Dokumen tersebut membahas konsep dan kebijakan percepatan penurunan stunting di desa, termasuk penjelasan tentang stunting, penyebabnya, mengapa stunting menjadi prioritas, sasaran dan target penurunan stunting, serta peran desa dalam melaksanakannya melalui layanan dasar dan koordinasi antar pelaku terkait.

1. KONSEP DAN KEBIJAKAN
PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
DI DESA
1 JPL = 45’
PB 1

2. Tujuan Pokok Bahasan 1
1. Peserta dapat menjelaskan konsep/pengertian stunting;
2. Peserta dapat menjelaskan kebijakan terkait stunting, (termasuk pelaku);
3. Peserta menyadari pentingnya mengatasi masalah stunting;
4. Peserta dapat menyosialisasikan konsep dan kebijakan terkait stunting

3. KONSEP DASAR STUNTING
PB 1

4. STUNTING Adalah gangguan pertumbuhan dan
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang
atau tinggi badannya berada di bawah standar yang
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
(Perpres No. 72 Th. 2021)
BUKAN
Karena penyakit atau kelainan bawaan sejak
lahir

5. Penyebab Stunting
ANAK
STUNTING
• Keluarga tidak bisa
menyediakan bahan
pangan/harga tinggi
• Keluarga tidak paham
cara mengolah dan
menyajikan menu
Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman
(B2SA)
• Rumah tidak sehat
• Lingkungan dengan
sanitasi buruk
• Tidak memiliki akses air
bersih
• Terbatas atas layanan
Kesehatan ibu hamil
• Perilaku tdk sehat
Penyebab langsung
Penyebab tidak langsung
1. Kurangnya
asupan gizi ibu
saat hamil
2. Kebutuhan
gizi tidak
tercukupi saat
masih di bawah
umur 2 tahun
Sumber: Panduan Konvergensi PPS di Desa, 2021

6. Mengapa Stunting jadi Prioritas
Anak stunting mengalami gangguan pada pertumbuhan otak
dan fisik, sehingga dapat mengakibatkan:
• Tingkat kecerdasan tidak optimal, sehingga dapat
membuat:
o Prestasi belajar/akademi rendah
o Tingkat produktivitas saat dewasa rendah
o Mudah sakit
o Kalah dalam kompetisi
o Minder (masalah psikologis)
• Saat dewasa dan tua cenderung mengalami kegemukan,
sehingga:
o Menderita penyakit degeneratif (jantung, diabet,
stroke, dll)
o Penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan berbiaya
mahal.
Kondisi diatas membuat negara mengalami kerugian, diantaranya:
• Generasi ke depan tidak berkualitas sehingga kalah bersaing dengan negara lain
• Biaya kesehatan mahal – beban ekonomi negara tinggi
Sumber: WHO, 2014
Jaringan Otak Normal Jaringan Otak Stunting

7. • Sasaran stunting (Perpres No. 72 Tahun 2021)
1. Remaja putri
2. Calon pengantin
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui
5. Anak balita (0-59 bulan)
• Penanganan Stunting harus dimulai dari intervensi
terhadap lingkungan terdekat (keluarga) karena Sasaran
Prioritas Stunting merupakan bagian dari keluarga.
• Pihak lain berperan memastikan sasaran prioritas
mendapatkan intervensi spesifik dan sensitif sesuai yang
dipersyaratkan.
Pendekatan Penanganan Stunting Berbasis Keluarga

8. PESAN KUNCI Promosi Stunting
1. Konsumsi TTD untuk remaja putri
2. Pendampingan Calon Pengantin (Catin)
3. Pendampingan Pasangan Usia Subur (PUS)
4. Konsumsi TTD untuk ibu hamil
5. Kelas ibu hamil
6. Pemberian Pemberian Makanan Bayi dan Anak
(PMBA) secara tepat
a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
b. ASI eksklusif 0-6 bulan
c. Makanan pendamping ASI berbasis lokal
7. Layanan posyandu 1 x sebulan
8. Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
dengan air mengalir
9. Gerakan jamban sehat untuk seluruh keluarga

9. KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
DI DESA
PB 1

10. Percepatan Penurunan Stunting
Adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi
Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara
konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui
kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
Tujuan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting:
1. menurunkan prevalensi Stunting;
2. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan
berkeluarga;
3. menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. memperbaiki pola asuh;
5. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
dan
6. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
(Perpres No. 72 Tahun 2021)

