Peraturan Inspektur Jenderal ini menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tahun 2018, yang mencakup pengawasan berbasis prioritas nasional, audit kinerja selektif berdasarkan tingkat risiko, serta pengawasan lain seperti reviu laporan keuangan dan evaluasi sistem pengendalian intern.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019Dr. Zar Rdj
Saat ini di seluruh Instansi Pemerintah peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis, dimana APIP harus mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan organisasi. Perubahan paradigma terhadap aktivitas APIP yang semula hanya sebagai watchdog bergeser menuju fungsi assurance dan consulting bagi internal organisasi. APIP harus mampu menjadi mata dan telinga Pimpinan Puncak Organisasi sebelu pihak ekternal memotretnya.
Sistem pengendalian intern pemerintah spip internal control_birokrasi bersih ...Dr. Zar Rdj
Birokrasi 4.0
1. Feksibilitas Kerja
2. Esiesnsi Layanan
3. Akurasi Layanan
4. Percepat Layanan
Smart ASN wujudkan Birokrasi Berkelas Dunia
1. Integritas
2. Nasionalisme
3. Profesionalisme
4. Wawasan Global
5. It dan Bahasa Asing
6. Hospitality
7. Networking
8. Eterpreneurship
Untuk meningkatkan Indeks Talent Conpetitive Indeks melalui Human Capital Management Integration yang diharapkan akan ada sebaran atau pertukaran ASN di level Pusaat dan Daerah, bahkan ke dari sektor Publik ke Privat, karena kedepan kompetensi ASN sudah bertarap dunia
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Reviu renstra inspektorat jenderal kemenhub 2015 2019Dr. Zar Rdj
Saat ini di seluruh Instansi Pemerintah peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis, dimana APIP harus mampu memberikan nilai tambah bagi keberlangsungan organisasi. Perubahan paradigma terhadap aktivitas APIP yang semula hanya sebagai watchdog bergeser menuju fungsi assurance dan consulting bagi internal organisasi. APIP harus mampu menjadi mata dan telinga Pimpinan Puncak Organisasi sebelu pihak ekternal memotretnya.
BETTER THAN GOOGLE7? ?
Yes we discovered a new search engine that would change your lives. No other search engine
has the capabilities like this brand new search engine!
Change the way you search on the web. Wilh each search you can earn real money Cneck out this new and exciting search engine! Click on the link below.
”“ https://www.entireweb.com/?a=sembilan9 ”*
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Pedoman telaah sejawat ekstern bagi apip inspektorat jenderal pusat dan daerahDr. Zar Rdj
PENINGKATAN BERKELANJUTAN DAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS KEGIATAN PENGAWASAN INTERN
I. KUALITAS TERTANAM PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN TERLIHAT PADA KEGIATAN PENGAWASAN INTERN YANG MELIPUTI:
1. Governance (Tata Kelola);
• Tata Kelola Pengawasan Intern;
• Piagam Pengawasan Intern;
• Independensi dan Objektivitas;
• Sistem Pengendalian Intern;
• Manajemen Risiko;
• Kode Etik; dan
• Pengelolaan Sumber Daya.
2. Professional Practice (Praktik Profesional);
• Peran dan Tanggung Jawab;
• Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
• Perencanaan Penugasan Pengawasan;
• Kecakapan dan Kecermatan Profesional;
• Pelaksanaan Penugasan Pengawasan; dan
• Penjaminan Kualitas.
3. Communication (Komunikasi).
• Komunikasi Hasil Pengawasan;
• Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
• Komunikasi dengan Stakeholders.
II. PENINGKATAN BERKELANJUTAN ATAS QUALITY ASSURANCE AND IMPROVEMENT PROGRAM (QAIP) TERLIHAT PADA:
1. Pemantauan Berkelanjutan (Ongoing Monitoring);
Pemantauan berkelanjutan dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar. Pemantauan berkelanjutan memberikan jaminan bahwa proses-proses pengawasan intern telah berjalan secara efektif untuk dapat menjaga kualitas setiap penugasan pengawasan intern. Pemantauan berkelanjutan dilakukan dengan senantiasa menjaga kesesuaian setiap penugasan pengawasan intern dengan standar
2. Penilaian Sendiri Secara Berkala (Periodic Self Assessment);
Penilaian sendiri secara berkala dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.
Hasil penilaian sendiri secara berkala dan level kesesuaian yang dicapai harus dilaporkan kepada Pimpinan APIP. Rencana aksi berikut jangka waktu penyelesaiannya juga harus disusun dalam rangka menindaklanjuti kelemahan-kelemahan dan/atau area-area peningkatan yang telah diidentifikasi. Perpaduan proses pemantauan berkelanjutan dan penilaian sendiri secara berkala akan menjadi suatu struktur yang efektif untuk menjaga kesesuaian kegiatan pengawasan intern dan memperoleh peluang untuk peningkatan.
3. Penilaian Ekstern (External Assessment).
Penilaian ekstern dilaksanakan paling kurang satu kali dalam lima tahun oleh pihak yang independen dan berkualitas yang berasal dari luar APIP. Penilaian ekstern dapat dilakukan melalui:
• penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang
• Pengawasan Intern, seperti Kantor Akuntan Publik;
• penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau
• telaah sejawat oleh APIP lain.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JI. MERDEKA BARAT 8 TEL. (021) 3456919 FAX : (021) 3813154
JAKARTA 10110 3813154 TLX : 44310 DEPHUB IA
3507656 FAX :
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR ..51(ZBf Z06/ITJ&N zote
TENTANG
PROGRAM KERJA PEGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL,
Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 91 Tahun
2015 tentang Tata Cara Tetap Pengawasan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan bahwa Inspektur Jenderal
menetapkan program kerja pengawasan tahunan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan
Kementerian Perhubungan;
b. bahwa berdasarkan Huruf (a) Diktum Ketiga Keputusan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 482
Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern
Kementerian Perhubungan bahwa Inspektorat Jenderal
menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan
Tahunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur
Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun
2018.
3. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pre siden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. -3
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga
Daerah.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2015
tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Kementerian Perhubungan. (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 737);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
117 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1891);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Noomor 1138);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 482 Tahun
2015 tentang Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian
Perhubungan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 596 Tahun
2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di
Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. 16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun
2017 tentang Reviu Rencana Strategis Kementerian
Perhubungan Tahun 2015-2019.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana
kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan setiap tahun
berdasarkan kebijakan pengawasan intern dan isu-isu
strategis nasional di Kementerian Perhubungan pada tahun
tersebut dan Direktif Presiden atau Menteri Perhubungan.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah
instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah, yang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP), Inspektorat Jenderal/ Inspektorat/ Unit Pengawasan
Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat
Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Inspektorat/ Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan
Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat
Provinsi/ Kabupaten / Kota, dan Unit Pengawasan Intern
pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
6. 5
3. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
ditetapkan bahwa secara operasional telah dilaksanakan
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif
dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi,
dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah.
5. Audit Kinerja yaitu audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah yang mencakup audit atas aspek
ekonomi, efisiensi, dan aspek efektivitas, serta ketaatan
pada peraturan.
6. Audit Dengan Tujuan Tertentu yaitu audit yang dilakukan
dengan tujuan khusus di luar audit atas aspek keuangan
tertentu dan audit kinerja.
7. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan
mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan
dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum
selanjutnya.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil
atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. -6
10. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.
11. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa
atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian
tujuan.
12. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
13. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
14. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian
Perhubungan.
BAB II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2018
Pasal 2
PKPT Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada pasal 1 merupakan seluruh rangkaian rencana
kegiatan pengawasan intern pada tahun 2018 yang terbagi
menjadi 3 bagian utama meliputi:.
1. Pengawasan Intern Berbasis Prioritas:
Pengawasan Intern Berbasis Prioritas direncanakan dan
disusun dalam rangka mengawal akuntabilitas terhadap
isu-isu strategis yang diamanatkan Pemerintah kepada
Kementerian meliputi:
a. Pengawalan dan pemantauan terhadap proyek proyek
strategis nasional (PSN) dan program pembangunan
prioritas nasional (P3N);
b. Pemantauan dan penyelesaian terhadap proyek-
proyek, sarana dan prasarana di lingkungan
Kementerian pada objek-objek terpilih yang
terindikasi atau dengan status mangkrak/kontruksi
dalam pengerjaan (KDP)/ belum operasional (BO);
c. Pelaksanaan pengawasan pemeliharaan prasarana
dan sarana pada obyek-objek terpilih yang diperoleh
dan memiliki nilai ekonomis tinggi;
8. 7
d. Meningkatkan koordinasi pengawasan dengan
pengawas intern intra Kementerian, pengawasan
eksternal dan aparat penegak hukum;
e. Melaksanakan audit dengan tujuan tertentu (ADTT)
pada obyek/ kasus yang strategis dan memerlukan
pendalaman;
f. Efektivikasi Unit Investigasi dalam rangka
menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat;
g. Pemantauan ketepatan sasaran dan dampak nyata
pelaksanaan program padat karya di lingkungan
Kementerian bagi kesejahteraan dan peningkatan
ekonomi masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan audit kinerja secara selektif pada obyek yang
memiliki risiko tinggi dan sangat tinggi
Pengawasan Audit Kinerja berbasis risiko disusun
berdasarkan faktor-faktor risiko dengan memperhatikan
bobot, kriteria dan Skala risiko yang ada sebelum
melaksanakan audit kinerja. Tuj uannya ad al ah
mempriotaskan tercapainya output dan outcome prioritas
pengawasan intern serta memperhatikan sumber daya
audit yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal terhadap
jumlah total obyek audit yang ada;
3. Pengawasan Lain dalam rangka meningkatkan fungsi
quality assurance dan catalyst Inspektorat Jenderal;
Pengawasan lain tersebut meliputi:
a. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan yang
dikoordinatori oleh Inspektorat I;
b. Pelaksanaan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran yang
dikoordinatori oleh Inspektorat I ;
c. Pelaksanaan Reviu Revisi Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) yang dikoordinatori oleh Inspektorat I;
d. Pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang
dikoordinatori oleh Inspektorat I;
e. Pelaksanaan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik
Negara (BMN) dikoordinatori oleh Inspektorat I;
9. Iv
8 Iv
f. Pengendalian Gratifikasi oleh Unit Pengendali
Gratifikasi (UPG) yang dikoordinatori oleh Inspektorat
II;
g. Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (AP-KKN) yang dikoordinatori oleh
Inspektorat II;
h. Pelaksanaan Evalusi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) yang dikoordinatori oleh Inspektorat
III;
i. Pelaksanaan Reviu dan Evaluasi Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang
dikoordinatori oleh Inspektorat IV;
j. Pelaksaan Audit Sistem Informasi yang dikoordinatori
oleh Inspektorat V.
