTX
paparan UOBK Kab Tasikmalaya.pptx
byRSUDKENDALKEUANGAN
 
PPTX
Modul Ajar Perbedaharaan Keuangan Daerah
byNining Toegino
 
PPTX
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
byInspektorat
 
PPTX
Slide SPKPD 2022.pptx
byMuhammadMubarakChady1
 
PDF
5.-Paparan-PP-12-2019-ttg-PKD-Keuda (1).pdf
byMohamad Djasuli
 
PDF
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
byAgusTubels
 
PPTX
Slide - TOT Akuntansi Pemda_IAI_ppt_Akuntansix
byArmansyahHeni
 
PDF
Pertemuan 7
byEfry Ghani
 
PPTX
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
byAyu U.
 
PPTX
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH...
byMahmudahLubis1
 
PPTX
Pengelolaan Keuangan pEMERINTAH dAERAH.pptx
byDungtji
 
PDF
Paparan Kemenkeu - KKP dan KKPD lite.pdf
bysriashfia1
 
PPTX
ISU PENGELOLAAN KEUDA.pptx
byReshaNesia2
 
PPT
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah.ppt
bymedyyudistira1
 
PDF
Manual Book KKPD pemerintahan daerah ppk
bybaninuryayi
 
PPT
1.2 BPKPD - Penatausahaan Keuangan Daerah.ppt
byErvanKamal2
 
PDF
INSTRUMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN BLUD JULI 2.pdf
byBerandalBeji
 
PPT
PP 58 TAHUN 2005 - Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
byArkhamulIkhwanFahroz
 
PDF
materi_pengelolaan_keuangan_pemerintah_daerah
byAguzzHartono1
 
Modul Peraturan menteri dalam negeri nomor 77
byirban4jabar
 
paparan UOBK Kab Tasikmalaya.pptx
byRSUDKENDALKEUANGAN
 
Modul Ajar Perbedaharaan Keuangan Daerah
byNining Toegino
 
Tugas wewenang pejabat dlm pengel keuda
byInspektorat
 
Slide SPKPD 2022.pptx
byMuhammadMubarakChady1
 
5.-Paparan-PP-12-2019-ttg-PKD-Keuda (1).pdf
byMohamad Djasuli
 
PP 12 2019 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah (1).pdf
byAgusTubels
 
Slide - TOT Akuntansi Pemda_IAI_ppt_Akuntansix
byArmansyahHeni
 
Pertemuan 7
byEfry Ghani
 
[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019
byAyu U.
 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH...
byMahmudahLubis1
 
Pengelolaan Keuangan pEMERINTAH dAERAH.pptx
byDungtji
 
Paparan Kemenkeu - KKP dan KKPD lite.pdf
bysriashfia1
 
ISU PENGELOLAAN KEUDA.pptx
byReshaNesia2
 
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah.ppt
bymedyyudistira1
 
Manual Book KKPD pemerintahan daerah ppk
bybaninuryayi
 
1.2 BPKPD - Penatausahaan Keuangan Daerah.ppt
byErvanKamal2
 
INSTRUMENTASI TATA KELOLA KEUANGAN BLUD JULI 2.pdf
byBerandalBeji
 
PP 58 TAHUN 2005 - Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
byArkhamulIkhwanFahroz
 
