More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
Similar to PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
- 1. MEDIASI
- 2. Perubahan Perma Mediasi PERMA No. 2 tahun 2003 bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan PERMA No. 1 Tahun 2008 1.Di arahkannya para pihak untuk menempuh mediasi 2. Pemberian sebuah konsekuensi 3. Sanksi putusan batal demi hukum apabila tidak mengikuti atau mengabaikan perma ini. PERMA No.1 Tahun 2016 perubahan dilakukan karena beberapa alasan mendasar berkaitan dengan masalah waktu dan mengukur itikad baik para pihak untuk melakukan mediasi di Pengadilan. PERMA No.3 Tahun 2022 Pelaksanaan mediasi dilaksanakan berbasis elektronik
- 3. PERMA NO:1 TAHUN 2016 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma ini mengatur tata cara ataupun langkah-langkah melaksanakan ataupun menyelenggarakan mediasi . Kecuali perkara sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana, sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tel Ruang Lingkup: pasal 2 ayat 1 yaitu tentang Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.Dalam perkara pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi.
- 4. PROSEDUR MEDIASI PERMA NO.1 TAHUN 2016 MEDIASI MEDIATO R PARA PIHAK Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung KESEPAKATAN PERDAMAIAN PARA PIHAK YANG MEMBAWA SENGKETA KE PENGADILAN
- 5. Tahapan pra mediasi PENDAFTARAN PERKARA PERDATA SURAT GUGATAN KE PENGADILAN Diberikan kepada Panitera Panitera Menyerahkan kepada Kepala pengadilan Kepala pengadilan menunjuk majelis hakim Hakim menjelaskan dan mewajibkan prosedur mediasi PENENTUA N HARI SIDANG Hari Pertama Sidang (Hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi) Pasal 7 (1)
- 6. SIDANG PERTAMA Sidang I PEMILIHAN MEDIATOR DI DALAM MAUPUN DI LUAR PENGADILAN TIDAK SEPAKAT MEMILIH SEPAKAT MEMILIH PENUNJUKAN MEDIATOR OLEH KETUA MAJELIS HAKIM Proses MEDIASI - Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. - Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 20 ayat 5 Ps.24 ayat 3 dan 4
- 7. Setelah menempuh proses mediasi Menghadap Kembali kepada majelis hakim pemeriksa Mediasi Gagal Mediasi berhasil Mediasi berhasil sebagian Mediasi tidak dapat dilaksanakan Akta perdamaian (akta vandading) Penetapan tentang pencabutan gugatan Akta Perdamaian (Acta Van Dading)Kesepakatan Perdamaian antara sebagaian pihak yang berperkara dapat dikuatkan dengan Akta Perdamian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan penetapan Melanjutkan Pemeriksaan Perkara - Dalam hal kesepakatan Pedamaian hanya menyangkut sebagaian objek gugatan - Majelis Hakim melenjutkan pemeriksaan terhadap objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakti oleh kedua belah pihakberperkara - Majelis Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian sebagai tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan Penetapan melanutkan pemeriksaan perkara
- 8. PEMBEDA ANTARA PERMA NO.1 TAHUN 2016 DENGAN PERMA NO.3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI. Perbedaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Ruang lingkup pasal 2 ayat 1 yaitu tentang Ketentuan mengenai Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama. Dalam perkara pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi Pasal 3 yaitu Mediasi Elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal Para Pihak menghendaki melakukan proses Mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik. Pelaksanaan mediasi Pasal 6 ayat 1 yaitu : Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pasal 4 ayat 3 yaitu : Dalam perkara yang pemeriksaannya dilakukan secara manual, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak dan/ atau kuasanya, sebelum menunda proses persidangan mewajibkan kepada Para Pihak menempuh mediasi, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada Para Pihak mengenai Mediasi Elektronik. Pasal 5 yaitu : (1) Mediasi Elektronik dapat dilaksanakan setelah Para Pihak dan/ atau kuasanya memberikan persetujuan. (2) Dalam hal salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan Mediasi Elektronik, mediasi dilaksanakan secara manual. Tempat pelaksanaan Mediasi Pasal 11 yaitu: (1) Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak. (2)Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Pasal 11 ayat 1 Pertemuan Mediasi Elektronik diselenggarakan di ruang virtual yang ada dalam Aplikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- 10. BAB 01
- 11. BAB 1 - KETENTUAN UMUM Mediasi Elektronik Infrastruktur Elektronik Aplikasi Dokumen Elektronik Administrasi Mediasi Elektronik Ruang Virtual Mediasi Elektronik Tanda Tangan Elektronik Ketentuan Keadaan Tertentu.