BAB III
PENYUSUNAN PERENCANAAN AUDIT KINERJA
BERBASIS RISIKO
Pasal 3
Penyusunan rencana kegiatan audit kinerja di masing-masing
Inspektorat berdasarkan bobot dan tingkatan risiko yang ada
sebagaimana mekanisme berikut :
1. Skala dan Score Risiko
a. Risiko Sangat Tinggi dengan score 5
b. Risiko Tinggi dengan score 4
c. Risiko Sedang dengan score 3
d. Risiko Rendah dengan score 2
e. Risiko Sangat Rendah dengan score 1
2. Faktor dan Bobot Risiko (skala 100%)
a. Total Anggaran Belanja Modal dan Non Operasional
memiliki bobot 30% dengan tingkatan risiko sebagai
berikut:
1) Risiko Sangat Tinggi memiliki total alokasi anggaran
Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional
di atas Rp. 100 miliar
10. 9
2) Risiko Tinggi memiliki total alokasi anggaran Belanja
Modal dan Belanja Barang Non Operasional di atas
Rp. 60 milliar sampai dengan Rp. 100 miliar
3) Risiko Sedang memiliki total alokasi anggaran Belanja
Modal dan Belanja Barang Non Operasional sebesar
di atas Rp. 10 milliar sampai dengan Rp. 60 miliar
4) Risiko Rendah memiliki total alokasi anggaran
Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional
di atas Rp. 5 milliar sampai dengan Rp. 10 miliar
5) Risiko Sangat Rendah memiliki total alokasi anggaran
Belanja Modal dan Belanja Barang Non Operasional
sampai dengan Rp. 5 miliar.
b. Pelaksanaan Audit Sebelumnya
1) Risiko Sangat Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan sudah melewati 2 tahun.
2) Risiko Tinggi pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan telah melewati 1,5 tahun sampai dengan 2
tahun.
3) Risiko Sedang pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan telah melewati 1 tahun sampai dengan 1,5
tahun.
4) Risiko Rendah pelaksanaan audit sebelumnya
dilakukan telah melewati 6 bulan sampai dengan 1
tahun.
5) Risiko Sangat Rendah pelaksanaan audit sebelumnya
telah dilakukan sampai dengan 6 bulan yang lalu.
c. Beban Kerja
1) Risiko Sangat Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas
150 pegawai.
2) Risiko Tinggi memiliki jumlah pegawai di atas 100
pegawai sampai dengan 150 pegawai.
3) Risiko Sedang memiliki jumlah pegawai di atas 50
pegawai sampai dengan 100 pegawai.
4) Risiko Rendah memiliki jumlah pegawai di atas 25
pegawai sampai dengan 50 pegawai.
11. - 10 -
5) Risiko Sangat Rendah memiliki jumlah pegawai
sampai dengan 25 pegawai.
d. Potensi Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP)
1) Risiko Sangat Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di
atas Rp. 50 miliar.
2) Risiko Tinggi pendapatan PNBP tahun lalu di atas
Rp.20 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.
3) Risiko Sedang pendapatan PNBP tahun lalu di atas
Rp. 5 miliar sampai dengan Rp. 20 miliar.
4) Risiko Rendah pendapatan PNBP tahun lalu di atas
Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar.
5) Risiko Sangat Rendah pendapatan PNBP tahun lalu
sampai dengan Rp. 1 miliar.
e. Ketaatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit (TLHA)
In spektorat Jenderal
1) Risiko Sangat Tinggi penyelesaian TLHA di atas 150
hari
2) Risiko Tinggi penyelesaian TLHA di atas 120 hari
sampai dengan 150 hari
3) Risiko Sedang penyelesaian TLHA di atas 90 hari
sampai dengan 120 hari
4) Risiko Rendah penyelesaian TLHA di atas 60 hari
sampai dengan 90 hari
5) Risiko Sangat Rendah penyelesaian TLHA sampai
dengan 60 hari
f. Letak Geografis
1) Risiko Sangat Tinggi lokasi objek audit memiliki akses
tranportasi sangat sulit
2) Risiko Tinggi akses tranportasi sulit
3) Risiko Sedang akses tranportasi sedang
4) Risiko Rendah akses tranportasi mudah
5) Risiko Sangat Rendah akses tranportasi sangat
mudah.
12. BAB IV
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SELAKU APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
Pasal 4
Dalam rangka menjalankan fungsi quality aasurance dan
catalys APIP maka peran Inspektorat Jenderal selaku APIP
meliputi:
1. Membantu dan mengawasi organisasi untuk dapat
menjalankan tugas dan mencapai tujuannya dengan baik.
2. Selalu waspada tetapi tidak paranoid dan overconfidence
3. Tidak mengganggu kinerja, melainkan memperbaiki dan
mampu memberikan solusi yang efektif bagi organisasi.
4. Mengoptimalkan nilai tambah bagi organisasi.
5. Memastikan bahwa basil kegiatan pemeriksaan telah
dilaksanakan dengan tepat dan kualitasnya dapat
dipertanggungj awabkan.
6. Menjaga dan meningkatkan integritas, mengerjakan tugas
sampai tuntas, serta menjadi role model penerapan etika
dan disiplin.
BAB V
JADWAL PELAKSANAAN
Pasal 5
Dalam rangka melaksanakan PKPT tahun 2018 sebagaimana
dimaksud pada pasal 2, masing-masing Inspektorat menyusun
seluruh Rincian PKPT tahun 2018 yang meliputi obyek,
personil, lokasi, anggaran dan waktu pelaksanaan yang
disusun setiap Inspektur pada masing-masing Inspektorat,
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Inspektur
Jenderal ini.
13. 12 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Inspektur Jenderal yang berfungsi sebagai pedoman
pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Inspektur Jenderal ini.
Pasal 7
Seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam
melaksanakan pengawasan intern wajib mematuhi ketentuan
yang tertuang dalam PKPT Tahun 2018 dengan penuh
tanggung jawab.
Pasal 8
Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku surut pada
tanggal 2 Januari 2018.
Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : ):2 M LAre+ 2018
INSPEKTUR JENDERAL
WAHJU S. UTOMO
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di
lingkungan Kementerian Perhubungan;
3. Para Inspektur di lingkungan Inspektorat Jenderal.
14. — 13
LAMPIRAN PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR , : sK 2S ; t-kt< LCG,
TANGGAL : :Art:
RINCIAN PKPT
TAHUN 2018
15. Rekapitulasi Pengawalan & Supervisi
Proyek Strategis Nasional
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
PSN ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I 940,400,000 26
,
I/
7777'7,/,
4/
INSPEKTORAT II 1,879,586,000 24
INSPEKTORAT III 636,148,000 5
AA fr.
INSPEKTORAT IV 254,944,000 5
'''YfA.,r'
V//
7,/,
INSPEKTORAT V 700,388,000 7
:// /e
JUMLAH 4,411,466,000 67
16. Pengawasan & Supervisi
Program Prioritas Pembangunan Nasional
INSPEKTORAT I Tahun Anggaran 2018
NO. OBJEK PIC JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 Poltekpel Surabaya Syahrul, S.H., C.Fr.A
rir,
177//r
i,2 ATKP Makassar
Eny Puji Astuti, S.H.,
M.M, QIA
7 /4,
3 BP3 Jayapura
R. Heny Hendajani,
S.H., M.M.
/4/
4 BP2IP Padang Pariaman M. Hanad Haifani, S.E.
%//7/7
A
r
A
5 BP2IP Mauk Tangerang Kus Harnowo, S.E. A
6 BP2TD Palembang
M. Hanad Haifani, S.E.7 BP3 Palembang
8 BP2IP Malahayati
/
9 API Madiun
Syahrul, S.H., C.Fr.A
0
10 Poltekbang Surabaya
11 PKTJ Tegal
12 STPI Curug
Kus Harnowo, S.E.
13 BP3 Curug
/A.
V/i/
47
17. 14 PIP Makassar
Eny Puji Astuti, S.H.,
M.M, QIA
7/7/7 /
15 BP2IP Barombong
16 BP2IP Minahasa Selatan
7 ty„17 ATKP Medan M. Hanad Haifani, S.E.
18 STTD Bekasi
Kus Harnowo, S.E.
19 PIP Semarang
20 STIP Jakarta
21 BP2TL Jakarta
22 Pusbang Darat
23 Pusbang Laut
24 Pusbang Udara
25 BP2IP Sorong
R. Heny Hendajani,
S.H., M.M.
26 BP2TD Bali
777/*
18. Rincian Pengawalan & Supervisi
Proyek Strategis Nasional
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI PEBRUARI MARET APRIL ME! JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT II
1
Kereta Api Prabumulih-Kertapati (Bagian dari jaringan kereta api
Trans Sumatera)
Imanullah D, ST
/
/
Sandy Dimas P, ST
/ 77/ //y ,7/1
2
Kereta Api Muara Enim — Pulau Baai (Provinsi Bengkulu —Provinsi
Sumatera Selatan)
3
Kereta Api Tanjung Enim —Tanjung Api-api (Provinsi Sumatera
Selatan)
4 Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api (86 Km'sp)
5
Pembangunan Jalur KA lintas Bandar Tinggi — Kuala Tanjung (MYC
2017-2018)
6 Kereta Api Rantau Prapat — Duri — Pekanbaru
7 Kereta Api Jambi-Pekanbaru
8
Kereta Api Jambi —Palembang ( Provinsi Jambi —Provinsi Sumatera
Selatan)
9
Double Track Jawa Selatan (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa
Tengah)
Yacobus Suprapto, S.E.
/_AA A
10 Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kaltim
11
Double Track Jawa Selatan (Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi
Jawa Timur)
12 Kereta Api Puruk Cahu-Bangkuang (422 Km'sp)
Agung Adi Cahyono, S.E., Ak
19. NO. OBJEK KOORDINATOR JANIJARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
13
Kereta Api Makassar — Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur
Lintas Banat Sulawesi Bagian Selatan)
lndrahadi Wibowo, MM
V V V r V/////
14 High Speed Train Jakarta-Bandung
15 Kereta Api Jakarta —Surabaya
16
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North — South Tahap I
(Provinsi DKI Jakarta)
Ruri Martina Dewi, S.H.,
M.Sc
17
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East — West (Provinsi DKI
Jakarta)
18 Jabodetabek Circular Line (Provinsi DKI Jakarta)
19
Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi DKI
Jakarta (LRT Kelapa Gading — Velodrome) (Provinsi DKI Jakarta)
Koridor 1 (Fase 1)
Wahyu Hardono, S.E
/4 /4.
20
Light Rapid Transit (LRT) Sumatera Selatan (Provinsi Sumatera
Selatan)
21
Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT)
Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Provinsi
DKI Jakarta — Provinsi Jawa Banat)
22
Kereta Api Akses Bandana Adi Sumarmo (Provinsi Jawa Tengah)
(MYC 2017 — 2018)
M. Jaeni, S.E23 Kereta Api Akses Bandana Baru Yogyakarta Kulon Progo
24
Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta — Sudirman) (Provinsi DKI
Jakarta — Provinsi Banten)
20. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT III
1 Pelabuhan Kuala Tanjung Irwan Fanani, S.H.
F/7
%/7
2 Pelabuhan Patimban
Margaretha Ari
Setyaningsih, S.E.
