SEJARAH PANCASILA
•Download as PPT, PDF•
1 like•2,463 views
Dokumen tersebut merangkum sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, mulai dari masa kerajaan hingga masa Orde Baru. Dokumen tersebut juga menjelaskan latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila serta konsep etika politik berdasarkan Pancasila.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (9)
Similar to SEJARAH PANCASILA
Similar to SEJARAH PANCASILA (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
SEJARAH PANCASILA
- 1. PENDIDIKAN PANCASILA UPT MATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2009
- 2. PENDIDIKAN PANCASILA Visi : Sumber nilai & pedoman mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadian selaku Warga Negara yang pancasilais Misi : Mampu wujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, kesadaran berbangsa dan bernegara
- 3. Kompetensi : Mampu berpikir, bersikap rasional, dinamis, berpandangan luas Mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nurani Mengenali masalah hidup & kesejahteraan serta cara-cara pemecahan Mengenali perubahan-perubahan & perkembangan IPTEKS Memaknai peristiwa sejarah & nilai-nilai budaya bangsa guna menggalang persatuan indonesia
- 4. LATAR BELAKANG & TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA LATAR BELAKANG PENDIDIKAN PANCASILA HISTORIS KULTURAL YURIDIS FILOSOFIS NILAI – NILAI PANCASILA • ASLI DALAM KULTURAL BANGSA • HIDUP SUBUR DALAM MASYARAKAT INDONESIA • BERUSAHA DIPELIHARA
- 5. NILAI – NILAI PANCASILA • PH MAN. IND. • PH MASY. IND. • PH BERBANGSA • PH BRENEGARA • IDENTITAS BGS. • KEPRIB. BGS. • ASAS KEROKH. NEG. IND • Ds. FIL.NEG.IND. • Ds. NEGARA IND BLM DILAKS. DG BAIK PASANG SURUT INGIN MEWARISKAN IDENTITAS BANGSA HARUS DITAATI / DIPATUHI NGR-WNI DIYAKINI • BENAR • BAIK • TEPAT INGIN MEWARISKAN IDENTITAS BANGSA PERLU UPAYA KONGKRIT
- 6. PERLU UPAYA KONKRIT MELALUI • PROSES PENDIDIKAN DIYAKINI PALINGTEPAT/ BAIK • PROSES INTERNALISASI DILAKSANAKAN PEND. PANCASILA DI PERG. TINGGI PROSES • PELESTARIAN NILAI • PEWARISAN NILAI • PELAKSANAAN NORMA • PEMBUDAYAAN NILAI NORMA
- 7. TUJUAN PEND. PANCASILA DI PT TUJUAN NASIONAL • Pemb. UUD 1945 TUJUAN PEND. NASIONAL PEND. NASIONAL • Berdasarkan Pancasila • Membentuk Masy/Man Pancasila DILAKSANAKN PEND. PANCASILA Dari TK s/d PT TUJUAN JANGKA PENDEK TUJUAN JANGKA PANJANG
- 8. TUJUAN JANGKA PENDEK TUJUAN JANGKA PANJANG PANCASILA • DIPAHAMI • DIMILIKI PANCASILA • DIHAYATI • DILAKSANKAN PANCASILA • DIPERTAHANKAN • DILESTARIKAN PANCASILA PH - DN DILAKSANAKAN SECARA NYATA SEBAGAI NILAI SUBYEKTIF SEBAGAI NILAI OBYEKTIF
