Buku pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program penumbuhan wirausaha baru di industri kecil dan menengah di Wilayah I (Sumatera dan Kalimantan) untuk meningkatkan jumlah wirausaha dan menyerap tenaga kerja melalui pelatihan kewirausahaan, teknis produksi, dan fasilitasi modal usaha untuk calon dan pengusaha yang ada.

1. BUKU PEDOMAN
PELAKSANAAN PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU
INDUSTRI KECIL MENENGAH (WUB – IKM)
WILAYAH I (SUMATERA DAN KALIMANTAN)
DENGAN METODE FAST-TRACK
DIREKTORAT IKM WILAYAH I
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2013
KONSEP

2. BAB I
PENDAHULUAN
1
A. LATAR BELAKANG
Salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia
adalah masalah pengangguran. Pertambahan jumlah angkatan kerja dari tahun ke
tahun makin bertambah. Di lain pihak akibat dari krisis finansial global yang diikuti
pemutusan hubungan kerja (PHK), pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan.
Sementara pembangunan ekonomi yang telah tercipta belum sanggup menyediakan
kesempatan kerja yang lebih cepat daripada pertambahan penduduk. Pengangguran
yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan,
kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat.
Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir,
serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat
permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks.
Angkatan kerja sampai dengan Agustus tahun 2012 mencapai 118 juta
orang menuntut adanya lapangan dan kesempatan kerja yang cukup. Dari jumlah
tersebut, diperoleh data bahwa pengangguran terbuka pada periode yang sama
sekitar 7,24 juta orang yang terdiri 3 juta lebih lebih adalah lulusan Diploma/Sarjana
dan sisanya adalah lulusan SD/ SMP dan SMA serta tidak bersekolah. Penciptaan
lapangan kerja dan kesempatan berusaha merupakan jawaban atas permasalahan
tersebut. Industri menjadi salah satu sektor yang diharapkan mampu menciptakan
lapangan kerja sekaligus mampu menyerap tenaga kerja.
Penyediaan lapangan kerja di sektor industri khususnya industri kecil dan
menengah (IKM) dapat dilakukan melalui pendekatan penumbuhan wirausaha baru
(WUB) industri kecil dan menengah. Wirausahawan (entrepreneur) secara entimologi
mengandung arti orang yang bekerja sendiri (self-employment). Secara luas dapat
dipahami bahwa wirausahawan sebagai orang yang pandai atau berbakat
mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi
untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta
memasarkannya (KBBI, 2004). Secara umum penumbuhan jiwa kewirausahaan

3. (entrepreneurship) menjadi salah satu langkah dalam rangka mendorong seseorang
untuk berusaha dan bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
Sampai dengan tahun 2012, jumlah wirausaha di Indonesia hanya 1,56%
dari jumlah penduduk, sedangkan prosentase yang ideal menurut Global
Entrepreneur Monitoring adalah 2 – 4%, sehingga perlu langkah yang signifikan
sehingga muncul wirausaha baru. Dibandingkan dengan negara Asia lainnya,
Indonesia masih termasuk rendah baik jumlah maupun pertumbuhan
entrepreneurnya, sebagai contoh di Singapura, Malaysia dan Thailand mencapai 4%
dari total penduduk.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, dari jumlah usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM) sebesar 56 juta unit usaha, hanya sekitar 700.000 unit
usaha yang masuk kategori wirausaha atau sebesar 1,25% dari total UMKM. Industri
kecil dan menengah (IKM) merupakan bagian dari UMKM didorong untuk lebih
berkembang dalam penumbuhan wirausaha sektor IKM. Jumlah IKM pada tahun 2012
sekitar 3,8 juta merupakan potensi yang besar sebagai sumber (source) wirausaha
baru. Berbagai sektor IKM seperti sektor pangan, sandang, logam, kimia dan bahan
bangunan serta kerajinan yang merupakan penopang perekonomian daerah dan
nasional mampu menghasilkan produk yang diharapkan memenuhi kebutuhan
domestik, unggulan ekspor dan substitusi produk impor menjadi target penumbuhan
wirausaha baru.
Kriteria yang digunakan sebagai parameter penumbuhan dan
pengembangan wirausaha baru adalah inovasi produk dan teknologi, kemandirian
usaha, manajemen dan pemasaran. Untuk itu sebagai sumber/sasaran penumbuhan
dan pengembangan wirausaha baru adalah IKM yang memiliki keinginan dan
kemampuan untuk maju serta calon IKM yang mempunyai keinginan kuat untuk
berkembang menjadi wirausaha baru. Itu berarti sebagai target sasaran program
penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru tidak hanya mereka yang baru
memulai usaha tetapi lebih dari itu juga dari mereka yang sudah memiliki usaha
(existing). Metode penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru dilakukan
dengan pendekatan yang berbeda, didasarkan kondisi calon peserta (apakah yang
belum mulai berusaha atau sudah memiliki usaha), dan tingkat teknologi maka
diperlukan 2 (dua) pendekatan yaitu fast-track dan by-design.
2