11. Konvergensi Penurunan Stunting di Desa
◦ Konvergensi penurunan stunting adalah sebuah kebijakan intervensi dan pendekatan
terhadap masalah yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama- sama
kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah
dan menangani stunting.
◦ Tingkat konvergensi di Desa dinilai dari sisi sasaran/penerima manfaat (demand side)
dan diukur dari jumlah sasaran yang menerima secara lengkap cakupan layanan
yang harus diterimanya dibandingkan dengan jumlah sasaran tersebut.
◦ Contoh: Terdapat 9 ibu hamil yang mendapatkan layanan lengkap ada 4 orang, maka
tingkat konvergensinya adalah 4/9 = 44%
Sumber: Panduan Konvergensi PPS di Desa, 2021

12. Target Percepatan Penurunan Stunting di Desa
(Perpres No. 72 Tahun. 2021)
“Menargetkan penurunan stunting secara nasional sebesar 14% pada tahun 2024 dengan memastikan tidak ada kasus
baru stunting di Desa mulai tahun 2022”. Adapun target Desa yang harus difasilitasi oleh Kementerian Desa antara lain:
1. Desa bebas stunting (100% tahun 2024);
2. Desa mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting (seluruh desa tahun 2022);
3. Kader Pembangunan Manusia (KPM) mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten (90% tahun 2024);
4. Desa mengintegrasikan kegiatan penurunan stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa (100% pada tahun 2022);
5. Desa meningkatkan alokasi Dana Desa untuk intervensi spesifik dan sensitive (90% tahun 2024);
6. Desa melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting (80% tahun 2022);
7. Pemerintah Desa berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting (90% tahun 2024);
8. Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Pemerintah Desa minimal 2 kali setahun;
9. Tersedianya system dana transfer ke daerah dan dana desa yang mendukung percepatan penurunan stunting di desa tahun
2021;
10. Tersedianya system insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam Percepatan Penurunan stunting
terintegrasi pada tahun 2021;
11. Tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan stunting tiap tahun.

13. 13
Upaya Penurunan Stunting berbasis Pembangunan SDGs Desa
1. SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdapat 18
SDGs Desa (Permendes No. 21 Tahun 2020).
2. Upaya pencapaian SDGs Desa nomor 1 sampai dengan 6 berkontribusi pada upaya percepatan penurunan
stunting di Desa.
3. Perlunya koordinasi antar pelaku/Lembaga di desa untuk memastikan terjadi konvergensi yaitu
kelompok sasaran prioritas mendapatkan intervensi.

14. Program Stunting Terintegrasi dengan Program di Desa atau yang Masuk ke Desa
Kegiatan Percepatan
Penurunan Stunting di Desa
1. Penyelenggaraan
Layanan Dasar
2. Peningkatan cakupan
layanan bagi Kelompok
Prioritas
3. Manajemen konvergensi
kegiatan stunting di Desa
Dilakukan secara terintegrasi dengan
program lainnya yg ada di Desa:
1. Program prioritas nasional (Permendes
8 Th. 2022)
• Konsolidasi data SDGs - IDM
• Penguatan ketahanan pangan nabati
dan hewani
• Peningkatan SDM
• Pelibatan masyarakat
• Perluasan akses yankes
• Dana operasional Pemdes
• Penanggulangan kemiskinan ekstrim
• BLT DD
2. Perogram Jaminan Sosial (PKH,)
3. Layanan Kependudukan
4. Layanan Jaminan Kesehatan
Kelompok prioritas
menerima layanan:
1. Remaja putri
2. Calon pengantin
3. Ibu hamil
4. Ibu menyusui
5. Anak 0-59 bulan
Target
• Kasus gizi buruk dan
stunting tertangani
• Tidak muncul kasus
baru stunting

15. Strategi Fasilitasi Konvergensi Penurunan Stunting di Desa
Catatan:
• Perlu menambahkan KPM dalam anggota TPPS Desa
• Tahapan proses desa ini difasilitasi oleh KPM dengan dukungan PLD/PD
• Pelatihan KPM dan TPK dilakukan terpisah sesuai tupoksi masing-masing
• Rapat bulanan rutin diselenggarakan oleh TPPS dengan mengundang pelaku Desa lain yang terkait stunting seperti bidan desa, posyandu,
guru PAUD, dll.
• Rapat koordinasi antar fasilitator program juga dilakukan secara rutin seperti PD/PLD, PKH, PLKB, Puskesmas, dll.

