Dokumen ini menjelaskan sejarah kolonialisasi Belanda di Indonesia, mulai dari pemerintahan Republik Bataaf di bawah kendali Perancis hingga dominasi Belanda pasca Konvensi London 1814. Ditekankan pula kebijakan pemerintahan gubernur jenderal seperti Daendels dan Raffles, yang mengubah struktur sosial dan ekonomi melalui sistem kerja paksa dan pajak, serta implementasi sistem tanam paksa. Akhirnya, pada masa politik 'pintu terbuka', ekonomi juga mengalami perubahan dengan keterlibatan pihak swasta, meskipun kondisi masyarakat tetap sulit.

1. Penjajahan
Pemerintah Belanda
By: Febri Yustina Sihombing, S.Pd

2. 1. Masa Pemerintahan Republik Bataaf
Republik Bataaf merupakan pemerintahan yang dibentuk oleh
Belanda di Indonesia sebagai pengganti kekuasan dari VOC di
Nusantara, akan tetapi segala peraturan dan kebijakannya
dikendalikan oleh negara Perancis. Hal ini dikarenakan pada saat
itu Belanda sedang dikuasai oleh negara perancis. Sehingga
secara tidak langsung. Perancis juga menguasai segala negeri
jajahan dari Belanda.
Di dalam menjalankan pemerintahannya, Republik Bataaf, dibantu oleh
seorag Gubernur Jenderal yang memerintah di setiap wilayah jajahan.
Herman William Daendels, merupakan gubernur jenderal pertama yang
memerintah di Hindia Belanda atau Nusantara.

3. a. Pemerintahan Herman William Daendels
• Herman Wiliiam Daendels merupakan gubernur jenderal yang
memerintah di Nusantara pada tahun 1808-1811
• Tugas utama Daendels adalah untuk mempertahankan pulau Jawa
dari serangan Inggris yang pada saat itu sudah menguasai hampir
semua negara jajahan Belanda
• Daendels dalam masa awal pemerintahannya melakukan sebuah
kebijakan yaitu merekrut orang-orang pribumi untuk dijadikan
sebagai pasukan tentara
• Di dalam masa pemerintahannya Daendels menerapkan beberapa
kebiajakan di dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya

4. Bidang Pertahanan
Membangun jalan antara Anyer-Panarukan sebagai lalu lintas
pertahanan dan perdagangan
Mmebangun benteng-benteng pertahanan seperti benteng
Meester Cornelis
Menambah jumlah pasukan angkatan perang yang diambil dari
orang-orang pribumu
Membangun pangkalan militer laut di Anyer dan Ujung Kulon

5. Bidang Pemerintahan
Membatasi secara ketat kekuasan raja-raja
setempat
Para bupati dijadikan pegawai pemerintah Belanda dan diberikan
pangkat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah
Belanda
Daendels merombak wilayah Provinsi Jawa Timur Laut
menjadi lima prefektur dan 38 kabupaten
Daendels memerintah secara sentralistik dan membagi
pulau Jawa menjadi 23 keresidenan

6. Bidang Peradilan
Belanda membentuk 3 jenis hukum peradilan diantaranya: peradilan
pertama untuk orang-orang Eropa, Peradilan untuk orang-orang
Timur, dan peradilan untuk orang-orang pribumi.
Adanya peraturan untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa
pandang bulu termasuk orang Eropa sekalipun. Akan tetapi
Daendels sendiri malah melakukan korupsi secara besar-besaran
dalam penjualan tanah kepada pihak swasta

7. Bidang Sosial Ekonomi
Mengeluarkan uang kertas dengan menggunakan
singakatan LN (Luis Napoleon)
Mengadakan Prianger stelseel, yaitu kewajiban bagi
rakyat priangan untuk menanam tanaman wajib
Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan
penguasa Surakarta dan Yogyakarta dalam rangka
melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam koloni
Belanda
Menerapkan pajak contingenten dan sistem Verplichte
Leverantic

8. Bidang Sosial Ekonomi
Menjual tanah-tanah negara kepada partikelir Belanda
dan Tionghoa
Perbudakan dibiarkan berkembang di tengah-tengah
masyarakat Pribumi
Rakyat dipaksa uintuk melakukan kerja paksa (Rodi)
Menghapus upacara pemnghormatan kepada residen,
sunan dan sultan

9. b. Pemerintahan Janssen
• Janssen merupakan seorang ahli politik berkebangsaan Belanda
• Sebelum memerintah di Hindia Belanda, ia merupakan seorang
Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan (Afrika Selatan)
• Pada tahun 1810, Janssen diberikan tugas untuk menggantikan
Daendels sebagai gubernur jenderal di Nusantara
• Masa pemerintahan Janssen di Hindia Belanda tidak terlalu lama
karena sebagian besar daerah di Hindia Belanda telah jatuh ke
tangan Inggris, sehingga Perancis harus mundur dari Hindia
Belanada dan posisinya digantikan oleh Inggris

10. 2. Perkembangan Pemerintahan Inggris di Indonesia
Setelah Inggris berhasil mengambil alih seluruh daerah kekuasaan di Hindia
Belanda dari tangan Perancis, maka pada tanggal 18 September 1811 Gubernur Jenderal
Lord Mintho secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa.
Dalam menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada tiga prinsip yaitu:
1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus dan diganti dengan
penanaman bebas oleh rakyat
2. Peran para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan
sebagai pemerintah kolonial
3. Atas dasar pandangan bahwa tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap
dianggap sebagai penguasa