4. Metode fast-track diperuntukan kepada mereka yang telah memiliki usaha,
karyawan/pegawai yang telah berpengalaman pada bidang usaha untuk
dikembangkan, duplikasi usaha biasanya garis keturunan atau kelompok tertentu, IKM
dalam sentra (memiliki kesamaan pola berusaha). Metode fast-track pada prinsipnya
lebih dikedepankan peningkatan pengetahuan manajemen, pengelolaan keuangan,
motivasi jiwa kewirausahaan dan upgrade teknologi. Metode ini dirancang dan
dilaksanakan dalam waktu singkat mengingat kondisi di atas.
Metode by-design diperuntukan kepada mereka yang belum berusaha
menuju berusaha pada bidang yang baru, terutama pada lulusan perguruan tinggi,
sekolah menengah kejuruan dan kelompok masyarakat potensial lainnya seperti
pondok pesantren, koperasi dan lainnya. Metode by-design menitikberatkan pada
bagaimana mereka memiliki bekal untuk mulai berusaha sehingga selain konten
motivasi, kewirausahaan, sangat ditonjolkan penguasaan teknologi melalui pelatihan
dan magang serta penguasaan target pasar.
Direktorat Jenderal IKM sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab
yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama yaitu: (1) rasio IKM di Jawa dan luar
Jawa 60 : 40 dan (2) kontribusi PDB IKM terhadap PDB industri 34%, menugaskan
kepada Direktorat IKM Wilayah I untuk fokus kegiatan pada penumbuhan dan
pengembangan WUB IKM dalam rangka mencapai IKU dimaksud. Untuk itu,
Direktorat IKM Wilayah I menetapkan pedoman pelaksanaan program/kegiatan
penumbuhan dan pengembangan WUB IKM yang memuat tahap–tahap yang krusial
dalam operasionalisasi kegiatan ini adalah seleksi calon peserta, pelatihan, bimbingan
dan fasilitasi start up capital serta monitoring dan evaluasi.
3
.0/019-05.1/-/2009
B. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2013;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional (KIN);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM;

5. 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
6. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 2010-2014.
4
.0/019-05.1/-/2009
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Buku pedoman ini dimaksudkan memberikan panduan dan petunjuk pelaksanaan
kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM di Direktorat IKM Wilayah I.
Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM di
Direktorat IKM Wilayah I dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan,
output dan memenuhi kaidah dan peraturan yang berlaku
D. SASARAN
Adanya buku pedoman pelaksanaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB
IKM di Direktorat IKM Wilayah I.
E. RUANG LINGKUP
1. Penumbuhan dan pengembangan WUB IKM merupakan salah satu program yang
dilaksanakan oleh Direktorat IKM Wilayah I dalam rangka menciptakan WUB
khususnya di Sumatera dan Kalimantan guna meningkatkan populasi IKM di luar
pulau Jawa;
2. Kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dilaksanakan melalui
pelatihan kewirausahaan dan/atau teknis produksi serta fasilitasi start up capital
kepada peserta/kelompok terpilih serta pendampingan/bimbingan;
3. Peserta kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM adalah masyarakat
yang telah dan belum berusaha di bidang IKM yang memiliki kemauan kuat untuk
tumbuh dan berkembang menjadi WUB IKM yang maju dan berdaya saing.
4. Tahap yang ditetapkan adalah seleksi peserta, pelatihan, magang, bantuan
fasilitas start-up capital dan pendampingan/bimbingan usaha.
5. Buku pedoman ini juga memuat kriteria peserta, kriteria instruktur, dan kerangkar
pikir/alur proses program kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM.
Kerangka pikir dan alur proses kegiatan penumbuhan WUB IKM dapat dilihat pada
lampiran 1 buku pedoman ini.

