UPT Pengembangan UMKM di Kota Cirebon dibentuk untuk memberikan layanan pembinaan dan pengembangan kepada pengusaha IKM dan UMKM melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi akses pasar agar dapat meningkatkan kualitas produk dan kapasitas bisnis. UPT ini juga berperan sebagai pusat percontohan dan sumber rujukan bagi pengusaha dalam mengembangkan keterampilan dan teknologi.

1. 1
KAJIAN PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
PENGEMBANGAN UMKM
KOTA CIREBON
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2. 2
DAFTAR ISI
BAB.I PENDAHULUAN……………………………………………………………………………….........3
A. Latar belakang…………………………………………………………………………...........3
B. Tujuan…………………………………………………………………………………….........….5
BAB.II KRITERIA PEMBENTUKAN UPT………………………………………………………..........7
A. Melaksanakan kegiatan teknis operasional
atau penunjang tertentu ……………......................................................7
B. Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat
atau perangkat daerah lain ………………..………......................................8
C. Memberikan Kontribusi dan manfaat pada masyarakat
dan/atau penyelenggaraan pemerintah …………...................................8
D. Sumber daya pegawai, pembiayaan, sarana dan
prasarana ………..................................................................................10
E. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP)
dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan
atau tugas teknis penunjang tertentu.……........………...........................13
F. Tersedianya Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan tugas
dan fungsiUPTD yang bersangkutan …………………...............................13
BAB.III ANALISA BEBAN KERJA…………………………………………………………………….......14
A. Matrik Analisa Beban Kerja UPT Pengembang UMKM..........(Lampiran )
BAB.IV ANALISA RASIO BELANJA………………………………………………………………........15
BAB. V PENUTUP………………………………………………………………………………………........17
Lampiran : A. Analisa Beban Kerja
B. Standar Operasional Prosedur
C. DUK Pegawai pada UPT Pengembangan UMKM
D. SK Fungsional Penyuluh Perindag .
E. Belanja pegawai Dinas Perdagangan,Koperasi UKM Kota Cirebon.
F. DPA Dinas Perdagangan,Koperasi ,Usaha Kecil dan Menengah.
G. Foto Foto Kegiatan UPT Pengembangan UMKM.

3. 3
BAB. I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.
Wilayah Kota Cirebon berada dibagian timur utara wilayah Provinsi Jawa Barat dan
merupakan daerah dataran rendah yang berbatasan dengan Laut Jawa.
Kota Cirebon saat ini telah menjadi pusat/sentral kegiatan ekonomi di Wilayah III
Cirebon/Ciayumajakuning (Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab.
Majalengka dan Kab. Kuningan). Hal ini ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya
kegiatan perdagangan dan jasa yang sangat pesat dengan banyaknya pusat–pusat
perdagangan seperti pasar moderen (mall, departemen store, minimarket), pasar
tradisional, perhotelan, perbankan, jasa transportasi dan lain-lain.
Selain itu Kota Cirebon dan sekitarnya saat ini telah menjadi daerah tujuan/destinasi
wisata religi, sejarah, pesona alam dan kuliner sehingga banyak dikunjungi oleh
wisatawan lokal maupun internasional yang ditunjang dengan adanya kemudahan akses
transportasi darat melalui Jalan Tol Cipali, travel/taxi dan angkutan kereta api .
Dengan semakin meningkatnya kegiatan perekonomian tersebut maka meningkat
pula permintaan akan berbagai macam produk industri terutama untuk memenuhi
permintaan para wisatawan yang berupa aneka macam produk kuliner dan cindera mata
khas Cirebon serta beberapa produk untuk tujuan ekspor.
Peningkatan permintaan berbagai macam produk industri tersebut meliputi :
jumlah/kuantitas produk, kualitas produk dan desain/penampilan produk, hal ini sejalan
dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan serta selera konsumen yang semakin
meningkat dan mengikuti perkembangan jaman.
Dalam memenuhi selera konsumen tersebut terdapat adanya beberapa kendala yang
dirasakan oleh IKM dan UMKM, diantaranya :
 Persyaratan untuk memasuki pasar yang lebih besar (toko oleh-oleh, pasar
modern/mall dll) sebagaian besar belum lengkap, seperti : P-IRT, Halal, Barcode,
paten/merek, dan lainnya.
 Kemasan produk IKM dan UMKM pada umumnya kurang baik dan kurang
menarik.
 Kapasitas produksi umumnya masih kecil, karena permodalan yang terbatas ,
teknologi produksi masih sederhana dan tempat produksi yang sempit.
Dengan melihat peluang dan potensi pasar berbagai macam produk industri yang sangat
besar serta berbagai kendala yang dirasakan pengusaha/perajin industri kecil menengah
tersebut maka diperlukan adanya beberapa usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan

