Knowladge sharing

1. PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
TAHUN 2014
Paparan Deputi Bidang Pembiayaan
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koperasi
dan UKM Tahun 2013,
Hotel Mercure Ancol, Tgl 10 -12 Desember 2013
Jakarta
DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
12013

2. PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS 2014
1.
Belanja Sosial Bantuan Perkuatan Permodalan bagi Pelaku Usaha
Mikro Melalui Koperasi
Target 2014 : 1.000 Koperasi di 34 Provinsi dgn bantuan @ Rp 50 Juta
a.
Penyadiaan modal bagi pelaku usaha mikro melalui koperasi pedesaan dan
perkotaan.
Dana Pos Belanja Sosial untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka
memperkuat permodalan, dan menumbuhkan usaha koperasi, serta pelaku
usaha mikro, anggota koperasi di perkotaan dan perdesaan;
b. Penyediaan permodalan bagi perempuan pelaku usaha mikro melalui
2.
Koperasi
Dana Pos Belanja Sosial untuk pemberdayaan masyarakat khususnya kaum
perempuan
dalam rangka pengembangan usaha produktif dan
menumbuhkan usaha koperasi.
Belanja Sosial Bantuan Permodalan bagi Wirausaha Pemula
Target 2014 : 2.500 Wirausaha Pemula di 34 Provinsi dgn bantuan @ Rp 25 Juta
Dana Pos Belanja Sosial untuk penumbuhan/pengembangan wirausaha pemula
yang digunakan sebagai modal awal usaha (startup capital), yang rekruitmennya
didahului melalui seleksi dan pelatihan manajemen, keterampilan dan
pemberian motivasi menjadi enterpreneur.
2

3. 3. Pengendalian KSP/KJKS secara On-Line
Target 2014 : Bimtek di 3 Prov kepada 90 Koperasi
1. Melaksanakan amanat PP 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi dan Permen Nomor : 21/2008 Tentang Pedoman Pengawasan KSP/USP serta
Permen Nomor : 39/2007 Tentang Pedoman Pengawasan KJKS/UJKS Koperasi, bahwa
Koperasi wajib menyampaikan laporan secara triwulanan dan tahunan.
2. Untuk meningkatkan efektivitas dan kontinyuitas penyampaian laporan, sebelumnya
dengan sistem manual dengan via pos, dan e-mail, selanjutnya dengan Sistem Aplikasi
Monev KSP/KJKS On Line yang dapat dipantau realtime.
3. Sistem Aplikasi Monev KSP/KJKS On Line dikembangkan dan diimplementasikan secara
bertahap dan berkesinambungan. Untuk tahun 2013 ditargetkan seluruh KSP/KJKS primer
nasional yang selama ini telah dinilai kesehatannya, wajib menyampaikan laporannya
dengan menggunakan Sistem Aplikasi Monev On Line, yang selanjutnya akan diikuti oleh
KSP/KJKS primer provinsi dan kabupaten/kota.
4. Untuk meningkatkan kualitas efektifitas pengawasan KSP/USP Koperasi, KJKS/UJKS Koperasi
dan Kopdit telah dibuat sistem monev KSP online, yang didukung dengan teknologi
informasi dan komunikasi yang memadai sehingga dapat diakses secara on-line. Telah
disiapkan perangkat keras (hardware) berupa pengadaan tambahan server dan
pemasangan leased line (jalur akses), selain itu perangkat lunak (software) yang merupakan
bagian utama dari perangkat sistem monitoring bagi KSP/KJKS untuk pelaporan usaha
simpan pinjam telah disempurnakan dan sudah dapat diakses pada ksponline.depkop.go.id.
melalui internet/web on line.
3

4. Pengendalian KSP/KJKS (lanjutan)
5. Keluaran output yang akan disajikan pada sistem monitoring KSP on-line berupa
neraca rugi laba dan arus kas masing-masing KSP; berikut lampiran aktiva dan
passiva.
6. Monitoring dan evaluasi KSP on-line dikelola secara khusus oleh seorang tenaga
administrasi beserta tim Pusat yang berfungsi untuk mengelola data dan
melakukan validasi sistem serta pengujian proses input data dengan benar.
7. Telah dilaksanakan input data 30 KSP/KJKS pada sistem Monev On Line KSP dari
Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Jawa
Tengah dan Sulawesi Selatan.
8. Sistem Monitoring KSP On Line direncanakan dapat diakses oleh Dinas yang
membidangi Koperasi dan UKM Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota. Untuk itu
saat ini sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem sehingga terkoneksi dengan
aman.
4

