Semoga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terutama para mahasiswa dan pelajar buat bahan penulisan karya tulis

1. KAJIAN PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
(UPT)
PENGEMBANGAN UMKM
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH DAERAH
KOTA CIREBON

2. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
wilayah kota cirebon berada dibagian timur utara wilayah
provinsi jawa barat dan merupakan daerah dataran rendah yang
berbatasan dengan laut jawa.
kota cirebon saat ini telah menjadi pusat/sentral kegiatan ekonomi
di wilayah iii cirebon/ciayumajakuning
hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perdagangan dan jasa yang sangat pesat dengan banyaknya
pusat–pusat perdagangan seperti pasar moderen (mall,
departemen store, minimarket), pasar tradisional, perhotelan,
perbankan, jasa transportasi dan lain-lain
selain itu kota cirebon dan sekitarnya saat ini telah menjadi daerah
tujuan/destinasi wisata religi, sejarah, pesona alam dan kuliner
sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun
internasional yang ditunjang dengan adanya kemudahan akses
transportasi darat melalui jalan tol cipali, travel/taxi dan angkutan
kereta api .

3. Dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian
tersebut maka meningkat pula permintaan akan berbagai
macam produk industri terutama untuk memenuhi permintaan
para wisatawan yang berupa aneka macam produk kuliner
dan cindera mata khas Cirebon serta beberapa produk untuk
tujuan ekspor.
Peningkatan permintaan berbagai macam produk industri
tersebut meliputi : jumlah/kuantitas produk, kualitas produk
dan desain/penampilan produk, hal ini sejalan dengan tingkat
pengetahuan dan kemampuan serta selera konsumen yang
semakin meningkat dan mengikuti perkembangan jaman.

4. Dalam memenuhi selera konsumen tersebut terdapat adanya
beberapa kendala yang dirasakan oleh IKM dan UMKM,
diantaranya :
1. Persyaratan untuk memasuki pasar yang lebih besar (toko
oleh-oleh, pasar modern/mall dll) sebagaian besar belum
lengkap, seperti : P-IRT, Halal, Barcode, paten/merek, dan
lainnya.
2. Kemasan produk IKM dan UMKM pada umumnya kurang
baik dan kurang menarik.
3. Kapasitas produksi umumnya masih kecil, karena
permodalan yang terbatas , teknologi produksi masih
sederhana dan tempat produksi yang sempit

5. Adapun program pembinaan dan pengembangan usaha yang
direkomendasikan yaitu dengan dibentuknya Unit Pelaksana
Teknis (UPT) Pengembangan UMKM pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon, sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
Berdasar pada Undang Undang No. 23 Th. 2014 tentang
Pemerintah Daerah,yang mengatur tentang kelembagaan yaitu :
Huruf Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH SUB URUSAN
PENGEMBANGAN UMKM

6. B. TUJUAN
Tujuan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan
UMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah di Kota Cirebon, yaitu :
1. Sebagai sarana kelembagaan dalam rangka pembinaan dan
pelayanan kepada pengusaha/pengrajin IKM dan UMKM dengan
tujuan agar meningkatkan mutu dan produktivitas serta teknologi
secara terus menerus sehingga tumbuh dan berkembang secara
sehat.
2. Sebagai pusat percontohan dalam arti dapat menunjukan
kelebihannya dibanding IKM dan UMKM binaan.
3. Mampu mengerjakan sebagian teknikal proses yang IKM dan UMKM
binaan tidak mampu sehingga IKM dan UMKM binaan tidak tersaingi,
tetapi tertarik untuk memperoleh layanan yang tersedia.
4. Sebagai pusat pelatihan keterampilan dan dapat menjadi sumber
rujukan IKM dan UMKM binaan dalam meningkatkan kualitas SDM,
teknologi maupun desain produk.