4. 4
kemampuan para pengusaha/perajin IKM dan UMKM melalui kegiatan pembinaan dan
pengembangan usaha oleh pemerintah.
Adapun program pembinaan dan pengembangan usaha yang direkomendasikan yaitu
dengan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan UMKM pada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon, sesuai dengan
peraturan yang berlaku, diantaranya :
1. Berdasar pada Undang Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Bab, VII :
Pemberdayaan Industri, Bagian Satu : Industri Kecil Menengah, yaitu :
a. Pasal 72 (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan
dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah untuk mewujudkan IKM yang
berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional,
berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja,
dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk ekspor.
b. Pasal 72 (2), Untuk mewujudkan IKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan : perumusan kebijakan, peguatan kapasitas kelembagaan, dan
pemberian fasilitas.
c. Pasal 74 (1), Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 (2)
paling sedikit dilakukan melalui : Peningkatan kemampuan sentra, Unit Pelayanan
Teknis (UPT), Tenaga penyuluh lapangan, Konsultan IKM, dan Kerjasama dengan
lembaga pendidikan/penelitian/pengembangan serta asosiasi industri dan asosiasi
profesi terkait.
2. Berdasar pada Undang Undang No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintah Daerah,yang
mengatur tentang kelembagaan yaitu :
Huruf Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,USAHA
KECIL DAN MENENGAH SUB URUSAN PENGEMBANGAN UMKM
3. Berdasar pada Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Perdagangan, yaitu :
a. Bab. X Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal
73 : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap
koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan berupa
pemberian fasilitas, insentif, bimbingan teknis, akses dan/atau bantuan
permodalan, bantuan promosi, dan pemasaran.
b. Pasal 75 (1), Untuk memperluas akses pasar bagi barang dan/atau jasa produksi
dalam negeri, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban
memperkenalkan barang dan/atau jasa dengan cara menyelenggarakan promosi
dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri, berpartisipasi dalam promosi
dagang di dalam dan/atau di luar negeri.
c. Pasal 75 (4), Pemerintah dalam melakukan pameran dagang di luar negeri
mengikutsertakan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

5. 5
4. Berdasar pada Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 142/M-IND/PER/10/2009,
tgl. 19 Oktober 2009 tentang Pedoman Pengelolaan UPT-IKM, yaitu :
a. Pasal 3 (1), UPT-IKM bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan IKM
secara sehat dan mandiri,
b. Pasal 4 (2), Sebagai agen pembangunan, sarana pembinaan dan pelatihan,
pelayanan masyarakat IKM dalam mendukung produktivitas kerja IKM, serta
menggali sumber dana pembiayaan operasional, dan sebagai fasilitator, inovator,
dinamisator dan motivator pengembangan potensi produksi serta pemecahan
masalah kewirausahaan bagi kelompok usaha dan/atau perusahaan IKM.
5. Berdasar pada Peraturan Walikota Cirebon Nomor 60 Tahun 2016, tentang
Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon.
6. Berdasar pada Peraturan Walikota Cirebon No.68 Tahun 2016, tentang Pembentukan,
Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yaitu :
a. Pasal 2, Dengan perwal ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan
Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, yaitu :
12. DinasPerdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, yang terdiri dari :
12.1. UPT Metrologi Legal; dan
12.2. UPT Sentra Industri Kecil dan Menengah.
b. Pasal 4, UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas dan/atau badan.
B. TUJUAN
Tujuan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan UMKM pada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Cirebon, yaitu :
1. Sebagai sarana kelembagaan dalam rangka pembinaan dan pelayanan kepada
pengusaha/pengrajin IKM dan UMKM dengan tujuan agar meningkatkan mutu dan
produktivitas serta teknologi secara terus menerus sehingga tumbuh dan berkembang
secara sehat.
2. Sebagai pusat percontohan dalam arti dapat menunjukan kelebihannya dibanding IKM
dan UMKM binaan.
3. Mampu mengerjakan sebagian teknikal proses yang IKM dan UMKM binaan tidak
mampu sehingga IKM dan UMKM binaan tidak tersaingi, tetapi tertarik untuk
memperoleh layanan yang tersedia.
4. Sebagai pusat pelatihan keterampilan dan dapat menjadi sumber rujukan IKM dan
UMKM binaan dalam meningkatkan kualitas SDM, teknologi maupun desain produk.