5. 4. Pembentukan Lembaga Pengawasan KSP
Target 2014 : Terbentuknya Rancang Bangun Lembaga Pengawasan KSP
a. Substansi
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Bab XI bagian Ketiga mengmanatakan
bahwa pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dilakukan oleh Lembaga
Pengawasan KSP, yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sehubungan dengan itu telah dilaksanakan :
• Pembahasan Internal di lingkungan Deputi Bidang Pembiayaan untuk
menyusun substansi Rancang Bangun Lembaga Pengawasan KSP
• Pembahasan Eksternal yang melibatkan unsur Deputi Bidang Pembiayaan,
Deputi Bidang Kelembagaan dan Deputi Bidang Pengkajian dan
Sumberdaya UKMK serta Praktisi dan Gerakan Koperasi.
• Workshop dan Desiminasi
 Workshop, Temu Publik dan Desiminasi telah dilaksanakan secara
regional di 7 (tujuh) Provinsi (Aceh, Bali, Sumut, Kepulauan Riau, NTT,
Papua Barat dan Sulawesi Utara) yang dihadiri oleh Dinas yang
membidang Koperasi Provinsi masing-masing regional.
 Desiminasi Nasional di Provinsi DKI Jakarta juga telah dilaksanakan
dengan peserta Dinas Yang membidangi Koperasi masing-masing
Provinsi beserta 1 (satu) perwakilan dinas yang membidangi koperasi
Kabupaten/Kota masing-masing Provinsi.
5

6. Lembaga Pengawasan KSP (lanjutan)
• Telah selesai disusun Draft Lembaga Pengawasan KSP yang meliputi :
 Rancang Bangun/ Institutional Setup termasuk struktur organisasi
 Substansi tugas, fungsi dan wewenang, tanggungjawab serta objek
pengawasan
 Kompetensi sumber daya manusia dan mekanisme rekruitmen
 Infrastruktur dan Sarana Penunjang
 Anggaran yang dibutuhkan
• Draft tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Deputi Bidang
Kelembagaan untuk dilanjutkan dengan pembahasan dan harmonisasi.
• Ijin Prinsip Pembahasan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan
Lembaga Pengawasan KSP dari Kementerian Sekretariat Negara sudah
diterbitkan, selanjutnya akan diadakan pembahasan lintas kementerian
yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
b. Persiapan Sarana dan Prasarana
• Pembangunan Sarana (Gedung) Lembaga Pengawasan KSP sedang
dilaksanakan oleh Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
yang akan dilanjutkan dengan pengadaan meubelair untuk penunjang
Sarana Lembaga Pengawasan KSP tersebut.
• Sarana dan Prasarana pendukung lainnya akan dilengkapi pada tahun
anggaran 2014.
6

7. 5. Fasilitasi Pembiayaan Ekspor bagi UKMK
Target 2014 : Sosialisasi kepada 275 UKMKdi 8 Kab/Kota/Provinsi/D.I
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi c.q Deputi Bidang Pembiayaan
dengan Lembaga Pembiayaan ekspor Indonesia No 06/SKB/Dep.3/III/2010 dan
026/KSB/03/2010 taanggal 4 Maret 2010 tentang Fasilitasi, Pembiayaan Penjaminan,
Asuransi, dan Jasa Konsultasi Ekspor bagi Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi pelaku
Ekspor, sampai dengan bulan November ini telah dilakukan sosialisasi di 18 (delapan
belas) Kab/Kota/Provinsi/D.I dan telah terealisasi sebesar Rp. 28 Milyar bagi 7 Koperasi
dan UKM.
6.
Perpajakan bagi Koperasi dan UKM
Target 2014 : Temu Konsultasi 50 Koperasi dan Sosialisasi kepada 210 koperasi
di 8 Kab/Kota/Provinsi/D.I
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM c.q Deputi Bidang Pembiayaan
dengan Direktorat Jenderal Pajak No 70/SKB/Dep.3/X/2010 dan KEP-364/PJ/2010 taanggal
20 Oktober 2010 tentang Edukasi, Sosialisasi, dan Dukungan Konsultasi Perpajakan bagi
Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, sampai dengan bulan November
ini telah dilakukan sosialisasi di 7 (tujuh) provinsi/kabupaten/kota dan pelaksanaan temu
konsultasi implementasi kebijakan perpajakan bagi KUKM dengan peserta sebanyak 50 (lima
puluh) yang terdiri dari pengurus calon Koperasi Skala Besar dan pembina KUKM tingkat
pusat. Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari
Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
(Pajak Penghasilan bagi KUMKM).
7