- 9. PANCASILA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA MASA KERAJAAN HINDU-BUDHA ISLAM Kutai Tarumanegara Sanjaya Syailendra Sriwijaya Isyana Kediri Singasari Majapahit Samudera Pasai Aceh Demak Mataram Goa Banten
- 11. PERJUANGAN BGS INDONESIA MELAWAN PENJAJAHAN GOLD, GOSPEL, GLORY PENJELAJAHAN SAMUDERA PORTUGIS BELANDA
- 12. • MALAKA 1511 • MALUKU 1521 • SUNDA KELAPA • VOC •TANAM PAKSA • LIBERALISME • ETIS REAKSI BANGSA INDONESIA • PATIMURA ( MALUKU 1817 ) • BADARUDIN ( PALEMBANG 1819 ) • IMAM BONJOL ( MINANGKABAU 1821 ) • P. DIPONEGORO ( JATENG 1825 ) • JELANTIK ( BALI 1850 ) • ANTASARI ( BANJARMASIN 1800 ) • PANGLIMA POLIM ( ACEH 1873 ) • TEUKU UMAR ( ACEH 1874 ) • SISINGA MANGARADJA ( BATAK 1900 )
- 13. NASIONALISME PERGERAKAN NASIONAL INDUSTRIALISASI NASIONALISME EROPA • BAHAN BAKU • PEMASARAN • INVESTASI IMPERIALISME KOLONIALISME
- 14. ASIA-AFRIKA INDONESIA NASIONALISME REAKSI PERGERAKAN NASIONAL
- 15. INTERNAL • MASA KEJAYAAN. NAS • PENDERITAAN RAKYAT INDONESIA • RASA SENASIB • CENDEKIAWAN EXSTERNAL • KEMENANGAN JEPANG ATAS RUSIA • PERGERAKAN NAS DI NEGARA LAIN PERGERAKAN NASIONAL
- 16. PERGERAKAN NASIONAL MASA AWAL • BU • SI • IP MASA RADIKAL • PNI • PKI • PI MASA MODERAT • PARINDRA • GERINDO • PARTINDO • PNI BARU
- 17. PEARL HARBOUR 7 – 12 – 1941 JEPANG FILIPINA 1942 SINGAPURA 1942 INDONESIA SIMPATIK INDONESIA
- 18. INDONESIA TIGA A APRIL 1942 PUTERA MARET 1943 PETA OKT 1943 JAWA HOKOKAI JANUARI 1944
- 19. JANJI KEMERDEKAAN 7 SEPT 1944 BPUPKI 29 – 4 – 1945 SIDANG BPUPKI I SIDANG BPUPKI II RANCANGAN RUMUSAN DASAR NEG RANCANGAN UUD
- 20. RANCANGAN RUMUSAN DASAR NEGARA RANCANGAN UUD MR MOH YAMIN 29 - 5 - 1945 1. PERI KEBANGSAAN 2. PERIKEMANUSIAAN 3. PERI KETUHANAN 4. PERI KERAKYATAN 5. KESEJAHTR RAKYAT MR. SOEPOMO 31 - 5 - 45 TEORI BERDIRINYA NEGARA, TEORI NEG BENTUK NEG IR. SOEKARNO 1 - 6 - 45 1. NASIONALISME / KEBANGSAAN 2. INTERNASIONALISME 3. MUFAKAT/DEMOKRASI 4. KESEJAHTERAAN SOSIAL 5. KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN PANITIA KECIL PIAGAM JAKARTA 22 JUNI 1945
- 21. KEKALAHAN JEPANG THD SEKUTU INDONESIA MERDEKA GOL MUDA GOL TUA KEMERDEKAAN LEPAS DARI JEPANG KEMERDEKAAN MENUNGGU PPKI
- 22. KEMERDEKAAN LEPAS DARI JEPANG KEMERDEKAAN MENUNGGU PPKI PERISTIWA RENGAS DENGKLOK PENYUSUNAN TEKS PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI
- 23. MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PERANG FISIK DILOMASI PERTEMPURAN AWAL AGRESI BELANDA I AGRESI BELANDA II LINGGAR JATI RENVILLE ROEM - ROYEN K M B RIS
- 24. R I S 27-12-49 S/D 17-8-50 N K R I 17-8-1950 DEMOKRASI LIBERAL JATUH BANGUNNYA KABINET • KABINET NATSIR • KABINET SUKIRMAN • KABINET WILOPO • KABINET ALI I • KABINET BURHANUDIN • KABINET ALI II • KABINET JUANDA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 59
