SlideShare a Scribd company logo
PROSES BISNIS
INSPEKTOR AT DAERAH KABUPATEN SAMPAN G
Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis
Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
KABUPATEN SAMPANG
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah
 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
 Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG
DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024
KABUPATEN SAMPANG
SKEMA PETA PROSES BISNIS
KABUPATEN SAMPANG
PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT
6
Kewenangan;
Jakwas;
Standart Audit
Kode Etik
Pegawai;
Diklat JFA;
Sistem dan
Prosedur
Sumber daya
manusia
Sarana dan
prasarana
Anggaran
 Pemerintah
yang bersih,
akuntabel,
dan
berkinerja
tinggi
 Pengelolaan
Keuangan :
- 3E + 1T
 Pelayanan
publik yang
prima.
Input Proses (Peran APIP) Output
• Kinerja;
• Atas Aspek Keuangan
Tertentu;
• Tujuan Tertentu;
Audit
• Laporan Keuangan;
• Dokumen Perencanaan;
• Telaah Sejawat
Reviu
• Kebijakan Pengawasan
• WBK
• RB.
Evaluasi/
Penilaian
•Pengendali Intern
Pemerintah;
•Pelayanan Publik.
Controlling
Outcome
OPINI
WTP
Assurance
Konsultansi Asistensi
Bimbingan Teknis
Konsultan
Lainnya
NILAI SAKIP
MEMUASKAN
PROSES BISNIS KEGIATAN ASSURANCE
KABUPATEN SAMPANG
PERENCANAAN
• Penentuan tujuan dan lingkup
• Permintaan persetujuan tujuan dan lingkup
penugasan dari manajemen
• Pemahaman lingkup penugasan dan proses bisnis
• Pemahaman risiko yang terkait (jika diperlukan)
• Pemahaman pengendalian terkait (jika diperlukan)
• Evaluasi desain pengendalian
• Penyusunan rencana penugasan
• Pengalokasian sumber daya
PELAKSANAAN
• Penugasan Advisory
• Pengumpulan dan evaluasi bukti
• Penyusunan saran
• Penugasan Training dan Fasilitative
• Penyusunan bahan fasilitasi/training
• Pelaksanaan fasiliasi/training
• Evaluasi efektivitas
PELAPORAN
• Penyampaian simpulan sementara
• Penyusunan laporan
• Distributi laporan
• Monitoring tindak lanjut (jika diperlukan)
PROSES BISNIS PENUGASAN KONSULTANSI
PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
EVALUASI
CASCADING
KINERJA
I N S P E K T O R A T D A E R A H
Add a Footer
10
EVALUASI CASCADING
KINERJA
PROSES BISNIS
STRUKTUR
INDIKATOR SASARAN TAHUN 2018
11
VS
HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019
Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatnya
akuntabilitas keuangan dan
kinerja pemerintah daerah
1. Persentase penurunan temuan
keuangan yang bersifat materil
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,
BPKP dan Inspektorat
3. Persentase Perangkat Daerah dengan
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja
minimal baik
2. Meningkatnya
responsivitas terhadap
penanganan
kasus/Pengaduan
masyarakat
4. Persentase penanganan
kasus/pengaduan masyarakat yang
terselesaikan
3. Meningkatnya
profesionalisme aparatur
pengawasan
5. Tingkat kapabilitas APIP menurut
IACM di level 2-3
Sasaran Indikator Sasaran
1. Meningkatnya akuntabilitas
keuangan
1. Persentase penurunan temuan berulang
kode 01, 02 dan 03
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP
dan Inspektorat
2. Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan
2. Persentase penanganan kasus/pengaduan
masyarakat yang terselesaikan
3. Meningkatnya Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pemerintah Daerah
1. Nilai Reformasi Birokrasi
4. Meningkatnya profesionalisme
aparatur pengawasan
1. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di
level 3
SIMPULAN
AWAL INDIKATOR TAHUN 2019
PERUBAHAN INDIKATOR TAHUN 2020 DAN
MENAMBAH SASARAN MENINGKATNYA REFORMASI
BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH
PROSES BISNIS VS STRUKTUR PROGRAM/KEGIATAN
13
SIMPULAN :
1. Mengurangi program dan kegiatan tidak relevan
2. Mengaitkan program yang sudah ada dengan indikator sasaran yang lebih relevan
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 & 2019
14
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Program mengintensifkan
pengaduan masyarakat
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan
pembinaan dan
pengawasan dalam
peningkatan akuntabilitas
kinerja
Program Pencegahan
Korupsi
Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2018
PROGRAM 4
KEGIATAN 11
2019
PROGRAM 4
KEGIATAN 8
2020
PROGRAM 5
KEGIATAN 10
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF
SASARAN RENSTRA 2019-2024
ARAH KEBIJAKAN
PROGRAM
1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH
2. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja
3. Program Pencegahan korupsi
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
PROSES BISNIS VS STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIS
INSPEKTUR
Inspektur
Sub Bag Umum
dan Keuangan
Sub Bag
Penyusunan
Program, Evaluasi
dan Pelaporan
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH I
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH II
INSPEKTUR
PEMBANTU
WILAYAH III
KELOMPOK PEJABAT
FUNGSIONAL
RELEVAN
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
2. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
rekomendasi
hasil pemeriksaan
BPK, BPKPdan
Inspektorat
1. Persentase
penurunan temuan
berulang kode 01,
02 dan 03
1. Jumlah temuan
pengawasan yang
ditindaklanjuti
2. Jumlah frekuensi
koordinasi
pengawasan yang
dilaksanakan ke BPK,
BPKP, Irjen,
inspektorat Provinsi
Jawa Timur
1. Peningkatan
kapasitas dan
profesionalisme tenaga
pemeriksa
1. Pencegahan dan
Pengendalian
Tindak Pidana
Korupsi
1. Penyusunan
kebijakan sistem dan
prosedur
pengawasan
4. Meningkatnya profesionalisme
aparatur pengawasan
1. Meningkatnya akuntabilitas
keuangan
2. Meningkatnya Akuntabilitas
kinerja pemerintah daerah
1. Opini BPK atas LKPD 2. Nilai SAKIP
Indikator Sasaran
SASARAN RPJMD
TUJUAN ITDA
1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa melalui peran
pengawasan internal
2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten
1. Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD 2. Nilai AKIP Perangkat Daerah baik 3. Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM
INDIKATOR
SASARAN
3. Meningkatnya
Reformasi Birokrasi
dan PelayananPublik
Pemerintah Daerah
KEGIATAN
1. Persentase PerangkatDaerah
dengan hasil evaluasi akuntabilitas
kinerja minimal baik
2. Persentase penanganan
kasus/pengaduan masyarakat yang
terselesaikan
Nilai Reformasi
Birokrasi
INDIKATOR TUJUAN
Tingkat kapabilitas APIP
menurut IACM di level 3
1. Program PeningkatanSistem Pengawasan
dan PengendalianKebijakan KDH
Jumlah pelaksanaan Program Kerja
PengawasanTahunan berbasis risiko
1. Nilai hasil evaluasi Tim Provinsi Baik
2. Nilai LPPD baik
3 % kasus dan dumas yang selesai
ditindaklanjuti
2. Program Peningkatan pembinaan dan
pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas
kinerja
3. Program Pencegahan
Korupsi
Hasil penilaian lembar
kerja evaluasi reformasi
birokrasi
% Tenaga Pemeriksa
yang memiliki standar
kompetensi
4. Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5. Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Jumlah dukungan manajemen
dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya
1. Jumlah obyek
monev
musrembangcam
2. LHR LKPD yang
terbit
3. jumlah LHP yang
terbit
4. Jumlah Monev
yang erbit
2. Implementasi
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah
1. Pelaksanaan
Pengawasan
Internal Secara
Berkala
Jumlah SKPD
yang
menerapkan
SPIP
3. Tindak Lanjut Hasil
Temuan Pengawasan
1. Evaluasi
SAKIP OPD dan
LPPD
2. Penanganan
Kasus Pengaduan
dilingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah OPD
yang dievaluasi
SAKIP dan
evaluasi LPPD
yang terbit
Jumlah laporan
kasus
2. Survey penilaian
integritas
1. Jumlah PD yang
dinilai PMPRB
2. Jumlah laporan
UPG yang ditangani
3. Laporan Monev
MCP
Nilai integritas
Jumlah Tenaga
Pemeriksa yang
mengikuti diklat teknis
substansi dan
penjenjangan auditor,
Bimtek, sosialisasi,
workshop dan PKS
1.Skor kapabilitas APIP
level 3,
2. Jumlah POS yang
disusun,
3. Jumlah aplikasi SIM-
HP yang berfungsi baik
4. Reviu berjenjang dan
telaahan sejawat
SASARAN ITDA
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
INDIKATOR
KEGIATAN
Rp2.212.529.000 Rp101.835.000
Rp283.600.000 Rp622.000.000
18
TERIMA KASIH
Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Jl.
Rajawali N0. 36,
Telp/Fax. (0323) 321053
Sampang Madura 69213