6. BAB II
KETENTUAN DAN PERSYARATAN
5
A. KRITERIA PESERTA
Calon peserta yang memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Perorangan/kelompok IKM yang memiliki usaha IKM sesuai sektor IKM yang akan
dijadikan target program/kegiatan; atau
2. Perorangan/kelompok yang memiliki minat dan kemampuan untuk dijadikan target
program/kegiatan;
3. Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal pelaksanaan rekrutmen;
4. Berdomisili di lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota tempat program/kegiatan
dilaksanakan.;
5. Memperoleh rekomendasi Dinas yang membidangi Perindustrian setempat baik
Provinsi dan/atau Kabupaten dan/atau Kota;
B. REKRUTMEN PESERTA
Usulan peserta program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dapat
berasal dari :
1. Usulan Dinas yang membidangi Perindustrian setempat dilengkapi dengan surat
dari Dinas dimaksud; atau
2. Ditentukan langsung oleh Direktorat IKM Wilayah I dengan melihat potensi daerah
dan sentra setempat dan selanjutnya diinformasikan kepada Dinas terkait; atau
3. Diusulkan oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga lainnya dengan
melampirkan surat rekomendasi dari Dinas yang membidangi Perindustrian
setempat; atau
4. Diusulkan oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga lainnya dengan
tembusan ditujukan kepada Dinas yang membidangi Perindustrian setempat; atau
C. JENIS DAN METODOLOGI PELATIHAN
Dalam program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan WUB IKM dilaksanakan
melalui pelatihan sebagai berikut :

7. 1. Pelatihan peningkatan motivasi melalui Achievement Motivation Trainning (AMT);
6
dan/atau
2. Pelatihan kewirausahaan; dan/atau
3. Pelatihan teknis produksi sektor sebagai target/sasaran pengembangan; dan/atau
4. In house training di lokasi peserta/IKM bersangkutan; dan/atau
5. Pelatihan terintegrasi melalui magang ke perusahaan.
Metodologi pelatihan yang digunakan adalah kombinasi antara teori, praktek dan
simulasi bisnis.
D. KRITERIA INSTRUKTUR
Dalam pelaksanaan pelatihan program/kegiatan penumbuhan dan pengembangan
WUB IKM menggunakan jasa instruktur dengan kriteria sebagai berikut :
1. Memiliki keahlian sesuai bidang kompetensi sektor terkait program/kegiatan yang
dilaksanakan dibuktikan dengan sertifikat keahlian; dan/atau
2. Memiliki pengalaman minimal 5 (lima) tahun sebagai ahli atau pengajar pada
kompetensi dimaksuddibuktikan dengan curriculum vitae (CV) yang bertanda
tangan; dan/atau
3. Berasal dari praktisi, akademisi, peneliti, perekayasa dan kalangan industri baik
secara pribadi atau melalui asosiasi profesi;
E. SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
Tahun Anggaran 2013 dan tahun – tahun selanjutnya dengan mempertimbangkan
ketersediaan alokasi dan penyesuaian program.
F. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan dibagi pada tahap sebagai berikut :
1) Koordinasi;
2) Rekruitment;
3) Seleksi;
4) Pelaksanaan Pelatihan; dan/atau
5) Magang; dan/atau
6) Fasilitasi start-up capital kepada peserta pelatihan;
7) Monitoring dan evaluasi.

