SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Sosialisasi
e-Court
Mahkamah Agung RI
eFiling, ePayment, eSummons
Oleh :
ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H.
PENGADILAN NEGERI CIBINONG
Kelas I A
e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan
sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat
dalam hal pendaftaran perkara secara online,
pembayaran secara online, mengirim dokumen
persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban)
dan Pemanggilan secara online
1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
2. SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman
Tatakelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
3. SK Dirjen Badilum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara
Elektronik
Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah :
A. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing)
B. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)
C. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)
D. Dokumen Persidangan
 Advokat
• Persyaratan (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun
2018)
1. KTP;
2. Kartu keanggotaan advokat; dan
3. Bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi
• Pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 4 ayat (4))-> Dikelola
oleh Mahkamah Agung secara terpusat.
 Non Advokat
Akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat (2))
 Pengguna Terdaftar, akses terhadap fasilitas administrasi pengadilan secara
elektronik berikut fitur pendukungnya (Pasal 5)
 Pengguna tidak terdaftar, akses terbatas sepanjang ketentuan hak keterbukaan
informasi pengadilan (putusan, jadual sidang, statistik) Pendaftar hanya dapat
diberikan status terdaftar apabila dapat di verifikasi (Pasal 6 ayat (2)).
 Penggunaan Sistem Informasi tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan:
• teguran;
• penghentian hak akses sementara; dan
• penghentian hak akses permanen (penghapusan akun). (Pasal 6 ayat (3))
https://ecourt.mahkamahagung.go.id
1. Pilih Register Pengguna.
2. Pendaftaran Pengguna
3. Aktivasi Akun melalui E-Mail
4. Login ke Aplikasi E-Court
5. Melengkapi Data Advokat
6. Unggah Dokumen Pendukung Advokat
7. Proses Validasi Data Pengadilan Tingkat
Banding Tempat di Sumpah
8. Akun Terverifikasi
1. Pilih Register Pengguna.
2. Pendaftaran Pengguna
3. Aktivasi Akun melalui E-Mail
Sebelum melakukan pendaftaran, syarat
wajib yang harus dilakukan adalah harus
memiliki akun pada aplikasi e-Court.
4. Login ke Aplikasi E-Court
5. Melengkapi Data Advokat
6. Unggah Dokumen Pendukung Advokat
7. Proses Validasi Data Pengadilan Tingkat Banding Tempat di Sumpah
8. Akun Terverifikasi
Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan
terverifikasi dan valid sebagai Advokat
oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana
Advokat Tersebut disumpah, maka
berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.
1. Tambah Gugatan
2. Pilih Pengadilan tujuan
3. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)
4. Pendaftaran Kuasa
5. Input data Pihak
6. Upload Berkas Gugatan
7. Komponen Biaya Panjar
8. Elektronik SKUM (e-SKUM)
Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan
Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan
Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai
rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar
Perkara
Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email
Pemberitahuan dan Tagihan. Email
Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan
email tagihan dan besaran biaya panjar yang
harus dibayarkan.
1. Melakukan Pembayaran
2. Status Belum Verifikasi
3. Verifikasi Berhasil
4. Belum Terverifikasi / Konfirmasi Pembayaran
1. Era baru beracara di pengadilan melalui
https://ecourt.mahkamahagung.go.id
2. Fasilitas berperkara modern untuk proses peradilan yang
lebih cepat, sederhana dan biaya ringan
o E-Filing
o E-Payment
o E-Summons
Ecourt-PNCBI2.pptx

More Related Content

What's hot

Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
sesukakita
 

What's hot (20)

Hukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar MenukarHukum Perjanjian Tukar Menukar
Hukum Perjanjian Tukar Menukar
 
Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2Teori dalam hukum internasional 2
Teori dalam hukum internasional 2
 
Hukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan NegaraHukum Keuangan Negara
Hukum Keuangan Negara
 
Hukum pidana khusus
Hukum pidana khususHukum pidana khusus
Hukum pidana khusus
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Hukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah DaerahHukum Pemerintah Daerah
Hukum Pemerintah Daerah
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar surat kuasa (Idik Saeful Bahri)
 
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUMPEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
PEMILU DAN PENEGAKAN HUKUM
 
Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi PublikKeterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
Antropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIPAntropologi Hukum 2, UNDIP
Antropologi Hukum 2, UNDIP
 
PEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif FilosofisPEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
PEMILUKADA dalam Perspektif Filosofis
 
Hak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpointHak milik atas tanah powerpoint
Hak milik atas tanah powerpoint
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adatNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum waris  adat
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adat
 
Kumpulan mosi debat hukum
Kumpulan mosi debat hukumKumpulan mosi debat hukum
Kumpulan mosi debat hukum
 
Bentuk negara & pemerintahan
Bentuk negara & pemerintahanBentuk negara & pemerintahan
Bentuk negara & pemerintahan
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (Idik ...
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
1. ruang lingkup
1. ruang lingkup1. ruang lingkup
1. ruang lingkup
 
Obyek Hukum Administrasi Negara
Obyek Hukum Administrasi  NegaraObyek Hukum Administrasi  Negara
Obyek Hukum Administrasi Negara
 

Similar to Ecourt-PNCBI2.pptx

SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdfSISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
anne737892
 
User guide e hakcipta-2
User guide e hakcipta-2User guide e hakcipta-2
User guide e hakcipta-2
Said Nafik
 
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptxPPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
novi747879
 
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
aaean
 
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdfUser Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
wahid515598
 

Similar to Ecourt-PNCBI2.pptx (20)

Gugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satker
Gugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satkerGugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satker
Gugatan Sederhana bagi publik 2023 dari satker
 
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdfSISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN.pdf
 