- 25. JATUH BANGUNNYA KABINET • KABINET NATSIR • KABINET SUKIRMAN • KABINET WILOPO • KABINET ALI I • KABINET BURHANUDIN • KABINET ALI II • KABINET JUANDA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 59 DEMOKRASI TERPIMPIN • PEMBUBARAN DPR HASIL PEMILU • PIDATO PRESIDEN JADI GBHN • ANGGOTA MPRS JADI MENTERI • NASAKOM • G 30 S PKI ORDE BARU
- 26. PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK 1 . Makna Etika Cabang ilmu filsafat yg mengajarkan hidup arif/bijaksana Perwujudan rasional ajaran moral yang siap pakai sikap kritis pribadi/kelompok dalam merealisasikan moralitas Membantu manusia bertindak secara bebas dan dapat dipertanggung jawabkan 2. Pancasila sebagai sistem etika Etika umum Mempertanyakan prinsip dasar yang berhubungan dengan kewajiban manusia dlm lingkup Kehidupan umum Etika khusus Mempertanyakan prinsip dasar yang berhubungan dengan kewajiban manusia dlm lingkup kihidupan khusus Etika
- 27. Etika Individual : Tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai Makhluk individu Etika Sosial : Tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai Makhluk sosial Etika Khusus Etika Sosial Etika Keluarga Etika Profesi Etika Pendidikan Etika Lingkungan Hidup Etika Politik Etika Kritik Ideologi Pancasila – Sistem Etika : Konsepsi dasar kehidupan yang dicita-citakan : Prinsip, gagasan, etika dan nilai, tanggung jawab sebagai makhluk pribadi, sosial dan Tuhan YME Pancasila – Sistem Etika memiliki Etika : Umum, khusus, individual, Sosial, Lingkungan dan Profesi
- 28. 2. Etika Politik & Etika Pancasila ¢ Perkembangan Makna Politik Eudoministik Kebijaksanaan dan kewajiban Kebaikan dan Kesusilaan Ajaran Karma dan Dharma Tao ( Jalan Lurus ) Keselarasan ( Harmoni ) Barat Timur ¢ Pancasila dan Etika Politik Etika Politik Pancasila Etika Politik Pancasila Terbinanya warganegara yang baik dijiwai Pancasila
- 29. Nilai Etik dalam Pancasila Hidup Manusia Perlu Nilai (Pegangan) Etika Hidup Manusia Indonesia Perlu Nilai Ke-Indonesiaan Seperangkat Nilai yang dijunjung tinggi dalam bermasyarakat & bernegara Etika Pancasila : Tatanan bermasyarakat, bernegara, Kerjasama, pemerintah daerah, hidup beragama, Bela negara, pendidikan, hukum, kesejahteraan
- 30. Manusia Bernegara : Hidup berkelompok Berdasar pada ketertiban mencapai Tujuan Perlu etika : pedoman hidup bernegara Nama Indonesia Negara Republik Indonesia (Respublica) muncul pemerintah Indonesia bentuk & Sistem pemerintah Indonesia Kenegaraan berkait dgn hukum negara (status hukum / Legal siciety) sbg hasil perjanjian masyarakat.