16. Penanganan Stunting melalui INTERVENSI SPESIFIK DAN SENSITIF
Intervensi spesifik Intervensi Sensitif
Remaja Putri 1) Remaja putri mengkonsumsi TTD
Ibu hamil
2) Tambahan asupan gizi bagi ibu hamil
KEK
3) Ibu hamil mengkonsumsi TTD 90 tablet
selama kehamilan
Anak 0-23
bulan
(baduta)
Anak 24-59
bulan (balita)
4) ASI eksklusif bagi anak 0-6 bulan
5) MP-ASI bagi baduta
6) Pemantauan tumbuh kembang balita
7) Tambahan asupan gizi bagi balita
kurang gizi
8) Tatalaksana gizi buruk bagi balita gizi
buruk
9) Imunisasi dasar lengkap bagi balita
1. Keluarga Berencana paska persalinan;
2. Penurunan kehamilan tidak diinginkan;
3. Calon pengantin melakukan pemeriksaan Kesehatan;
4. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
5. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
6. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan
Nasional bagi RT berpenghasilan rendah;
7. Pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
8. Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
9. Pemberian pemahaman tentang stunting;
10. Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
11. Desa tanpa Buang Air Besar Sembarangan/BABS.
• Intervensi spesifik, untuk menangani penyebab langsung dan lebih banyak diintervensi oleh tenaga Kesehatan.
• Intervensi sensitif, untuk menangani penyebab tidak langsung dan diintervensi oleh aspek non Kesehatan.

17. SASARAN DAN CAKUPAN LAYANAN
REMAJA PUTRI
• Minum Tablet Tambah Darah (TTD)
• Pemeriksaan status anemia
CALON PENGANTIN
• Catin perempuan Minum TTD
• Pemeriksaan Kesehatan (layanan pranikah)
• Pendampingan Kesehatan reproduksi/edukasi
gizi 3 bln pranikah
• Bimbingan perkawinan (materi stunting)
IBU HAMIL
• Periksa kehamilan/nifas
• Pelayanan pasca persalinan
• Bumil Kurang Energi Kronis (KEK) dpt tambahan
asupan gizi
ANAK 0-59 BULAN
• Mengikuti kegiatan BKB/PAUD
• Anak 0-6 bulan dapat ASI ekslusif
• 6-23 bulan mendapat MP ASI
• Balita gizi buruk dpt layanan tata laksana gizi
buruk
• Balita dipantau gizi dan perkembangannya
• Balita kurang gizi mendapat asupan gizi
• Dapat imunisasi lengkap
KELUARGA SASARAN STUNTING
• Memiliki KK, Akta kelahiran, KTP, dll
• Akses sumber air bersih
• Akses sanitasi layak
• Stop BABS
• Mendapatkan pendampingan
• Keluarga rentan ekonomi dapat program
jamsos (PKH, BLT DD, dll)
• Keluarga dengan bumil, busui, baduta – variasi
bantuan pangan selain beras dan telur
• Peserta ketahanan pangan/pemanfaatan lahan
pekarangan (utk ketahanan pangan)

18. Peran Utama Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting
Ada 3 tugas utama Desa:
Memastikan terselenggaranya layanan
dasar di desa dan diakses oleh keluarga
prioritas:
1. Layanan Kesehatan ibu dan anak (KIA)
2. Konseling gizi
3. Sarana air minum dan jamban sehat
4. Jaminan sosial dan Kesehatan
5. Parenting (BKB, PAUD)
6. Ketahanan pangan keluarga dengan pola
3K(kebun, kolam, kendang)
7. Pendampingan keluarga
8. Pencegahan perkawinan dini dan
kehamilan tidak diinginkan.
Mengorganisir Pelaku/Petugas Pembangunan di Desa
1. Membentuk TPPS, TPK, KPM
2. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas pelaku/petugas
3. Memfasilitasi forum/rapat koordinasi antar pelaku
Mengelola kegiatan konvergensi percepatan penurunan
stunting di desa:
1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan
2. Mengkoordinasikan semua layanan, kegiatan dan program di
desa
3. Mendata dan update data sasaran
4. Memantau penerimaan layanan bagi keluarga prioritas
5. Melaporkan data konvergensi layanan desa