8. 7
G. PELAKSANA KEGIATAN
Penanggung jawab program/kegiatan adalah Direktur Industri Kecil dan Menengah
Wilayah I, Direktorat Jenderal IKM, Kementerian Perindustrian RI. Dalam pelaksanaan
kegiatan melalui :
1. Swakelola, pengelolaan dan pelaksanaan pelatihan yang dapat dikelola sendiri
oleh internal Direktorat dengan melibatkan SDM yang ada; dan/atau
2. Pihak Ketiga, yaitu penyedia jasa untuk pelaksanaan pelatihan dan penyedia
barang untuk pelaksanaan fasilitasi start-up capital. Proses pengadaan penyedia
baik jasa maupun barang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No.
70 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
H. JADWAL PELAKSANAAN
Pada pelaksanaan program/kegiatan ini, dapat dijadwalkan sebagai berikut:
1. Koordinasi selama 1 (satu) bulan dengan melibatkan Dinas terkait, target peserta,
pelaksana kegiatan (pihak III), instruktur, tempat pelatihan dan lain – lain;
2. Rekrutmen peserta selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan melalui Dinas
terkait atau kelompok masyarakat atau sentra dengan tetap berkoordinasi dengan
Dinas;
3. Seleksi selama 1 (satu) bulan dapat dilakukan melalui berkas kriteria persyaratan
yang masuk dan/atau kunjungan sampling ke calon peserta;
4. Pelaksanaan pelatihan dijadwalkan duration tentative selama tenggang 1 (satu)
bulan baik untuk pelatihan AMT, Kewirausahaan dan/atau teknis produksi serta
program magang;
5. Fasilitasi start-up capital selama 2 (dua) bulan dilakukan pada saat atau pelatihan
selesai dengan penjadwalan secara simultan dengan pelatihan tetap berprinsip
pada aspek kebutuhan peserta dan anggaran yang tersedia.
6. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik pada saat pelaksanaan program/kegiatan
dan dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagai evaluasi menyeluruh keberhasilan
program.

9. BAB III
PENGORGANISASIAN
8
A. DIREKTORAT IKM WILAYAH I
Program kegiatan penumbuhan WUB IKM merupakan bagian dari kegiatan
Peyebaran dan Pengembangan IKM Wilayah I Tahun Anggaran 2013 dan tahun –
tahun selanjutnya, maka Direktur IKM Wilayah I dan atau Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal IKM mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menetapkan pedoman pelaksanaan kegiatan penumbuhan WUB IKM;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian terkait, instansi lainnya dalam rangka
persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Menetapkan peserta pelatihan dengan mempertimbangkan usulan/rekomendasi
dari Dinas terkait dan/atau kelompok/lembaga masyarakat dengan tetap
berkoodinasi dengan Dinas;
4. Menetapkan jadwal pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi strat-up capital;
5. Mengadakan pelatihan AMT, Kewirausahaan dan teknis produksi secara
swakelola dan/atau bekerjasama dengan pihak III;
6. Menetapkan dan menunjuk Penyedia Jasa selaku pelaksana pelatihan baik
melalui pelelangan umum maupun pengadaan langsung berdasar peraturan yang
berlaku;
7. Menerbitkan sertifikat pelatihan kepada peserta;
8. Melakukan koreksi dan masukan terhadap laporan akhir pelaksanaan pelatihan;
9. Menentukan dan memutuskan jenis, volume dan nilai start-up capital yang akan
diadakan;
10. Memberikan fasilitasi start up capital kepada peserta baik kepada perorangan
maupun kelompok peserta;
11. Menetapkan dan menunjuk Penyedia Barang selaku pihak pengadaan
barang/bahan baku sebagai start-up capital melalui pelelangan umum maupun
pengadaan langsung berdasar peraturan yang berlaku;
12. Melakukan monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