6. 6
5. Memiliki tenaga ahli dengan tingkat kepakaran yang memadai sesuai kebutuhan
sentra IKM dan UMKM binaan sehingga UPT dapat menjadi lembaga penyedia
narasumber IKM dan UMKM binaan .
6. Berkemampuan sebagai “Bussines Development Service” (BDS), yakni layanan jasa
non-finansial dalam rangka meningkatkan kinerja, akses pasar serta kemampuan
daya saing IKM dan UMKM binaan .
7. Memberikan layanan utama dalam penggunaan mesin, bimbingan/penyuluhan,
pelatihan, desain, engineering, dan pengujian.

7. 7
BAB II
KRITERIA PEMBENTUKAN UPT
A. Melaksanakan kegiatan teknis operasional atau penunjang tertentu
1. Kegiatan yang merupakan pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
Cek sub urusan yang menjadi Rujukan
Sub urusan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menjadi
rujukan;
Terdapat pada Huruf Q.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SUB URUSAN PENGEMBANGAN
UMKM
2. Bukan merupakan kegiatan perumusan kebijakan : Bukan
Proses perumusaan kebijakan mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data,
analisis data, perumusan alternatif kebijakan dan evaluasi kebijakan adalah
merupakan Tugas tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan UKM serta
Bidang Perindustrian.
3. Bukan merupakan kegiatan lintas perangkat daerah dan bukan pembinaan kepada
unit kerja lain : Bukan
Kegiatan lintas perangkat daerah adalah kegiatan untuk melaksanakan tugas dari
beberapa perangkat daerah Pembinaan terhadap unit lain adalah Kegiatan
Pengawasan, Koordinasi dan Fasilitasi kepada unit kerja lain.
Tugas tugas tersebut dilaksanakan oleh Bidang Koperasi dan UKM serta Bidang
Perindustrian.
4. Memerlukan arahan, pengaturan dan pembagian kerja, pengawasan dan / atau
pengambilan keputusan dalam pelaksanaanya :
a. Tugas yang dilaksanakan oleh staf tidak bersifat rutin
b. sasaran atau pekerjaan staf berubah rubah karena pekerjaan yang dinamis
c. Penentuan objek sasaran pekerjaan memerlukan perencanaan untuk
menentukan objek mana yang dilaksanakan setiap tahun
d. Produk layanan berupa dokumen resmi yang memerlukan pengesahan atau
penandatangan kepala UPT.
Karena pegawai atau staf yang ada mempunyai keahlian di bidang masing masing.
Jumlah seluruh pegawai yang ada pada UPT Pengembangan UMKM saat ini
sebanyak 8 orang dengan rincian ; 2 orang sruktural, 2 orang pengadministrasian
umum dan 4 orang fungsional perindag telah memadai untuk melaksanakan
pelayanan minimal.