More Related Content

What's hot

Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
temanna #LABEDDU
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditordavidpiet
 
Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara
Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat NegaraLaporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara
Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara
aliyudhi_h
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Ardi Susanto
 
Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
Rizki Malinda
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
KutsiyatinMSi
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
Kukuh Setiawan
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
boenkredho
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
Yoes Yudha
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
ssuser29a8ba
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
MAHMUN SYARIF
 
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdfAgenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
giriyanticaturlestar1
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
Dr. Zar Rdj
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Rusman R. Manik
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Dr. Zar Rdj
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
AbizianMuah
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 

What's hot (20)

Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
Keterkaitan dalam pkp dan pka rev-1
 
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditorContoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
Contoh soal-dan-jawaban-ujian-sertifikasi-jabatan-fungsional-auditor
 
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITASTELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
TELAAHAN STAF TENTANG PAKTA INTEGRITAS
 
Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara
Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat NegaraLaporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara
Laporan Proyek Perubahan Diklat Pim III Kementerian Sekretariat Negara
 
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
Rencana Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Puslatbang KMP LA...
 
Tata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronikTata naskah dinas elektronik
Tata naskah dinas elektronik
 
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerjaBuku pedoman-cascading-target-kinerja
Buku pedoman-cascading-target-kinerja
 
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRIPAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
PAPARAN KARODALOPS SOPS POLRI
 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri (SIPD)
 
Materi peran apip
Materi peran apipMateri peran apip
Materi peran apip
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
 
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdfAgenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
Agenda II PKP I Kalsel 2023.pdf
 
Lingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apipLingkup pengawasan apip
Lingkup pengawasan apip
 
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)SAKIP  (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018Peta proses bisnis   permen panrb no 19 tahun 2018
Peta proses bisnis permen panrb no 19 tahun 2018
 
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptxPAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
PAPARAN EVALUASI SAKIP 2019 DPUPR OKI-ed.pptx
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
Daftar hadir prakerin
Daftar hadir prakerinDaftar hadir prakerin
Daftar hadir prakerin
 

Similar to 7. peta-proses-bisnis-itda

Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
boenkredho
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
Massaputro Delly TP
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
Inspektorat Kabupaten Banjar
 
RKT TAHUN 2013
RKT TAHUN 2013RKT TAHUN 2013
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
YunusAkbar3
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
MulyadiTohir
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
SensiaGibsi
 
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahanPerjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Risda Siburian
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ImamDwiSaputra2
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
MulyadiTohir
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
MulyadiTohir
 
BAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptx
BAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptxBAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptx
BAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptx
Rahman Haqym
 
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
KecamatanPurwadadi1
 
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
chacachaca9
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
Wahyu Hermawan
 
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
REza613313
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Kata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dllKata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dll
Inspektorat Kabupaten Banjar
 

Similar to 7. peta-proses-bisnis-itda (20)

Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
Sakip lu
Sakip luSakip lu
Sakip lu
 
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D) 19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
19 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Choirul Djamhari, Ph.D)
 
Laporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintahLaporan kinerja instansi pemerintah
Laporan kinerja instansi pemerintah
 
RINGKASAN LAKIP
RINGKASAN LAKIPRINGKASAN LAKIP
RINGKASAN LAKIP
 
RKT TAHUN 2013
RKT TAHUN 2013RKT TAHUN 2013
RKT TAHUN 2013
 
Sakip setda 2019
Sakip setda 2019Sakip setda 2019
Sakip setda 2019
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahanPerjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
Perjanjian kinerja tahun 2017 inspektorat (tapkin) perubahan
 
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
ITJEN-KEMENDAGRI-PERAN APIP dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dari da...
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
Bahan rapat sakip kab. lu 2021 (share)
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
BAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptx
BAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptxBAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptx
BAHAN PAPARAN RAKOR OKTOBER (1).pptx
 