11. Bidang Pemerintahan
Mmebagi pulau Jawa menjadi 16 keresidenan (Provinsi)
yang terdiri dari beberapa distrik
Bupati dan penguasa pribumi dijadikan pegawai
pemerintah Inggris
Jika sebelumnya penguasa daerah diserahkan kepada
raja-raja lokal, pada masa Raffles dirubah menjadi
sistem pemerintahan kolonial bercorak barat seperti
PNS

12. Bidang Perekonomian
01
• Adanya sistem sewa tanah atau Landrent
02
• Penghapusan sistem penyerahan wajib hasil bumi
03
• Penghapusan kerja rodi dan perbudakan
04
• Menghapuskan Pynbank (penyiksaan dengan
dimasukkan ke kandang harimau)
05
• Penghapusan sistem monopoli
06
• Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan

13. 3. Dominasi Pemerintahan Belanda
Dominasi pemerintahan Belanda dimulai pada saat ditanda tanganinnya
Perjanjian Konvensi London pada tahun 1814 yang berisi:
 Indonesia dikembalikan kepada Belanda
 Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, dan Guayan tetap berada di tangan
Inggris
 Cochin (di pantai Malbar) diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan
kepada Belanda sebagai gantinya
Dengan adanya Konvensi London, maka pada tahun 1816 Kepulauan
Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda, dan sejak saat itulah dimulai masa
Pemerintahan Belanda

14. a. Komisaris Jenderal
Komisaris Jenderal dibentuk oleh Belanda setelah wilayah Hindia
Belanda kembali kepada pemerintahan Belanda. Awalnya pemerintah
Belanda menunjuk Elout sebagai Gubernur Jenderal, namun pada
akhirnya digantikan oleh Van Der Capellen. Pada saat itu terjadi
perdebatan anatar kaum Liberal dan kaum Konservatif.
Kaum Liberal berpendapat bahwa, pengelolaan negeri jajahan akan
memberi keuntungan besar bila diserahkan peda pihak swasta dan
rakyat diberikan kebebasan untuk menanam
Sedangkan kaum konservatif menyatakan bahwa pengelolaan tanah
jajahan akan menghasilkan keuntungan besar apabila langsung
dikelola oleh pemerintah dengan pengawasan yang ketat.

15. a. Komisaris Jenderal
Pada awalnya pemerintah Belanda mengambil kebijakan “Jalan
tengah”. Maksudnya, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan ditangani
langsung oleh pemerintah, akan tetapi kebebasan penduduk dan
pihak swasta juga diijinkan untuk berusaha di tanah jajahan.
Namun dengan adanya kebijakan “Jalan Tengah” ini, tidak berhasil
juga untuk memperbaiki perekonomian Belanda. Akhirnya pemerintah
Belanda memutuskan untuk membentuk sistem “Tanam Paksa” yang
nantinya akan mengikuti kebijakan Konservatif.

16. b. Sistem Tanam Paksa
• Sistem Tanam Paksa dicetuskan oleh Johanes van den Bosch pada
tahun 1829
• Pada sistem tanam paksa ini juga diterpkan kembali kerja rodi
• Van den Bosch juga berprinsip bahwa tanah jajahan berfungsi sebagai
tem,pat untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya
• Jenis tanaman yang wajib ditanam adalah kpi, tembakau, tebu, dan Nila
• Terdapat beberapa ketentuan dalam Tanam Paksa diantaranya:

17. Ketentuan Tanam Paksa
 Penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk tanam paksa
 Tanah pertanian untuk tanam paksa tidak boleh lebih dari seperlima dari tanah penduduk
desa
 Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman “Tanam Paksa” tidak boleh
melibihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi
 Tanah yang digunakan untuk “Tanam Paksa” dibebaskan dari pajak
 Hasil tanaman “Tanam Paksa”wajib diserahkan kepada pemerintah Belanda
 Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat maka akan menjadi
tanggungan pemerintah
 Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada dibawah
pengawasan langsung penguasa pribumi
 Penduduk yang bukan petani, diwajibkan bekerja di perkebunan dan pabrik milik pemerintah
Belanda selama 65 hari dalam setahun.

18. • Sistem Politik “Pintu Terbuka” diterapkan, setelah sistem “Tanam Paksa”
dihentikan karena adanya protes dari kaum liberal yang tidak setuju
dengan sistem “Tanam Paksa” yang dianggap membuat rakyat menderita
• Politik “Pintu Terbuka” dilaksanakan pada tahun 1870-1900
• Politik “Pintu Terbuka” berhasil diterapkan di Hindia Belanda/Nusantara,
karena pada saat itu pemerintahan Belanda sedang dipegang oleh kaum-
kaum Liberal
• Komoditi yang ditanam dalam politik “Pintu Terbuka” adalah Tembakau,
teh, kina, kopi, cokelat, kelapa sawit, tebu, dan lain-lain
c. Sistem Politik Pintu Terbuka

19. • Dalam penerapan politik “Pintu Terbuka” pihak swasta diberikan
keleluasaan untuk mengelola perekonomian di tanah jajahan, sehingga
hal ini menyebabkan semakin banyaknya investor asing yang
berdatangan ke Indonesia
• Sistem perbudakan juga sudah dihapuskan dan digantikan dengan
sistem kerja kontrak/kuli kontrak
• Penduduk yang menjadi kuli kontrak adalah orang-orang Cina
• Kehidupan masyarakat Nusantara pada masa politik”Pintu Terbuka”
bukanlah menjadi lebih baik, bahkan sering kali upah yang penduduk
Nusantara dapatkan tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan
c. Sistem Politik Pintu Terbuka

20. CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo,
including icons by Flaticon, infographics & images by Freepik
Thanks