materi_pengelolaan_keuangan_pemerintah_daerah
byAguzzHartono1
 

PAPARAN PERBUP NO 55.pptx

  • 1.
    PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR55 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PAPARAN
  • 2.
    01 04 05 07 08 LATAR BELAKANG 09 10 Dinamika kebijakandan SPBE dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana amanat PP 12/2019 dan Pemendagri 77/2020 Efisiensi biaya administrasi Fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas termasuk untuk belanja secara elektronik, seperti media dalam jaringan dan toko daring. Meningkatkan keamanan bertransaksi Mengurangi Cost of Fund/Idle Cash Mengurangi potensi Fraud dari transaksi secara tunai Memudahkan Pejabat Pengelola Keuangan untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dlm mendukung percepatan penggunaan PDN 2 02 03 06 ETPD P2DD Permendagri No. 79 Tahun 2022
  • 3.
    SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM BAB I PENGGUNAAN KKPD BAB II PENGELOLAKKPD BAB III UANG PERSEDIAAN KKPD BAB IV PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KKPD BAB V PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENGAN KKPD BAB VI BIAYA PENGGUNAAN KKPD BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PENUTUP BAB X 3
  • 4.
    DASAR HUKUM UU 23/1999ttg Bank Indonesia UU 39/2008 ttg kementerian negara Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 UU 17/2003 ttg Keuangan Negara Permendagri 77/2020 ttg Pedoman Teknis Pengelolaan Keuda UU 1/2004 ttg Perbend. Negara UU 15/2004 4 UU 23/2014 ttg Pemda PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuda Permendagri No. 79 Tentang Petunjuk Teknis KKPD
  • 5.
    5 MATRIKS PERSANDINGAN PMKDAN RANPERMENDAGRI NO PMK 196/PMK.05/2018 PERMENDAGRI NO 79/2022 KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) 1. Sumber Dana APBN Sumber Dana APBD 2. Bank Penerbit KKP adalah Bank yang sama dengan rekening Bendahara Pengeluaran (Bank BUMN) Bank Penerbit KKPD adalah Bank Penempatan RKUD (Bank Pembangunan Daerah) 3. Penunjukan Bank Penerbit KKP oleh KPA Penunjukan Bank Penerbit KKPD oleh PPKD selaku BUD 4. Penggunaan KKP untuk keperluan Belanja Operasional, dan Belanja Perjalanan Dinas yang Pembayarannya menggunakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) Penggunaan KKPD untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa yang Pembayarannya menggunakan Uang Persediaan (UP)
  • 6.
    NO PMK 196/PMK.05/2018PERMENDAGRI NO 79/2022 5. Proporsi Uang Persediaan: 60% UP Tunai, dan 40% UP KKP Proporsi Uang Persediaan: 60% UP Tunai, dan 40% UP KKPD. Proporsi dapat dirubah dengan ketentuan kenaikan UP Tunai paling tinggi 70% dan penurunan UP KKPD paling rendah 30% 6. Pemegang KKP adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Administrator KKP adalah Bendahara Pengeluaran. Pemegang KKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Administrator KKPD adalah Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. 7. Batas Penggunaan KKP a. Untuk belanja operasional dgn nilai paling banyak Rp200 juta. b. Untuk keperluan Perjalanan Dinas paling banyak Rp20 juta Batas Penggunaan KKPD a. Untuk belanja Barang dan Jasa melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pembayaran langsung Secara Elekronik (PLSE) dilakukan dgn nilai paling bayak Rp200 juta. b. Belanja Barang dan Jasa yang tidak melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pembayaran Langsung Secara Elektronik (PLSE) dilakukan dgn nilai Paling banyak Rp50 juta. c. Untuk kepeluan Perjalanan Dinas paling banyak Rp40 juta 8. Biaya penggunaan KKP ditanggung oleh Bank Penerbit KKP Biaya penggunaan KKPD ditanggung oleh Bank Penerbit KKPD MATRIKS PERSANDINGAN PMK DAN PERMENDAGRI 79 TAHUN 2022 6
  • 7.
    KETENTUAN UMUM KARTU KREDIT PEMERINTAHDAERAH (KKPD) adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan kewajibannya pada waktu yang disepakati dan SKPD berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus 1 Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil daerah untuk melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD berdasarkan penetapan pengguna anggaran 2 Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan kepala daerah melaksanakan administrasi penggunaan KKPD 3 Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD 4 7
  • 8.
    KKPD digunakan untukpenyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas melalui mekanisme UP Penggunaan KKPD dilakukan dengan memperhatikan: • Fleksibilitas/Kemudahan Penggunaan • Keamanan • Efektifitas • Efisiensi • Akuntabilitas 8 8 PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMDA
  • 9.
    PPKD selaku BUD KUASABUD PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELAUARAN PEMBANTU PPTK/PEJABAT PELAKSANA KUASA PENGGUNA KKPD PEMEGANG KKPD ADMINISTRATOR KKPD 9 9 PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD)
  • 10.
    a. menunjuk 1(satu) Bank Penerbit KKPD; b. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; c. menandatangani perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD; d. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk menetapkan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD berdasarkan usulan PA; e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD; f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD; 10 TUGAS DAN WEWENANG PPKD selaku BUD
