Prosedur Pengadaan Pegawai

1. FELICIA REGINA
PENGADAAN PEGAWAI
XII OTKP-1

2. PROSEDUR PENGADAAN PEGAWAI
 Menetapkan perencanaan kebijakan kepegawaian, sehingga menghasilkan
penggolongan pekerjaan, analisa pekerjaan, gambaran pekerjaan dan rincian pekerjaan.
 Menentukan penarikan pegawai dari sumber-sumber tenaga kerja, baik intern maupun
ekstern.
 Membuat pengumuman lowongan pekerjaan, analisis pekerjaan, gambaran pekerjaan
dan perincian pekerjaan.
 Penerimaan surat lamaran pekerjaan dari calon tenaga kerja.
 Mengadakan seleksi atau penyaringan administrasi dari surat lamaran yang masuk

3.  Menentukan diterima tidaknya lamaran kerja (dipilih yang memenuhi persyaratan).
 Menyiapkan segala perangkat seleksi (baik soal, pedoman penilaian maupun standar
kelulusan)
 Melakukan pemanggilan bagi calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes atau ujian.
 Mengadakan seleksi pegawai, berupa tes lisan, tertuis, intelegensi, psikotes, dan
kesehatan jasmani.
 Memeriksa hasil tes dan sekaligus menentukan rangking serta jumlah calon yang lulus.
 Memanggil calon pegawai yang lulus untuk mengikuti masa percobaan.

4.  Mengangkat pegawai dengan Surat Keputusan dalam status masa percobaan.
 Calon pegawai mengikuti orientasi masa percobaan.
 Melakukan penilaian selama calon mengikuti orientasi.
 Menentukan lulus tidaknya masa orientasi.
 Membuat Surat Keputusan pengangkatan pegawai berstatus pegawai tetap.
 Menempatkan pegawai pada jenjang jabatan tertentu dengan tugas, wewenang, tanggungjawab.
 Melakukan pembinaan dan pemeliharaan terhadap pegawai, agar para pegawai berkembang
dan betah bekerja di perusahaan.

5. MACAM CUTI PEGAWAI
 CUTI TAHUNAN
Lamanya 12 hari kerja dipotong cuti bersama
Cuti yg tdk diambil dlm thn tsb dpt diambil dlm thn berikutnya selama 18 hari kerja.
Cuti yg tdk diambil lebih dari 2 thn berturut-turut dpt diambil dlm thn berikutnya
selama 24 hari kerja.
 CUTI BERSALIN
1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan, jumlah 3 (tiga) bulan, untuk
persalinan anak ke 1,2 dan 3. dengan melampirkan surat dokter.

6. Untuk anak ke 4 (empat) diberikan cuti diluar tanggungan Negara (mengambil
cuti besar kalau masih ada hak untuk cuti besar).
 CUTI BESAR
Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 thn berturut-turut, berhak cuti selama 3
bulan dan tdk berhak atas cuti tahunan dlm thn yg bersangkutan.
Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.
Dapat digunakan untuk melahirkan anak yg ke 4 (empat).

7.  CUTI SAKIT
Sakit lebih dari 2 hari sampai 14 hari, harus mengajukan cuti dgn
melampirkan surat dokter dan paling lama 1 (satu) thn dan bisa ditambah 6
(enam) bulan jika menurut dokter perlu .
Sakit mengalami kecelakaan dlm tugas kewajibannya dan perlu perawatan
berhak atas cuti sampai ia sembuh.
Gugur kandungan, berhak atas cuti sakit selama 1,5 (satu setengah) thn dg
surat dokter.

8.  CUTI ALASAN PENTING
Jika salah seorang keluarga sakit keras atau meninggal dunia atau harus
mengurus hak-hak dari keluarga yg meninggal, paling lama 2 (dua) bulan,
penghasilan penuh.
Dapat digunakan untuk pernikahan pertama.