3 Inland Waterway Cibitung
Ir. Beno Tjatur Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
/
4 Pelabuhan Kijing Irwansyah, M.M., M.Mar
5 Pelabuhan Maloy
Widyowati Santoro, S.E.,
M.Si., QIA
INSPEKTORAT IV
1 PT (Persero) Pelindo Cabang Kupang (Pengembangan Pelabuhan
Kupang)
Drs. Teguh Pribadi, M.Si.,
QIA
i / V
2 PT Pelindo (Persero) Cabang Bitung (Pengembangan Pelab HubIn
Bitung)
Hardono, SE.E., M.T., QIA
A
„//,,
3 PT Pelindo (Persero) Cabang Pantoloan (Pengembangan Pelabuhan
Palu, Teluk Palu)
Eko Siswanto, S.T
V A
4 PT (Persero) Pelindo Cabang Sorong (Pembangunan Pelabuhan
Sorong Seget)
Suyanto, S.Sos
r 777/#1,
S PT Pelindo (Persero) Cabang Makassar (Makassar New Port)
Ir. Roy Joeniarso, M.M
rt .,
21. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1NSPEKTO RAT V
1 Bandara Ahmad Yani - Semarang
Ir. Agoes Poernomo, M.M.,
C.Fr.A
f(:/// /0
2 Bandara Kertajati (DBU)
Cicilia Ambar TS, S.E., AK,
M.M., CA
,e(./7
3 UPBU Kelas I Sultan Baabullah - Ternate
Saipul Yamri, S.Sos., QIA
4 UPBU Kelas I Tjilik Riwut - Palangkaraya
Ir. Gunawan Susilotomo, QIA
5 Bandara Kulon Progo - Yogyakarta
Ir. Agoes
PC.Fr.A
oernomo, M.M.,
"77
6 UPBU Kelas I Radin Inten - Lampung
Ir. Prasojo, M.M., QIA
AIr. Agoes Poernomo, M.M.,
n7 Bandara Syamsudin Noor - Banjarmasin
C.Fr.A /
,
22. Rekapitulasi Pengawalan & Supervisi
Penyelesaian Proyek-proyek Mangkrak
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
PENGAWASAN ASST
MANGKRAK
ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I - -
INSPEKTORAT II 10
INSPEKTORAT III 581,072,000 28
1/
j
//
INSPEKTORAT IV 486,266,000 13
/j,
INSPEKTORAT V 350,694,000 3
AA A /./.JUMLAH 1,418,032,000 54
23. Rincian Pengawalan & Supervisi
Penyelesaian Proyek-proyek Mangkrak
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT II
1 Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa-Bali
Benny Prima, ST
,f,i
2
Pelabuhan Penyeberangan Ancam-
Kaltara
3
Pelabuhan Penyeberangan Fak Fak-
Papua Barat
4 Terminal Tipe A Palembang
5 Pelabuhan Penyeberangan Manggar
6
Kapal Sungai Tipe LCT 200 GT untuk
Kabupaten Asmat dan Nduga
(Dit.Sarana)
Masrori, S.E.,
M.Sc
v7y,
Terminal Type A Kefamenanu Kupang-
NTT
8 Pelabuhan Penyeberangan Nagakeo-NTT
9
Pelabuhan Penyeberangan Teluk Gurita-
NTT
10
Kegiatan Reaktifvasi Jalur KA Kedungjati-
Tuntang Jateng
INSPEKTORAT III
1
Matasiri,UPP Sei Danau Satui,
Kalimantan Selatan
•///
2
Marabatuan,UPP Sei Danau Satui,
Kalimantan Selatan
///
Irwan Fanani, S.H.
3
Serongga,UPP Tg. Batu, Kalimantan
Selatan
24. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUAR! FEBRUARI
,
MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
4
Sebuku, UPP Sebuku, Kalimantan
Selatan
Irwan Fanani, S.H.
5
Sangatta, UPP Sangatta, Kalimantan
Timur
Firmansyah
Chaniago, S.E.,
M.M.
6
Penajam Paser, KSOP Balikpapan,
Kalimantan Timur
Palaran, KSOP Samarinda, Kalimantan
Timur
8
Mantaritip, UPP Tg. Redep, Kalimantan
Timur
9
Tanjung Berakit,UPP Tg. Uban,
Kepulauan Riau
Ir. Beno Tjatur
Wibowo, M.MTr.,
C.Fr.A
V
10
Malarko,KSOP Tg. Balai Karimun,
Kepulauan Riau
11 Meranti,UPP Selat Panjang, Riau
12
Bagansiapi-api, KSOP Bagan Siapi-api,
Riau
13
Tanjung Beringin, UPP Tg. Beringin,
Sumatera Utara
Irwan Fanani, S.H.
Pangkalan Dodek,UPP Pangkalan Dodek,
14
Sumatera Utara
15
Karimata,UPP Telok Melano, Kalimantan
Barat
16
Tanjung Satai, UPP Telok Melano,
Kalimantan Barat
17
Pelabuhan Tiram, KSOP Teluk Bayur,
Sumatera Barat
Ahmad Junaidi,
S.H.
18
Teluk Tapang, KSOP Teluk Bayur,
Sumatera Barat
19
Pelabuhan Pacitan, UPP Berondong,
Jawa Timur
20
Pelabuhan Kalianget, UPP Kalianget,
Jawa Timur
25. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
Pelabuhan Dompak, KSOP Tg. Pinang,
Kepri
Irwan Fanani, S.H.
/
21
22
Pelabuhan Mocoh, KSOP Tg. Pinang,
Kepri
23
Pelabuhan Barus, UPP Barus, Sumatera
Utara
Irwan Fanani, S.H. 'A24
Pelabuhan Labuhan Angin, OP Belawan,
Sumatera Utara
25
Kuala Semboja, Provinsi Kalimantan
Timur
/71
26
Pelabuhan Sesayap, Kaltara, UPP Tg.
