UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
PERATURAN LKPP NOMOR 18 2018_mbak lisa.pptx
1. PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK
PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
2. KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
DEPUTI
BIDANG PENGEMB. STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
SEKRETARIS UTAMA
DIREKTORAT
DEPUTI
BIDANG MONEV DAN
PENGEMB.ANGAN SISTEM
INFORMASI
DEPUTI
BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SDM
DEPUTI
BIDANG HUKUM DAN
PENYELESAIAN SANGGAH
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
DIREKTORAT
3.
4. Mengapa
Layanan
Penyelesaian
Sengketa
PBJP
PBJ memerlukan
kecepatan dalam
proses pengambilan
keputusan, termasuk
keputusan atas
sengketa PBJ
LKPP melaksanakan
pengembangan dan
perumusan kebijakan
PBJ Pemerintah
Pasal 2 Perpres
106/2007
Penyelesaian
sengketa PBJ dapat
dilakukan melalui
lembaga
penyelesaian
alternatif Pasal 94
Perpres 54/2010 Data Sengketa PBJ
cukup banyak tetapi
yang diajukan ke
Pengadilan <10%
Referensi
Lembaga / Instansi yang
menangani penyelesaian
sengketa di bidang
tertentu:
Pengadilan Pajak, BPSK,
Badapski, BANI, Dewan
Kehormatan HAKI
5. Penyelesaian sengketa PBJ lebih cepat, efektif dan efisien karena BPS PBJ hanya
menangani sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah.
Keputusan atas sengketa lebih akurat karena majelis terdiri dari ahli di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Memberikan gairah bagi Penyedia barang/jasa untuk lebih berpartisipasi dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, karena keputusan yang dihasilkan
lebih memberikan kepastian hukum.
Terwujudnya iklim pengadaan barang/jasa pemerintah yang jauh lebih baik
karena terbentuknya kompetisi yang semakin baik sebagai akibat dari semakin
banyaknya Penyedia yang berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
7. 1
- Biaya Gratis
- Waktu Penyelesaian:
1. Mediasi 30 Hari
2. Konsiliasi 30
Hari
3. Arbitrase 90
Hari
- Perkara Pengadaan
Barang/Jasa,
Konstruksi,
Konsultan.
- Mediator, Konsiliator
dan Arbiter memahami
Pengadaan berikut
aturannya
- Biaya 0.5% - 5% dari
Claim
- Waktu Penyelesaian:
1. Mediasi 60 Hari
2. Arbitrase 120
Hari
3. Binding Opinion
14 Hari
- Biaya Perkara
0.5% - 5% dari
Claim
- Perkara
Pengadaan hanya
untuk Konstruksi
- Biaya tidak terbatas
- Hakim tidak banyak
yang paham dengan
Pengadaan berikut
dengan aturannya
- Waktu Penyelesaian
Sengketa tidak
terbatas
8. PERATURAN TERKAIT
• UU 30 TAHUN 2014 tentang Administrasi Negara
• UU 30 TAHUN 1999 tentang Abitrase
• UU 2 TAHUN 2017 tentang Jasa Konstruksi
• PEPRES 16 TAHUN 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• PER LKPP NO 18 TAHUN 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 91 ayat (1) huruf x Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
• Pasal 85 ayat (2)
Pasal 85
1. Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan
melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui pengadilan.
2. LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
• Pasal 91 ayat (1) huruf x
layanan penyelesaian sengketa kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85
10. SENGKETA KONTRAK
• Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan adalah layanan yang dibentuk
sebagai alternatif penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
11. ASAS
1. Layanan dilaksanakan secara objektif, tidak memihak (imparsial), dan independen;
2. Layanan dilaksanakan secara sederhana dan cepat;
3. Keseluruhan proses layanan dilakukan secara tertulis;
4. Perjanjian Arbitrase antara Para Pihak meniadakan hak Para Pihak untuk mengajukan penyelesaian
sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
5. Memberi kesempatan dan mendengar Para Pihak secara seimbang (audi et alteram partem);
6. Layanan diselenggarakan dengan cara yang patut, yakni Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak
dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahapan proses;
7. Akta perdamaian dan Putusan Arbitrase memuat pertimbangan atas semua hal yang dimohonkan/dituntut;
dan
8. Putusan Arbitrase tidak boleh memuat hal yang melebihi tuntutan atau mengabulkan yang tidak dituntut
(ultra petita).