7. 5. Memiliki tenaga ahli dengan tingkat kepakaran yang memadai
sesuai kebutuhan sentra IKM dan UMKM binaan sehingga UPT
dapat menjadi lembaga penyedia narasumber IKM dan UMKM
binaan .
6. Berkemampuan sebagai “Bussines Development Service” (BDS),
yakni layanan jasa non-finansial dalam rangka meningkatkan
kinerja, akses pasar serta kemampuan daya saing IKM dan
UMKM binaan .
7. Memberikan layanan utama dalam penggunaan mesin,
bimbingan/penyuluhan, pelatihan, desain, engineering, dan
pengujian

8. KRITERIA PEMBENTUKAN UPT
A. Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang
tertentu
1. Kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi
kewenangan daerah.
Cek sub urusan yang menjadi Rujukan
Sub urusan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 yang menjadi rujukan;
Terdapat pada Huruf Q.PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH SUB URUSAN PENGEMBANGAN UMKM

9. 2. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan :
Proses perumusaan kebijakan mulai dari perumusan masalah,
pengumpulan data, analisis data, perumusan alternatif kebijakan
dan evaluasi kebijakan adalah merupakan Tugas tugas tersebut
dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan UKM serta Bidang
Perindustrian.
3. Bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan
pembinaan kepada unit kerja lain :
Kegiatan lintas perangkat daerah adalah kegiatan untuk
melaksanakan tugas dari beberapa perangkat daerah Pembinaan
terhadap unit lain adalah Kegiatan Pengawasan, Koordinasi dan
Fasilitasi kepada unit kerja lain.
Tugas tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan UKM
serta Bidang Perindustrian.

10. 4. Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja,
pengawasan dan / atau pengambilan keputusan dalam
pelaksanaanya :
a. Tugas yang dilaksanakan oleh staf tidak bersifat rutin
b. sasaran atau pekerjaan staf berubah rubah karena pekerjaan yang
dinamis
c. Penentuan objek sasaran pekerjaan memerlukan perencanaan
untuk menentukan objek mana yang dilaksanakan setiap tahun
d. Produk layanan berupa dokumen resmi yang memerlukan
pengesahan atau penandatangan kepala UPT.

11. Karena pegawai atau staf yang ada
mempunyai keahlian di bidang masing
masing.
Jumlah seluruh pegawai yang ada pada UPT
Pengembangan UMKM saat ini sebanyak 8
orang dengan rincian :
a. 2 orang sruktural,
b. 2 orang pengadministrasian umum dan
c. 4 orang fungsional perindag telah memadai
untuk melaksanakan pelayanan minimal.

12. 5.Tidak tumpang tindih antara tugas pokok dan
fungsi dengan unit kerja lain
Tugas tugas yang dilaksanakan oleh UPT
Pengembangan UMKM tidak tumpang tindih
dengan tugas bidang Koperasi UKM dan Bidang
Perindustrian serta UPT BLK pada Dinas
Tenaga Kerja

13. B. Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau
perangkat daerah lain
1. Barang atau jasa yang diberikan bersifat kongkrit dan terukur.
jenis barang /jasa layanan yang dihasilkan oleh UPT
Pengembangan UMKM.
Layanan UPT Pengembangan UMKM
a. Pengembangan Kompetensi SDM :
 Pendidikan dan pelatihan industri dan kewirausahaan, baik secara
klasikal, praktik, magang maupun workshop.
 Percontohan mesin/peralatan dan teknologi produksi
 Jasa penelitian dan pengembangan kompetensi SDM

14. b. Dukungan produksi
 Bantuan dan layanan produksi.
 Jasa pemeliharaan dan reparasi kerusakan alat produksi.
 Bimbingan teknis bidang permesinan/alat produksi.
 Bimbingan teknis bidang proses produksi.
c. Dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya
 Penyediaan showroom /fasilitas pameran produk.
 Penerbitan brosur, leaflet dan sejenisnya.
 Publikasi film dan media massa
 Fasilitasi temu bisnis
 Mediasi dengan sumber daya produktif lainnya.