Selor
27
Pelabuhan Bukit Pinang, Kalteng, KSOP
Pulang Pisau Ir. Beno Tjatur
Wibowo, M.MTr.,
C.Fr.A
28
Pelabuhan Mempawah, Kalbar, KSOP
Pontianak
A,
INSPEKTORAT IV
1 Pelabuhan Laut Watunohu, Kendari
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
4
Pelabuhan Laut Darume, Maluta
Hardono, S.E.,
M.T., QIA %///2
//f
A.
3 Pelabuhan Laut Pota, NTT
Eko Siswanto, S.T
rff-
4
4 Pelabuhan Laut Kolbano, NTT
„3://z
5
Kapal Sabuk Nusantara SN 45 (posisi di KSOP
Merauke)
Yulianto Setiawan,
S.T., QIA
vy
A
6 Pelabuhan Laut Sarmi
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
:77' ,
ZA
7
Pelabuhan Yos Sudarso pads KSOP
Ambon
Ir. Roy Joeniarso,
M.M
77,-
8 Pelabuhan Kaimana Papua Barat
Suyanto, S.Sos,
QIA
A
26. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
9 Pelabuhan Depapre Papua
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA /.///,.:0,,///i
10 Pelabuhan Tanah Ampo Bali
11 Pembangunan Kapal SN 54
Ir. Roy Joeniarso,
.M.m
AM ,
12 Pelabuhan Air Buaya pada UPP Namlea
Yulianto Setiawan,
S.T., QIA
/7/
..,'.
13 Pelabuhan Sofifi pada UPP Soasio Maluta Khairul A. Hasibuan
j4INSPEKTORAT V
1 Bandara Murung Raya
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
r/77/
2 UPBU KELAS III Beringin Muara Teweh
3
UPBU KELAS III Pongtiku Tana Toraja
Ir. Prasojo, MM, QIA
/
A
27. Rekapitulasi Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
pada Objek Terpilih
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
PENGAWASAN ASET
BERNILAI TINGGI
ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
I 534,393,000 8
'7,/
INSPEKTORAT
7
INSPEKTORAT II 1 747 783 000, , , 15
7
17 /
INSPEKTORAT III 487,408,000 12
INSPEKTORAT IV 832,768,000 16
.7//
/7
, /1
r
INSPEKTORAT V 529,980,000 6
JUMLAH 4,132,332,000 57
28. Rincian Pengawasan Pelaksanaan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
pada Objek Terpilih
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I
1
pada ATKP Medan
Perencanaan
j
dan Manfaat Pemeliharaan Aset
Warsito, SE, QIA
v
2
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada BP2IP Malahayati
R. Heny Hendajani,
SH, MM
3
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada Poltekpel Surabaya MM
Eny Puji Astuti, SH,
f
..4.
4
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada BP3IP Sunter
Drs. Firman
5
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada PIP Semarang
Kus Harnowo, SE
V./
/
6
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada BP2IP Mauk
M. Hanad Haifani, SE
/e/Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada PIP Makassar
Eny Puji Astuti, SH,
MM
8
Perencanaan dan Manfaat Pemeliharaan Aset
pada STIP Jakarta
Herian Asiani Mandat,
SE, MM
29. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
,
INSPEKTORAT II
1 Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi NTT
Vivin Marthalina, S.IP,
Oktaria Noseva
42 Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo
Pelabuhan Penyeberangan Kariangau atau
Mengwi
77
4 Kapal Penyeberangan Propinsi NIT
5 Kapal Penyeberangan Propinsi Sulut
/
6 Kapal Penyeberangan Propinsi Maluku
A7 Terminal Tipe A Riau
V
A8 Terminal Tipe A Kendari
A
9 Terminal Tipe A Sumut
'7*
10 UPPKB Prov Lampung
,
11 UPPKB, Prov Sulteng
.
12 UPPKB Prov Jambi
!
13 Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Bekasi
14 Alat Pengujian Kereta Api Bekasi
15 Alat Perawatan Sarana Kereta Api Ngrombo
yA
30. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT III
1 Kantor PLP Tg. Uban
Widyowati Santoso,
S.E., M.Si., QIA
2 Disnav Belawan
3 Kantor PLP Tg. Priok
4 Disnav Pontianak
Setyaningsih, S.E.
5
Margaretha Ari
Kantor PLP Tg. Perak
6 Disnav Samarinda
7 Disnav Tg. Pinang
Irwan Fanani, SH
8 Disnav Dumai
9 Disnav Palembang
10 Disnav Tg. Priok
11 Disnav Tg. Emas
Margaretha Ari
Setyaningsih, S.E.
12 Disnav Surabaya
31. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT IV
1 KSOP Kelas III Manado
Eko Siswanto, S.T.
.7
2 Kantor UPP Kelas III Amurang
3 KSOP Kelas II Ternate
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
.7/
4 Kantor UPP Kelas II Babang
5 Kator Disnav Kelas I Bitung
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
/I"
A6 Pangkalan PLP Kelas II Bitung
7 KSOP Kelas III Pantoloan
Eko Siswanto, S.T.
