SlideShare a Scribd company logo
PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN
SEMESTER II
“RULE OF LAW
NAMA : MUHAMMAD ABDUL LATIF
NOMOR BP : 1201033041
KELAS : 1B MANDIRI
JURUSAN : ELEKTRO
PRODI : TEKNIK LISTRIK
POLITEKNIK NEGERI PADANG
TAHUN AJARAN 2012/2013
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum yang belaku di masyarakat baik
tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi pada kenyataannya hukum di Indonesia masih belum di laksanakan
sebaik – baiknya dan penegakan hokum di masyarakat sendiri juga masih kurang.
Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di Negara
kita ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait semua
aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat
ditegakan.
1.2 Rumusan Masalah
Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah:
1. Apa pengertian rule of law?
2. Bagaimana terbentuknya rule?
3. Apa fungsi dari rule of law?
4. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Rule of law?
5. Apakah Negara Indonesia termasuk Negara yang adil dalam penegakan hukumnya?
1.3 Tujuan
Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan :
1. Pengertian rule of law.
2. Mengetahui asal mula terbentuk nya rule of law.
3. fungsi rule or law.
4. Mengetahui Dinamika pelaksanaan rule of law di Indonesia.
5. Negara Indonesia adalah Negara yang baik atau buruk dalam peradilannya.
1.4 Metode Penulisan
Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah hasil telaah
pustaka yaitu:
a. Inventarisasi ide atau gagasan.
b. Memilih ide atau gagasan
c. Ubah ide menjadi topik dan judul tulisan.
d. Buat rancangan tulisan.
e. Berdasarkan kerangka tulisan, himpun sumber bacaan yang sesuai.
f. Buat intisari-intisari sumber bacaan yang dapat berupa fakta, data atau informasi..
g. Susun intisari-intisari ke dalam sub judul yang sesuai pada kerangka tulisan.
h. Pengolahan data, fakta atau informasi.
i. Metode analisis dan sintesis.
j. Hasil analisis dan sintesis tersebut disimpulkan yang dapat berupa fakta, data atau informasi,
konsep, temuan, ide, gagasan, hipotesis dll., yang berbeda dengan intisari-intisari yang ada di
sumber bacaan.
BAB II
PEMBAHASAN
2. 1 Pengertian Rule Of law
Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu:
Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang
terorganisasi (organized public power), misalnya nrgara. Kedua, secara hakiki/materiil
(ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran
hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilan
sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.
Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system
peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.
2.2 Sejarah berdirinya rule of law
Latar belakang kelahiran rule of law:
a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan
Negara.
b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional.
c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum.
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusi
dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law
Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari:
- Supremasi aturan-aturan hukum.
- Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum.
- Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan
pengadilan.
Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika di
letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk mengawasi pelaksanaan tugas
kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi
seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social.
Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law
adalah:
1. Adanya perlindungan konstitusional
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat.
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.
1) berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah
2) Ajaran dari suatu rezim yang dianggap benar sehingga harus dipatuhi
3) (1) segala ketentuan dan aturan tt ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb);
(2) undang-undang dasar suatu negara
4) Penegakan hokum
5) seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip
keadilan dan egalitarian.
6) kekuasaan tertinggi (teratas).
7) bersangkutan dng, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu Negara.
2.3 Fungsi Rule Of Law
Fungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah jaminan adanya keadilan social bagi
masyarakat, terutama keadilan social.
Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945
yaitu:
· Pasal 1 ayat 3
· Pasal 24 ayat 1
· Pasa 27 ayat 1
· Pasal 28D ayat 1 dan 2
2.4 Pelaksanaan Rule of Law
Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka:
a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat
hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa.
b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan
berkembang pada bangsa.
c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang
hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada
keadilan.
Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya
pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum
progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat
kandungan moral yang kuat.
Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan
yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan
ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu.
Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau
kekuatan apapun.
3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk.
Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi
Internasional: 2005).
Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain:
o Kasus korupsi KPU dan KPUD;
o Kasus illegal logging;
o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA);
o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ;
o Kasus perdagangan wanita dan anak.
2.5 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia
Dalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang
terdiri dari:
asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar
· 1. Kepolisian
fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu:
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Menegakan Hukum.
- Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
wewenang kepolisian adalah sebagai berikut:
- Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan
bangsa.
- Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka
pencegahan.
-Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan
instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
· 2. Kejaksaan
wewenang dan tugas kejaksaan
-Melakukan penuntutan
- Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
- melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana
pengawasan, dan keputusa lepas bersyarat.
- Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
-Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan
sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan
penyidik.
·
3. KPK( komisi Pemberantasn Korupsi)
KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna
dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.
a. Tugas KPK
- berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
wewenang KPK
-Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan
wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi.
- Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan
oleh kepolisian dan kejaksaan.
- Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
- Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
-hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002.
-peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK.
·
4. Badan peradilan
1) Mahkamah Agung (MA)
merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan:
- Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
peradilan.
- Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang
- Kewanangan lain yang ditentukan undang-undang.
2) Mahkamah Konstitusi (MK)
merupakan lembaga peradilan pada tignkat pertama dan terakhir:
- Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
1945
- Memutuskan pembubaran parpol
- Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum
3) Peradilan Tinggi dan Negeri
merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan
tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dan
tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan
memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika
pencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Jadi, agar terciptanya kedamaian dalam suatu Negara. perlu adanya suatu konsekuensi
dalam menjalani sebuah peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara, yang berdasarkan pada
prinsip Rule Of Law. sehingga system hukum kita bisa mencapai suatu tujuan yaitu keadilan
social bagi masyarakatnya.
3.2 Saran
Kita sebagai warga Negara yang baik kita seharusnya, perlu menegakan hukum sesuai
dengan kaidah- kaidah hukum yang berlaku. agar terciptanya keamanan, ketertiban dan
keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Daftar Pustaka
Widodo, SRI., dkk. 2011.pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.UMC press
http://aristhaserenade.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dan-rule-of-law.html
http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/
http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/