10. 9
B. PENYEDIA JASA PELATIHAN
Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan secara kontraktual pihak ketiga, maka
penyedia jasa pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Berkoordinasi dengan Direktorat IKM Wilayah I dan Dinas terkait dalam persiapan
pelatihan;
2. Menyusun dan mengusulkan jadwal, lokasi pelatihan (teori dan praktek) dan
instruktur serta detail silabus/bahan ajar kepada Direktorat IKM Wilayah I;
3. Melaksanakan pelatihan sesuai persetujuan Direktorat IKM Wilayah I (berdasar
dokumen penawaran lelang atau pengadaan langsung) dengan jumlah peserta,
dan jumlah hari yang sesuai dengan kontrak/SPK;
4. Melaksanaan pembiayaan pelatihan yang dibebankan sesuai kontrak/SPK;
5. Menyusun dan menyerahkan laporan akhir pelatihan yang sekurang – kurangnya
memuat daftar hadir dan biodata peserta, daftar hadir dan cv instruktur, bahan
ajar, foto dokumentasi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan;
C. PENYEDIA BARANG/BAHAN START – UP CAPITAL
Dalam pengadaan barang/bahan sebagai strat-up capital, Direktorat IKM Wilayah I
menunjuk Pihak penyedia barang/bahan start-up capital yang mempunyai tugas
sebagi berikut :
1. Berkoordinasi dengan Direktorat IKM Wilayah I dan Dinas terkait dalam persiapan
pengadaan barang/bahan start-up capital;
2. Menyusun dan mengusulkan jadwal pengadaan mulai dari persiapan, pengadaan,
pengiriman dan serah terima barang/bahan kepada Direktorat IKM Wilayah I;
3. Melaksanakan pengadaan sesuai persetujuan Direktorat IKM Wilayah I (berdasar
dokumen penawaran lelang atau pengadaan langsung) dengan jenis
mesin/peralatan/bahan dan volume yang sesuai dengan kontrak/SPK;
4. Melaksanaan serah terima kepada Direktorat IKM Wilayah I yang disertai dengan
berita acara;

11. BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN
10
A. PERSIAPAN
1. Direktorat IKM Wilayah I melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian,
perguruan tinggi, praktisi/psikolog di provinsi tempat pelaksanaan kegiatan.
2. Direktorat IKM Wilayah I menyusun dan menetapkan kerangka acuan kerja baik
untuk kegiatan yang swakelola maupun pihak ketiga.
3. Direktorat IKM Wilayah I bekerjasama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP)
dalam pengadaan jasa pelatihan dan pengadaan barang/bahan start-up capital
oleh sesuai kebutuhan kegiatan.
4. Direktorat IKM Wilayah I berkerjasama dengan Pejabat Pengadaan dalam
pengadaan jasa pelatihan dan pengadaan barang/bahan start-up capital oleh
sesuai kebutuhan kegiatan.
B. REKRUTMEN CALON PESERTA
1. Direktorat IKM Wilayah I merekrut calon peserta melalui Dinas Perindustrian
dengan surat atau koordinasi langsung; atau
2. Rekrutmen dilakukan dengan berdasarkan usulan kelompok masyarakat atau
lembaga lainnya; atau
3. Direktorat IKM Wilayah I dapat merekrut langsung ke sentra/daerah yang dinilai
potensial untuk dikembangkan dengan program/kegiatan ini;
4. Proses rekrutmen peserta harus diikuti pengisian kriteria dan persyaratan sesuai
dengan bidang/sektor yang akan dikembangkan. (form isian kriteria dan
persyaratan terlampir)
C. SELEKSI CALON PESERTA PESERTA
1. Direktorat IKM Wilayah I melakukan seleksi terhadap hasil rekrutmen calon
peserta baik oleh Dinas Perindustrian, usulan kelompok masyarakat atau lembaga
lainnya, merekrut langsung ke sentra/daerah yang dinilai potensial;
2. Seleksi didasarkan pada kriteria yang ditentukan, kompetensi dan jumlah peserta
yang dipersyaratkan pada masing – masing sektor;