8 Kantor UPP Kelas III Wani
9 Kantor Disnav Kelas III Merauke
Suyanto, S.Sos
"/7///////7
10 KSOP Kelas IV Merauke
11 Kantor Disnav Kelas III Kendari
Hardono, S.E., M.T.,
QIA
V
A12 KSOP Kelas II Kendari
13 KSOP Kelas III Kupang
Drs. Teguh Pribadi,
M.Si., QIA
v////
14 Kantor UPP Kelas III Labuhan Bajo
15 Kantor Disnav Kelas III Tual
Ir. Roy Joeniarso,
M.M
(///
16 KSOP Kelas I Ambon
32. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT V
1 UPBU Kelas I Budiarto - Curug
Ir. Prasojo, MM, QIA
2 UPBU Kelas I Fatmawati - Bengkulu
3 UPBU Kelas II Syukuran Aminudin Amir
4 UPBU Kelas I Sis Al Jufri
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
5 UPBU Kelas I Djalaluddin - Gorontalo
6 UPBU Kelas I Utama Juwata - Tarakan
Ir. Agoes Poernomo,
M.M., C.Fr.A7 UPBU Kelas II Kalimarau - Tanjung Redep
33. Rekapitulasi Pelaksanaan Audit Kinerja
pada Objek yang Memiliki Risiko Tinggi
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
AUDIT KINERJA ALOKASI ANGGARAN OBJEK JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I 1,221,463,000 12
, /
r
,INSPEKTORAT II 1,570,542,000 13
A
77,,
INSPEKTORAT III 1,824,175,500 48
/
v777/7
INSPEKTORAT IV 3,663,649,000 51
re
A
7
7
INSPEKTORAT V 2,409,307,000 38
A ..JUMLAH 10,689,136,500 162
34. Rincian Pelaksanaan Audit Kinerja
pada Objek yang Memiliki Risiko Tinggi
di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2018
NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT I
1
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran
Padang Pariaman
Syahrul, SH
BP2IP Sorong2
/// ;
3
Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
Tegal
R. Heny Hendajani,
SH, MM
4 STPI Curug
d/5 BP2IP Barombong
Syahrul, SH
6
Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang
Banyuwangi
Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran
Minahasa
Eny Puji Astuti, SH,
MM
8 Akademi KA Madiun
35. 9
Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi
Darat (BP2TD) Bali
10 BP3 Penerbangan Jayapura
Kus Harnowo, SE
11 STTD Bekasi
Biro Umum12
Syahrul, SH
36. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT II
1
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
Budi Herawati,
S.Sos
M. Imanullah
Dacholfany, ST
Khairullah, S.E.
Wahyu
Aristanto
777/7/////7
2
XVI
XVII
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
3
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XXIV
V
4
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XXV
5 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I
r
6
Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah
XIX A
7 BTP Wilayah Jawa Bagian Tengah
r
..M
8 BTP Wilayah Jawa Bagian Timur
V
A
9 BTP Wilayah Jawa Bagian Barat
V(///////7
10 BTP Wilayah Jakarta Banten
11 BTP Wilayah Sumatera Bagian Utara
/
7/
12 BTP Wilayah Sumatera Bagian Barat
13 BTP Wilayah Sumatera Bagian Selatan
37. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL] AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT III
1 UPP Idi
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
j
V
2 Disnav Belawan
3 UPP Leidong /
4 Disnav Sibolga
5 UPP Tanjung Medang
Irwan Fanani,
S.H.
6 Disnav Dumai
7 KSOP Kuala Tungkal
8 UPP Kuala Mendahara
9 BKKP
Ahmad Junaidi,
S.H.
10 UPP Pekalongan
11 KSOP Kali Baru
12 Disnav Cilacap
13 KSOP Muara Angke
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
14 UPP Bawean
15 KSOP Sunda Kelapa
38. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
KSOP Panarukan
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
A16
/
17 UPP Tanjung Laut
'7"
18 UPP Tanjung Santan
19 UPP Sangkulirang
20 KSOP Nunukan
21 UPP Sungai Nyamuk
Irwan Fanani,
S.H.
22 KSOP Samarinda
23 Disnav Tarakan
24 KSOP Tarakan
A..,,
25 UPP Kintap
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
26 KSOP Kota Baru
/27 Satker Pelabuhan Patimban
28 Kesyahbaran Utama Tg. Priok
Irwan Fanani,
S.H.
29 UPP Ketapang
30 UPP Panipahan
31 KSOP Dumai
32 UPP Telaga Biru
33 KSOP Kalianget /A
39. NO
OBJEK KOORDINATOR
Irwan Fanani,
S.H.
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
34 UPP Sebuku
'1.
35 UPP Tanjung Batu
36 KSOP Kuala Pembuang
Ir. Beno Tjatur
Wibowo,
M.MTr., C.Fr.A
37 KSOP Pangkalan Bun
38 KSOP Pegatan Mendawai
39 UPP Sei Danau
i
40 OP Utama Tg. Priok
V
41 UPP Sapudi
/42 KSOP Marunda
43 UPP Sapeken
44 KSOP Kepulauan Seribu
Irwan Fanani,
S.H.
45 Pangkalan PLP Surabaya
46 UPP Anyer Lor
47 KSOP Banten
48 Sesditjen Hubla
r
.
40. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUU AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT IV
1 KSOP Kelas IV Manokwari
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
/A
2 Kantor UPP Kelas III Bintuni
3 Kantor UPP Kelas III Oransbari
4 Kantor UPP Kelas III Kaimana
5 KSOP Kelas I Sorong
6 Kantor UPP Kelas III Garongkong
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
V//////
7 Kantor UPP Kelas III Selayar
8 Kantor UPP Kelas III Ampana
9 Kantor UPP Kelas III Parigi
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
10 Kantor UPP Kelas III Polewali
11 Kantor UPP Kelas III Majene
12 Kantor UPP Kelas III Wonreli
Z
13 Kantor UPP Kelas III Waikelo
14 KSOP Kelas V Celukan Bawang
15 Kantor UPP Kelas III Atapupu
16 Kantor UPP Kelas III Gilimanuk
17 Kantor OP Utama Makassar
41. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
18 Kantor Disnav Kelas I Makassar
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
.'. /
/4
19
Kantor Kesyahbandaran Utama
Makassar
20 Kantor Disnav Kelas I Sorong
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
21 Kantor Disnav Kelas II Jayapura
22 Kantor UPP Kelas III Korido
23 Kantor UPP Kelas III Serui
24 Kantor UPP Kelas III Waren
25 Kantor UPP Kelas III Agats
26 Kantor UPP Kelas III Pomako
27 KSOP Kelas II Jayapura
28 KSOP Kelas III Lembar
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
KSOP Kelas II Benoa29
30 Kantor UPP Kelas III Sape
31 Kantor Disnav Kelas III Benoa
32 KSOP Kelas IV Padang Bai
33 Kantor UPP Kelas III Buleleng
34 KSOP Kelas V Ende
35 Kantor UPP Kelas III Marapokot
42. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
36 KSOP Kelas I Ambon
Hardono, S.E.,
M.T., QIA
37 Kantor Disnav Kelas I Ambon
38 Kantor UPP Kelas II Saumlaki
39 Kantor UPP Kelas II Tual
40 Kantor PLP Kelas II Tual
41 Kantor UPP Kelas III Luwuk
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
/`
4
42 Kantor UPP Kelas III Banggai
43 Kantor UPP Kelas III Biringkasi
44 Kantor Disnav Kelas III Kupang
45 Kantor UPP Kelas III Seba
46 Kantor UPP Kelas III Larantuka
47
Satker Peningkatan Fungsi
Perkapalan dan
Kepelautan
Uji Petik Pemeriksaan Fisik:
a. KSOP Kelas III Gorontalo
b. KSOP Kelas IV Malahayati
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
43. NO
OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
48
Satker Peningkatan Fungsi
Kepelabuhanan
Uji Petik Pemeriksaan Fisik:
a. Belawan New Port
b. KSOP Kelas I Banjarmasin
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
y
49
Satker Peningkatan Keselamatan
Lalu
Lintas Angkutan Laut (LALA)
Uji Petik Pemeriksaan Fisik:
a. Galangan Kapal di Makassar
b. Galangan Kapal di Pekalongan
50
Satker Pengembangan
Kenavigasian
Uji Petik Pemeriksaan Fisik:
a. Kantor Disnav Samarinda
b. Kantor Disnav Tanjung Pinang
51
Satker Peningkatan Fungsi KPLP
Uji Petik Pemeriksaan Fisik:
a. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung
Perak
b. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung
Uban
Drs. Teguh
Pribadi, M.Si.,
QIA
44. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
INSPEKTORAT V
1
OTORITAS BANDARA WILAYAH I
SOETTA
Ir. Prasojo,
M.M., QIA
X
2
UPBU KELAS III TUNGGUL
WELUNG CILACAP
3 BALAI KESEHATAN PENERBANGAN Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
4 BALAI TEKNIK PENERBANGAN
5
UPBU KELAS III UMBU MEHANG
KUNDA WAINGAPU - NTT
Ir. Prasojo,
M.M., QIA
6
UPBU KELAS III DC SAUDALE ROTE
- NTT
UPBU KELAS III FRANS SALES LEGA
RUTENG NTT
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
8
UPBU KELAS III H. AROEBOESMAN
ENDS - NTT
9 OTBAN WILAYAH X MERAUKE
10 UPBU KELAS III MINDIPTANA
11 UPBU KELAS III SEKO - SULSEL
Ir. Agoes
Poernomo,
M.M., C.Fr.A
12 UPBU KELAS III RAMPI - SULSEL
13
UPBU KELAS III JOHN BECKER
PULAU KISAR MALUKU
14
UPBU KELAS III IBRA TUAL -
MALUKU
15
UPBU KELAS II RAHADI OESMAN
KETAPANG KALBAR
45. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
UPBU KELAS III SUSILO SINTANG -
KALBAR
16
.3/Ir. Agoes Poernomo,
M.M., C.Fr.A
17
UPBU KELAS III DEWADARU
KARIMUNJAWA
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA18
UPBU KELAS III TRUNOJOYO
SUMENEP
19
UPBU KELAS I HAS. HANADJOEDIN
- BABEL
20
PERHUBUNGAN UDARA
Ir. Agoes
Poernomo,
M.M., C.Fr.A
SEKRETARIAT DITJEN
21
BALM KALIBRASI FASILITAS
PENERBANGAN
22
DIREKTORAT NAVIGASI
PENERBANGAN
Drs. Suhardi
23
DIREKTORAT KELAIKAN UDARA
DAN PENGOPERASIAN PESAWAT
UDARA
24
UPBU KELAS III DABO SINGKEP -
KEPRI
Ir. Agoes
Poernomo,
M.M., C.Fr.A
25
UPBU KELAS I HAULOLEO
KENDARI - SULTRA
26
UPBU KELAS III SANGIE NI
BANDERA KOLAKA - SULTRA
27
UPBU KELAS III MATOHARA
WAKATOBI - SULTRA
28
UPBU KELAS III SUGIMANURU -
SULTRA
29
UPBU KELAS III ILLAGA PUNCAK
JAYA - PAPUA
M.M., QIA
UPBU KELAS III NOP GOLIAT DEKAI
30
- PAPUA Ir. Prasojo,
31
UPBU KELAS III NAHA TAHUNA -
SULUT
V7—
32 UPBU KELAS I DEO SORONG
46. NO. OBJEK KOORDINATOR JANUAR! FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JUL! AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
33
UPBU KELAS III YUVAI SEMARING -
KALTARA
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
V
34
UPBU KELAS III NUNUKAN -
KALTARA
Ir. Gunawan
Susilotomo, QIA
35
UPBU KELAS III TG. HARAPAN TG.
SELOR KALTARA
36
UPBU KELAS III LONG APUNG -
KALTARA
37 UPBU KELAS III BUA SULSEL
38 OTBAN WILAYAH V MAKASAR
INSPEKTUR JENDERAL
4;a-two,
WAHJU S. UTOMO