8. 8
5. Tidak tumpang tindih antara tugas pokok dan fungsi dengan unit kerja lain
Tugas tugas yang dilaksanakan oleh UPT Pengembangan UMKM tidak tumpang
tindih dengan tugas bidang Koperasi UKM dan Bidang Perindustrian serta UPT BLK
pada Dinas Tenaga Kerja.
B. Penyediaan barang atau jasa yang diperlukan masyarakat atau perangkat daerah lain
1. Barang atau jasa yang diberikan bersifat kongkrit dan terukur.
jenis barang /jasa yang dihasilkan oleh UPT Pengembangan UMKM.
a. Pengembangan kompetensi SDM UMKM .
b. Dukungan produksi UMKM.
c. Dukungan promosi dan pemasaran UMKM.
d. Penelitian dan Pengembangan UMKM
2. Penyediaan barang dan jasa diperlukan secara terus menerus
Uraian tentang frekwensi dan penerima barang atau jasa yang dihasilkan dimana
penyediaan barang atau jasa secara terus menerus adalah;
a. Pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan wajib dilakukan secara regular harian
dengan volume sesuai beban kerja.
b. Pelaksanaan pekerjaan bukan merupakan kegiatan yang dapat dijadwalkan
pertriwulan atau semesteran
Pelayanan pada UPT pengembangan UMKM dilaksanakan setiap hari kerja.Adapun
kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut;
Tabel: Frekwensi Penerimaan Barang / Jasa yang dihasilkan.
NO Jasa Barang
Fekwensi
Penerimaan Dihasilkan
Volume Satuan Volume Satuan
1 Persiapan Penyuluhan 194 laporan
2 Pelaksanaan Penyuluhan 1172 laporan
3 Evaluasi & Pelaporan 17 laporan
C. Memberikan Kontribusi dan manfaat pada masyarakat dan/atau penyelenggaraan
pemerintah
1. Layanan kepada masyarakat menjadi lebih dekat, murah dan cepat :
Perbedaan jarak dan waktu antara UPT dan Dinas
Gedung UPT Pengembangan UMKM mempunyai lokasi tersendiri kurang dari 1 km
dari dinas

9. 9
2. Layanan yang diberikan oleh UPT Pengembangan UMKM tersebut merupakan
layanan pemerintah yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga apabila tidak
tersedia akan mengganggu kehidupan masyarakat atau penyelenggara pemerintah
Uraian tentang resiko yang diterima masyarakat jika barang atau jasa tersebut tidak
diproduksi oleh UPT.
a. Kompetensi SDM UMKM kurang maksimal.
b. Kapasitas produksi UMKM belum sesuai dengan permintaan pasar.
c. Promosi dan pemasaran UMKM kurang maksimal.
d. Litbang UMKM kurang maksimal
Layanan UPT Pengembangan UMKM
1. Pengembangan Kompetensi SDM :
a. Pendidikan dan pelatihan industri dan kewirausahaan, baik secara
klasikal, praktik, magang maupun workshop.
b. Percontohan mesin/peralatan dan teknologi produksi
c. Jasa penelitian dan pengembangan kompetensi SDM
2. Dukungan produksi
a. Bantuan dan layanan produksi.
b. Jasa pemeliharaan dan reparasi kerusakan alat produksi.
c. Bimbingan teknis bidang permesinan/alat produksi.
d. Bimbingan teknis bidang proses produksi.
3. Dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya
a. Penyediaan showroom /fasilitas pameran produk.
b. Penerbitan brosur, leaflet dan sejenisnya.
c. Publikasi film dan media massa
d. Fasilitasi temu bisnis
e. Mediasi dengan sumber daya produktif lainnya.
4. Jasa penelitian dan pengembangan
a. Penelitian dan pengembangan untuk inivasi teknologi (produk, desain,
teknis produksi).
b. Inkubator usaha untuk pengujian hasil litbang pada skala UPT
Pengembangan UMKM.
c. Pemberian layanan pengujian (laboratorium uji sederhana) bagi produk
IKM dan UMKM.

10. 10
Jenis jasa layanan UPT Pengembangan UMKM adalah Persiapan Penyuluhan,
Pelaksanaan Penyuluhan dan Evaluasi & Pelaporan yang meliputi:
1. Persiapan Penyuluhan adalah
a. Mengidentifikasipotensi wilayah dan sentra usaha.
b. Menyusun program penyuluhan Usaha.
c. Meyusun pedoman juklak / juknis peyuluhan.
d. Merumuskan kajian arah pengembangan penyuluh.
e. Menyusun rencana kerja penyuluh.
2. Pelaksanaan Penyuluhan
a. Menyusun materi penyuluhan usaha.
b. Melakukanj penyuluhan usaha.
c. Melakukan bimbingan usaha.
d. Menumbuhkan usaha.
e. Membina usaha
f. Mengembangkan usaha
3. Evaluasi & Pelaporan
a. Evaluasi pelopran peyuluhan usaha.
D. Sumber daya pegawai, pembiayaan, sarana dan prasarana
1. Pegawai yang ditempatkan di UPT tidak mengakibatkan terganggunya kinerja unit-
unit organisasi yang lain
Untuk operasionalnya UPT pengembangan UMKM tidak mengganggu kinerja unit
orgaisasi lain.
2. Tidak menambah pegawai baru baik PNS maupun honorer : ya
Untuk operasional UPT pengembangan UMKM diisi dari Pns yang ada, tidak
menunggu pegawai negeri baru dan tidak menunggu pegawai honorer baru.
Sumberdaya Pegawai
a. Kelembagaan UPT Pengembangan UMKM terdiri atas :
 Kepala atau manager, yaitu pemimpin pengelolaan yang mengkoordinasikan
seluruh operasionalisasi atau kegiatan pelayanan.
 Sub-bagian Tata Usaha, yaitu bagian yang melaksanakan urusan
ketatausahaan guna menunjang kelancaran kegiatan pelayanan.
 Bagian Konsultasi, yaitu bagian yang memberikan layanan konsultasi/
mediasi/fasilitasi yang diperlukan oleh IKM binaan dalam mengatasi
permasalahan usaha.
 Administrasi Umum yaitu bagian yang melaksanakan ketatausahaan.