More Related Content

What's hot

Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
Ig Fandy Jayanto
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Fotografie
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Syifa Nadia
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Nuelnuel11
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Della Mega Alfionita
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Fenti Anita Sari
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
Amyarimbi
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Fenti Anita Sari
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKnPolitik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKn
M Abdul Aziz
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
HIMA KS FISIP UNPAD
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
yudikrismen1
 
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
viviokta3
 
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBDHakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Fox Broadcasting
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Masyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani pptMasyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani ppt
Berbagi Semangat
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Shelly Selviana
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Wahyuda5
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Wulandari Rima Kumari
 

What's hot (20)

Teori biologi kriminal
Teori biologi kriminalTeori biologi kriminal
Teori biologi kriminal
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia pptSejarah lahir hak asasi manusia ppt
Sejarah lahir hak asasi manusia ppt
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
ppt rule of law
ppt rule of lawppt rule of law
ppt rule of law
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKnPolitik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKn
 
4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`4. perkembangan ham di indonesia`
4. perkembangan ham di indonesia`
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
Identifikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Nilai Pancasila Pada Tragedi T...
 
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBDHakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
Hakekat Keragaman dan Kesetaraan Manusia - ISBD
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Masyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani pptMasyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani ppt
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Laporan hasil wawancara kelompok 4
Laporan hasil wawancara   kelompok 4Laporan hasil wawancara   kelompok 4
Laporan hasil wawancara kelompok 4
 
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam IslamIlmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dalam Islam
 

Viewers also liked

Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Julaiha Probo Anggraini
 
Konstitusi rule of law
Konstitusi rule of lawKonstitusi rule of law
Konstitusi rule of law
suher lambang
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rapiika
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
7. ham dan rule of law (Acuan 2006)
7. ham dan rule of law (Acuan 2006) 7. ham dan rule of law (Acuan 2006)
7. ham dan rule of law (Acuan 2006)
Fajar Zain
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
Ruqayyah S
 
Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)
Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)
Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)
Lidya Dalovya
 
Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
Mercu Buana University
 
Memahami Kerja Sama Tim
Memahami Kerja Sama TimMemahami Kerja Sama Tim
Memahami Kerja Sama Tim
Meida Midut
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)
Ahmad Thoriq
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
Manunggal Amethyst
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
Sherly Anggraini
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
goodminer
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham
Mardiah Ahmad
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
melan mahfudzoh
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
Okta Milatina
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
Faizatur Rokhmah
 
Leadership & Teamwork
Leadership & TeamworkLeadership & Teamwork
Leadership & Teamwork
Eval Wari, PCC
 

Viewers also liked (19)

Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
Penerapan prinsip rule of law, mensyaratkan adanya penyelenggaraan pemerintah...
 
