Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
•Download as PPTX, PDF•
5 likes•13,779 views
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hubungan internasional dan politik luar negeri bebas aktif menurut beberapa ahli serta landasan pelaksanaannya berdasarkan konstitusi dan ketetapan MPR."
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (18)
Similar to Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
Similar to Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional (20)
More from Ayu Nuswantari
More from Ayu Nuswantari (6)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
- 1. Presentasi PKn Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri
- 3. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Daniel S.Papp Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah internasional dan sistem yang membentuk hubungan Internasional serta para aktor yang terlibat di dalamnya.
- 4. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Mochtar Kusumaatmadja Hubungan Internasional adalah hubungan antar bangsa, berkembang pula kebiasaan ataupun peraturan hukum yang merupakan kesepakatan bersama.
- 5. PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Hugo de Groat Hukum & Hubungan Internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan negara-negara.
- 6. KESIMPULAN PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Hubungan Internasional adalah hubungan yang mengatur perilaku setiap negara untuk berinteraksi dengan negara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan.
- 7. Prinsip Pelaksanaan Hubungan Internasional a. Sovereignty : Setiap negara wajib mengakui persamaan derajat sebagai negara merdeka dan berdaulat sehingga semua pihak dapat menyelesaikan kepentingan – kepentingannya atas dasar persamaan dan tanpa adanya tekanan. b. Reciprocity : hubungan timbal balik antara negara – negara yang terlibat hubungan
- 8. c. Courtesy ( kepantasan ) : Masing – masing negara sepantasnya saling menjaga kehormatan negara – negara lain. d. Pacta Sunt Servanda : Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian antarbangsa wajib untuk menaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. d. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
- 10. Asas-asas dalam Hubungan Internasional – Asas Kebangsaan (ekstrateritorial) warga negara tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya dimana dia berada – Asas Teritorial berlaku bagi semua orang & barang yg berada di wilayahnya baik warga negara atau orang asing – Asas Kepentingan umum wewenang negara melindungi & mengatur kepentingan masyarakat
- 11. Bentuk – bentuk hubungan Internasional Lembaga Regional dan Internasional Perwakilan dan Perutusan Perjanjian Internasional
- 12. Lembaga Regional dan Internasional - Pengertian Hubungan regional: Hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan (region) , bersifat law making treaty terbatas dan treaty contract Contoh: NATO,ANZUS,Pakta Warsawa, MEE / EEC, APEC, ASEAN, Uni Eropa - Pengertian Hubungan internasional: Hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan nasional Negara tersebut.Hubungan itu diantaranya yaitu hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahan dan keamanan. - Contoh: PBB, ASEAN, GNB
- 13. APEC Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum regional yang terbentuk oleh perubahan kondisi politik dan ekonomi dunia pada akhir dekade 1980, yang menciptakan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
- 14. PERWAKILAN DIPLOMATIK Perwakilan Diplomatik : lembaga kenegaraan diluar negeri yang bertugas dalam membina dan menyelenggarakan tugas-tugas hubungan politik dengan negara lain. Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat korps Diplomatik, yaitu (C.D): a. Duta besar (Ambassador) b. Duta (Ervoye Extraordinaire et ministre fleni to centiaire) dan menteri berkuasa penuh/Gerzant c. Menteri Residen (Minister Resident) d. Kuasa usaha (Charges d`affaires)
- 15. PERWAKILAN KONSULER Dalam membina / Menyelenggarakan hubungan yang Non-politis Duta Besar Dibantu Oleh Korps Consuler Yang Terdiri Dari: 1. Konsul Jenderal 2. Wakil Konsul 3. Agen Konsul 4. Konsul Tugas pokok perwakilan konsuler, menjaga duta memajukan kepentingan kepentingan perdangangan, industri, pelayaran dan persetujuan-persetujuan dagang ekonomi lainnya.