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
 
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
18-KECAMATAN-PASRUJAMBEpptx1526530870.pptx
 
Reformasi birokrasi
Reformasi birokrasiReformasi birokrasi
Reformasi birokrasi
 
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
7-Slide Deputi PKD-BPKP_Rakornas APIP 23-08-2016.ppt
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Kata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dllKata-pengantar-dll
Kata-pengantar-dll
 

Recently uploaded

POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
GalihHardiansyah2
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
indrioktuviani10
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
Alfaiz21
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
mediamandirinusantar
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
MuhammadIqbal24956
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
helenenolaloren
 
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hanhan140379
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
HalomoanHutajulu3
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
SendowoResiden
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
13FitriDwi
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
RahmanAnshari3
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
arda89
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
PavingBlockBolong
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
wear7
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
MiscoTamaela1
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 

Recently uploaded (20)

POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faiz
 
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdfPPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
PPT METODOLOGI PENELITIAN MUHAMMAD IQBAL.pdf
 
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE, DAN PERCEIVED RISK TERH...
 
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
hubungan-perusahaan-dengan-stakeholder-lintas-budaya-dan-pola-hidup-audit-sos...
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdekaMateri Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
Materi Pemasaran Kelas 11 kurikulum merdeka
 
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWINSUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
SUNDABET DAFTAR SLOT ONLINE GACOR MAXWIN
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
 
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptxPPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
PPT BIMTEK STRATEGI PEMBELAJARAN EFEKTIF.pptx
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 

