2. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan
merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu
perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun
sesuai perjanjian.
Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan
program yang menjanjikan manfaat pensiun. (UU Nomor 11 th 1992).
Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh
penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia
pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah
ditetapkan.
Bagi perusahaan dana pensiun iuran yang dipungut dari para
karyawan suatu perusahaan tidak dikenakan pajak. Seperti yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak
penghasilan.
3. Bagi pemberi kerja tujuan untuk menyelenggarakan dana
pensiun bagi karyawan adalah :
1. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang
telah mengabdi diperusahaan tersebut.
2. Agar dimasa usia pensiun karyawan tersebut tetap
dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja
diperusahaan.
3. Memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga
dapat menurunkan turn over karyawan.
4. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan
tugas shari-hari.
5. Meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat
dan pemerintah.
4. Bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat diperoleh
dengan adanya pensiun yaitu :
1. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan
datang sesudah masa pensiun.
2. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan
motivasi untuk bekerja.
Bagi lembaga pengelolaan dana pensiun tujuan
penyelenggaraan dana pensiun :
1. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan
dengan melakukan berbagai kegiatan investasi
2. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.
5. Secara umum jenis pensiun yang dapat dilihat oleh karyawan yang
akan menghadapi pensiun antara lain ;
1. Pensiun Normal
2. Pensiun Dipercepat
3. Pensiun ditunda
4. Pensiun cacat
6. Menurut Undang-Undang nomor 11 th.1992, dana pensiun
digolongkan dalam beberapa jenis yaitu ;
1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
Penyelenggaraan dana pensiun lembaga keuangan dapat pula
dilakukan oleh bank umum atau asuransi jiwa setelah mendapat
pengesahaan dari Menteri Keuangan (DPLK). Menurut ketentuan,
program pensiun yang dapat dijalankan adalah ;
1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).
2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP).
7. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan
oleh perusahaan baik untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Ketentuan ini sesuai
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK>017/1998
Tanggal 13 juli 1998.
1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)
Perhitungan menggunakan Rumus Sekaligus bagi PPMP ;
MP = FPD X MK X PDP
Dimana :
MP = Manfaat pensiun
FPD = Faktor Penghargaan dalam desimal
MK = Masa Kerja
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata
beberapa bulan terakhir.
*Masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total pensiun tidak
boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.
8. Perhitungan dengan menggunakan Rumus Bulanan bagi PPMP ;
MP = Fpe X MK x PDP
Dimana :
MP = Manfat Pensiun
Fpe = Faktor Penghargaan dalam persentase (%)
MK = Masa Kerja
PDP = Penghasilan Dana Pensiun bulan terakhir atau rata-rata
beberapa bulan terakhir
*Masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total pensiun tidak boleh
80 kali penghasilan dasar pensiun.
9. 2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)
Perhitungan menggunakan Rumus Sekaligus PPIP ;
IP = 3 X FPd X PDP
Dimana :
IP = Iuran Pensiun
FPd = Faktor penghargaan per tahun dalam desimal
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun
Perhitungan Rumus Bulanan ;
IP = 3 X Fpe X PDP
Dimana :
IP = Iuran Pensiun
Fde = Faktor Penghargaan per tahun dalam persentase (%)
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun
10. Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 penyelenggaraan
program pensiun didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :
1. Asas keterpisahan dana pensiun dari kekayaan badan hukum
pendirinya
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan
3. Asas pembinaan dan pengawasan
4. Asas penundaan manfaat
5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk
dana pensiun