- 31. • Negara Republik Indonesia Pemerintah Indonesia Bentuk & Sistem pemerintah Indonesia • Kenegaraan Hukum Negara (status hukum/legal society) Sbg hasil perjanjian masyarakat Manusia Indonesia
- 32. Membentuk hukum (legislatif) Membentuk hukum (eksekutif) Membentuk hukum (yudikatif) Negara personifikasi hukum Konstitusi Hal-hal fundamental (negara) Hal-hal penting (bangsa) Hal-hal yang dicita-citakan
- 33. PENERAPAN ETIKA DALAM KENEGARAAN Masalah Kenegaraan Tata Organisasi Tata Jabatan Bentuk Negara Bentuk Pemerintah Jabatan Tetap Pelaku Berubah-ubah Diatur : Sistem perwakilan (profesiobal & non) Aspirasi (politik & Fungsional) Aparatur negara (Perwakilan rakyat, Pemerintah, pengadilan, hankam) Tata Hukum : Legal Society : Konstitusi : Legislatif Eksekutif Yudikatif Hak & Kewajiban Konsep Negara Hukum Hal-hal ideal/dicita-citakan Tata nilai terinci/terkait pd tata kehidupan kenegaraan Petunjuk idealisme sesuai dengan ideologi Apakah kehidupan kenegaraan tsb telah dipedomami oleh fungsi-fungsi dan Etika kehidupan kenegaraan
- 34. Etika Kehidupan Berbangsa Pluralisme Bahasa Suku Budaya Ras Agama dll Kekayaan Potensi Konflik Harus ada Kesadaran kebangsaan Semangat kebersamaan Semangat keberadaan Sebaiknya …………..!
- 35. Lanjutan ……………….. Tap MPR No. VI/MPR/2001 : Maksud : Penyadaran pentingnya etika moral hidup berbangsa Tujuan : Acuan meningkatkan kualitas manusia berimbang berkepribadian mulia Arah : Aktualitas nilai agama & kebudayaan yang luhur Arah orientasi pendidikan Integrasi pembangunan yg dijiwai nilai etika & akhlak mulia Kejujuran, amanah, keteladanan, Sportivitas, disiplin, etos kerja,kemandirian,sikap toleransi,rasa malu, tanggung jwb,menjaga kehormatan & martabat diri Etika sosial dan budaya Etika politik dan pemerintahan Etika ekonomi dan bisnis Etika penegakan hukum yg berkeadilan Etika keilmuan Etika lingkungan Pokok Etika : Cakupan :
- 36. PANCASILA SBG NILAI DASAR KEHIDUPAN BGS – NEG INDONESIA PANCASILA SBG SISTEM FILSAFAT PANCASILA DASAR NEGARA ( PEMB. UUD 1945 ) MEMENUHI SYARAT SBG SISTEM • SATU KESATUAN • KONSISTEN – KOHEREN (TDK MENGANDUNG KONTRAKDIKSI) • ADA HUB ANTARA SATU DG YG LAIN • KERJASAMA ANTAR BAG SEIMBANG • SEMUA MENGABDI PD SATU TUJUAN
- 37. MEMENUHI SYARAT SBG SISTEM • SATU KESATUAN • KONSISTEN – KOHEREN (TDK MENGANDUNG KONTRAKDIKSI) • ADA HUB ANTARA SATU DG YG LAIN • KERJASAMA ANTAR BAG SEIMBANG • SEMUA MENGABDI PD SATU TUJUAN SCR AKSIOLOGI • MEMBAWA MANFAAT • DIBTHK BGS-NEG-IND SCR ANTROPOLOGIS • BERTOLAK DR KODRAT MANUSIA • JAMIN HARMONISASI KEHIDUPAN SCR ONTOLOGIS • SILA-SILANYA BULAT • PANCASILA KUAT SCR EPISTOMOLOGIS • DIPROSES DG ANALITIKO SINTESIS • PS DPT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SILA-SILA PS TERSUSUN HIERARKHIS