19. Pelaku Utama
Percepatan Penurunan Stunting di Desa
Tim Percepatan Penurunan
Stunting Desa (TPPS)
• Mengkoordinasikan seluruh
kegiatan dan pelaku terkait
kegiatan stunting di desa
• Dapat memanfaatkan
keberadaan RDS.
Tim Pendamping Keluarga
(TPK)
• Bertugas memberikan
pendampingan kepada
keluarga, terutama keluarga
beresiko stunting
Kader Pembangunan
Manusia (KPM)
• Bagian dari kader desa
yang mendapatkan tugas
khusus untuk fasilitasi
konvergens kegiatan
stunting di desa.

20. No Pelaku di Desa Peran dalam Percepatan Penurunan Stunting
1 Kepala Desa dan
Perangkatnya
• Menyediakan data dasar sasaran dan layanan
• Memastikan program tepat sasaran dan mendapatkan layanan sesuai
• Menyelenggarakan rembuk stunting
2 Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)
• Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan stunting
• Menyampaikan aspirasi/usulan kegiatan dari masayarakat
• Bersama Pemdes menyelenggarakan rembuk stunting
3 TP PKK Penggerak dan fasilitator/mediator pelayanan-pelayanan bagi keluarga sasaran stunting
4 Bidan Desa Memberi pelayanan kesehatankepada catin, bumil, ibu bersalin, ibu pasca persalinan, bayi 0-
59 bulan
5 Kader KB Pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau
kelompok sasaran.
6 Posyandu Menyediakan layanan seperti Konseling gizi, KIA, PHBS, Pos PAUD, BKB, Kespro Remaja,
Peningkatan ekonomi keluarga, penganekaragaman konsumsi pangan.
7 PAUD • Melatih pola pengasuhan dan gizi pada orang tua
• Penyedia layanan Pendidikan anak usia 0-59 bulan
Pelaku di Desa dalam Percepatan Penurunan Stunting

21. No Pelaku di Desa Peran dalam Percepatan Penurunan Stunting
8 Keluarga dan Kelompok
antar keluarga
Pelaku terdepan dalam penyedia layanan kelompok prioritas stunting (menyediakan menu
sehat, sanitasi standar, air bersih, dll)
9 Pendamping lokal desa Memastikan terintegrasinya program/kegiatan dalam percepatan penurunan stunting di desa
dalam perencanaan pembangunan Desa
10 Fasilitator Program lain
(PKH, Sanimas, dll)
• Pemetaan sasaran program
• Saling kroscek layanan yang diterima sasaran program apakah sudah sesuai
• Penjadwalan kegiatan di desa untuk saling memberikan informasi dan evaluasi
11 Lembaga Kemasyarakatan
Desa (LKD) termasuk:
RT, RW, PKK, Karang
Taruna, Posyandu, LPM
• Turut menyosialisasikan pentingnya penurunan stunting di Desa
• Turut memonitor dan memberikan informasi kepada perangkat desa/KPM/stakeholder
lain mengenai kondisi catin, bumil, balita.
12 Toma, Toga, Todat, dan
Lembaga/Instansi lainnya
yang Perhatian pada
Stunting
• Turut menyosialisasikan pentingnya penurunan stunting di Desa
• Memberikan informasi penting tentang situasi di masyarakat yang perlu didukung dalam
upaya PPS

22. Lembar Tugas PB 1.
Lembar Tugas Pelatihan Fasilitasi Konvergensi PPS di Desa
untuk KPM.docx

23. DAFTAR PUSTAKA
◦ Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
◦ Kemendes PDTT. (2021). Panduan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa. Jakarta: Kemendes PDTT.
◦ Kemendes PDTT. (2017). Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta: Kemeterian Desa PDTT.
◦ WHO,. (2014). Childhood Stunting: Challenges and opportunities. Report of a Promoting Healthy Growth and Preventing
Childhood Stunting colloquium. Geneva: World Health Organization.
◦ Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
◦ Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023
◦ Permendes PDTT No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
◦ Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka
Stunting Indonesia Tahun 2021-2024

24. TERIMA KASIH