8. 7. Pendayagunaan Zakat dan Wakaf Untuk Pemberdayaan
UMKM dan Koperasi
Target 2014 : 100 KJKS/UJKS Koperasi di 3 Provinsi
Program/Kegiatan perkuatan kelembagaan KJKS dalam kegiatan maal dan
perluasan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pendayagunaan zakat untuk
pemberdayaan usaha mikro bagi kaum miskin dan pendayagunaan wakaf untuk
pemberdayaan usaha mikro dan kecil bekerjasama dengan Badan Wakaf
Indonesia, Yayasan Dompet Dhuafa Republika dan Yayasan Baitulmaal Muamalat.
8.
Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Non Formal
Menjadi Berbadan Hukum Koperasi
Target 2014 : Terbentuknya 100 LKM menjadi badan hukum Koperasi
Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tanggal 8
Januari 2013, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan Lembaga
Keuangan Mikro sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi Usaha Mikro dan
Kecil. Dalam kaitan itu telah dilakukan :
a. Rapat koordinasi dengan OJK dan Kementerian Dalam Negeri untuk
8
melaksanakan pembinaan terhadap LKM dimana OJK akan membentuk 3 tim
yaitu : Tim Survey, Tim Sosialisasi, Tim Perumus Kebijakan.
8

9. Transformasi Lembaga Keuangan Mikro (lanjutan)
b. Mengirim perwakilan kepada OJK dan Badan Fiskal Kementerian Keuangan
nama-nama anggota kepanitaan dalam penyusunan RPP dibidang Lembaga
Keuangan Mikro.
c. Persiapan inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum paling lambat 2
(dua) tahun sejak UU ini berlaku.
d. Rapat koodinasi dengan Badan Fiskal Kementerian Keuangan dalam rangka
menyusun Peraturan Pelaksanaan Undang Undang tentang Lembaga
Keuangan Mikro
e. Telah dikirimkan Surat Deputi Bidang Pembiayaan No. 158/Dep.3/V/2013
tanggal 6 Mei 2013 tentang Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro yang
belum berbadan hokum dan dilanjutkan dengan Surat Asisten Deputi Urusan
Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam No. 1256/Dep.3.2/IX/2013
perihal Checklist Inventarisasi LKM yang belum berbadan hukum.
f. Bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri,
telah dilaksanakan Sosialisasi UU No 1/2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera
Utara, Kalimantan Barat dan Bali dengan Narasumber yang berasal dari
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Koperasi, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
9

10. 9.
Fasilitasi Pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit
Daerah (PPKD)
Target 2014 : Terfasilitasi/terbentuknya 2 Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah

Perkembangan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD) Tahun 2013
 Lembaga Penjaminan Kredit merupakan salah satu infrastruktur sektor
finansial yang kehadirannya diperlukan dalam rangka meningkatkan
akses kepada layanan perbankan bagi pengusaha golongan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM), memitigasi resiko kredit, dan
meningkatkan fungsi intermediasi perbankan pada umumnya. Kini, isu
mengenai kehadiran lembaga penjaminan kredit bukan hanya
merupakan isu nasional, tetapi juga merupakan isu yang berkembang di
daerah. Perusahaan Penjaminan Kredit di Daerah lebih dikenal sebagai
Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD). Isu ini berkembang seiring
dengan kritik terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi yang belum
dapat menjawab dua isu penting yakni : 1. Pro Poor, 2. Pro Job. Kedua
isu penting tersebut diyakini dapat teratasi salah satunya melalui
peningkatan kapasitas UMKM. Peningkatan kapasitas UMKM antara lain
dengan meningkatkan akses para pengusahanya untuk mendapat
layanan kredit perbankan.
10

11. PPKD (lanjutan)




PPKD berfungsi sebagai penghubung antara KUKM dengan Bank serta
mempermudah KUKM untuk dapat mengakses Perbankan. Dan perlu diketahui
bahwa jumlah KUKM yang telah menikmati fasilitas kredit relatif belum begitu
besar, kisaran jumlah KUKM tersebut baru mencapai kurang lebih 30% dari
total KUKM. Faktor penyebab belum terlayaninya KUMK oleh pihak Perbankan
di indikasikan dengan belum tersedianya agunan, sehingga sifat Jaminan Kredit
dan Perusahaan Penjaminan sangatlah berarti mengingat Penjaminan Kredit
bersifat Compliementory terhadap agunan. Perlu adanya mind setting bahwa
Perusahaan Penjaminan Kredit harus beroerintasi profit oriented dan jangan
terlalu dipaksakan untung diawal walaupun di akhirnya akan mendapatkan
keuntungan bagi perusahaan serta anomali bahwa Perusahaan Penjaminan
Kredit itu harus mendapatkan untung.
Sampai dengan saat ini PPKD yang sudah terbentuk, sudah ada ijin operasional
dan sudah beroperasi adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Riau, Nusa Tenggara
Barat, Jawa Barat dan Sumatera Barat.
Perda Pembentukan PPKD dan Penyertaan Modal Daerah sudah ditandatangani
oleh Gubernur dan telah disetujui DPRD adalah Provinsi Bangka Belitung,
Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Perda Pembentukan PPKD sudah ditandatangani oleh Gubernur dan sudah
disetujui DPRD tetapi Perda Penyertaan Modal sedang diproses adalah Provinsi
D.I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Banten.
11