- 38. PANCASILA DASAR NEGARA ( PEMB. UUD 1945 ) SILA-SILA PANCASILA TERSUSUN HIERARKHIS HIERARKHIS SISTEMATIS HIERARKHIS PIRAMIDAL TERSUSUN RUNTUT ANTARA LUAS CAKUPAN ISI DG SIFATNYA TERSUSUN RUNTUT TDK BOLEH DIBOLAK-BALIK SEMUA SILA BERKEDUDUKAN SAMA
- 39. PANCASILA NILAI DASAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA PANCASILA SUBSTANSINYA NILAI ABSTRAK BENTUK FORMAL PANDANGAN HIDUP BANGSA DIUNGKAPKAN DLM NORMA MORAL DASAR NEGARA SUMBER SGL SUMBER HK
- 40. DASAR KEHIDUPAN BERBGS – BERNEG INDONESIA MENJUNJUNG TINGGI NILAI • KETUHANAN YME • KEMANUSIAAN • PERSATUAN • KERAKYATAN • KEADILAN PEDOMAN YANG HARUS DIPATUHI DAN DILAKS. • NEG INDONESIA • WNI • PENY. NEG. IND • LEMBG. NEG. IND
- 41. TATARAN NILAI ( CLYDE KLUCKHON ) PANCASILA NILAI DASAR TETAP TIDAK BERUBAH
- 42. BERBAGAI PERATURAN JABARAN PANCASILA • PERWUJUDAN NILAI DASAR • BERUBAH SESUAI KEADAAN APLIKASI RIIL ETIKA-MORAL DLM MEMJWB PERSOALAN HIDUP PELAKSANAAN NYATA NILAI DASAR – INSTRUMENTAL NILAI INSTRUMENTAL NILAI PRAKSIS HRS KONSISTEN RELEVAN DG NILAI DASARNYA
- 43. PANCASILA SBG IDEOLOGI PENGERTIAN DAN ARTI PENTING IDEOLOGI IDEOLOGI : AJARAN/TEORI BERMASY.BERNEGARA YG • DIYAKINI KEBENARANNYA • DISUSUN SCR SISTEMATIS • ADA PETUNUK PELAKS. • SCIENCE OF IDEAS
- 44. UNSUR-UNSUR IDEOLOGI • KEYAKINAN • MITOS • LOYALITAS BERSIFAT FUNDAMENTAL AKTUAL PENTINGNYA KAJIAN IDEOLOGI MENENTUKAN • EKSIST. NEG. • PENUNJUK ARAH TUJUAN SCR RINCI IDEOLOGI BERFUNGSI • MELENGKAPI STRUKTUR KOGNITIF MANUSIA • MENYAJIKAN FORMULASI YG BERISI PANDUAN • LENSA MEMAHAMI DIRI (BANGSA & NEGARA) • PENGENDALI KONFLIK (FUNGSI INTEGRATIF)
- 45. PANCASILA SBG IDEOLOGI TERBUKA IDEOLOGI TERTUTUP TERBUKA • MANDEG-BEKU • KONSERVATIF • TDK MAMPU BERINTERAKSI DG TUNTUTAN JAMAN • BERKEMBANG DINAMIS • AKTUAL • ANTISIPATIF INTERAKTIF DG TUNTUTAN AMAN CENDERUNG DITINGGALKAN PENDUKUNGNYA CENDERUNG • DIPERTAHANKAN • ADA DINAMIKA INTERNAL HARUS MEMENUHI DIMENSI-DIMENSI • REALITAS • IDEALITAS • FLEKSIBILITAS
- 46. HARUS MEMENUHI DIMENSI-DIMENSI • DIANGKAT DR NILAI ASLI BGS • OLEH BGS IND SENDIRI • NAMPAK DLM FAKTA HISTORIS TERCERMIN DLM REALITAS HIDUP MASY DIMANA IDEOLOGI DIKEMBANGKAN REALITAS • PANCASILA PH + DN DIYAKINI TERBAIK • DIPERTAHANKAN DALAM PAS. SURUT SEJARAH BGS MEMILIKI KADAR IDEALISME TETAP MAMPU BERI HARAPAN IDEALITAS
- 47. • PANCASILA PH + DN DIYAKINI TERBAIK • DIPERTAHANKAN DALAM PAS. SURUT SEJARAH BGS FLEKSIBILITAS TERCERMIN DLM REALITAS HIDUP MASY DIMANA IDEOLOGI DIKEMBANGKAN PANCASILA MEMENUHI SBG IDEOLOGI TERBUKA KONSISTENSI-RELEVAN • REALITAS • IDEALITAS • PERKB ZAMAN
- 48. PANCASILA DLM PRESPEKTIF PERBANDINGAN IDEOLOGI IDEOLOGI - IDEOLOGI BESAR IDEOLOGI AGAMA IDEOLOGI LIBERALIS IDEOLOGI KOMUNIS IDEOLOGI FASISME
