Tanam Paksa (sejarah)

1. C u l tuur
Stelsel

3. Latar Belakang
Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya
yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri
Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia
(terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda
harus menanggung hutang yang sangat besar.
Untuk menyelamatkan Negeri Belanda dari bahaya
kebrangkrutan maka Johanes van den Bosch diangkat sebagai
gubernur jenderal di Indonesia dengan tugas pokok menggali
dana semaksimal mungkin untuk mengisi kekosongan kas negara,
membayar hutang, dan membiayai perang. Untuk melaksanakan
tugas yang sangat berat itu, Van den Bosch memusatkan
kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor.

4. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan ialah mengerahkan tenaga
rakyat jajahan untuk melakukan penanaman tanaman yang
hasil-hasilnya dapat laku di pasaran dunia secara paksa.
Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun
program sebagai berikut.
1) Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena
pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.
2) Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan
jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
3) Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian
dari hasil tanamannya kepada pemerintah Belanda.

5. Aturan-Aturan
Tanam Paksa
1. Persetujuan-persetujuan agar penduduk menyediakan
sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman
ekspor yang dapat dijual di Eropa.
2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk
tujuan tersebut tidak boleh melebihi seperlima dari
tanah pertanian yang dimiliki
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman
tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam padi.
4. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari
pajak tanah.
5. Hasil dari tanaman tersebut diserahkan kepada
pemerintah Hindia Belanda. Jika harganya ditaksir
melebih pajak tanah yang harus dibayar ke rakyat,
kelebihan itu dibayar ke penduduk.
6. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani
akan menjadi tanggungan pemerintah.
7. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada
perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah
selama 65 hari setiap tahun.
8. Pelaksanaan tanaman paksa diserahkan kepada
pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa
bertindak sebagai pengawas secara umum.
Ketentuan-ketentuan pokok
tanam paksa terdapat dalam
Staatsblad (lembaran negara)
tahun 1834 No. 22, beberapa
tahun setelah tanam paksa
dijalankan di Pulau Jawa. Bunyi
dari ketentuan tersebut adalah :

6. Pelaksanaan
Tanam Paksa 1. Perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan
sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan
dengan cara-cara paksaan.
2. Luas tanah yang disediakan penduduk lebih dari
seperlima tanah mereka. seringkali semua tanah rakyat
digunakan untuk tanam paksa.
3. Pengerjaan tanaman-tanama ekspor seringkali jauh
melebihi pengerjaan tanaman padi.
4. Pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang
digunakan untuk proses tanam paksa.
5. Kelebihan hasil panen seringkali tidak dikembalikan
kepada petani.
6. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.
7. Buruh yang seharusnya dibayar pemerintah malah
dijadikan tenaga paksaan.
Melihat aturan-aturannya, sistem
tanam paksa tidak terlalu
memberatkan, namun
pelaksanaannya sangat menekan
dan memberatkan rakyat. Adanya
cultuur procent menyangkut upah
yang diberikan kepada penguasa
pribumi berdasarkan besar
kecilnya setoran, ternyata cukup
memberatkan beban rakyat.
Untuk mempertinggi upah yang
diterima, para penguasa pribumi
berusaha memperbesar setoran,
akibatnya timbulah
penyelewengan-penyelewengan,
antara lain sebagai berikut.

7. Akibat TanamPaksa
1) Bagi Indonesia (Khususnya
Jawa)
a) Sawah ladang menjadi terbengkelai karena
diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan
sehingga penghasilan menurun drastis.
b) Beban rakyat semakin berat karena harus
menyerahkan sebagian tanah dan hasil
panennya, membayar pajak, mengikuti kerja
rodi, dan menanggung risiko apabila gagal
panen.
c) Akibat bermacam-macam beban menimbulkan
tekanan fisik dan mental yang berkepanjangan.
d) Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat.
e) Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit
di mana-mana sehingga angka kematian
meningkat drastis.
2) Bagi Belanda.
Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan
malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya
bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:
a) Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.
b) Hutang-hutang Belanda terlunasi.
c) Penerimaan pendapatan melebihi anggaran
belanja.
d) Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat
terpenuhi.
e) Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat
perdagangan dunia.
f) Perdagangan berkembang pesat.
Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat
mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan
Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah
penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi
penyakit busung lapar (hongorudim) di mana-mana.

8. TOKOH PENENTANG TANAM PAKSA

9. 1. Eduard Douwes
Dekker (1820–1887)

10. 2. Baron van Hoevell
(1812–1870)

11. 3. Fransen van der
Putte (1822-1902)

13. Undang-undang Agraria
1870
Hak erfpacht
• Isu terpenting dalam UU Agraria 1870 adalah
pemberian hak erfpacht, semacam Hak Guna
Usaha, yang memungkinkan seseorang menyewa
tanah terlantar yang telah menjadi milik negara
yang selama maksimum 75 tahun sesuai
kewenangan yang diberikan
hak eigendom (kepemilikan), selain dapat
mewariskannya dan menjadikan agunan.
• Ada tiga jenis hak erfpacht:
• Hak untuk perkebunan dan pertanian besar,
maksimum 500 bahu dengan harga sewa
maksimum lima florint per bahu;
• Hak untuk perkebunan dan pertanian kecil bagi
orang Eropa "miskin" atau perkumpulan sosial di
Hindia Belanda, maksimum 25 bahu dengan
harga sewa satu florint per bahu (tetapi pada
tahun 1908 diperluas menjadi maksimum 500
bahu);
• Hak untuk rumah tetirah dan pekarangannya
(estate) seluas maksimum 50 bahu.
Tujuan dikeluarkannya UU Agraria
1870
•Melindungi hak milik petani atas
tanahnya dari penguasa dan pemodal
asing.
•Memberi peluang kepada pemodal
asing untuk menyewa tanah dari
penduduk Indonesia seperti
dari Inggris, Belgia, Amerika
Serikat, Jepang, Cina, dan lain-lain.
•Membuka kesempatan kerja kepada
penduduk untuk menjadi buruh
perkebunan.
•Dampak dikeluarkannya UU Agraria
antara lain. Perkebunan diperluas, baik
di Jawa maupun di luar pulau Jawa.
Angkutan laut dimonopoli oleh
perusahaan KPM yaitu perusahaan
pengangkutan Belanda.

14. Undang-undang Gula 1870
• Undang-undang Gula (bahasa Belanda: Suikerwet) yang disahkan
pada tahun 1870 mengatur penghapusan
kewajiban budidaya tebu kepada petani secara bertahap di Hindia
Belanda. Pada tahun 1891, proses itu berjalan sempurna. Keluarnya
aturan ini, yang dikeluarkan pada tahun yang sama dengan Undang-undang
Agraria 1870, adalah untuk menghapus Cultuurstelsel. Pola
yang dicontoh adalah perkebunan tembakau di Sumatera Utara.
• Melalui UU Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai
berinvestasi di Hindia Belanda di bidang perkebunan. Gula mentah
yang diekstrak dari tebu oleh pabrik-pabrik gula dikirim ke Belanda
untuk dirafinasi dan dipasarkan. Akibat praktik ini, Hindia Belanda,
khususnya Jawa, tetap terkungkung kemiskinan, sementara
ekonomi Belanda berkembang.