Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
Similar to PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
- 1. TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DAN/ATAU PENGAWAS PERIKANAN DALAM PASAL 69 AYAT (4) UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DITINJAU DARI ASAS PRESUMTION OF INNOCENCE NUR HAMID 140111100256 Oleh : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK DAN/ATAU PENGAWAS PERIKANAN DALAM PASAL 69 AYAT (4) UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DITINJAU DARI ASAS PRESUMTION OF INNOCENCE Nur Hamid 140111100256 Oleh : Dosen Pembimbing : Bpk. Tolib Effendi, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 2017
- 2. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan Sepanjang tahun 2016 jumlah kapal pencuri ikan (illegal fishing) berbendera asing yang telah ditenggelamkan Oleh Mentri Susi mencapai 236 kapal
- 3. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM INDONESIA NEGARA KEPULAUAN TERBESAR Luas wilayah Indonesia secara keseluruhan mencapai mencapai 1.904.569 km2 dengan garis pantai sepanjang 54.716 km. Total perairan-perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km2 (3,1 juta km2 wilayah perairan kedaulatan dan 2,7 km2 perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)) SIKAP PEMERINTAH TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING ASAS PRESUMTION OF INNOCENCE ILLEGAL FISHING WNA Pada tahun 2016 pemerintah menenggelamkan 236 kapal pencuri ikan (illegal fishing) berbendera asing. Dasar tindakan; pasal 69 ayat (4) UU 45 Th 2009 Ttg Perikanan, “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. EKSEKUSI SEBELUM ADA PUTUSAN “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadialan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. PERLU DILAKUKAN PENELITIAN Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan
- 4. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM Apakah kewenagan penyidik dan/ atau pengawas perikanan pada pasal 69 ayat (4) dalam Undang undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang undang No. 31Tahun 2004 Tentang Perikanan sesuai dengan asas presumption of innocence dalam hukum acara pidana di indonesia? Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan
- 5. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM Untuk mengetahui apakah kewenangan penyidik dan/ atau pengawas perikanan pada pasal 69 ayat (4) dalam Undang undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sudah tepat atau tidak jika ditinjau dari asas presumption of innocence Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan
- 6. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan Aspek teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum, referensi penulisan tugas maupun tugas akhir di masa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Aspek praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, penegak hukum serta masyarakat terkait permasalahan yuridis terkait kewenangan penyidik dan/atas pengawas perikanan. Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:
- 7. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM “Tinjauan Yuridis Pembakaran Dan/ Atau Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan (Berdasarkan Undang Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan)” oleh Kahfi Bima Kurniawan Universitas Diponogoro Tahun 2016. Dimana fokus kajian lebih menitik beratkan kepada pengaturan dan peraktek peneggelaman dan/atau pembakaran kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana perikanan. Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan
- 8. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan Jenis Penelitian : Hukum Normatif Metode Pendekatan : Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual Teknik Pengumpulan Data : Teknik literasi Bahan Hukum: Primer; Perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim Bahan Hukum: Skunder ; Publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi Penelitian hukum seperti itu tiak mengenal penelitian lapangan (field research) Pendekatan Dengan Menggunakan Legislasi Dan Regulasi. Mengumpulkan data data yang berasal dari bahan hukum yang di dapatkan Metode Analisa Bahan Hukum : Metode perspektif analisis, yaitu bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dapat dilihat dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan dan memperoleh jawaban dari permasalahan
- 9. RUMUSAN MASALAH LATAR BELAKANG TUJUAN KEASLIANKEGUNAAN MET0DE PENELITIAN SITEMATIKA PENULISAN KULIAHKU891.WORDPRESS.COM Bab keempat berisi; penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas penutup dan saran. Sempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikananSempro Skripsi judul Analisis yuridis kewenagan penyidik dan/atau pengawas perikanan dalam Pasal 69 ayat (4) UU 45 tahun 2009 tentang perikanan Bab Pertama berisi; pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab kedua berisi; uraian teori, konsep, asas, norma doktrin yang relevan dengan judul skripsi ini yang bersuber dari buku, jurnal, perundang-undangan dan sumber lainnya. Bab ketiga berisi; pembahasan mengenai tinjauan yuridis terkait kewenangan penydik atau pengawas perikanan dalam pasal 69 ayat (4) UU No. 45 tahun 2009 tentang perikanansesuai dengan kajian pustaka dalam bab kedua.