- 49. IDEOLOGI AGAMA 1. NEG+HK BERDASAR KITAB SUCI 2. PERAN PIMP. AGAMA KUAT 3. PERSAINGAN PERAN NEGARAWAN DG AGAMAWAN 4. POK. AGAMAWAN PADA STRATIFIKASI TERATAS 5. KEPENT. AGAMA DIUTAMAKAN 6. PEMB. NEG = PEMB. AGAMA 7. MOBILITAS SOSIAL SANGAT MINIM IDEOLOGI LIBERALIS 1. PENGHARGAAN HAM TINGI 2. DEMOKRATIS 3. TEGAKKAN HUKUM 4. TOLAK DOKMATISME 5. EKONOMI PASAR BEBAS 6. PERSAINGAN BEBAS 7. KAPITALISTIS – MATERIALISTIS
- 50. IDEOLOGI KOMUNIS 1. ATHEIS 2. DOGMATIS 3. OTORITER - DIKTATOR 4. IMPERIALISTIS 5. SISTEM PARTAI TUNGGAL 6. MENGINGKARI HAM 7. SISTEM EKONOMI KOMANDO 8. MASY. TANPA KLAS IDEOLOGI FASISME 1. RASIALIS 2. TOTALITER - DIKTATOR 3. IMPERALIS 4. PERAN PEMIMPIN KUAT 5. SISTEM PARTAI TUNGGAL 6. EKSPANSIONIS KEKHASAN IDEOLOGI PANCASILA • KETUHANAN YME •KEMANUSIAAN TG ADIL DAN BERADAP • PERSATUAN • KERAKYATAN • KEADILAN SOSIAL
- 51. PANCASILA DLM KONTEKS KETATANEGARAAN PANCASILA Dasar negara/Dasar filsafat negara (18 Agustus 1945) Sumber/dasar menata-menyelenggarakan Kehidupan negara – bernegara RI Harus dilaksanakan secara konsisten dlm kehidupan Bernegara RI (tap : XVIII/MPR/1998)
- 52. Sumber hukum dasar nasional ( tap : III / MPR / 2000 ) Dituangkan – tergambarkan dlm tata hukum Indonesia UUD 1945 TAP MPR UU PERPU PP KEPRES PERDA MENGIKAT W N I N K R I Lembaga Negara RI
- 53. FUNGSI KONSTITUSI-HUKUM DASAR-UUD Membentuk UU yg menjadi Dasar segala Hk dlm suatu negara Konstitusi Konstituer (pranc) Grondwet (bld) Hukum Dasar Tertulis Tidak tertulis UUD Konvensi Ketatanegaraan Hukum kebiasaan
- 54. Bersifat : • Jelas • Tegas • Berkapasitas hkm Melengkapi hukum dasar tertulis Fungsi Umum Bagi Negara • Pola umum/dasar kehidupan bernegara suatu bangsa • Hukum tertinggi/norma sumber bagi hkm yang lain dalam negara • Membatasi kekuasaan negara agar tidak mutlak disalahgunakan a.l. : 1. Perlindungan HAM 2. Pembagian Kekuasaan negara/lembaga negara
- 55. AMANDEMEN-SISTEMATIKA UUD 1945 Ditetapkan PPKI 18 Agustus 1945 Telah diamandemen SU MPR tahun 1999 ST MPR tahun 2000 ST MPR tahun 2001 ST MPR tahun 2002 Amandemen bersifat menyeluruh, kecuali : Terhadap : Pembukuan (Kesepakatan) Bentuk Negara (P.S.37 – 5)
- 56. Sistematika UUD 1945 Sebelum Amandemen Pembukaan 4 Alenia Batang Tubuh 16 Bab 37 Pasal 4 Pasal AP 2 Ayat AT Penjelasan Umum Pasal-Pasal Sesudah Amandemen Pembukaan 4 Alenia Batang Tubuh 20 Bab 73 Pasal 3 Pasal AP 2 Ayat AT (Pasal. II Aturan Peralihan)
- 57. FUNGSI KONSTITUSI-HUKUM DASAR-UUD Secara umum mengandung Sumber Motivasi-aspirasi Nilai Universal+lestari Sumber Cita hkm dan moral Mewujudkan Tujuan nas Ingin ditegakkan Dlm hkm nas Dijunjung tinggi Setiap bangsa Tetap dpt tampung dinamika Tetap mjd landasan Kehidupan berbgs Dan bernegara
- 58. FUNGSI KONSTITUSI-HUKUM DASAR-UUD Alenia I Alenia II Alenia III Alenia IV Mengandung makna Dalil objektif Dalil subjektif Tingkat yg menentukan Manfaat dari moment Kemerdekaan bkn tujuan akhir Kaitan sejarah Motivasi materiil-spirituil Pernyataan kemerdekaan Tujuan nasional bangsa Ind. Asas Politik negara Fungsi UUD Asas falsafah negara