29 sambungan e-court 1
29 sambungan e-court 129 sambungan e-court 1
29 sambungan e-court 1
 
User guide e hakcipta-2
User guide e hakcipta-2User guide e hakcipta-2
User guide e hakcipta-2
 
User guide e hakcipta-2
User guide e hakcipta-2User guide e hakcipta-2
User guide e hakcipta-2
 
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptxADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
ADMINISTRASI PENGAJUAN UPAYA HUKUM DAN PERSIDANGAN KASASI.pptx
 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
PRINSIP-PRINSIP  HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .pptPRINSIP-PRINSIP  HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI .ppt
 
Slide Presentasi Perma 14:2016
Slide Presentasi Perma 14:2016Slide Presentasi Perma 14:2016
Slide Presentasi Perma 14:2016
 
Bn1011 2018
Bn1011 2018Bn1011 2018
Bn1011 2018
 
Pendaftaran CV.pdf
Pendaftaran CV.pdfPendaftaran CV.pdf
Pendaftaran CV.pdf
 
PRAKTIK HUKUM JAMINAN.pdf
PRAKTIK HUKUM JAMINAN.pdfPRAKTIK HUKUM JAMINAN.pdf
PRAKTIK HUKUM JAMINAN.pdf
 
PRESENTASI ECOURT 4.0 (5).ppt
PRESENTASI ECOURT 4.0 (5).pptPRESENTASI ECOURT 4.0 (5).ppt
PRESENTASI ECOURT 4.0 (5).ppt
 
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptxPPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
PPT PERMA Mediasi (21-9-2022).pptx
 
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
Agung Nugraha - Layanan CA, Document Signing and Verification berbasis web se...
 
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
Tugas etika profesi kelompok 4 (e-commerse)
 
Perbandingan Perma 1-2019 dan Perma 7-2022.pdf
Perbandingan Perma 1-2019 dan Perma 7-2022.pdfPerbandingan Perma 1-2019 dan Perma 7-2022.pdf
Perbandingan Perma 1-2019 dan Perma 7-2022.pdf
 
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdfUser Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
User Manual e-PBK - Bagi WP.pdf
 
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptxSIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
SIMK PPNI-tot BUNTOK.pptx
 
Permen kominfo tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik
Permen kominfo tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronikPermen kominfo tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik
Permen kominfo tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik
 
Pedoman proses register Online UT
Pedoman proses register Online UTPedoman proses register Online UT
Pedoman proses register Online UT
 

Ecourt-PNCBI2.pptx

  • 1. Sosialisasi e-Court Mahkamah Agung RI eFiling, ePayment, eSummons Oleh : ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H. PENGADILAN NEGERI CIBINONG Kelas I A
  • 2. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online
  • 3. 1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 2. SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tatakelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan. 3. SK Dirjen Badilum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
  • 4. Ruang Lingkup aplikasi e-Court adalah : A. Pendaftaran Perkara Online (e-Filing) B. Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment) C. Pemanggilan Elektronik (e-Summons) D. Dokumen Persidangan
  • 5.
  • 6.  Advokat • Persyaratan (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2018) 1. KTP; 2. Kartu keanggotaan advokat; dan 3. Bukti berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi • Pendaftaran melalui Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 4 ayat (4))-> Dikelola oleh Mahkamah Agung secara terpusat.  Non Advokat Akan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung (Pasal 4 ayat (2))
  • 7.  Pengguna Terdaftar, akses terhadap fasilitas administrasi pengadilan secara elektronik berikut fitur pendukungnya (Pasal 5)  Pengguna tidak terdaftar, akses terbatas sepanjang ketentuan hak keterbukaan informasi pengadilan (putusan, jadual sidang, statistik) Pendaftar hanya dapat diberikan status terdaftar apabila dapat di verifikasi (Pasal 6 ayat (2)).  Penggunaan Sistem Informasi tunduk kepada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan: • teguran; • penghentian hak akses sementara; dan • penghentian hak akses permanen (penghapusan akun). (Pasal 6 ayat (3))
  • 9. 1. Pilih Register Pengguna. 2. Pendaftaran Pengguna 3. Aktivasi Akun melalui E-Mail 4. Login ke Aplikasi E-Court 5. Melengkapi Data Advokat 6. Unggah Dokumen Pendukung Advokat 7. Proses Validasi Data Pengadilan Tingkat Banding Tempat di Sumpah 8. Akun Terverifikasi
  • 10. 1. Pilih Register Pengguna. 2. Pendaftaran Pengguna 3. Aktivasi Akun melalui E-Mail Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah harus memiliki akun pada aplikasi e-Court.
  • 11. 4. Login ke Aplikasi E-Court
  • 12. 5. Melengkapi Data Advokat 6. Unggah Dokumen Pendukung Advokat 7. Proses Validasi Data Pengadilan Tingkat Banding Tempat di Sumpah 8. Akun Terverifikasi
  • 13. Setelah Pengguna Terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai Advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Advokat Tersebut disumpah, maka berikutnya adalah Pendaftaran Perkara.
  • 16. 3. Mendapatkan Nomor Register Online (Bukan Nomor Perkara)
  • 18. 5. Input data Pihak
  • 19. 6. Upload Berkas Gugatan
  • 21. 8. Elektronik SKUM (e-SKUM)
  • 22. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.
  • 24. 2. Status Belum Verifikasi
  • 26. 4. Belum Terverifikasi / Konfirmasi Pembayaran
  • 27. 1. Era baru beracara di pengadilan melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id 2. Fasilitas berperkara modern untuk proses peradilan yang lebih cepat, sederhana dan biaya ringan o E-Filing o E-Payment o E-Summons