Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (10)
Similar to prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
Similar to prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (11)
prinsip keterbukaan dan benturan kepentingan
- 1. Prinsip Keterbukaan Informasi (Disclosure Principle) dan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) dalam Pasar Modal
- 3. SUMBER HUKUM: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 2. Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal 3. Peraturan Bursa Efek Jakarta Prinsip Keterbukaan
- 4. UUPM pasal 1 angka 25 4 Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau Efek-nya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. Prinsip Keterbukaan Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal UUPM pasal 1 angka 7
- 5. UUPM pasal 85 5 Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam Prinsip Keterbukaan Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau perusahaan Publik UUPM pasal 86 UUPM pasal 87
- 6. Informasi atau fakta material yang wajib disampaikan: • Penggabungan usaha, pengambilalihan, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan • Pemecahan saham tau pembagian deviden saham • Pendapatan dan deviden yang luar biasa sifatnya • Perolehan atau kehilangan kontrak penting • Produk atau penemuan baru yang berarti • Perubahan tahun buku perusahaan • Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen • Transaksi Afiliasi Prinsip Keterbukaan
- 7. 7 Prinsip Keterbukaan Prinsip keterbukaan di dalam hukum Pasar Modal tercermin di dalam UUPM diantaranya pada pasal-pasal: 1, 35, 40, 75, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, dan 89. Sanksi : 102, 107. Nomor Peraturan Tentang X.K.1 Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik X.K.2 Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala X.K.4 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum X.K.5 Keterbukaan Informasi Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Dimohonkan Pailit X.K.6 Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten dan Perusahaan Publik X.K.7 Jangka Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Berkala dan Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik X.M.1 Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
- 8. • Prinsip keterbukaan informasi merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan yang baik/Good Corporate Governance • Prinsip keterbukaan informasi diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor • Prinsip keterbukaan informasi bertujuan untuk menciptakan pasar yang efisien Prinsip Keterbukaan
- 9. expectation gap 9 investor menginginkan full disclosure Emiten cenderung menerapkan limited disclosure GAP investor menginginkan informasi yang tepat waktu investor menginginkan data atau informasi yang rinci dan akurat Emiten mengharapkan dapat mengurangi biaya penyebaran informasi/ penerbitan laporan Emiten mengharapkan dapat memberikan informasi secara garis besar saja Prinsip Keterbukaan
- 10. 10 Kepercayaan investor atau publik terhadap Pasar Modal Prinsip Keterbukaan Menciptakan pasar yang efisien
- 11. Pengecualian terhadap kewajiban atas keterbukaan informasi: Menurut Munir Fuady, pengecualian terhadap keterbukaan informasi terjadi dalam hal: 1. Informasi terkait belum matang untuk di-disclose, terlalu prematur untuk diketahui publik dan belum dapat dipastikan keadaannya 2. Informasi yang apabila diungkapkan kepada publik dapat dimanfaatkan oleh pesaing sehingga dapat merugikan perusahaan sendiri 3. Informasi yang memang sifatnya rahasia, seperti diatur dalam suatu klausula kontrak yang menyatakan bersifat rahasia diantara para pihak tersebut Prinsip Keterbukaan
- 13. Peraturan Bapepam-LK No. IX-E.1 13 Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan adalah Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud. Benturan Kepentingan SUMBER HUKUM: Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.E.1
- 14. Bentuk-bentuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan: 1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan 2. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana direktur, komisaris, pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direktur, atau komisaris 3. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direktur atau komisaris 4. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut adalah pemegang saham utama, komisaris, ataus direksi dari perusahaan publik 5. Memakai jasa perusahaan dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris 6. Membeli saham perseroan lain dimana pemegang saham utama, komisaris,a tau direksi menjadi pemegang saham atau direksi atau komisaris 7. Melakukan penyertaan pada perusahaan lain, dimana pemegang saham utama, direksi atau komisaris menjadi pemegang saham, direksi atau komisaris pada perusahana yang menerima penyertaan Benturan Kepentingan
- 15. Kewajiban Perusahaan Publik dalam hal terjadinya transaksi dengan unsur benturan kepentingan: Apabila terjadi transaksi benturan kepentingan dalam perusahaan, Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 mewajibkan perusahaan yang bersangkutan untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen atau wakilnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham, yang persetujuannya ditegaskan dalam bentuk akta notariil. Pemegang Saham Independen adalah para pemegang saham lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi terkait dan/atau bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam transaksi terkait. Benturan Kepentingan