Konstitusi rule of law
Konstitusi rule of lawKonstitusi rule of law
Konstitusi rule of law
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
7. ham dan rule of law (Acuan 2006)
7. ham dan rule of law (Acuan 2006) 7. ham dan rule of law (Acuan 2006)
7. ham dan rule of law (Acuan 2006)
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)
Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)
Tugas civic education (lidya mar'athus sholihah 2012730136)
 
Isi makalah santi
Isi makalah santiIsi makalah santi
Isi makalah santi
 
Konstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of lawKonstitusi dan rule of law
Konstitusi dan rule of law
 
Memahami Kerja Sama Tim
Memahami Kerja Sama TimMemahami Kerja Sama Tim
Memahami Kerja Sama Tim
 
Ham (hak asasi manusia)
Ham    (hak asasi manusia)Ham    (hak asasi manusia)
Ham (hak asasi manusia)
 
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUMILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
ILMU NEGARA - KONSEP NEGARA HUKUM
 
Rule of Law
Rule of LawRule of Law
Rule of Law
 
Bab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan hamBab vi negara hukum dan ham
Bab vi negara hukum dan ham
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 
negara hukum dan ham
negara hukum dan hamnegara hukum dan ham
negara hukum dan ham
 
Leadership & Teamwork
Leadership & TeamworkLeadership & Teamwork
Leadership & Teamwork
 

Similar to Makalah rule of law

Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
wnanang28
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
atuulll
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
atuulll
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
Yusron Arfiansyah
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
feggyernes
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
Nandya Guvita
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
rayhanf
 
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMateri Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
MayaRiantini1
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
mudanp.com
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
Robet Saputra
 
Rule Of Law
Rule Of LawRule Of Law
Rule Of Law
Mamlu Hikmatun Nisa
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
RiskyAminAlQadry
 
Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
Uwes Chaeruman
 
Negara hukum rule of law
Negara hukum rule of lawNegara hukum rule of law
Negara hukum rule of law
Gozali Ghozi
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
aguesmatematic
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
iwan Alit
 
Problematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesiaProblematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesia
noidmedia virtual
 

Similar to Makalah rule of law (20)

Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
 
Pkn
Pkn Pkn
Pkn
 
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOLKetika Hukum di negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di negeriku dikali NOL
 
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOLKetika Hukum di Negeriku dikali NOL
Ketika Hukum di Negeriku dikali NOL
 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
 
Rule of law new
Rule of law newRule of law new
Rule of law new
 
SIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum IndonesiaSIstem Hukum Indonesia
SIstem Hukum Indonesia
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptxMateri Penegakan hukum di indonesia.pptx
Materi Penegakan hukum di indonesia.pptx
 
09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum09 sistem dan klasifikasi hukum
09 sistem dan klasifikasi hukum
 
Negara hukum dan ham
Negara hukum dan hamNegara hukum dan ham
Negara hukum dan ham
 
Rule Of Law
Rule Of LawRule Of Law
Rule Of Law
 
Law Sociology
Law SociologyLaw Sociology
Law Sociology
 
Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3Modul 4 kb 3
Modul 4 kb 3
 
Negara hukum rule of law
Negara hukum rule of lawNegara hukum rule of law
Negara hukum rule of law
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
K elompok 7 pkn
K elompok 7 pknK elompok 7 pkn
K elompok 7 pkn
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
 
Problematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesiaProblematika penegakan hukum di indonesia
Problematika penegakan hukum di indonesia
 

More from Just Latif no Other

Bab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petirBab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petir
Just Latif no Other
 
Bab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petirBab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petir
Just Latif no Other
 