11. 11
b. Sumberdaya pegawai untuk pengisian kelembagaan UPT Pengembangan UMKM,
yaitu :
 Kepala atau Manager adalah sebagai Ka UPT.
Berpendidikan formal minimal S.1, mempunyai pengalaman memimpin suatu
gugus/unit kerja, mempunyai kemampuan memimpin, dan mempunyai
kecukupan tingkat kepangkatan.
 Sub bagian Tata Usaha
Berpendidikan formal minimal D.III, mampu mengoperasikan komputer untuk
aplikasi perkantoran.
 Bagian Konsultasi adalah Sebagai Fungsional Penyuluh
Berpendidikan formal minimal D.III, mempunyai pengalaman dan kemampuan
penyuluhan, mempunyai pengetahuan dan wawasan untuk melakukan
layanan/fasilitasi pengembangan usaha IKM dan UMKM
 Administrasi umum
Berpendidikan formal minimal SLTA.
Mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan computer .
Sumberdaya pegawai saat ini :
No. Jabatan Nama Pangkat Pddkn Keterngan
1. Kepala UPT Muji Wahyono, SE,MM Pembina, IV/a S.2
2. Kasub Bag TU Ikron Sahfasat, SE Penata Muda Tk.I, III/b S.1
3. Bag. Konsultasi Heri Susanto, SE Penata Tk.I, III/d S.1 Penyuluh
L. Danang H, SIP,MM Penata, III/c S.2 Penyuluh
Rusman Sitohang, ST Penata , III/c S.1 Penyuluh
Ulfah Farida, ST Penata , III/c S.1 Penyuluh
4. Adm Umum Agus Budiono,SE PenataTkI, III/d S.1 Adm
Mujiharta .ST Penata ,III/c S,1 Adm
3. Belanja pegawai dan biaya operasional tidak mengurangi belanja publik : ya
Karena semua pegawai yang ada dalam UPT Pengembangan UMKM adalah pegawai
pada Dinas Perdagangan ,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota
Cirebon,sehingga tidak akan menambah belanja pegawai.(data pegawai terlampir)

12. 12
Adapun belanja pegawai pada UPT pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:
No Nama dan Nip
Pegawai
Golongan/
Pangkat
Jabatan Gaji
Pokok(Rp)
Tunjangan
(Rp)
1 Muji Wahyono,SE.MM
196109031985031009
Pembina/
IVa
Kepala
UPT
5.245.300 3.612.500
2 Ikron Sahfasat,SE
197611042010011002
Penata Muda
Tk I / IIIb
Ka Sub
TU UPT
3.840.500 2.850.000
3 Heri Susanto.SE
196507011985031004
Penata Tk.I/
IIId
Penyuluh
Perindag
Penyelia
4.706.500 1.662.500
4 L.Danang
Hernowo,SIP,MM
197503302005011004
Penata/
IIIc
Penyuluh
Perindag
Muda
3.850.700 1.662.500
5 Rusman
.R.Sitohang.ST
197702132020011006
Penata/
IIIc
Penyuluh
Perindag
Muda
3.688.000 1.662.500
6 Ulfah Nur Farida,ST
198205182009022006
Penata/
IIIc
Penyuluh
Perindag
Muda
3.311.400 1.662.500
7 Agus Budiono ,SE Penata Tk I,/
III/d
Adm
Umum
4.738.900 1.425.000
8 Mujiharta .ST Penata/
IIIc
Adm
Umum
3.635.700 1.425.000
4. Tersedianya sarana dan parasarana kerja berupa kantor dan perlengkapannya : ya
Apabila pegawai yang akan ditempatkan pada UPT beserta asal unit kerja lain, maka
jumlah staf pada unit kerja lain harus sesuai dengan beban kerjanya.
Pegawai pada UPT dapat diisi dari pegawai negri yang sudah ada tidak menunggu
pegawai negri baru dan tidak menunggu pegawai honorer baru.
Penambahan belanja pegawai pada perangkat daerah sebagai akibat dari adanya
struktur baru pada UPT tidak melebihi 0,5% dari total belanja pegawai perangkat
daerah yang bersangkutan.