12. PPKD (lanjutan)





Raperda Pembentukan dan Raperda Penyertaan Modal masih dalam
pembahasan adalah Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Perda tidak sesuai dengan PMK.99 Tahun 2011 adalah Provinsi Sulawesi Selatan
dan Tengah
Eksekutif dan Legislatif sudah berkomitmen untuk membentuk PPKD adalah
Provinsi Aceh, Kepulauan Riau dan Lampung
Eksekutif dan Legislatif belum fokus untuk membentuk PPKD namun tetap
berniat untuk membentuk PPKD adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi
Tenggara, DKI Jakarta dan Bengkulu
Eksekutif dan Legislatif belum begitu paham akan perlunya PPKD sebagai
instrumen keuangan dan masih diperlukan perubahan mindset dan keuangan
daerah yang terbatas adalah Provinsi Jambi, Sulawesi Utara, Gorontalo,
Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua dan Papua Barat
12

13. 10.
Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Antar KSP/KJKS
dengan Perbankan
Target 2014 : 2 Jaringan di 2 Provinsi
Dalam rangka penguatan kapasitas, usaha dan posisi tawar KSP/KJKS dalam
memberikan pelayanan usaha diperlukan sinergi yang saling bahu membahu
mengoptimalkan kekuatan dalam penghimpunan simpanan dan memberikan
pinjaman/pembiayaan melalui jaringan kerjasama usaha antar KSP/KJKS dan
dengan perbankan melalui pembentukan APEX KSP/KJKS.
Dalam JKUK ini bank berperan sebagai pengayom terutama pada saat KSP/KJKS
mengalami kekurangan likuiditas (mismatch). Kerjasama dilakukan dalam 3
komponen pooling of funds, financial assistance dan technical assistance .
Manfaat ber-JKU
 Memiliki lembaga pengayom yang dapat memberikan dukungan finansial
(khususnya dalam kondisi kekurangan likuiditas/mismatch).
 Sarana tukar informasi kondite anggota KSP/KJKS.
 Melakukan kerjasama dalam pemanfaatan produk/jasa.
 Melakukan kerjasama/sinergi pembiayaan antar anggota JKU dengan
dana sendiri ataupun dengan sumber-sumber dana pikah ketiga.
 Memperoleh pelayanan lainnya dalam rangka pengembangan
kapasitas dan kompetensi SDM, seperti pendampingan dan pelatihan.
13

14. ORGANISASI OPERASIONALISASI JKUK
KEMENTERIAN
KOPERASI & UKM RI
Kebijakan &
FasilitasI
SKPD KUMKM
PROPINSI/KAB/KOTA
JKU KSP/KJKS
Unit Kerja JKU-KSP/KJKS
Komite JKU –KSP/KJKS
OPERASIONALISASI JKU
Pooling of Funds
 Simpanan Wajib
Minimum
 Committed Facility Line
Financial Assistance
 Dana Mismatch
 Dana Bergulir
 Linkage Program
Technical Assistance
 Pengembangan Teknologi
Informasi (TI) dan Produk
 Pelatihan SDM

15. 11.
SOSIALISASI ASURANSI MIKRO BAGI KUMKM
Target 2014 : 5 Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 56.534.592 unit adalah 99,99%
pelaku usaha nasional, dimana 98,79% atau 55.856.176 unit merupakan
Usaha Mikro
Koperasi dan UMKM memiliki peran yang strategis dalam tatanan
perekonomian nasional melalui kontribusi sebesar 59,08% terhadap PDB
nasional dan berkontribusi sebesar 97,16% terhadap total tenaga kerja
nasional.
KUMKM masih terbatas dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan
formal karena masalah kepercayaan (trust) akibat dari kemungkinan resiko
atas gagal usaha/panen, kematian, kehilangan, kebakaran, banjir, dll yang
membuat usaha KUMKM bangkrut, akhirnya berdampak “gagal bayar”
kepada kreditur.
Diperlukan alternatif solusi dengan memanfaatkan asuransi untuk
mendukung kegiatan usaha KUMKM terutama dalam mengakses sumber
pembiayaan.
Pola perlindungan melalui Asuransi Mikro merupakan salah satu pilihan yang
tepat untuk pengembangan sekaligus perlindungan usaha KUMKM, dengan
perlindungan usaha akan meningkatkan kepercayaan KUMKM dalam
mengakses sumber-sumber pembiayaan.
15