Cahaya makalah- instalasi listrik
Cahaya  makalah- instalasi listrikCahaya  makalah- instalasi listrik
Cahaya makalah- instalasi listrik
Just Latif no Other
 
Perangkat keras komputer
Perangkat keras komputerPerangkat keras komputer
Perangkat keras komputer
Just Latif no Other
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
Just Latif no Other
 

More from Just Latif no Other (6)

Bab iv
Bab ivBab iv
Bab iv
 
Bab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petirBab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petir
 
Bab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petirBab iv intalasi penyalur petir
Bab iv intalasi penyalur petir
 
Cahaya makalah- instalasi listrik
Cahaya  makalah- instalasi listrikCahaya  makalah- instalasi listrik
Cahaya makalah- instalasi listrik
 
Perangkat keras komputer
Perangkat keras komputerPerangkat keras komputer
Perangkat keras komputer
 
Makalah korupsi
Makalah korupsiMakalah korupsi
Makalah korupsi
 

Recently uploaded

Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...
Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...
Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...
adirachmad07
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
masyithah15
 
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdfKoneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
roviqoevi1
 
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaruCara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
mamiksuliyati7
 
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdfmodul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
ririnferina1
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
WahyuajengSarastika
 
bullying materi mpls disekolah menengah atas
bullying materi mpls disekolah menengah atasbullying materi mpls disekolah menengah atas
bullying materi mpls disekolah menengah atas
NorAyat2
 
Modul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
NissaAprilia2
 
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
izanurheta
 
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptxRefleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
HidayatulMabrur1
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
SUZIEWATIBTMATYAAKUP
 
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundunganMateri sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
RahayuAprilina1
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
Kanaidi ken
 
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
juliafnita47
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
anisaavrr1
 
Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024
Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024
Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024
NurulHuriyah2
 
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptxSlide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
xyurashi05
 
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdfManajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
AhmadAkbarNafi
 

Recently uploaded (20)

Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...
Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...
Slides Share Hasil Pembelajaran Filsafat Ilmu. Kelompok 5, Dosen Pengampu : D...
 
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdfJURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
JURNAL REFLEKSI DWI MINGGUAN MODUL 1.2.pdf
 
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdfKoneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
Koneksi Antar Materi Modul 2.2cgpa10.pdf
 
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaruCara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
Cara Login ke SKP Platform v1 kemenkes terbaru
 
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdfmodul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
modul matematika kls 3 kurikulum merdeka-.pdf
 
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptxMPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
MPLS Pengenalan Budaya Lokal salinan.pptx
 
bullying materi mpls disekolah menengah atas
bullying materi mpls disekolah menengah atasbullying materi mpls disekolah menengah atas
bullying materi mpls disekolah menengah atas
 
Modul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Sosiologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docxCP DAN ATP TJKT  X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
CP DAN ATP TJKT X FASE E KURIKULUM MERDEKA.docx
 
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat IlmuKelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
Kelompok 9_Hasil Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Filsafat Ilmu
 
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptxRefleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
Refleksi Diri dan Umpan Balik yang Membangun .pptx
 
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdfKARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
KARNIVAL PERPADUAN BAHASA INGGERIS TAHUN 2024.pdf
 
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundunganMateri sosialisasi tentang anti perundungan
Materi sosialisasi tentang anti perundungan
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ "PTK 007 Rev-5 Tahun 2023 & Perhitungan...
 
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
Pelibatan Keluarga di Satuan Pendidikan – Langkah Komunikasi untuk Berkolabor...
 
Modul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Seni Musik Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS ETUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
TUGAS AKHIR POWER POINT KELOMPOK 3 KELAS E
 
Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024
Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024
Paparan Seragam Sekolah di SD Negeri sesuai aturan 2024
 
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptxSlide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
Slide Pengantar Filsafat IlmuKelompok 8.pptx
 
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdfManajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
Manajemen Limbah Medis Sub Pin Polio - Juni 2024 ppt.pdf
 

