1.  CCuuttii PPeeggaawwaaii NNeeggeerrii SSiippiill
bbkkpppp pprroovviinnssii kkaall tteennggaahh
 Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976
tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil
 Cuti adalah hak Pegawai Negeri Sipil, kecuali Cuti di luar tanggungan Negara.
Oleh sebab itu cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan
dinas mendesak.
Cuti adalah :
Keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
• Cuti Tahunan
• Cuti Besar
• Cuti Sakit
• Cuti Bersalin
• Cuti Karena Alasan Penting
• Cuti Di Luar Tanggungan Negara
 CUTI TAHUNAN
 PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 tahun secara terus menerus berhak atas Cuti
Tahunan;
 Lamanya Cuti Tahunan adalah 12 hari kerja;
 Cuti Tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja;
 Cuti Tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun
berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang
berjalan;
 Cuti Tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun
berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang
berjalan.
 CUTI BESAR
1. PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar
yang lamanya 3 bulan
2. PNS yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang
bersangkutan.
3. Untuk mendapatkan cuti besar PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

2. 4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
5. Cuti besar dapat dipergunakan oleh PNS yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban
Agama.
• Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama
2 tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.
7. Selama menjalankan cuti besar PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh
kecuali tunjangan jabatan.
 CUTI SAKIT
 PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari, harus memberitahukan kepada atasannya.
 PNS yang sakit lebih dari 2 hari s.d 14 hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 PNS yang sakit lebih dari 14 hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh
Menteri Kesehatan.
 Cuti sakit diberikan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 Jangka waktu cuti sakit dpt ditambah untuk waktu paling lama 6 bulan apabila dipandang perlu
berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
 PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya, harus diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
 Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan ybs belum sembuh dari penyakitnya, ybs
diberhentikan dari jabatannya dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundangan
yang berlaku.
 CUTI BERSALIN
1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, ketiga PNS wanita berhak atas cuti bersalin.
2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya kepada PNS wanita diberikan cuti
diluar tanggungan negara.
3 Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah
persalinan.
• Untuk mendapatkan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan
secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

3. • Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
• Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan
penuh
 CUTI KARENA ALASAN PENTING
Yg dimaksud dengan cuti alasan penting adalah cuti karena :
• Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras
atau meninggal dunia.
• Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud diatas meninggal dunia dan
menurut ketentuan hukum yang berlaku pns yang bersangkutan harus
mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu.
• Melangsungkan perkawinan yang pertama.
• Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.
5. PNS berhak atas cuti alasan penting
6. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yg berwenang memberikan cuti untuk
paling lama 2 bulan.
7. Untuk mendapatkan cuti alasan penting PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara
tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
8. Cuti karena lasan penting diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
9. Dalam hal yang mendesak sehingga PNS ybs tidak dapat menunggu keputusan dr pejabat yang
berwenang memberikan cuti, maka pejabat yang tertinggi ditempat PNS ybs bekerja dapat
memberikan ijin sementara untuk menjalankan cuti karena alasan penting.
10.Pemberian ijin sementara harus segera diberitahukan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti
oleh pejabat yang memberikan ijin sementara.
11.Pejabat yang berwenang memberikan cuti setelah menerima pemberitahuan , memberikan cuti alasan
penting kepada PNS ybs.
12.Selama menjalankan cuti karena alasan penting PNS ybs menerima penghasilan penuh.
 CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan :
1. PNS yg telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun terus
menerus krn alasan pribadi yg penting & mendesak;
2. Paling lama 3 tahun;
3. Dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada
alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
4. Permintaan perpanjangan cuti sudah diajukan sekurang
kurangnya 3 bulan sebelum cuti berakhir.
5. PNS yang telah selesai menjalankan CLTN wajib
melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan
instansi.
 Cuti di luar tanggungan Negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan pejabat
yang berwenang, setelah mendapat persetujuan Kepala BKN
 PNS yg menjalankan CLTN dibebaskan dari jabatannya.

4.  PNS yang menjalankan CLTN tidak berhak menerima pengahasilan dari Negara dan dan
tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
 PNS yg telah selesai menjalankan CLTN wajib melaporkan diri secara tertulis kepada
pimpinan instansi.
 PNS yg tidak melapor setelah selesai menjalankan CLTN diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS
 PNS yang terlambat melapor kurang dari 6 bulan dapat dipekerjakan kembali, apabila alasan
keterlambatannya dapat diterima oleh pejabat yang berwenang.
 Apabila keterlambatan melapor lebih dari 6 bulan, maka ybs harus diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS.
 Penempatan kembali PNS yg telah selesai menjalankan CLTN, dilakukan dengan surat keputusan
pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Kepala BKN.