16. Sosialisasi Asuransi Mikro (lanjutan)
6.
Kementerian Koperasi dan UKM akan menggandeng perusahaan-perusahaan
asuransi untuk dapat mengeluarkan produk khusus asuransi mikro untuk
melindungi KUMKM khususnya dalam aspek pembiayaan.
7.
Untuk itu perlu dilakukan Edukasi dan Sosialisasi Asuransi Mikro perlu
diperkenalkan
kepada seluruh
pelaku usaha KUMKM melalui
sosialisasi/edukasi agar tumbuh pemahaman dan kesadaran berasuransi.
8.
Edukasi/sosialisasi paling kurang mencakup tiga hal, yaitu manfaat
asuransi mikro dalam perlindungan usaha KUMKM,
cara memperoleh
produk asuransi mikro , dan cara pembayaran premi dan klaim. Dengan
memahami hal-hal dimaksud, diharapkan KUKMK dapat memanfaatkan
produk asuransi mikro secara tepat sehingga dapat melindungi dan
mengembangkan usahanya
16

17. Penilaian Kesehatan dan
Pengawasan KSP/ KJKS
Pengendalian KSP/KJKS secara On-Line
Mandatori
Monitoring dan Evaluasi Nilai
Realisasi Bersih (NRB) atas
Pengelolaan Dana Bergulir
Program
Pemberdayaan
Koperasi dan UMKM
Penyediaan Dana bagi Pelaku Usaha Mikro dengan Sumber
Dana dari Pos Belanja Sosial bagi Koperasi Perdesaan dan
Perkotaan dan Modal Awal bagi Wirausaha Pemula
Pengembangan
dan Pemberdayaan
Kebijakan Perpajakan bagi Koperasi dan UKM
Transformasi LKM Non Formal
menjadi Berbadan Hukum Koperasi
Penjajakan Program Pengembangan Sumber Permodalan
Baru a.n : Optimalisasi Pendayagunaan Zakat dan Wakaf
untuk Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
Fasilitasi Pembentukan Perusahaan
Penjaminan Kredit Daerah (PPKD)
Koordinasi
Inventarisasi Daftar UMK Peserta Program
Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Evaluasi UMK
Peserta Program Pasca SHAT
Perumusan Pola Pengembangan
Pembiayaan
17

18. LAMPIRAN
18

19. FLOW CHART MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM
BANTUAN PENGEMBANGAN KOPERASI PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHAP PENGUSULAN
Menteri cq. Deputi
Bidang Pembiayaan
TAHAP PENETAPAN
Deputi Bidang Pembiayaan/PPK
TAHAP PENCAIRAN
Permohonan Pencairan
Dana Program
PPK Deputi Bidang
Pembiayaan
KOPERASI PESERTA
PROGRAM
SKPD
Provinsi/DI
SKPD
Kab/Kota
SPP
(Surat Perintah Pembayaran)
Biro Keuangan
Kemenkop dan UKM
SPM
(Surat Perintah Membayar)
KPPN
JAKARTA II
KOPERASI
SPPD
(Surat Perintah
Pencairan Dana)
REKENING BANK
KOPERASI
USAHA PRODUKTIF KOPERASI
DAN ANGGOTANYA
19

20. Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program Perkotaan,Perdesaan
dan Perempuaan Pelaku Usaha
I. Persyaratan Koperasi Calon Peserta Program :
a. telah berbadan hukum, yang dibuktikan dengan photo copy akta pendirian dan keputusan
tentang pengesahan Badan Hukum koperasi yang dilegalisir oleh SKPD Kabupeten/Kota
dan/atau SKPD Provinsi/DI dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq.
Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM;
b. memiliki perangkat organisasi terdiri dari pengawas dan pengurus dengan periode yang masih
berlaku sampai akhir tahun 2013 dan dilegalisir oleh SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD
Provinsi/DI dan/atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang
Kelembagaan Koperasi dan UKM;
c. memiliki daftar anggota yang dinyatakan oleh pengurus;
d. memiliki tempat kedudukan dan alamat koperasi yang jelas serta sarana kerja yang memadai
dan dilegalisir oleh SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI dan atau Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Cq. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM;
e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f. memiliki nomor rekening yang masih aktif di bank atas nama Koperasi;
g. program usaha yang diajukan merupakan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar
Koperasi dan didukung dengan notulen rapat pengurus;
h. profil Koperasi Peserta Program yang berisi data kelembagaan, usaha dan keuangan;
i. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan dana;
j. bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi, dan kelengkapan
administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi, pencairan dan penggunaan dana.

21. Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………)
II.
Usulan dan Seleksi Koperasi:
a. Koperasi Calon Peserta Program mengajukan permohonan usulan secara tertulis sebagai berikut:
1)
Calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan menjadi Peserta Program
kepada Menteri Cq. Deputi, dan/atau SKPD Provinsi/DI, atau SKPD Kabupaten/Kota.
2) pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada Menteri Cq. Deputi harus
ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI, SKPD Kabupaten/Kota.
3) pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI harus
ditembuskan kepada Menteri Cq. Deputi dan SKPD Kabupaten/Kota.
4) pengajuan surat permohonan Program yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota harus
ditembuskan kepada Menteri Cq. Deputi dan SKPD Provinsi/DI.
b. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi,
dilampiri dengan Surat Keterangan dari SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota,
selanjutnya Deputi melakukan seleksi terhadap permononan Koperasi Calon Peserta Program.
c. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada SKPD Provinsi/DI,
dilampiri dengan kelengkapan persyaratan, selanjutnya SKPD Provinsi/DI melakukan seleksi dan
mengajukan nama-nama Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi
berdasarkan hasil seleksi dengan melampirkan Surat Keterangan Hasil Seleksi dan ditembuskan
kepada SKPD Kabupaten/Kota.
d. Pengajuan surat permohonan Koperasi Calon Peserta Program kepada SKPD Kabupaten/Kota,
dilampiri dengan kelengkapan persyaratan, selanjutnya SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi
dan mengajukan nama-nama Koperasi Calon Peserta Program kepada Menteri Cq. Deputi
berdasarkan hasil seleksi dengan melampirkan Surat Keterangan Hasil Seleksi dan ditembuskan
kepada SKPD Provinsi/DI. Selanjutnya SKPD Provinsi/DI memberikan surat dukungan Kepada
Menteri Cq. Deputi atas usulan SKPD Kabupaten/Kota.

22. Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………)
III. Penetapan Koperasi Peserta Program dan Penerima Bantuan Dana:
a. Dalam pemenuhan kelengkapan administrasi dilakukan oleh Asisten Deputi penanggungjawab kegiatan pada
Deputi Bidang Pembiayaan;
b. Deputi atas nama Menteri menetapkan Koperasi Calon Peserta Program menjadi Koperasi Peserta Program
sesuai surat keterangan dan/atau hasil seleksi;
c. Keputusan Deputi memuat sekurang– kurangnya nama Koperasi, nomor badan hukum, alamat Koperasi Peserta
Program, serta besarnya nilai bantuan.
d. Koperasi Peserta Program ditetapkan oleh Deputi sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
e. PPK menetapkan Koperasi Penerima Bantuan Dana atas dasar Surat Keputusan Deputi tentang Penetapan
Koperasi Peserta Program.
IV. Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Dana
a.
Koperasi Peserta Program wajib melengkapi persyaratan pencairan bantuan dana, yaitu :
1) surat permohonan pencairan bantuan dana dari Pengurus Koperasi Peserta Program kepada Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Koperasi dan UKM cq. PPK;
2) berita acara penarikan bantuan dana yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Peserta Program dan
diketahui oleh SKPD Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota;
3) kwitansi penerimaan bantuan dana yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi
dan diketahui oleh SKPD Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota;
4) fotocopy NPWP Koperasi Peserta Program;
5) fotocopy Nomor Rekening Koperasi Peserta Program di bank dilampiri surat pernyataan bank;
6) surat pernyataan bertanggungjawab dari Pengurus Koperasi Peserta Program atas penyaluran atau
penggunaan bantuan;
7) surat pernyataan bertanggungjawab atas kebenaran data/informasi Koperasi Peserta Program hasil
seleksi dari SKPD Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota;

23. Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………)
Pencairan, Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Dana (Lanjutan)
b. SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota memfasilitasi permohonan pencairan
bantuan dana dari Koperasi Peserta Program kepada Kuasa Pengguna Anggaran Cq.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
c. Ketentuan lebih lanjut tentang realisasi Program atau pencairan bantuan dana dilakukan
melalui mekanisme administrasi keuangan Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. PPK melakukan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi permohonan pencairan
bantuan dana dan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan kepada
KPA.
e. Bendahara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meneliti kelengkapan
dokumen administrasi dari masing-masing Koperasi Peserta Program sesuai SPP yang
diajukan oleh PPK.
f. Atas permintaan PPK, KPA melalui Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung/SPM-LS kepada Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
g. Atas dasar SPM-LS, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk
pemindahbukuan (transfer) bantuan dana dari rekening Kas Negara ke rekening masingmasing Koperasi Peserta Program.
h. Dana yang sudah masuk ke rekening atas nama koperasi sepenuhnya menjadi
tanggungjawab pengurus Koperasi Penerima Bantuan Dana.
i. Koperasi Peserta Program menerima, menyalurkan atau menggunakan bantuan dana untuk
kegiatan usaha produktif koperasi, usaha mikro dan kecil termasuk perempuan pelaku usaha
mikro dan kecil anggota koperasi dalam mendukung pengembangan usahanya.
j. Penyaluran dan/atau penggunaan Bantuan Dana dari Koperasi Peserta Program diatur lebih
lanjut oleh Koperasi Peserta Program.