  • 11.
    g. menyerahkan KKPDkepada Pemegang KKPD disertai berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD; h. menandatangani berita acara serah terima KKPD dan surat perjanjian penggunaan KKPD setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan oleh Pemegang KKPD; i. memberikan persetujuan atas permintaan kenaikan limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD; j. melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan atau keadaan tertentu; k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD; l. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah atas permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD; 11 LANJUTAN ….
  • 12.
    m. memberikan persetujuansebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi perubahan besaran UP; n. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD; o. memberikan rekomendasi kepada kepala daerah untuk memberikan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; p. menerbitkan surat penarikan KKPD; q. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang KKPD; r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran; s. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 12 LANJUTAN ….
  • 13.
    t. melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kerja sama, surat persetujuan/perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD, jumlah dan total limit KKPD yang disetujui oleh Bank Penerbit KKPD, ringkasan belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD secara triwulanan, semesteran dan tahunan secara triwulanan kepada kepala daerah. 13 LANJUTAN ….
  • 14.
    TUGAS DAN WEWENANGKUASA BENDAHARA UMUM DAERAH a. menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD; b. melakukan penelitian besaran/proporsi UP KKPD; c. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD; d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD, dan besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD; e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yang diajukan oleh PA; f. mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak memenuhi persyaratan; 14
  • 15.
    LANJUTAN….. g. menerbitkan SP2DGU KKPD; h. melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepatan penyelesaian tagihan KKPD yang belum dibayarkan; i. melakukan evaluasi pembayaran dan penggunaan KKPD oleh PA/KPA; j. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD; k. meminta SKPD untuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam hal BUD belum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat SKPD; l. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD; m. menyiapkan surat teguran dan/atau pemotongan besaran UP KKPD; 15
  • 16.
    LANJUTAN….. n. menyiapkan perubahansurat persetujuan besaran UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan besaran UP KKPD; dan o. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD dengan ditembuskan ke PPKD selaku BUD 16
  • 17.
    TUGAS DAN WEWENANGPENGGUNA ANGGARAN: a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP; b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD; c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai ke Kuasa BUD; d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD; 17
  • 18.
    LANJUTAN…… e. melakukan pengujianterhadap: 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD; 2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran; 3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jas 18
  • 19.
    LANJUTAN…… f. mengesahkan sebagian/seluruhnyabukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD; g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan; i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; j. menerbitkan NPD KKPD; k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU KKPD; dan l. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPD. 19
  • 20.
    TUGAS DAN WEWENANGKUASA PENGGUNA ANGGARAN a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PA; b. melakukan pengujian terhadap: 1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBD; 2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran; 3. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara; 5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan 20
  • 21.
    LANJUTAN….. 6. kesesuaian spesifikasiteknis dan volume barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa. c. mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD; d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; e. menerbitkan DPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi ketentuan; f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan g. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada BPP 21
  • 22.
    TUGAS DAN WEWENANGPPTK a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja menggunakan KKPD; b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menggunakan KKPD; c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan d. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD. Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD PPTK bertanggungjawab kepada pemegang KKPD. 22