13. 13
Tidak memerlukan pembangunan gedung baru namun disarankan menggunakan
gedung pemerintah yang sudah ada / lampirkan fota copi / bukti gedung dan
perlengkapannya
Sudah memiliki gedung UPT yang refresentatip dengan luas 900 m2 dua latai ( foto
gedung terlampir ) Meliputi :
 Ruang produksi
 Ruang Pamer
 Ruang genset
 Ruang peralatan
 Ruang Bahan Baku
 Mushola
 Ruang Perpustakaan
 Ruang Aula
 Ruang Kantor
 Ruang Kepala UPT
E. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas teknis
operasional tertentu dan atau tugas teknis penunjang tertentu.
Dokumen SOP sudah ditandatangani oleh Kepala perangkat daerah
Nomor dan judul SOP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT
1. SOP Administratif :
a. SOP Perencanaan Kegiatan ,nomor;530/998-DPKUKM.
b. SOP pengelolaan adm surat masuk, nomor;530/999-DPKUKM
c. SOP pengelolaan adm surat keluar,nomor;530/1000-DPKUKM
2. SOP Teknik :
a. SOP bantuan dan layanan produksi, nomor;530/1001-DPKUKM
b. SOP pengembangan kompetensi SDM,nomor;530/1002-DPKUKM
c. SOP Layanan Dukungan Pemasaran ,nomor;530/1003-DPKUKM
d. SOP Layanan Penelitian dan Pengembangan,nomor;
F. Tersedianya Jabatan Fungsional Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD yang
bersangkutan
Terdapat tenaga teknis yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT
tersebut sesuai dengan standard kompetensi yang berlaku.
Jenis tenaga teknis yang dipersyaratkan dan nama pegawai beserta bukti keahlian yang
dimiliki sesuai dengan keahlian yang di persyaratkan.
Lembaran DUK (SK fungsional dan sertifikat pendukung terlampir)

14. 14
BAB.III
ANALISIS BEBAN KERJA
Analisis beban kerja dihitung dengan metode sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.
Dari Analisis beban tersebut dihasilkan :
1. Jam kerja efektif UPT Pengembangan UMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon sebesar 16,455 jam
2. Jumlah pegawai yang tersedia pada UPT Pengembangan UMKM Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon sebanyak 8 orang
Adapun matrik analisis beban kerja UPT IKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kota Cirebon, (Terlampir).

15. 15
BAB. IV
ANALISIS RASIO BELANJA PEGAWAI
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan UMKM pada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon dilakukan pada akhir
tahun 2016 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.
Saat ini kegiatan operasional UPT Pengembangan UMKM pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon belum mandiri karena baru dibentuk
pada akhir tahun 2016, sehingga masih menginduk kepada Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.
Adapun belanja pegawai pada UPT pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:
No Nama dan Nip
Pegawai
Golongan/
Pangkat
Jabatan Gaji
Pokok(Rp)
Tunjangan
(Rp)
1 Muji Wahyono,SE.MM
196109031985031009
Pembina/
IVa
Kepala
UPT
5.245.300 3.612.500
2 Ikron Sahfasat,SE
197611042010011002
Penata Muda
Tk I / IIIb
Ka Sub
TU UPT
3.840.500 2.850.000
3 Heri Susanto.SE
196507011985031004
Penata Tk.I/
IIId
Penyuluh
Perindag
Penyelia
4.706.500 1.662.500
4 L.Danang
Hernowo,SIP,MM
197503302005011004
Penata/
IIIc
Penyuluh
Perindag
Muda
3.850.700 1.662.500
5 Rusman
.R.Sitohang.ST
197702132020011006
Penata/
IIIc
Penyuluh
Perindag
Muda
3.688.000 1.662.500
6 Ulfah Nur Farida,ST
198205182009022006
Penata/
IIIc
Penyuluh
Perindag
Muda
3.311.400 1.662.500
7 Agus Budiono ,SE Penata Tk I,/
III/d
Adm
Umum
4.738.900 1.425.000
8 Mujiharta .ST Penata/
IIIc
Adm
Umum
3.635.700 1.425.000

