Makalah ini membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia. Politik nasional adalah kebijakan umum untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional. Dasar pemikiran politik dan strategi nasional didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Visi Nusantara. Salah satu contoh penerapan politik dan strategi nasional adalah otonomi daerah sesuai UU No. 22 tahun 1999.

1. BAB I
PENDAHULUAN
1. 1 Latar Belakang
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkedaulatan dan merdeka dimana
bangsa yang merdeka tentunya akan mengatur urusan dalam negerinya sendiri
tanpa ada campur tangan lagi dari negera luar dalam urusan pemerintahan . Sejak
peristiwa proklamasi di tahun 1945, terjadi perubahan yang sangat mendasar dari
negara Indonesia , terutama yang berkaitan dengan kedaulatan dan sistem
pemerintahan dan politik . Pada awal masa kemerdekaan , kondisi politik
Indonesia belum sepenuhnya baik . Kondisi indonesia masih belum tertata dengan
baik dan belum stabil . Tetapi , setelah beberapa tahun berjalan kondisi internal
Indonesia sudah mulai teratur dan membaik . Selangkah demi selangkah Indonesia
mulai membenahi dan mengatur sistem pemerintahannya sendiri .
Di zaman sekarang yaitu zaman yang serba modern dengan mulai lunturnya rasa
nasionalisme banyak pemuda Indonesia yang tidak mengerti akan makna politik
bebas aktif yang digunakan oleh Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka
yang salah mengartikan makna politik bebas aktif tersebut . Oleh karena itu ,
kiranya kita perlu untuk membahas tentang politik dan strategi nasional serta
dasar pemikiran politik dan strategi Nasional.
big.yozhy@gmail.com

2. 1.2 Rumusan Masalah
1. Apakah pengertian politik dan strategi nasional?
2. Apakah dasar pemikiran politik strategi nasional (Polstranas)?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari dilakukannya penulisan makalah ini selain sebagai tugas
Kewirausahawan , Fakultas Ilmu Komputer Universitas Uyelindo Kupang (U2I) ,
Jurusan Sistim Informasi .
1. Untuk mengetahui pengertian politik dan strategi nasional .
2. Untuk mengetahui dasar pemikiran politik strategi nasional
(Polstranas) .
big.yozhy@gmail.com

3. BAB II
PEMBAHASAN
2 . 1 Pengertian Politik Dan Strategi Nasional
Kata “Politik” secara ilmu etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia,
yang asal katanya adalah polis berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri,
dan teia berarti urusan. Dari segi kepentingan penggunaan, kata politik menpunyai
arti yang berbeda-beda. Untuk lebih memberikan pengertian arti politi
disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu :
a. Dalam arti kepentingan umum (politics)
Politik dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha untuk
kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di
pusat maupun di daerah.
b. Dalam arti kebijaksanaan (policy)
Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang
dianggap lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-
cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Jadi politik adalah
tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari
masyarakat atau negara.
big.yozhy@gmail.com

4. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan
dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum
dan distribusi. Strategi berasl dari bahasa Yunani yaitu strategia yang
artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya
digunakan dalam peperangan. Politik nasional adalah suatu kebijakan
umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan
tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik
nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh
politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakn politik
nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang.
big.yozhy@gmail.com

5. Strategi berasal dari bahasa Yunani strategia yang diartikan sebagai “the
art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam
peperangan . Karl von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa strategi adalah
pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan .
Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik . Dalam
pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapat-kan kemenangan atau
pencapaian tujuan . Dengan demikian , strategi tidak hanya menjadi monopoli
para jendral atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan.
Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta
kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan,
pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk
mencapai tujuan nasional . Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan
politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik
nasional . Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga
pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan
oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat
pelaksanaan.
big.yozhy@gmail.com