  • 23.
    TUGAS DAN WEWENANGPPK-SKPD/PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung; b. menyiapkan DPT; c. menyiapkan NPD KKPD; d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh BP; d. menyiapkan SPM GU KKPD; e. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; f. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPD; dan g. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah ditandatangani oleh PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD. 23
  • 24.
    TUGAS DAN WEWENANGBENDAHARA PENGELUARAN a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA; b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh masingmasing BPP dalam pengajuan UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD; c. melakukan pengujian: 1. NPD KKPD dan DPT KKPD; 2. ketersediaan dana UP KKPD, dan 3. penyusunan daftar pungutan/potongan pajak/ bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD. 24
  • 25.
    LANJUTAN…. d. menolak NPDKKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPD melalui SPP-GU KKPD kepada PA dengan melampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA dan NPD KKPD dan DPT KKPD dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD untuk dilakukan verifikasi; f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP; dan h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui pendebitan rekening BP ke rekening masing-masing BPP. 25
  • 26.
    TUGAS DAN WEWENANGBENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD kepada BP; b. melakukan pengujian: 1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan 2. ketersediaan dana UP KKPD. c. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan e. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD diterima/masuk ke rekening BPP yang ditransfer oleh BP. 26
  • 27.
    TUGAS DAN WEWENANGADMINISTRATOR KKPD a. melakukan aktivasi KKPD dan request/aktivasi PIN KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya; b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara atau permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara sementara; d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen; 27
  • 28.
    LANJUTAN….. e. melakukan monitoringpengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan belanja (limit) sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD; f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir; g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD, bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran kembali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran. 28
  • 29.
    EXISTING PROPORSI UP PEMANFAATANKKPD UP TUNAI 60% UP KKPD 40% TRANSFORMASI KEBIJAKAN UANG PERSEDIAAN PEMANFAATAN KKPD KKPD digunakan untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa (Perjalanan Dinas) 29 29
  • 30.
    30 Penentuan Proporsi UP 1.terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD. 2. bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP. 3. Proporsi UP meliputi: a. UP Tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD; dan b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-masing SKPD. 4. ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. 5. Proporsi UP KKPD dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada SKPD. 6. Perubahan proporsi UP KKPD dapat berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD. Kenaikan tidak diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh persen). Penurunan tidak diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh persen). 7. PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD : a. kepada kepala daerah melalui PPKD selaku BUD. b. PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan atas usulan perubahan proporsi UP KKPD kepada kepala daerah. c. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, kepala daerah memberikan
  • 31.
    31 Pertimbangan kenaikan/penurunan ProporsiUP KKPD 1. Pertimbangan kenaikan atau penurunan didasarkan atas : a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD; b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD; c. perubahan dalam sistem pembayaran dengan kanal pembayaran secara elektronik; atau d. kebutuhan lainnya dalam rangka efektifitas penggunaan UP KKPD. 2. Besaran UP KKPD dihitung dari proporsi UP KKPD atau perubahan proporsi UP KKPD telah disetujui oleh kepala daerah 3. Permintaan Uang Persediaan KKPD dilakukan : a. BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. b. PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saat penyampaian SPM UP Tunai kepada Kuasa BUD 4. Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD dengan melampirkan: a. surat pernyataan UP dari PA; dan b. keputusan kepala daerah mengenai perubahan besaran UP atau
  • 32.