24. FLOW CHART MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM BANTUAN DANA WIRAUSAHA PEMULA
TAHAP PENGUSULAN
Usulan Wirausaha
Pemula Peserta Program
oleh Deputi SDM
TAHAP PENETAPAN
TAHAP PENCAIRAN
Permohonan
Pencairan Dana
Program
Deputi Bidang
Pembiayaan/PPK
PPK Deputi Bidang
Pembiayaan
Seleksi dan
Pelatihan
WIRAUSAHA PEMULA
PESERTA PROGRAM
SPP
(Surat Perintah
Pembayaran)
Biro Keuangan
Kemenkop dan UKM
Menteri cq. Deputi
Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia
(SDM)
SPM
(Surat Perintah
Membayar)
KPPN
JAKARTA II
SPPD
(Surat Perintah
Pencairan Dana)
REKENING BANK
WIRAUSAHA PEMULA
CALON WIRAUSAHA
PEMULA
USAHA PRODUKTIF
WIRAUSAHA PEMULA
24

25. Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………)
I. Persyaratan Wirausaha Pemula Peserta Program Penerima Bantuan Dana :
a. individu yang memiliki potensi untuk menjadi pelaku usaha dan/atau mengembangkan usaha
produkif serta mempunyai rencana usaha.
b. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan dana yang sejenis.
c. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas.
d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif.
e. memiliki identitas yang jelas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi
(SIM)/Kartu Mahasiswa dan lainnya.
f. memiliki alamat tempat usaha yang jelas bagi yang sudah memiliki usaha;
g. memiliki Sertifikat atau Surat Keterangan Pelatihan Kewirausahaan dari Deputi Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia atau dari instansi/lembaga yang bekerja sama dengan
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
h. memiliki rekening tabungan yang masih aktif atas nama pribadi yang bersangkutan.
II. Pengajuan Wirausaha Pemula Calon Peserta Program :
a. Wirausaha Pemula Calon Peserta Program mengajukan permohonan kepada Menteri Cq.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditembuskan kepada SKPD
Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.
b. Pengajuan sebagai Wirausaha Pemula Calon Peserta Program wajib memenuhi ketentuan dan
persyaratan yang telah ditentukan.

26. Penjelasan Mekanisme Pelaksanaan Program (Lanjutan………………)
III. Seleksi Wirausaha Pemula Calon Peserta Program :
a. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan seleksi terhadap
permohonan Wirausaha Pemula Calon Peserta Program serta melaksanakan pelatihan
kepada Wirausaha Pemula Calon Peserta Program.
b. Dalam melaksanakan seleksi dan pelatihan, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya
Manusia dapat bekerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.
c.
Wirausaha Pemula yang telah diseleksi dan dilatih, diusulkan oleh Deputi Bidang
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendapatkan bantuan dana sesuai rencana
usaha yang dibuat oleh calon wirausaha pemula dan disampaikan kepada Deputi Bidang
Pembiayaan.
d. Usulan Wirausaha Pemula oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
sekurang-kurangnya memuat nama, alamat lengkap dan jumlah modal yang dibutuhkan oleh
Wirausaha Pemula
IV. Penetapan Peserta Program Dan Penerima Bantuan Dana :
a. Atas dasar usulan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang
Pembiayaan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wirausaha Pemula Peserta Program
dan menyampaikan kepada Peserta Program melalui Deputi Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia dengan tembusan SKPD Provins/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.
b. Atas Penetapan Wirausaha Pemula Peserta Program oleh Deputi Bidang Pembiayaan, PPK
Deputi Bidang Pembiayaan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Wirausaha Pemula
Penerima Bantuan Dana.

