Landasan politik luar negeri Indonesia

1. S E J A R A H
I N D O N E S I A

2. Disusun oleh :
IMROATUL FUADAHM FARRIH FUADIWILDAN HIBATULLAHYOLAN MAULITA WIGUNA

3. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
Pancasila sebagai Landasan Idiil
Pancasila merupakan Ideologi
bangsa dan negara Indonesia. Karena itu,
Pancasila menjadi landasan yang
menjiwai politik luar negeri Indonesia.

4. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
Kelima sila yang termuat dalam pancasila,
berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal
mencakup seluruh sendi manusia. Hal ini
karena pancasila sebagai falsafah negara
mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga
parpol manapun yang berkuasa di Indonesia
tidak dapat menjalankan suatu politik negara
yang menyimpang dari pancasila.

5. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
UUD 1945 (HASIL AMANDEMEN)
sebagai Landasan Konstitusional
UUD 1945 (dan hasil amandemennya)
merupakan konstitusi bangsa Indonesia. Yang
menjadi landasan konstitusional politik luar negeri
Indonesia dalam hal ini meliputi:
 Pembukaan UUD 1945 alinea I:
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan
perikeadilan.”
 Pembukaan UUD 1945 alinea IV:
“... Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial...”

6. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009
Sebagai Landasan Operasional. Dalam pasal 2
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999
Tentang Hubungan Luar
Negeri dinyatakan, bahwa hubungan luar
negeri dan politik luar negeri RI didasarkan
pada Pancasila, UUD 1945, serta Garis-Garis
Besar Haluan Negara. Selanjutnya penjelasan
dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun
1999 tadi menyebutkan:
Pelaksanaan politik luar negeri RI haruslah
merupakan pencerminan ideologi bangsa.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
merupakan landasan idiil yang memengaruhi
atau menjiwai politik luar negeri RI..

7. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
..Pelaksanaan politik luar negeri yang
bebas aktif berdasarkan atas hukum
dasar, yaitu UUD 1945 sebagai landasan
konstitusional yang tidak lepas dari tujuan
nasional bangsa Indonesia sebagaimana
termaktub dalam Pembukaan UUD 1945
alenia keempat.
Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah
landasan operasional politik luar negeri RI
yaitu suatu landasan pelaksanaan yang
menegaskan dasar, sifat, dan pedoman
perjuangan untuk mencapai tujuan
nasional bangsa Indonesia.

8. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
Tujuan politik luar negeri bebas aktif tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea IV. Adapun uraian tentang
tujuan politik luar negeri Indonesia dalam preambul
tersebut kurang lebihnya sebagai berikut:
a) Indonesia menghendaki pergaulan internasional tertib
tanpa pertikaian, perang, atau penjajahan oleh satu
bangsa kepada bangsa lain.
b) Indonesia mengupayakan agar tidak terjadi
kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik antara negara
satu dengan yang lain.

9. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
a) Indonesia berusaha agar hasil-hasil pembangunan
tidak hanya dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri,
tetapi juga disumbangkan kepada masyarakat di
negara lain.
b) Indonesia berusaha memperkuat sendi-sendi hukum
internasional dan berpartisipasi aktif dalam organisasi
internasional untuk mewujudkan perdamaian dunia
yang abadi.
c) Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka
bumi bergaul dengan damai antara satu dengan yang
lain, menghormati hak asasi manusia, juga
menghormati kedaulatan negara masing-masing.

10. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
LANDASAN OPERASIONAL ORDE LAMA
Maklumat Politik Pemerintah (1 November
1945) yang isinya adalah:
Politik damai dan hidup berdampingan secara
damai.
Tidak campur tangan dalam urusan dalam
negeri negara lain.
Politik bertetangga baik dan kerjasama dengan
semua negara di bidang ekonomi, politik, dan
lain-lain
Selalu mengacu pada piagam PBB dalam
melakukan hubungan dengan negara lain

11. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
LANDASAN OPERASIONAL DEMOKRASI
TERPIMPIN (1959-1965)
Pada saat masa demokrasi terpimpin. Landasan politik luar
negeri Indonesia adalah:
 Pembukaan alinea ke I
 Pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945
 Amanat Presiden “Manifesto Politik Republik Indonesia” .
Yang kemudian berubah menjadi Garis Haluan Besar Negara /
GBHN.
ISI
PEDOMAN
PELAKSANAAN
GBHN

12. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
ISI GARIS HALUAN BESAR NEGARA
“Tudjuan djangka pendek jaitu melandjutkan
perdjuangan anti imperialisme ditambah dengan
mempertahankan kepribadian Indoneisa di tengah-tengah
tarikan-tarikan ke kanan dan ke kiri jang sekarang sedang
berlaku kepada negara kit dalam pergolakan dunia menudju
kepada suatu imbangan baru. Sementara dalam djangka
pandjang di bidang luar negeri Revolusi Indonessia
bertudjuan melenjapkan imperialisme di mana-mana, dan
mentjacapai dasar-dasar bagi perdamaian dunia jang kekal
dan abadi. Menurut Manipol, diplomasi jang sesuai dengan
fungsinja sebagai art jang berhubungan dengan tjara
melaksanakannja harus tidak mengenal kompromi, harus
radikal dan revolusioner “

13. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
PEDOMAN PELAKSANAAN MANIFESTO
POLITIK
Pedoman manipol Indonesia berdasarkan
tanggal 17 Agustus 1960 “Djalanja Revolusioner
Kita”, yang menetapkan cara pelaksanaan
Manipol di bidang politik luar negeri.
Manipol, Djarek merupakan embrio kelahiran
serta doktrin baru, yaitu duania tidak berbagi
dalam Blok Barat, Timur dan Asia Afrika/ Blok
Ketiga. Namun, dunia terbagi menjadi 2 blok
yang saling bertentangan yaitu: New Emerging
Forces / Nefos dan Old Established Forces /
Oldefos.

14. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
PEDOMAN PELAKSANAAN MANIFESTO
POLITIK
Nefos adalah kekuatan baru yang sedang
bangkit. Sedangkan, Oldefos adalah kekuatan
lama yang sudah mapan. Kedua doktrin tersebut
menjadi dasar politik luar negeri anti imperialis
dan kolonialis yang lebih militan. Soekarno
mewujudkan gagasan Nefos dan Oldefos dengan
suatu strategi diplomasi yang agresif dan
konfrontatif dengan negara-negara Barat.

15. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
LANDASAN OPERASIONAL ORDE BARU

16. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
TAP MPRS no.XII/ MPRS/ 1996
Tap MPRS ini menyatakan bahwa sifat politik luar negeri
Indonesia:
1. Bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam
segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
2. Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat
penderitaan rakyat.

17. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
TAP MPR tanggal 22 Maret 1973
Tap MPR ini berisi:
1. Terus melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif
dengan mengabdikan kepada kepentingan nasional,
khususnya pembangunan ekonomi.
2. Mengambil langkah-langkah untuk memantapkan stabilitas
wilayah Asia Tenggar dan Pasifik Barat Daya, sehingga
memungkinkan negara di wilayah ini mampu mengurus
masa depannya sendiri melalui pembangunan ketahanan
nasional masing-masing, serta memperkuat wadah dan
kerjasama antara negara anggota PBB Asia Tenggara.

18. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
PERBEDAAN TAP MPRS No.IV/MPR/1973
DENGAN TAP MPRS
Pergantian ini seiring dengan pergantian pemerintahan dari
Soekarno ke Soeharto, sehingga konsep perjuangan Indonesia
yang selalu didengung-dengungkan oleh Soekarno sebagai
anti-kolonialisme dan anti-imperialisme tidak muncul dalam
TAP MPR 1973 di atas. Selain itu, sosok politik luar negeri
Indonesia juga lebih difokuskan pada upaya pembangunan
bidang ekonomi dan peningkatan kerjassama dengan dunia
internasional.

19. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
TAP MPR RI no.IV/MPR/1978 & TAP MPR
RI no. II/MPR/1983
Tap MPR RI No. II/MPR/1978, pelaksanaan politik luar
negeri telah diperluas yang ditujukan untuk kepentingan
pembangunan di segala bidang. Hal ini berbeda dengan TAP
MPR sebelumnya, yang hanya mencakup satu aspek saja
(bidang ekonomi).
Kemudian sasaran politik luar negeri Indonesia diperjelas
secara spesifik dan rinci pada Tap MPR RI No. II/MPR/1983,
yang merupakan bukti bahwa Indonesia sudah mulai
mengikuti perkembangan pollitik luar negeri pada masa itu.

20. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
LANDASAN OPERASIONAL REFORMASI
Masa ini dimulai dari masa pemerintan Presiden B.J. Habibie sampai
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, secara substansi landasan
operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat melalui:
TAP MPR No. IV/MPR/1999 (19 Oktober 1999) tentang GBHN dalam
rangka mewujudkan tujuan nasional periode 1999-2004. GBHN ini yang
menekan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya krisis ekonomi
dan ekonomi nasional pada 1997 yang kemudian mengancam integrasi
NKRI.
Selanjutnya ketetapan ini menetapkan sasaran yang harus dicapai:
1. Menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju
pencapaian tujuan nasional.
2. Ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan
kerjasama untuk kepentingan rakyat Indonesia.
3. Memperbaiki peforma, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka
suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang.
4. Meningkatan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan
ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerjasam regional dan
internasional.

21. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
TINDAKAN RI UNTUK MENARIK
SIMPATI NEGARA LAIN
a) Indonesia memilih tidak memihak kepada salah satu blok
yang ada. Hal ini diuraikan oleh Syahrir yang pada saat itu
menjabat menjadi Perdana Mentri di dalam pidatonya pada
Inter Asian Relations Confrence di New Delhi pada tanggal
23 Maret- 2 April 1947.
b) Mencari dukungan dunia Internasional terhadap
perjuangan kemerdekaannya. Karena, keterikatannya pada
salah satu blok yang ada belum tentu mendatangkan
keuntungan bagi perjuangan kemerdekaanya.

22. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
TINDAKAN RI UNTUK MENARIK
SIMPATI NEGARA LAIN
Secara resmi politik luar negeri Indonesia baru mendapatkan
bentuknya pada Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan
keterangannya kepada BP KNIP mengenai kedudukan politik
Indonesia pada bulan September 1948, pada saat itu Hatta
mengatakan pidato “Mendayung Antara Dua Karang” bahwa:
“... Tetapi mestikah kita bangsa Indonesia yang
memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita, harus
memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika. Apakah tidak ada
pendirian yang lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-
cita kita? Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus
kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam
pertarungan politik Interasional, melainkan kita harus menjadi
subyek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak
memperjuangkan tujuan kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka
seluruhnya.”

23. BAB IV – INDONESIA DALAM PANGGUNG DUNIA
SMK NEGERI 2 PEKALONGAN
POLITIK LUAR NEGERI RI BEBAS AKTIF
Indonesia memilih dasar politik luar negeri yang bebas
aktif yang artinya dalam menjalankan politik luar negerinya
Indonesia tidak memihak tetapi juga “aktif” dalam usaha
memelihara peerdamaian dan meredakan pertentangan yang
ada di antara dua blok tersebut dengan cara “bebas”
mengadakan persahabatan dengan semua negara atas dasar
saling menghargai.

24. TERIMA KASIH . . .
Power Point ini akan berakhir
dalam hitungan