9.  CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 thn, karena alas an pribadi yg penting,
mendesak paling lama 3 (tiga) thn, dpt diperpanjang 1 thn apabila sangat
penting, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Adminstrasi
Kepegawaian Negara.
Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tdk
diperhitungkan sebagai masa kerja PNS, setelah cuti tidak melapor lagi maka
diberhentikan jadi PNS.

10. PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
a. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak,
mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal
dunia;
b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud
pada huruf a meninggal dunia, dan menurut
peraturan perundangundangan PNS yang
bersangkutan harus mengurus hakhak dari anggota
keluarganya yang meninggal dunia; atau c.
melangsungkan perkawinan.
CUTI KARENA ALASAN PENTING

11. a. PNS laki-laki yang isterinya melahirkanloperasi
caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting
dengan melampirkan surat keterangan rawat inap
dari Unit Pelayanan Kesehatan.
CONTOH CUTI KARENA ALASAN
PENTING

12. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah
bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan
pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
Contoh :
• Mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar
negeri;
• Mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;
• Menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

13. Cuti Besar adalah cuti yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun secara terus-menerus.
Contoh :
Sdr. Aldi telah bekerja secara terus menerus sejak Januari 2OI4. Pada tanggal 10
Februari 20I9 mengajukan permintaan cuti besar selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai I
Maret 20I9 sampai dengan 31 Mei 2019. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2019
Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, memberikan cuti besar sesuai permintaan
PNS yang bersangkutan.
CUTI BESAR

14. KETENTUAN PEMBERHENTIAN PNS
MENURUT UU APARATUR SIPIL NEGARA
PNS diberhentikan dengan hormat karena:
 Meninggal dunia;
 Atas permintaan sendiri;
 Mencapai batas usia pensiun;
 Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan
pensiun dini; atau
 Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas
dan kewajiban.

15.  PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena
dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman
pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana.
 PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena
melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

16. PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
 Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum;
 Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

17. DATA STASTITIK PEGAWAI
 Berdasarkan jumlah pegawai
 Statistik pegawai berdasarkan Jabatan
 Statistik pegawai berdasarkan Golongan
 Statistik pegawai berdasarkan Pendidikan
 Statistik pegawai berdasarkan Umur
 Statistik pegawai berdasarkan Jenis kelamin

18. JENIS LAPORAN KEPEGAWAIAN
Berdasarkan bentuknya, laporan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :
a) Laporan yang berbentuk memo.
b) Laporan berbentuk Surat, isinya lebih panjang daripada laporan yang berbentuk memo,
sekitar tiga lembar folio.
c) Laporan berbentuk naskah. Laporan ini bisa panjang atau pendek. Bila panjang dibuat dalam
format buku, dan dalam penyampaiannya mutlak diperlukan surat atau memo pengantar.
d) Laporan berbentuk Campuran. Laporan ini tidak lain gabungan antara bentuk naskah dengan
memo atau surat.

19. Berdasarkan waktu penyampaiannya , laporan dibagi atas :
o Laporan Insidental. Laporan ini tidak disampaikan secara rutin, hanya sekali-
sekali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal tetap.
o Laporan periodic. Ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai sesuai
periodenya pula. Contoh: Laporan harian, Mingguan, Bulanan dan seterusnya.
Berdasarkan maksud pelaporannya, laporan dibagi atas :
o Laporan Kelayakan (feasibility report).

20. Berdasarkan waktu penyampaiannya , laporan dibagi atas :
o Laporan Insidental. Laporan ini tidak disampaikan secara rutin, hanya sekali-
sekali saja dalam rangka suatu kegiatan yang tidak terjadwal tetap.
o Laporan periodic. Ditulis dalam suatu periode tertentu dan dinamai sesuai
periodenya pula. Contoh: Laporan harian, Mingguan, Bulanan dan seterusnya.
Berdasarkan maksud pelaporannya, laporan dibagi atas :
o Laporan Kelayakan (feasibility report).

21. TERIMAKASIH