15. d. Jasa penelitian dan pengembangan
 Penelitian dan pengembangan untuk inivasi teknologi (produk,
desain, teknis produksi).
 Inkubator usaha untuk pengujian hasil litbang pada skala UPT
Pengembangan UMKM.
 Pemberian layanan pengujian (laboratorium uji sederhana) bagi
produk IKM dan UMKM.

16. 2. Penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus
Uraian tentang frekwensi dan penerima barang atau jasa yang
dihasilkan dimana penyediaan barang atau jasa secara terus
menerus adalah;
 Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan wajib dilakukan secara
regular harian dengan volume sesuai beban kerja.
 Pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan kegiatan yang dapat
dijadwalkan pertriwulan atau semesteran

17.  Memberikan Kontribusi dan manfaat pada masyarakat dan/atau penyelenggaraan
pemerintah
a. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat :
Perbedaan jarak dan waktu antara UPT dan Dinas
Gedung UPT Pengembangan UMKM mempunyai lokasi tersendiri kurang dari 1
km dari dinas
b. Layanan yang diberikan oleh UPT Pengembangan UMKM tersebut merupakan
layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak
tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggara
pemerintah
Uraian tentang resiko yang diterima masyarakat jika barang atau jasa tersebut
tidak diproduksi oleh UPT.
i. Kompetensi SDM UMKM kurang maksimal.
ii. Kapasitas produksi UMKM belum sesuai dengan permintaan pasar.
iii. Promosi dan pemasaran UMKM kurang maksimal.
iv. Litbang UMKM kurang maksimal

18.  Sumber daya pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana
 Pegawai yang ditempatkan di UPT tidak mengakibatkan
terganggunya kinerja unit-unit organisasi yang lain
Untuk operasionalnya UPT pengembangan UMKM tidak
mengganggu kinerja unit orgaisasi lain.
 Tidak menambah pegawai baru baik PNS maupun honorer :
Untuk operasional UPT pengembangan UMKM diisi dari Pns yang
ada, tidak menunggu pegawai negeri baru dan tidak menunggu
pegawai honorer baru. Sumberdaya Pegawai

19.  Sumberdaya pegawai untuk pengisian kelembagaan UPT
Pengembangan UMKM, yaitu :
1. Kepala atau Manager adalah sebagai Ka UPT.
Berpendidikan formal minimal S.1, mempunyai pengalaman
memimpin suatu gugus/unit kerja, mempunyai kemampuan
memimpin, dan mempunyai kecukupan tingkat kepangkatan.
2. Sub bagian Tata Usaha
Berpendidikan formal minimal D.III, mampu mengoperasikan
komputer untuk aplikasi perkantoran.

20. 3. Bagian Konsultasi adalah Sebagai Fungsional Penyuluh
Berpendidikan formal minimal D.III, mempunyai pengalaman dan
kemampuan penyuluhan, mempunyai pengetahuan dan wawasan
untuk melakukan layanan/fasilitasi pengembangan usaha IKM dan
UMKM
4. Administrasi umum
Berpendidikan formal minimal SLTA.
Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan computer

21.  Belanja pegawai dan biaya operasional tidak mengurangi belanja
publik :
Karena semua pegawai yang ada dalam UPT Pengembangan
UMKM adalah pegawai pada Dinas Perdagangan ,Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kota Cirebon,sehingga tidak akan menambah
belanja pegawai Pegawai pada UPT dapat diisi dari pegawai negri
yang sudah ada tidak menunggu pegawai negri baru dan tidak
menunggu pegawai honorer baru.
Penambahan belanja pegawai pada perangkat daerah sebagai
akibat dari adanya struktur baru pada UPT tidak melebihi 0,5% dari
total belanja pegawai perangkat daerah yang bersangkutan.