Makalah rule of law

  • 1. PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN SEMESTER II “RULE OF LAW NAMA : MUHAMMAD ABDUL LATIF NOMOR BP : 1201033041 KELAS : 1B MANDIRI JURUSAN : ELEKTRO PRODI : TEKNIK LISTRIK POLITEKNIK NEGERI PADANG TAHUN AJARAN 2012/2013
  • 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam kehidupan kita tidak terlepas dari norma dan hukum yang belaku di masyarakat baik tertulis ataupun tidak tertulis. Tapi pada kenyataannya hukum di Indonesia masih belum di laksanakan sebaik – baiknya dan penegakan hokum di masyarakat sendiri juga masih kurang. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda harus bisa membenahi penegakan hukum di Negara kita ini. Dalam bahasan ini dibahas supaya keadilan dapat ditegakan, maka akan terkait semua aspek yang ada didalamnya yang mempengaruhi dan menjadi penentu apakah keadilan dapat ditegakan. 1.2 Rumusan Masalah Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah: 1. Apa pengertian rule of law? 2. Bagaimana terbentuknya rule? 3. Apa fungsi dari rule of law? 4. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Rule of law? 5. Apakah Negara Indonesia termasuk Negara yang adil dalam penegakan hukumnya? 1.3 Tujuan Setelah mempelajari makalah ini diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan : 1. Pengertian rule of law. 2. Mengetahui asal mula terbentuk nya rule of law. 3. fungsi rule or law. 4. Mengetahui Dinamika pelaksanaan rule of law di Indonesia. 5. Negara Indonesia adalah Negara yang baik atau buruk dalam peradilannya.
  • 3. 1.4 Metode Penulisan Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah hasil telaah pustaka yaitu: a. Inventarisasi ide atau gagasan. b. Memilih ide atau gagasan c. Ubah ide menjadi topik dan judul tulisan. d. Buat rancangan tulisan. e. Berdasarkan kerangka tulisan, himpun sumber bacaan yang sesuai. f. Buat intisari-intisari sumber bacaan yang dapat berupa fakta, data atau informasi.. g. Susun intisari-intisari ke dalam sub judul yang sesuai pada kerangka tulisan. h. Pengolahan data, fakta atau informasi. i. Metode analisis dan sintesis. j. Hasil analisis dan sintesis tersebut disimpulkan yang dapat berupa fakta, data atau informasi, konsep, temuan, ide, gagasan, hipotesis dll., yang berbeda dengan intisari-intisari yang ada di sumber bacaan.
  • 4. BAB II PEMBAHASAN 2. 1 Pengertian Rule Of law Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi dua yaitu: Pertama, pengertian secara formal (in the formal sence) diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi (organized public power), misalnya nrgara. Kedua, secara hakiki/materiil (ideological sense), lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk (just and unjust law). Rule of law terkait erat dengan keadilan sehingga harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom. 2.2 Sejarah berdirinya rule of law Latar belakang kelahiran rule of law: a. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan Negara. b. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu Demokrasi Konstitusional. c. Perumusan yuridis dari Demokrasi Konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke 19, seiring degan negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law adalah konsep tentang common law
  • 5. Unsur-unsur rule of law menurut A.V. Dicey terdiri dari: - Supremasi aturan-aturan hukum. - Kedudukan yang sama didalam menghadapi hukum. - Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Paham rule of law di Inggris diletakan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika di letakan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham kedaulatan Negara, melalui paham kedaulatan hokum untuk mengawasi pelaksanaan tugas kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi seluruh masyarakatnya, khususnya keadilan social. Syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah: 1. Adanya perlindungan konstitusional 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan. 1) berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri: daerah 2) Ajaran dari suatu rezim yang dianggap benar sehingga harus dipatuhi 3) (1) segala ketentuan dan aturan tt ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb); (2) undang-undang dasar suatu negara 4) Penegakan hokum 5) seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian. 6) kekuasaan tertinggi (teratas). 7) bersangkutan dng, sesuai dengan, atau diatur oleh konstitusi suatu Negara.
  • 6. 2.3 Fungsi Rule Of Law Fungsi Rule Of Law pada hakikat nya adalah jaminan adanya keadilan social bagi masyarakat, terutama keadilan social. Penjabaran prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945 yaitu: · Pasal 1 ayat 3 · Pasal 24 ayat 1 · Pasa 27 ayat 1 · Pasal 28D ayat 1 dan 2 2.4 Pelaksanaan Rule of Law Agar pelaksanaan rule of law bisa berjalan dengan yang diharapkan, maka: a. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. b. Rule of law yang merupakan intitusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. c. Rule of law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan social, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus ditegakan secara adil juga memihak pada keadilan. Untuk mewujudkannya perlu hukum progresif (Setjipto Raharjo: 2004), yang memihak hanya pada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik atau keperluan lain. Asumsi dasar hokum progresif bahwa ”hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Hukum progresif memuat kandungan moral yang kuat. Arah dan watak hukum yang dibangun harus dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki bangsa yang bersangkutan atau “back to law and order”, kembali pada hukum dan ketaatan hukum negara yang bersangkutan itu. Adapun negara yang merupakan negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Ada pengakuan dan perlindungan hak asasi.