- 59. Substansinya = 4 pokok pikiran 1. Persatuan 2. Keadilan sosial 3. Kedaulatan rakyat 4. Ketuhanan mnt dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- 60. Hubungan pembukaan dengan Pasal-pasal UUD 1945 Pembukaan berbeda kedudukannya dari pasal-pasal UUD 45 Pembukaan memenuhi syarat sebagai Pokok kadedah fundamental negara RI 1. Sejarah terjadinya dibentuk oleh pembentuk negara (PPKI) 2. Isi pembukaan memuat asas-asas : Tujuan Negara Politik Negara Falsafah Negara
- 61. 3. Menetapkan adanya UUD (sistem konstitusional) Pembukaan bersifat tetap-kuat tidak dapat dirubah Terlekat dengan kelangsungan NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 Mengubah Pembukaan UUD 45 = Pembubaran NKRI yang Diproklamasikan 17 Agustus 1945
- 62. SISTEM PEMERINTAH NKRI MENURUT UUD, 1945 • Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.(ps. 1 ayat 2) • Sistem konstitusional (ps. 1 ayat 2, dll) • Negara Indonesia adalah negara hukum (ps. 1 ayat 3) • Presiden pemegang kekuasaan pemerintah menurut UUD. (Ps. 4 ayat 1) • Presiden penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi • Menteri negara adalah pembantu Presiden (ps. 17 ayat 1) • Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas • Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik
- 63. KELEMBAGAAN NKRI MENURUT UUD, 1945 Jiwa pandangan hidup bangsa Pancasila Pembukaan UUD 1945 UUD 1945
- 64. Badan Legislatif DPR DPD Pres. Wapres Wantim Menteri TNI-Polri Badan Yudikatif BI BPK M.A Komisi Yudisial MK MPR Badan Eksekutif
- 65. Lambang-lambang Kedaulatan NKRI Lambang Kesatuan Indonesia • Bendera Negara Indonesia : Sang Merah Putih (ps. 35) • Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (ps. 36) • Negara Indonesia adalah negara hukum (ps. 1 ayat 3) • Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (ps. 36) • Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (ps. 36 B)
- 66. PERUBAHAN UUD, 1945 (Pasal 37) 1. Usul perubahan : Diagendakan dalam sidang MPR Diusulkan minimal ⅓ jumlah anggota majelis Usul diajukan secara tertulis disertai bagian yang diusulkan diubah dengan alasannya 2. Kuorum sidang : Minimal ⅔ jumlah anggota 3. Putusan sah bilamana disetujui minimal 50% Ditambah satu dari jumlah anggota majelis 4. Usul perubahan tidak termasuk bentuk NKRI
- 67. Aturan Peralihan : Ps. 1 Ps. 2 Ps. 3 Segala peraturan yg ada masih berlaku selama belum Diadakan menurut UUD ini. Semua lembaga negara masih berfungsi : * Untuk melaksanakn ketentuan UUD * Belum diadakan yang baru. Mahkamah konstitusi : * Dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003 * Sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh MA. Aturan Peralihan : Pasal I Pasal II MPR ditugasi untuk meninjau -Tap-tap MPRS -Tap-tap MPR DitetapkanUUD ini, UUD negara RI 1945 terdiri : -Pembukaan -Pasal-pasal