7. peta-proses-bisnis-itda

  • 1. PROSES BISNIS INSPEKTOR AT DAERAH KABUPATEN SAMPAN G
  • 2. Landasan Operasional Pelaksanaan Perumusan Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang KABUPATEN SAMPANG  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  Peraturan Bupati Sampang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang
  • 3. KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN SAMPANG DENGAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2019-2024 KABUPATEN SAMPANG
  • 4. SKEMA PETA PROSES BISNIS KABUPATEN SAMPANG
  • 5.
  • 6. PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT 6 Kewenangan; Jakwas; Standart Audit Kode Etik Pegawai; Diklat JFA; Sistem dan Prosedur Sumber daya manusia Sarana dan prasarana Anggaran  Pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi  Pengelolaan Keuangan : - 3E + 1T  Pelayanan publik yang prima. Input Proses (Peran APIP) Output • Kinerja; • Atas Aspek Keuangan Tertentu; • Tujuan Tertentu; Audit • Laporan Keuangan; • Dokumen Perencanaan; • Telaah Sejawat Reviu • Kebijakan Pengawasan • WBK • RB. Evaluasi/ Penilaian •Pengendali Intern Pemerintah; •Pelayanan Publik. Controlling Outcome OPINI WTP Assurance Konsultansi Asistensi Bimbingan Teknis Konsultan Lainnya NILAI SAKIP MEMUASKAN
  • 7. PROSES BISNIS KEGIATAN ASSURANCE KABUPATEN SAMPANG
  • 8. PERENCANAAN • Penentuan tujuan dan lingkup • Permintaan persetujuan tujuan dan lingkup penugasan dari manajemen • Pemahaman lingkup penugasan dan proses bisnis • Pemahaman risiko yang terkait (jika diperlukan) • Pemahaman pengendalian terkait (jika diperlukan) • Evaluasi desain pengendalian • Penyusunan rencana penugasan • Pengalokasian sumber daya PELAKSANAAN • Penugasan Advisory • Pengumpulan dan evaluasi bukti • Penyusunan saran • Penugasan Training dan Fasilitative • Penyusunan bahan fasilitasi/training • Pelaksanaan fasiliasi/training • Evaluasi efektivitas PELAPORAN • Penyampaian simpulan sementara • Penyusunan laporan • Distributi laporan • Monitoring tindak lanjut (jika diperlukan) PROSES BISNIS PENUGASAN KONSULTANSI
  • 9. PROSES BISNIS INTI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG
  • 10. EVALUASI CASCADING KINERJA I N S P E K T O R A T D A E R A H Add a Footer 10
  • 12. HASIL EVALUASI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019 Sasaran Indikator Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah 1. Persentase penurunan temuan keuangan yang bersifat materil 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat 3. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik 2. Meningkatnya responsivitas terhadap penanganan kasus/Pengaduan masyarakat 4. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan 3. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan 5. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 2-3 Sasaran Indikator Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan 1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 1. Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja memuaskan 2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 1. Nilai Reformasi Birokrasi 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan 1. Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3 SIMPULAN AWAL INDIKATOR TAHUN 2019 PERUBAHAN INDIKATOR TAHUN 2020 DAN MENAMBAH SASARAN MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH
  • 13. PROSES BISNIS VS STRUKTUR PROGRAM/KEGIATAN 13 SIMPULAN : 1. Mengurangi program dan kegiatan tidak relevan 2. Mengaitkan program yang sudah ada dengan indikator sasaran yang lebih relevan
  • 14. PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 & 2019 14 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program mengintensifkan pengaduan masyarakat Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Program Pencegahan Korupsi Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2018 PROGRAM 4 KEGIATAN 11 2019 PROGRAM 4 KEGIATAN 8 2020 PROGRAM 5 KEGIATAN 10
  • 15. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG EFEKTIF SASARAN RENSTRA 2019-2024 ARAH KEBIJAKAN PROGRAM 1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan 1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan KDH 2. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja 3. Program Pencegahan korupsi 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
  • 16. PROSES BISNIS VS STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS INSPEKTUR Inspektur Sub Bag Umum dan Keuangan Sub Bag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III KELOMPOK PEJABAT FUNGSIONAL RELEVAN
  • 17. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKPdan Inspektorat 1. Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02 dan 03 1. Jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti 2. Jumlah frekuensi koordinasi pengawasan yang dilaksanakan ke BPK, BPKP, Irjen, inspektorat Provinsi Jawa Timur 1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga pemeriksa 1. Pencegahan dan Pengendalian Tindak Pidana Korupsi 1. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 4. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengawasan 1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan 2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah 1. Opini BPK atas LKPD 2. Nilai SAKIP Indikator Sasaran SASARAN RPJMD TUJUAN ITDA 1. Peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa melalui peran pengawasan internal 2. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten 1. Opini Pemeriksa Eksternal WTP terhadap LKPD 2. Nilai AKIP Perangkat Daerah baik 3. Tingkat Kapabilitas APIP menurut IACM INDIKATOR SASARAN 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan PelayananPublik Pemerintah Daerah KEGIATAN 1. Persentase PerangkatDaerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja minimal baik 2. Persentase penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang terselesaikan Nilai Reformasi Birokrasi INDIKATOR TUJUAN Tingkat kapabilitas APIP menurut IACM di level 3 1. Program PeningkatanSistem Pengawasan dan PengendalianKebijakan KDH Jumlah pelaksanaan Program Kerja PengawasanTahunan berbasis risiko 1. Nilai hasil evaluasi Tim Provinsi Baik 2. Nilai LPPD baik 3 % kasus dan dumas yang selesai ditindaklanjuti 2. Program Peningkatan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja 3. Program Pencegahan Korupsi Hasil penilaian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi % Tenaga Pemeriksa yang memiliki standar kompetensi 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Jumlah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 1. Jumlah obyek monev musrembangcam 2. LHR LKPD yang terbit 3. jumlah LHP yang terbit 4. Jumlah Monev yang erbit 2. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 1. Evaluasi SAKIP OPD dan LPPD 2. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah Jumlah OPD yang dievaluasi SAKIP dan evaluasi LPPD yang terbit Jumlah laporan kasus 2. Survey penilaian integritas 1. Jumlah PD yang dinilai PMPRB 2. Jumlah laporan UPG yang ditangani 3. Laporan Monev MCP Nilai integritas Jumlah Tenaga Pemeriksa yang mengikuti diklat teknis substansi dan penjenjangan auditor, Bimtek, sosialisasi, workshop dan PKS 1.Skor kapabilitas APIP level 3, 2. Jumlah POS yang disusun, 3. Jumlah aplikasi SIM- HP yang berfungsi baik 4. Reviu berjenjang dan telaahan sejawat SASARAN ITDA PROGRAM INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN Rp2.212.529.000 Rp101.835.000 Rp283.600.000 Rp622.000.000
  • 18. 18 TERIMA KASIH Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang Jl. Rajawali N0. 36, Telp/Fax. (0323) 321053 Sampang Madura 69213