16. 16
Dari hasil Analisa Beban Kerja tersebut diatas terdapat komulatif Jam Kerja Efektif
(JKE) UPT Pengembangan UMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Cirebon adalah sebesar 16,455 jam,
Pegawai yang tersedia pada UPT Pengembangan UMKM sampai saat ini adalah
sebagai berikut;
No. Jenis Jabatan Ketersediaan Pegawai
1. Kepala UPT 1 orang
2. Kasub. Bag Tata Usaha 1 orang
3. Adm Umum 2 orang
4. Fungsional Tertentu 4 orang
Jumlah 8 orang
Fasilitas mesin dan peralatan UPT Pengembangan UMKM Kota Cirebon :
No. Jenis Mesin/Alat Kebutuhan Ketersediaan Kekurangan
1.
Mesin/Alat Kemasan Produk:
a.Sealer plastic sederhana 20 buah 8 buah 12 buah
b.Sealer plastic semi automatic 5 buah - 5 buah
2. Mesin/Alat Produksi sirup : 2 unit - 2 unit
3. Mesin/Alat Produksi Dodol 2 unit - 2 unit
4. Mesin/Alat Produksi Manisan 2 unit - 2 unit
5. Alat Produksi Batik Tulis 10 unit - 10 unit
6. Alat Produksi Batik Cap 5 unit - 5 unit
7. Mesin/Alat Produksi Kerajinan Topeng 2 unit - 2 unit
8. Mesin/Alat Produksi Lukisan Kaca 2 unit - 2 unit
9. Kendaraan Oprasional 2 unit 1 unit 1 unit
10. Genset 1 unit - 1 unit

17. 17
BAB. V
PENUTUP
Keberadaan UPT Pengembangan UMKM di Kota Cirebon sudah dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat, yaitu dengan adanya beberapa kegiatan seperti : Kegiatan
Penyuluhan, Pelatihan Teknik Produksi, Pelatihan Kemasan, Promosi dan Pemasaran.
Selain itu telah menunjang program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas produk
industri kecil menengah, ketersediaan aneka produk bagi masyarakat, menggali dan
memunculkan aneka produk kerajinan khas cirebon sehingga dapat dijadikan cindera mata
kunjungan wisata, serta membuat/menambah kesempatan berusaha/bekerja.
Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku bahwa pembinaan dan
pengembangan industri kecil dan menengah sudah menjadi kewajiban Pemerintah baik
pusat maupun daerah, dan salah satu bentuk program pembinaan tersebut yaitu melalui Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan UMKM.
Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan UMKM pada Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon dibentuk berdasarkan
Peraturan Walikota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016, dan hasil analisa beban kerja UPT
Pengembangan UMKM Kota Cirebon telah tercapai angka jam kerja efektif sebesar 16,455
jam .
Dengan demikian UPT Pengembnagan UMKM pada Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon telah memenuhi persyaratan untuk pembentukan
kembali UPT Pengembangan UMKM dengan klasifikasi tipe A, karena jam kerja efektif telah
melebihi dari 10.000 jam.
Melalui dokumen kajian yang sederhana ini kiranya dapat dijadikan acuan dan
referensi lebih lanjut guna terwujudnya kembali keberadaan UPT Pengembangan UMKM
pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Cirebon, September 2017
Mengetahui,
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan UMKM
Kota Cirebon Kota Cirebon
Ir. YATI ROHAYATI MUJI WAHYONO, SE.MM
Pembina Utama Muda / (IV/c) NIP. 19610903 198503 1 009
NIP. 19630614 199011 2 002