- 68. PANCASILA SBG PARADIGMA PEMBANGUNAN NASIONAL PANCASILA 1. Ketuhanan YME 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yg dipimpin oleh Hikmah kebijak. Dlm Permusy. Perwakilan 5. Keadilan sos. Bagi slr rakyat Indonesia 1. Iman Takwa thd Tuhan YME 2. Demokrasi 3. Keadilan dan Kemakmuran 1. Penuntun Pemb Nasional 2. Perencana Pemb. Nasional Pembangunan Nasional Manusia Indonesia Seutuhnya
- 69. PPAANNCCAASSIILLAA SSBBGG PPAARRAADDIIGGMMAA IIPPOOLLEEKKSSOOSSBBUUDD Paradigma Kehidupan Ideologi Paradigma Kehidupan Politik Paradigma Pengembangan Ekonomi Paradigma Pengembangan Kehidupan Sosial budaya Paradigma Pengembangan Hankam Ideologi Bangsa Sistem Politik Sistem Ekonomi Tatanan Sosial Budaya Sistem Hankam PANCASILA
- 70. PANCASILA Aktualisasi Ideologi Pancasila Prinsip Pengarah Dlm pencapaian Gagasan dasar Tentang masy. Yg Dicita-citakan Sistem kehidupan Politik, ekonomi, Sosial, budaya dan Sistem yang ber Dasarkan Pancasila Masy. Maju dan Modern yg. Ber Ketuhanan YME. Berperikemanusiaan, Bersatu, berkedaulatan Rakyat dan berkeadilan sosial
- 71. PANCASILA Aktualisasi Pancasila Dlm Demokrasi Hukum & HAM DEMOKRASI Kedaulatan Rakyat Perlindungan HAM Supremasi Hukum ● Permusy. Perwakilan ● Utamakan Musya. Wadah pengambilan Keputusan ● Penyusunan aturan hukum yg sesuai dgn Pancasila ● Hukum sbg. Kendali kekuasaan bukan alat kekuasaan ● Manusia sbg individu dan makhluk, sosial ● Keseimbangan antara hak asasi individu dan kewajiban sosial Tahukah anda, Bahwa ……..
- 72. PANCASILA Aktualisasi Pancasila EKONOMI Pelaku Ekonomi Penguasaan Faktor-faktor Produksi Arah Kebijakan ekonomi ● Pemerintah, swasta, koperasi Etika usaha ● Pem.,Kop : etos pelayanan swasta : keuntungan ● Penguasaan cabang-cabang produksi yg penting oleh negara ● Cabang produksi lainnya oleh masyarakat ● Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ● Mewujudkan ● Kesejahteraan bagi seluruh rakyat
- 73. PANCASILA UUD. 45 Sila 1 Ps. 29 Ayat 1 Sila 2 Ps. 29 Ayat 2 Kemerdekaan Beragama Kepercayaan Bangsa Indonesia Thd. Tuhan YME Negara Republik Ind Bukan negara Teokrasi Kemudahan dlm Penyelenggaraan ibadah Agama berfungsi Dan membantu Terciptanya IPOLEKSOSBUD Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama
- 74. AKTUALISASI PANCASILA DALAM ASPEK MORAL PPAANNCAASSIILLAA Moral Etik & Watak Bangsa Iman & Taqwa Jujur Cinta persatuan Cinta sesama Kesatuan bgs Berjiwa Kerakyatan Semangat Mengupayakan Keadilan & Kesejahteraan Rakyat Indonesia
- 75. PANCASILA AKTUALISASI PANCASILA KESADARAN BELA NEGARA Pembelaan negara Sebagai hak dan Kewajiban warga negara Sistem Hankamrata