    JENIS KKPD • KKPDuntuk keperluan Belanja Barang Dan Jasa • KKPD untuk keperluan Belanja Perjalanan Dinas 1 UANG PERSEDIAAN (UP) KKPD BATASAN BELANJA KKPD • Untuk belanja Barang dan Jasa melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan PLSE dilakukan dgn nilai paling bayak Rp200 juta • Belanja Barang dan Jasa yang tidak melalui transaksi Katalog Elektronik, Toko Daring, dan PLSE dilakukan dgn nilai Paling banyak Rp50 juta • Untuk kepeluan Perjalanan Dinas paling banyak Rp40 juta 2 32 32
  • 33.
    KARTU KREDIT UNTUKKEPERLUAN BELANJA BARANG DAN JASA a. belanja barang kebutuhan sehari-hari dan perkantoran; b. belanja pengadaan bahan makanan; c. belanja barang untuk persediaan; d. belanja sewa; e. belanja pemeliharaan; f. belanja bahan bakar kendaraan dinas; dan g. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro, kecil dan koperasi. 33
  • 34.
    KARTU KREDIT UNTUKKEPERLUAN BELANJA PERJALANAN DINAS a. komponen pembayaran transport, b. penginapan, dan/atau c. sewa kendaraan.. 34
  • 35.
    PEMEGANG KKPD, PELAKSANAKUASA PENGGUNA KKPD DAN ADMINISTRATOR KKPD a. Pemegang KKPD merupakan PA/KPA. b. Pelaksana Kuasa Pengguna merupakan pegawai negeri sipil daerah yang mendapat kuasa untuk menggunakan KKPD dari PA/KPA. c. Administrator KKPD merupakan BP/BPP Dalam hal terdapat Pemegang KKPD dan/atau Administrator KKPD berhalangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PA/KPA dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai pemegang KKPD dan Administrator KKPD. 35
  • 36.
    PENGAJUAN, PENERBITAN DANPENGGUNAAN KKPD • PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Bank Penerbit KKPD merupakan bank yang sama dengan bank penempatan RKUD. • Berdasarkan penunjukan bank dimaksud, PPKD selaku BUD membuat perjanjian kerja sama dengan pejabat Bank Penerbit KKPD. 36 A. PERJANJIAN KERJA SAMA
  • 37.
    Lanjutan ……………. a. Dalamhal bank penempatan RKUD belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUD melakukan kerja sama dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang. a. Dalam rangka kerja sama dengan bank badan umum milik negara dalam penyediaan KKPD, bank penempatan RKUD membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan umum milik negara. 37
  • 38.
    MUATAN PERJANJIAN KERJASAMA a. definisi; b. tujuan perjanjian kerja sama; c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD; e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank Penerbit KKPD; f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; i. jangka waktu perjanjian; j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; k. alamat dan wakil para pihak; l. Surat Referensi; m. keadaan kahar (force majeure); dan n. kerahasiaan informasi/data. 38 ⮚ Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Penerbit KKPD ⮚ Kerja sama dilakukan paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.
  • 39.
    B. PENETAPAN PEMEGANGKKPD DAN ADMINISTRATOR KKPD • Berdasarkan perjanjian kerja sama, PA menyampaikan Daftar Usulan Pemegang KKPD dan Daftar Usulan Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD. • Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan surat keputusan kepala daerah tentang penetapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD. • PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD untuk disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 39
  • 40.
    DAFTAR USULAN PEMEGANGKKPD DAN DAFTAR USULAN ADMINISTRATOR KKPD paling sedikit memuat: a. nama dan NIP pemegang KKPD; b. tempat dan tanggal lahir pemegang KKPD; c. jabatan pemegang KKPD; d. kewenangan pemegang KKPD; e. batasan belanja (limit) KKPD untuk masing-masing pemegang KKPD; f. alamat surat elektronik pemegang KKPD; g. nama dan NIP Administrator KKPD; h. tempat dan tanggal lahir Administrator KKPD; i. jabatan Administrator KKPD; dan j. alamat surat elektronik Administrator KKPD. 40
  • 41.
    C. PENGAJUAN KKPD 1.Berdasarkan keputusan kepala daerah, PPKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD. 2. Surat permohonan penerbitan KKPD, dengan melampirkan: a. Surat Referensi dari PA/KPA; b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan; c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku dari PA/KPA; d. fotokopi NPWP PA/KPA; e. SK PA; dan f. surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD. 41
  • 42.
    D. PENERBITAN KKPD •Bank Penerbit KKPD melakukan verifikasi surat permohonan yang diajukan oleh PPKD selaku BUD • Verifikasi termasuk untuk persetujuan pemberian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan Bank Penerbit KKPD dengan mempertimbangkan surat keputusan kepala daerah tentang besaran UP SKPD. • Verifikasi selesai dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD. • Dalam hal hasil verifikasi terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menerbitkan: a. KKPD; b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD. 42
  • 43.
    Lanjutan ……… • PenerbitanKKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil verifikasi terpenuhi. • Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan. . • Dalam hal verifikasi tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau seluruh permohonan penerbitan KKPD dengan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku BUD. • Penyampaian surat pemberitahuan penolakan disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya proses verifikasi. • PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan permohonan penerbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 43
