Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014.
masalah teknis dan non teknis, penanangan masalah,
isu strategis dan antisipasi isu strategis, ketentuan pidana dan sanksi
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014A-Dian Kec-
permasalahan dan antisipasi konflik pemilu 2014.
masalah teknis dan non teknis, penanangan masalah,
isu strategis dan antisipasi isu strategis, ketentuan pidana dan sanksi
PPT DR. ILHAM 18 JANUARI 2024 BEKAL BIMTEK PTPS.pptxSarnidasari
BERIKUT ADALAH MATERI PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN DALAM MASA TUNGSURA PADA PEMILU. SEMOGA PEMILU YANG BERINTEGRITAS INI MENJADI AWAL PERJALANAN PARA CALON PEMIMPIN DIMASA MENDATANG
Standard pengawasan pungut hitung PemiluAhsanul Minan
Slide ini menjelaskan tentang tahapan penting dalam pemilu, serta aspek penting yang harus diawasi dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemungutan dan penghitungan suara. Di slide terakhir dijelaskan pertanyaan kunci yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan instrumen pengawasan tahapan pungut hitung dalam pemilu
Indonesia holds elections once every five years, to elect members of parliament at the national and regional levels, as well as choose a pair of president and vice president. To ensure that elections take place democratically, Indonesia established a special institution to oversee elections, called the Election Supervisory Body. How does the agency work in carrying out its duties? The material in the form of the following slides (in Indonesian) can explain it.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
1. MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU ANTAR-PESERTA
Lombok Utara, 21-22 Nov. 2022
DENI HARTAWAN, SH
KOORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN
SENGKETA BAWASLU KABUPATEN LOMBOK UTARA
Rapat Koordinasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pada Pemilu Tahun 2024
2. DASAR HUKUM
▰ Undang-Undang
Nomor 7 Tahun
2017 tentang
Pemilihan Umum
▰ Perbawaslu Nomor 9
Tahun 2022 tentang
Tata Cara
Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilihan
Umum
3. Sengketa Proses Pemilu
Sengketa proses pemilu adalah
sengketa yang terjadi antar-
peserta Pemilu dan sengketa
Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan
KPU/KPU Provinsi/KPU
Kabupaten/
KPU Kota. (Pasal 466 UU Pemilu
Juncto Pasal 2 Perbawaslu Tata
Cara PSPP)
Sengketa antar-Peserta
Pemilu
Sengketa Peserta
Pemilu dengan
Penyelenggara Pemilu
4. OBJEK SENGKETA PROSES PEMILU
▰ Sengketa Peserta Pemilu dengan
Penyelenggara:
hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta
Pemilu yang dirugikan secara langsung
oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau
KPU Kab./Kota sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan KPU, KPU
provinsiatau KPU Kab.Kota.
▰ Sengketa Antar-Peserta
hak peserta Pemilu yang
dirugikan secara langsung
oleh peserta Pemilu lain pada
tahapan proses Pemilu;
PASAL 4
Perbawaslu
9/2022
PASAL 14
Perbawaslu
9/2022
5. ASAS, PRINSIP, & CIRI KHAS PSAP
▰ asas point d’interet, point
d’action “ (tanpa ada
kepentingan tidak akan
melahirkan
gugatan”)/kerugian
langsung.
▰ Asas acara cepat dan
sederhana
Objek:
▰ Berkaitan dengan
dikeluarkannya
Keputusan (SK/BA)
▰ Teori Residu
Prosedur Sengketa:
▰ Permohonan lisan atau tertulis
▰ Mengutamakan musyawarah
untuk mufakat (premium
remidium)
▰ Dapat diselesaikan oleh
Panwaslu Kecamatan
diwilayah kerjanya
berdasarkan mandat (Pasal 5
ayat (2) Perbawaslu 9/2022)
6. WAKTU PENYELESAIAN PSAP
▰ Penyelesain sengketa
proses Pemilu yang terjadi
antar-peserta diselesaikan
pada hari yang sama pada
saat permohonan
disampaikan
▰ Dalam hal terdapat kondisi tertentu
(akses geografis, akseskomunikasi
dan keadaan lain), proses
penyelesaiannya paling lama 3
hari kalender sejak permohonan
disampaikan.
▰ Penyelesaian PSAP dilakulan
secara cepat dan tanpa biaya
PASAL 5
AYAT (2)
Perbawaslu
9/2022
7. Kewenangan Penyelesaian Sengketa
PSAP
▰ Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang
diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
▰ Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses
Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
▰ Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa
proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU
Kabupaten/Kota.
▰ Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses
Pemilu yang terjadi antarpeserta Pemilu sebagai pelaksanaan
mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota.
8. MEKANISME PSAP BERDASARKAN ACARA CEPAT
▰ Mekanisme Penyelesaian sengketa proses Pemilu
antarpeserta dilakukan dengan acara cepat. (Pasal 6
Perbawaslu 9/2022)
▰ Tahapan antara lain menerima permohonan (tertulis atau
lisan), melakukan pemeriksaan, mempertemukan para
pihak, memeriksa bukti dan memutus.
▰ Permohonan dibuat sesuai dengan Formulir Model PSPP-
22 dan memuat paling sedikit identitas pemohon, identitas
termohon dan kronologis tindakan termohon yang dianggap
merugikan hak pemohon sebagai Peserta Pemilu.
▰ Permohonan dapat diwakilkan oleh tim kampanye dan/atau
pelaksana kampanye yang telah terdaftar di KPU, KPU
Provinsi atau Kab./Kota.
9. PUTUSAN PSAP
▰ Meneliti kronologis tindakan Termohon
yang merugikan Pemohon
▰ Mempertemukan para pihak dan
melakukan musyawarah untuk mufakat
▰ Isi putusan mencapai kesepakatan
atau tidak mencapai kesepakatan (
dituangkan dalam Formulir Model
PSPP-22)
▰ Dalam memutus PSAP, Panwaslu
Kecamatan wajib melakukan
konsultasi dengan Bawaslu Kab./Kota