  • 7. 2. Ada peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan atau kekuatan apapun. 3. Legalitas terwujud dalam segala bentuk. Contoh: Indonesia adalah salah satu Negara terkorup di dunia (Masyarakat Transparansi Internasional: 2005). Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law antara lain: o Kasus korupsi KPU dan KPUD; o Kasus illegal logging; o Kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung (MA); o Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotripika ; o Kasus perdagangan wanita dan anak. 2.5 Dinamika Pelaksanaan Rule Of Law di Indonesia Dalam Proses Penegakan hokum di Indonesia di lakukan oleh lembaga penegak hukum yang terdiri dari: asas (kebenaran yg menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb); dasar · 1. Kepolisian fungsinya memelihara keamanan dalam negeri. Yang memiliki tugas pokok yaitu: - Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. - Menegakan Hukum. - Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. wewenang kepolisian adalah sebagai berikut: - Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. - Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. -Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. - Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. - Memberikan izin melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
  • 8. · 2. Kejaksaan wewenang dan tugas kejaksaan -Melakukan penuntutan - Melaksanakan penetapan hakim dan putusa pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. - melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusa lepas bersyarat. - Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. -Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. · 3. KPK( komisi Pemberantasn Korupsi) KPK di tetapkan dengan UU no 20 tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. a. Tugas KPK - berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi - Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. - Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. - Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. - Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. wewenang KPK -Melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan, terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak korupsi. - Mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. - Menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. - Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. -hanya menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002. -peradilan tindak pidana korupsi tidak bisa berjalan dengan landasan hukum UU KPK. ·
  • 9. 4. Badan peradilan 1) Mahkamah Agung (MA) merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia. MA mempunyai kewenangan: - Mengadili pada tingkat kasai terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan. - Menguji peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang - Kewanangan lain yang ditentukan undang-undang. 2) Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan pada tignkat pertama dan terakhir: - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 - Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 - Memutuskan pembubaran parpol - Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum 3) Peradilan Tinggi dan Negeri merupakan peradilan umum di tingkat provinsi dan kabupaten. Fungsi kedua peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten, dan tingkat banding di peradilan tinggi. Pasal 57 UU No. 8 tahun 2004 menetapkan agar peradilan memberikan prioritas peradilan terhadap tindak korupsi, terorisme, narkotika atau psikotropika pencucian uang, dan selanjutnya, tindak pidana.
  • 10. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Jadi, agar terciptanya kedamaian dalam suatu Negara. perlu adanya suatu konsekuensi dalam menjalani sebuah peraturan hukum yang ada dalam suatu Negara, yang berdasarkan pada prinsip Rule Of Law. sehingga system hukum kita bisa mencapai suatu tujuan yaitu keadilan social bagi masyarakatnya. 3.2 Saran Kita sebagai warga Negara yang baik kita seharusnya, perlu menegakan hukum sesuai dengan kaidah- kaidah hukum yang berlaku. agar terciptanya keamanan, ketertiban dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • 11. Daftar Pustaka Widodo, SRI., dkk. 2011.pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.UMC press http://aristhaserenade.blogspot.com/2011/01/hak-asasi-manusia-dan-rule-of-law.html http://emperordeva.wordpress.com/about/sejarah-hak-asasi-manusia/ http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-manusia/