6. Tujuan politik dan strategi nasional Indonesia untuk dalam negeri telah
tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”…
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan
keadilan sosial … .”
Sehingga jelas sekali bisa kita simpulkan bersama-sama, bahwa tujuan
utama politik dan strategi nasional Indonesia adalah untuk:
a. Melindungi hak-hak seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali
dan menjaga pelaksanaan kewajiban-kewajiban, dengan melaksanakan
pemerintahan untuk mengatur keamanan.
b. Mensejahterakan kehidupan seluruh bangsa Indonesia.
c. Melaksanakan sistem pendidikan agar bisa memajukan bangsa dan
negara.
c. Menjaga keamanan untuk menjaga perdamaian dan kehidupan social
yang seimbang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
big.yozhy@gmail.com

7. Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nasional
negara itu sendiri. Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik dan setrategi luar
negeri Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan
negara.
b. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk
memperbesar kemakmuran rakyat.
c. Meningkatkan perdamaian internasional.
d. Meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa.
Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri.
Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun
internasional, melalui kerja sama bilateral ataupun multirateral yang ditujukan
untuk kepentingan nasional. Politik strategi luar negeri Indonesia oleh pemerintah
dirumuskan dalam kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk mencapai
kepentingan dan tujuan nasional. Kebijakan luar negeri oleh pemerintah
dilaksanakan dengan kegiatan diplomasi yang dilaksakan oleh para diplomat.
Dalam menjalankan tugasnya para diplomat dikoordinasikan oleh Departemen
Luar Negeri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri. Untuk inilah ditugaskan
diplomat, dalam rangka menjembatani kepentingan nasional negaranya dengan
dunia internasional.
big.yozhy@gmail.com

8. 2 . 2 Dasar pemikiran politik strategi nasional (Polstranas)
Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional yang terkandung
dalam sistem manajemen nasional, berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945,
Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang
telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut
UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa
jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945
merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR,
Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat
disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada
dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa,
kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group).
Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki
kekuatan yang seimbang.
Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di itngkat suprastruktur
politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan
politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah
presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan
pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden,
yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi
nasional yang bersifat pelaksanaan.
big.yozhy@gmail.com

9. Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena
GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara
adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar
sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan
oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang
berkeadilan. Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan
dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis
yang akan digunakan.
Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka
mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi
bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan telah
strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan
dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan
Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan
keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang
ditempuh, analisis kemampuan yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu
berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.
big.yozhy@gmail.com

10. Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya
adalah:
a. Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di
masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu
mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul,
mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi
masa depan.
b. Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari
konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan
pemecahan secara utuh menyeluruh.
c. Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang
dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh
lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen
tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat
fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang
berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer
dan kontemporer.
big.yozhy@gmail.com

11. Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam
pemerintahan adalah sebagai berikut :
Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
yang merupakan salah satu wujud politik dan strategi nasional secara
teoritis telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu
otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerah
kabupaten/Kota.
Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah:
o Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai
dari pusat (central government looking).
o Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai
dari daerah (local government looking).
big.yozhy@gmail.com

12. Kewenangan Daerah
Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah,
kewenagan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan,
kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang
lain. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan
nasional dan pengendalian pembangunan secara makro.
Bentuk dan susunan pemerintahan daerah,
DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah
sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. DPRD sebagai lembaga
perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota. Memilih anggota Majelis Permusawartan
Prakyat dari urusan Daerah. Mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota. Membentuk peraturan daerah bersama
gubernur, Bupati atas Wali Kota. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur, Bupati, Walikota. Mengawasi
pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaan
APBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah,
dan menampung serta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.
big.yozhy@gmail.com

13. BAB III
PENUTUP
3 . 1 Kesimpulan
Sebagai masyarakat bangsa Indonesia yang telah mempelajari dan
memahami kita dapat menarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional
Indonesia dapat dilaksanakan di segala bidang . Hal itu dilakukan untuk
memajukan seluruh aspek kehidupan di Indonesia . Kemudian , Garis-Garis Besar
Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan
Rakyat 1999 harus menjadi acuan penyelenggaraan negara bagi lembaga-lembaga
tinggi negara dan segenap rakyat Indonesia .
big.yozhy@gmail.com

14. big.yozhy@gmail.com