22.  Tersedianya sarana dan parasarana kerja berupa kantor dan
perlengkapannya :
Sarana dan prasarana sudah tersedia dan tidak memerlukan
pembangunan gedung baru namun disarankan menggunakan
gedung pemerintah yang sudah ada / lampirkan fota copi / bukti
gedung dan perlengkapannya
Sudah memiliki gedung UPT yang refresentatip dengan luas 900
m2 dua latai ( foto gedung terlampir ) Meliputi :
Ruang produksi , Ruang Pamer , Ruang genset , Ruang peralatan ,
Ruang Bahan Baku , Mushola , Ruang Perpustakaan , Ruang Aula ,
Ruang Kantor , dan Ruang Kepala UPT

23.  Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan atau tugas
teknis penunjang tertentu.
SOP Administratif :
 SOP Perencanaan Kegiatan ,nomor;530/998-DPKUKM.
 SOP pengelolaan adm surat masuk, nomor;530/999-DPKUKM
 SOP pengelolaan adm surat keluar,nomor;530/1000-DPKUKM
SOP Teknik :
 SOP bantuan dan layanan produksi, nomor;530/1001-DPKUKM
 SOP pengembangan kompetensi SDM,nomor;530/1002-DPKUKM
 SOP Layanan Dukungan Pemasaran ,nomor;530/1003-DPKUKM
 SOP Layanan Penelitian dan Pengembangan,nomor

24.  Tersedianya Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan
tugas dan fungsi UPTD yang bersangkutan
Terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan pada UPT tersebut sesuai
dengan standard kompetensi yang berlaku.
Jenis tenaga teknis yang dipersyaratkan dan nama
pegawai beserta bukti keahlian yang dimiliki sesuai
dengan keahlian yang di persyaratkan

25. ANALISIS BEBAN KERJA
Analisis beban kerja dihitung dengan metode sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pedoman
Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
Dari Analisis beban tersebut dihasilkan
 Jam kerja efektif UPT Pengembangan UMKM pada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
sebesar 16,455 jam
 Jumlah pegawai yang tersedia pada UPT Pengembangan UMKM
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota
Cirebon sebanyak 8 orang

26. FOTO GEDUNG UPT PENGEMBANGAN UMKM

27. FOTO GEDUNG UPT PENGEMBANGAN
UMKM

28. FOTO PELATIHAN BAGI IKM

29. FOTO KEGIATAN PELATIHAN
BATIK

30. FOTO KEGIATAN PELATIHAN
BATIK

31. FOTO KEGIATAN PELATIHAN
BATIK

32. FOTO KEGIATAN PELATIHAN OLAHAN
BUAH

34. FOTO KEGIATAN PELATIHAN OLAHAN
BUAH

35. FOTO KEGIATAN PROMOSI
KELILING

36. FOTO KEGIATAN PROMOSI
KELILING

37. FOTO KEGIATAN PROMOSI
KELILING

38. FOTO KEGIATAN PELATIHAN KEMASAN MAKANAN
MINUMAN

39. FOTO KEGIATAN PELATIHAN KEMASAN MAKANAN
MINUMAN

40. FOTO KEGIATAN PELATIHAN KEMASAN MAKANAN
MINUMAN

41. FOTO KEGIATAN PELATIHAN KEMASAN MAKANAN
MINUMAN

42. FOTO KEGIATAN PROMOSI /
PAMERAN

43. FOTO KEGIATAN PROMOSI /
PAMERAN

44. FOTO KEGIATAN PROMOSI /
PAMERAN

45. FOTO KEGIATAN LAYANAN BANTUAN
PRODUKSI

46. FOTO KEGIATAN LAYANAN BANTUAN
PRODUKSI

47. FOTO KEGIATAN LAYANAN BANTUAN
PRODUKSI

48. FOTO KEGIATAN PELATIHAN LUKISAN
KACA

49. FOTO KEGIATAN PELATIHAN LUKISAN
KACA

50. FOTO KEGIATAN PELATIHAN LUKISAN
KACA

51. FOTO KEGIATAN FUNGSIONAL PENYULUH
INDAG

52. FOTO KEGIATAN FUNGSIONAL PENYULUH
INDAG

53. FOTO KEGIATAN FUNGSIONAL PENYULUH
INDAG