  • 44.
    E. AKTIVASI DANPENGGUNAAN KKPD • Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali. • Aktivasi KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya. • Request/aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh Administrator KKPD atau masing-masing Pemegang KKPD melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya. • Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secara otomatis aktif dan siap digunakan. • Penggunaan KKPD dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan jasa 44
  • 45.
    KEAMANAN KKPD • PemegangKKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang KKPD. • Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlaku KKPD. • Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah/tidak diakui (dispute). • Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang memberikan informasi mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada siapapun. • Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, Pemegang KKPD mengutamakan pembelian barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri. • Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan permohonan penonaktifkan kepada Administrator KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman. 45
  • 46.
    46 MEKANISME PEMBAYARA N PEMBAYAR AN LANGSUNG (LS) UANG PERSEDIAA N (UP) LANGSUNG KPD PENERIMA HAK BENDAHARA PENGELUAR AN E- PAYMEN T BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA KEPERLUA N PERJADIN DISELESAIKA NDGN KARTU KREDIT E- PAYMEN T Corporate Card Corporate Card Contoh : PA/KPA Contoh : ASN/Pejabat Pelaksana Perjadin ALUR PEMBAYARAN TRANSAKSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH
  • 47.
    47 Transaks i dgn KKPD Pengujian olh PPK SKPD/PP KUnit SKPD PA/KPA menerbitka n DPT dan NPD Verifikas i olh BP/BPP BP menyiapkan & meyampaika n SPP-GU KKPD kpd PA Verifikasi SPP GU KKPD olh PPK SKPD PA Menerbitkan SPM GU KKPD & Menyampaikan kpd Kuasa BUD BUD Menerbitkan SP2D GU PPKD BP/BPP transfer ke Bank Rek Penerbit KKPD (Bayar Tagihan) Bukti Pengeluaran & Daftar Pengeluaran Riil Dratf Daftar Pembayaran Tagihn (DPT) & NPD DPT & NPD Hasil Verifikasi SPP GU KKPD Draft SPM GU KKPD, Draft SPTJM dan Surat Peryataan Verifikasi PPK SPM GU KKPD, SPTJM SPYTN PPK SKPD SP2D GU KKPD Bukti Transfer & Rek Koran MEKANISME PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KKPD
  • 48.
    48 BANK PENERBIT KKPD Dalam halBank penempatan RKUD belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank penempatan RKUD melakukan kerja sama dengan bank BUMN dalam penerbitkan KKPD. PPKD selaku BUD menunjuk Bank yang menjadi penempatan RKUD untuk menerbitkan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • tujuan perjanjian kerja sama; • ruang lingkup perjanjian kerja sama; • pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD; • hak dan kewajiban Bank Penempatan RKUD dan bank badan umum milik negara Penerbit KKPD; • tata cara penagihan dan pembayaran tagihan KKPD; • jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; • penyelesaian perselisihan dan hukum yang berlaku; • jangka waktu perjanjian; • berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; • alamat dan wakil para pihak; • Surat Referensi; • keadaan kahar (force majeure); • kerahasiaan informasi/data Materi kerjasama:
  • 49.
    49 BIAYA PENGGUNAAN KKPD BankPenerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD, meliputi: a. biaya keanggotaan (membership fee); b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, ATM, dan e-banking; c. biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit); d. biaya penggantian Kartu Kredit karena hilang/dicuri atau rusak; e. biaya penggantian PIN; f. biaya copy billing statement; g. biaya pencetakan tambahan lembar tagihan; h. biaya keterlambatan pembayaran; i. biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan; dan j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja sama dengan Bank Penerbit KKPD • Dalam penggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBD hanya biaya materai • Pengaturan biaya dituangkan dalam perjanjian kerja sama penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.
  • 50.
    Monitoring dan evaluasidilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemda dan Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara berjenjang dan berkala Bupati/Walikota menyampaikan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Gubernur Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Monitoring dan evaluasi 50
  • 51.
    Bank penempatan RKUD berkoordinasi denganlembaga yang berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit dalam rangka percepatan kemandirian dalam menerbitkan KKPD Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah. KETENTUAN LAIN-LAIN 51 Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank dan/atau pihak terkait dengan memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di bidang sistem pembayaran.
  • 52.