27. Alokasi Anggaran Bagi Koperasi Perkotaan dan Perdesaan
Tahun 2011 s/d 2014
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
TAHUN 2014
PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN
KOPERASI DI DAERAH
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN
KOPERASI DI DAERAH
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN
KOPERASI PERDESAAN
DAN PERKOTAAN, YANG
DIPERUNTUKAN BAGI :
A. PELAKU USAHA
MIKRO MELALUI
KOPERASI
PERKOTAAN DAN
PEDESAAN;
B. PEREMPUAN
PELAKU USAHA
MIKRO MELALUI
KOPERASI WANITA
(PERKASSA)
PROGRAM BANTUAN
PENGEMBANGAN
KOPERASI PERDESAAN
DAN PERKOTAAN, YANG
DIPERUNTUKAN BAGI :
A. PELAKU USAHA
MIKRO MELALUI
KOPERASI
PERKOTAAN DAN
PEDESAAN;
B. PEREMPUAN
PELAKU USAHA
MIKRO MELALUI
KOPERASI WANITA
(PERKASSA)
Realisasi 1370 Koperasi
dengan Total Anggaran
RP. 68,5 M
Realisasi 1250 Koperasi
dengan Total Anggaran
RP. 62,5 M
Realisasi 1320 Koperasi
dengan Total Anggaran
RP. 66 M
Target 1000 Koperasi
dengan Total Anggaran
RP. 50 M
27

28. 5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PAPUA BARAT
PAPUA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
BANTEN
JAWA TIMUR
D.I. YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
DKI JAKARTA
KEP. RIAU
KEP. BANGKA BELITUNG
4
LAMPUNG
3
BENGKULU
RIAU
2
JAMBI
SUMATERA BARAT
1
SUMATERA SELATAN
ACEH
SUMATERA UTARA
GRAFIK SEBARAN KOPERASI PENERIMA
BANTUAN SOSIAL PERKASSA, PERKOTAAN & PEDESAAN TAHUN 2013
100
90
80
70
60
50
40
30
PERKASSA
20
PERKOTAAN & PEDESAAN
10
-
28

29. Alokasi Anggaran Bagi Wira Usaha Pemula Tahun 2011 s/d 2014
TAHUN 2011
TAHUN 2012
TAHUN 2013
Program
Bantuan
Permodalan
Bagi Koperasi
Untuk
Menumbuhkan
Wirausahawan
Pemula (WP)
TA. 2011
Program
Bantuan
Permodalan
Bagi Koperasi
Untuk
Menumbuhkan
Wirausahawan
Pemula (WP)
TA. 2012
Program Bantuan
Permodalan Bagi
Koperasi Untuk
Menumbuhkan
Wirausahawan
Pemula (WP) TA.
2013
Program
Bantuan
Permodalan
Bagi
Wirausaha
Pemula TA.
2014
Realisasi 3874 WP
dengan Total
Anggaran RP. 54 M
Target 2500 WP
dengan Total
Anggaran RP.
62,5 M
Realisasi 280 WP Realisasi 277
dengan Total
WP dengan
Anggaran RP. 7M Total Anggaran
RP. 6,4 M
TAHUN 2014
29

30. PAPUA BARAT
PAPUA
MALUKU UTARA
MALUKU
SULAWESI BARAT
GORONTALO
SULAWESI TENGGARA
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGAH
SULAWESI UTARA
KALIMANTAN TIMUR
KALIMANTAN SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
KALIMANTAN BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
BALI
BANTEN
JAWA TIMUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JAWA TENGAH
JAWA BARAT
DKI JAKARTA
KEPULAUAN RIAU
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAMPUNG
BENGKULU
SUMATERA SELATAN
JAMBI
RIAU
SUMATERA BARAT
SUMATERA UTARA
ACEH
GRAFIK SEBARAN WIRAUSAHA PEMULA
PENERIMA BANTUAN DANA PER PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2013
WIRAUSAHA PEMULA
1.200
1.000
800
600
400
WIRAUSAHA PEMULA
200
-
30

31. Prosedur Penetapan Peserta Program
SDM
Deputi SDM
menyampaikan
hasil seleksi dan
verifikasi CALON
Peserta Program
kepada Deputi
Pembiayaan
untuk ditetapkan
sebagai Peserta
Program
PENETAPAN
Seleksi dan
verifikasi
terhadap
CALON Peserta
Program
dilakukan oleh
Deputi Bidang
PENYAMPAIAN HASIL
Wirausaha
Pemula atau
calon wirausaha
pemula
mengajukan
permohonan
untuk seleksi
dan pelatihan
kepada Deputi
SDM
SELEKSI DAN VERIFIKASI
PENGAJUAN CALON
> Prosedur Untuk CALON Wirausaha Pemula
Penetapan
PESERTA
PROGRAM
dituangkan
kedalam Surat
Keputusan
Deputi Bidang
Pembiayaan
Pengajuan Calon Peserta :
Deputi Bidang SDM Kementerian Koperasi dan UKM
Jl MT Haryono Kav 52-53 Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7972098/79182024
31

32. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-5 Kuningan Jakarta 12940, Indonesia
Telepon: (62-21) 52992766, 52992874, Faks: 5204378
Homepage: www.depkop.go.id
32