12. RUANG LINGKUP LPS
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan dilakukan secara bertahap
Mediasi Konsiliasi Arbitrase
13. PERKECUALIAN
A. Sengketa yang berasal dari kontrak pengadaan yang sedang dilakukan penyidikan
oleh pihak yang berwajib; dan/atau
B. Sengketa yang pernah atau sedang disidangkan di Pengadilan dan/atau Lembaga
Arbitrase lainnya.
14. TEMPAT LAYANAN
• Pelaksanaan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan dilaksanakan di
domisili LKPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Layanan.
15. PENYELENGGARA LPS
A. Penanggung Jawab Layanan ( Deputi IV LKPP);
B. Sekretariat ( Dir PPH LKPP);
C. Mediator;
D. Konsiliator; dan
E. Arbiter
16. PERMOHONAN MEDIASI, KONSILIASI, DAN ARBITRASE
A. Identitas lengkap dan kedudukan Pemohon dan Termohon;
B. Uraian atau keterangan mengenai fakta-fakta permasalahan yang dimohonkan;
C. Butir permasalahan yang dimohonkan;
D. Tuntutan yang dimohonkan;
E. Lampiran berupa bukti yang terkait;
F. Surat usulan Mediator, Konsiliator, atau Arbiter; dan
G. Bukti kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi, Konsiliasi, atau Arbitrase
17. USULAN MEDIATOR, KONSILIATOR, DAN ARBITRATER
• Para Pihak mengusulkan Mediator, Konsiliator atau Arbiter yang tercatat dalam Daftar Mediator, Konsiliator,
dan Arbiter Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan.
Penunjukan Majelis Arbiter dilaksanakan sebagai berikut:
A. Masing masing pihak menunjuk Arbiter;
B. Kedua Arbiter yang telah ditunjuk tersebut menunjuk Arbiter ketiga; dan
C. Ketua Majelis Arbriter dipilih oleh Anggota Majelis Arbriter.
18. WAKTU PENYELESAIAN
• Mediasi atau Konsiliasi dilakukan paling lama 30 hari kerja
• Arbitrase dilakukan paling lama 90 hari
• Kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap.
20. A.Penyelesai
an
Perselisihan
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan
secara damai maka Para Pihak memilih lembaga untuk menyelesaian perselisihan
tersebut, dengan pilihan di bawah ada empat sebagai Pemutus Sengketa (harus dipilih
salah satu):
1. Pengadilan Negeri Republik Indonesia
2. [Jika BANI maka dipilih klausul dari salah satu klausul dibawah ini:
a.Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah
pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak
setuju menunjuk arbiter tunggal.
b.Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan
peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah
pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak
setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus
menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan
21. 3. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan
diselesaikan dan diputus oleh Layanan Penyelesaian sengketa
LKPP menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-
peraturan prosedur Layanan Penyelesaian sengketa LKPP, yang
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa
sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.
4. Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan
diselesaikan dan diputus oleh ……………………………… (diisi
lembaga penyelesaian sengketa lainnya
(Mediator/Konsiliator/Arbiter Independen (Non Lembaga),
BADAPSKI, Dewan Sengketa, dan lain-lain) menurut peraturan-
peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur
………………………. (diisi lembaga penyelesaian sengketa
lainnya (Mediator/Konsiliator/Arbiter Independen (Non Lembaga),
BADAPSKI, Dewan Sengketa, dan lain-lain), yang keputusannya
mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai
keputusan tingkat pertama dan terakhir.
28. Sekretaris Layanan
memilih
diselesaikan
melalui Arbiter
Tunggal atau
Majelis Arbiter
Konsiliasi
Tidak Sepakat
1
2
Arbiter Tunggal
Dipilih oleh Pemohon
& Termohon
Majelis Arbiter
1. Arbiter 1 dipilih oleh Pemohon
2. Arbiter 2 dipilih oleh Termohon
3. Ketua Arbiter dipilih oleh Arbiter 1 dan
3
3
4 5
Arbiter 1
Arbiter 2
Arbiter 3