12. 3. Direktorat IKM Wilayah I menetapkan jumlah dan nama – nama peserta yang
terpilih untuk ikut program/kegiatan dimaksud.
11
D. PELATIHAN
1. Peserta yang dinyatakan lolos diberitahukan terkait jadwal tentative pelatihan,
lokasi pelatihan dan fasilitas yang akan diterima;
2. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan swakelola, maka Direktorat
IKM Wilayah I melakukan persiapan, penetapan jadwal, lokasi pelatihan, instruktur
dan bahan ajar yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;
3. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan swakelola, maka Direktorat
IKM Wilayah I memberikan fasilitas kepada peserta sesuai dengan kerangka
acuan kegiatan dan rincian anggaran belanja dimaksud;
4. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan swakelola, Direktorat IKM
Wilayah I menyusun laporan pelaksanaan pelatihan yang sekurang – kurangnya
memuat daftar hadir dan biodata peserta, daftar hadir dan cv instruktur, bahan
ajar, foto dokumentasi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan;
5. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia
jasa pelatihan melakukan persiapan, penetapan jadwal, lokasi pelatihan, instruktur
dan bahan ajar yang disesuaikan dengan kontrak/SPK;
6. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia
jasa pelatihan memberikan fasilitas kepada peserta sesuai dengan lampiran
kontrak/SPK;
7. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia
jasa pelatihan menyusun laporan akhir pelaksanaan pelatihan yang sekurang –
kurangnya memuat daftar hadir dan biodata peserta, daftar hadir dan cv instruktur,
bahan ajar, foto dokumentasi pelatihan dan permasalahan selama pelatihan;
8. Direktorat IKM Wilayah I menerbitkan sertifikat pelatihan untuk pelatihan baik
swakelola maupun kontraktual yang ditandatangani Direktur IKM Wilayah I;
9. Dalam hal pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan kontraktual, maka penyedia
jasa pelatihan wajib menyerahkan laporan akhir pelaskanaan pelatihan yang
dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditangani penyedia jasa dengan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat IKM Wilayah I;

13. 12
E. FASILITASI START UP CAPITAL
1. Persiapan fasilitasi dilakukan melalui survei, koordinasi dan perencanaan
kebutuhan start up capital yang cocok untuk peserta/kelompok peserta;
2. Merencanakan jenis, jumlah dan spesifikasi start up capital dapat mesin dan/atau
peralatan dan atau bahan baku/pendukung.
3. Pengadaan start up capital dilaksanakan oleh Direktorat IKM Wilayah I melalui
proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik
melalui pelelangan umum oleh ULP maupun pengadaan langsung oleh Pejabat
Pengadaan.
4. Pihak III selaku penyedia barang melakukan koordinasi terkait jenis dan volume
pekerjaan pengadaan, lokasi dan pihak serah terima serta waktu pelaksanaan
serah terima berdasarkan kontrak/SPK yang disepakati;
5. Penyedia barang dan Direktorat IKM Wilayah I melakukan pemeriksaan, uji coba
dan serah terima hasil pekerjaan yang dituangkan dalam berita acara dan
ditandatangani kedua belah pihak;
6. Direktorat IKM Wilayah I dan Peserta/Kelompok peserta selaku IKM melakukan
serah terima start up capital dan diketahui oleh Dinas setempat.
F. MONITORING DAN EVALUASI
1. Direktorat IKM Wilayah I melaksanakan monitoring dan evaluasi guna mengetahui
tingkat keberhasilan pelatihan;
2. Monitoring dan evaluasi juga dilaksanakan guna menilai keberhasilan program ini
secara komprehensif, khususnya bagi peserta/kelompok yang terpilih
mendapatkan start up capital;
3. Bagi peserta/kelompok yang tidak terpilih untuk mendapatkan start up capital,
Direktorat IKM Wilayah I dapat mengikutkan peserta tersebut ke dalam kegiatan
pembinaan dan pendampingan yang lain guna mendapatkan pembinaan lebih
lanjut.

14. BAB V
PELAPORAN
1. Peserta/kelompok yang mendapatkan start up capital diwajibkan menyampaikan
laporan kemajuan usaha kepada Direktorat IKM Wilayah I setiap 1 (satu) tahun sekali
selama 3 (tiga) tahun sejak diserahterimakan fasilitas tersebut.
2. Laporan dari peserta/kelompok terpilih menjadi bahan evaluasi dan penyusunan
kegiatan lanjutan program oleh Direktorat IKM Wilayah I.
3. Hasil laporan dari peserta/kelompok sebagai salah satu rujukan dalam program tahun
berikutnya untuk menentukan fasilitasi yang akan diberikan.
13