- 12. BAB 02
- 13. BAB 2 - PRINSIP PENYELENGGARAAN MEDIASI ELEKTRONIK Sukarela Rahasia Efektif Aman Akses terjangkau
- 14. BAB 03
- 15. BAB 3 - PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK Kesepakatan Para Pihak Verifikasi Identitas Persetujuan Tertulis Penunjukan Mediator Dokumen Elektronik Administrasi Mediasi Dom. Elektronik - >Dom. Sah Persetujuan Para Hakim Pihak Pemeriksa
- 16. BAB 3 - LANJUTAN Mediator Pertemuan Acara Elektronik Etika Penentuan Aplikasi Ruang Virtual Resume Perkara Pertemuan Tdk Bercara Elektronik Mediator SIP E-Mediasi Resume Mediator Efektrivitas Menentukan Jadwal Rahasia Mediator Para Pihak
- 17. BAB 3 - PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK Perubahan Sifat Pertemuan dan Kehadiran Ahli atau Pihak lain Penyampaian Hasil Mediasi Penandatangan Kesepakatan Perdamaian
- 18. BAB 04
- 19. BAB 4 - KETENTUAN PENUTUP PERMA 1 2016 tetap berlaku dalam mediasi elektronik sepanjang tidak ditentukan lain melalui perma ini
- 20. KOMPARASI
- 21. Komparasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik BAB 1 – KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pasal 1 BAB 1 – KETENTUAN UMUM BAB II – PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN Bagian Kesatu – Ruang Lingkup Pasal 2 Pasal 3 BAB II – PRINSIP PENYLENGGARAAN MEDIASI ELEKTRONIK Pasal 2 Pasal 3 BAB 1 – KETENTUAN UMUM BAB 1 – KETENTUAN UMUM BAB II – PEDOMAN MEDIASI DI PENGADILAN BAB II – PRINSIP PENYELENGGARAAN MEDIASI ELEKTRONIK
- 22. Bagian Kedua – Jenis Perkara Wajib Menempuh Mediasi Pasal 4 Bagian Ketiga – Sifat Proses Mediasi Pasal 5 Bagian Keempat – Kewajiban Menghadiri Mediasi Pasal 6 Bagian Kelima – Itikad Baik Menempuh Mediasi Pasal 7 Bagian Keenam – Biaya Mediasi Paragraf 1 – Biaya Jasa Mediator Pasal 8
- 23. Paragraf 2 – Biaya Pemanggilan Para Pihak Pasal 9 Pasal 10 Biaya Ketujuh Tempat Penyelenggaraan Mediasi Pasal 11 Bagian Kedelapan – Tata Kelola Mediasi di Pengadilan Pasal 12 BAB III – MEDIATOR Bagian Kesatu – Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga Pasal 13 BAB III – PELAKSANAAN MEDIASI ELEKTRONIK Bagian Kesatu – Kesepakatan Para Pihak Melakukan Mediasi Elektronik Pasal 4
- 24. Bagian Kedua – Tahapan Tugas Mediator Pasal 14 Bagian Ketiga – Pedoman Perilaku Mediator Pasal 15 Pasal 16 Pasal 5 Pasal 6 Bagian Kedua – Pencatatan Mediasi Elektronik Pasal 7 Bagian Ketiga – Penunjukan Mediator Pasal 8 Bagian Keempat – Verifikasi Identitas Pasal 9 Bagian Kelima – PenentuanAplikasi Mediasi Pasal 10
- 25. Bagian Keenam – Ruang Virtual Penyelenggaraan Mediasi Elektronik Pasal 11 Pasal 12 Pasal 13 Bagian Ketujuh – Penyampaian Resume Perkara E-Mediasi Pasal 14 Bagian Kedelapan – Pertemuan Mediasi Elektronik Pasal 15 Pasal 16 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19
- 26. Pasal 20 Bagian Kesembilan – Perubahan Sifat Pertemuan dan KehadiranAhli atau Pihak Lain Pasal 21 Pasal 22 Bagian Kesepuluh – Penyampaian Hasil Mediasi Pasal 23 Bagian Kesebelas – Penandatnganan Kesepakatan Perdamaian Pasal 24
- 27. BAB IV – TAHAPAN PRAMEDIASI Bagian Kesatu – Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara Pasal 17 Bagian Kedua – Kewajiban Kuasa Hukum Pasal 18 Bagian Ketiga – Hak Para Pihak Memilih Mediator Pasal 19 Bagian Keempat – Batas Waktu Pemilihak Mediator Pasal 20 BAB IV – KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pasal 26
- 28. Bagian Kelima – Pemanggilan Para Pihak Pasal 21 Bagian Keenam –Akibat Hukum Pihak Tidak Beritikad Baik Pasal 22 Pasal 23 BAB V – TAHAPAN PROSES MEDIASI Bagian Kesatu – Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi Pasal 24
- 29. Bagian Kedua – Ruang Lingkup Materi Pertemuan Mediasi Pasal 25 Bagian Ketiga – KeterlibatanAhli dan Tokoh Masyarakat Pasal 26 Bagian Keempat – Mediasi Mencapai Kesepakatan Pasal 27 Pasal 28
- 30. Bagian Kelima – Kesepakatan Perdamaian Sebagian Pasal 29 Pasal 30 Pasal 31 Bagian Keenam – Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan Pasal 32 BAB VI – PERDAMAIAN SUKARELA Bagian Kesatu – Perdamaian Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara Pasal 33
- 31. Bagian Kedua – Perdamaian Sukarela pada Tingkat Upaya Hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali Pasal 34 BAB VII – KETERPISAHAN MEDIASI DARI LITIGASI Pasal 35 BAB VIII – PERDAMAIAN DI LUAR PENGADILAN Pasal 36 Pasal 37 BAB IX – KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Pasal 39
- 32. Thanks