- 16. Perjanjian Internasional a.Traktat: Perjanjian dua negara atau lebih yg sifatnya formal & sangat mengikat b.Konvensi : Perjanjian yg lebih khusus namun bersifat multilateral, tidak menyangkut kebijakan tingkat tinggi. c.Pakta: Traktat dalam arti sempit & memerlukan ratifikasi d.Persetujuan (agreement): Perjanjian bersifat teknis/adminitratif e.Protokol: Persetujuan yg melengkapi konvensi f. Piagam (Statuta) : Himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional
- 17. g. Charter: Bentuk perjanjian internasional yang digunakan untuk membentuk badan- badan tertentu dan mengikat pihakpihak yang terlibat h. Covenant: Bentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan i. Modus Vivensi: Dokumen yang mencatat hasil persetujuan internasional yang bersifat sementara j. Deklarasi (Declaration): Bentuk pernyataan internasional yang bertujuan memperjelas adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru dan mengikat pihak- pihak yang terlibat
- 18. Macam-macam Perjanjian Internasional 1. Kerjasama Bilateral - Perjanjian yang dilakukan oleh hanya 2 negara saja, bersifat treaty contract - mis : Indonesia – Cina 2. Kerjasama Multilateral - Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu, bersifat internasional, bersifat law making treaty
- 20. ASEAN ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali Papua Nugini). Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN: •Filipina (negara pendiri) •Indonesia (negara pendiri) •Malaysia (negara pendiri) •Singapura (negara pendiri) •Thailand (negara pendiri) •Brunei Darussalam (7 Januari 1984) •Vietnam (28 Juli 1995) •Laos (23 Juli 1997) •Myanmar (23 Juli 1997) •Kamboja (30 April 1999) •Timor Leste
- 21. TUJUAN ASEAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menjalin kerjasama negara-negara Asia Tenggara dibidang Ekonomi, sosial dan budaya Menjaga dan maningkatkan perdamaian dan stabilitas keamanan Asia Tenggara Meningkatkan peran negara-negara ASEAN dalam kancah internasional Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang pendidikan, profesi, dan teknik. Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup Memulihkan kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi internasional dan regional
- 22. DASAR ASEAN A. Saling menghormati kemerdekaan, integritas teritorial, dan identitas semua bangsa B. Mengakui hak setiap bangsa dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing- masing C. Penyelesaian pertengkatan dan persengketaan secara damai D. Tidak menggunakan ancaman atau kekuatan E. Menjalankan kerjasama secara aktif
- 23. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tujuan PBB: a. Memelihara perdamaian & keamanan dunia b. Mengembangkan persahabatan antar bangsa berdasar azas persamaan Hak c. Mewujudkan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional d. Menjadi pusat penyerasian tindakan bangsa2 dalam mencapai tujuan bersama
- 24. Asas PBB a. Asas persamaan kedaulatan bagi semua anggota b. anggota wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan piagam PBB c. anggota menyelesaikan sengketa dengan damai d. Dalam hubungan internasional menghindari anacaman & kekerasan e. Memberi bantuan kepada PBB sesuai dengan piagam PBB f. PBB tidak berkuasa mencampuri urusan dalam negeri suatau negara
- 25. BADAN-BADAN POKOK PBB 1. Majelis umum (General Assembly) 2. Dewan keamanan (Security council) 3. Dewan Ekonomi dan sosial (Economic and Sosial Council) 4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council) 5. Mahkamah Internasional (International Court of Justice) 6. Sekretaris Jendral (Secretary General)
- 26. Organisasi-organisasi dibawah PBB 1. UNESCO Pengetahuan & budaya 2. UNICEF Kesejahteraan anak-anak 3. FAO Makanan 4. WHO Kesehatan 5. ILO Perburuhan 6. ITU Telekomunikasi 7. UNHCR Pengungsi 8. UPU Kesatuan Pos 9. IPCC Perubahan Iklim 10. UNEP Lingkungan
- 27. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif A.W Wijaya Pengertian Politik Luar Negeri Mochtar Kusuma atmaja Kesimpulan
- 28. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif A.W Wijaya Bebas: Tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik negara asing atau blok-blok negaratertentu atau negara adikuasa (superpower) Aktif: Aktif memberikan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja sama internasional dengan cara menghormati kedaulatan negara lain.
- 29. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif Mochtar Kusumaatmaja Bebas: Bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, sebagaimana tercermin dalam pancasila. Aktif: Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian internasional tetapi bersifat aktif.
- 30. Pengertian Politik Luar Negeri Bebas Aktif Kesimpulan Bebas: Bangsa Indonesia memiliki hak yang penuh untuk menentukan sikap dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat termasuk dalam menentukan hubungan internasionalnya. Aktif: Bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 31. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Idiil Pancasila Pembukaan UUD 1945 Pasal 11 Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Struktural UUD 1945 Landasan Operasional Penjabaran Landasan Idiil dan Struktural Pasal13 Ketetapan MPR GBHN Undangundang Keputusan Presiden
- 32. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Idiil Pancasila Sila Ke-2 Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 33. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Struktural UUD 1945 Alinea 1 dan 4 1. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” 2. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 ”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, …”
- 34. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Struktural UUD 1945 Pasal 11 dan 13 1. UUD 1945 Pasal 11 ”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.” 2. UUD 1945 Pasal 13 Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan konsul.” Ayat 2: ”Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Ayat 3: ”Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
- 35. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Operasional Ketetapan MPR Ketetapan MPR Nomor XII/MPR/1996 tentang Kebijakan Politik Luar Negeri
- 36. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Operasional 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. GBHN GBHN 1973 GBHN 1978 GBHN 1983 GBHN 1988 GBHN 1993 GBHN 1999 Program Pembangunan Nasional Tahun 2004 Subkebijakan Luar Negeri Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Nasional
- 37. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Operasional Undangundang Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentangHubungan Luar Negeri
- 38. Landasan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Landasan Operasional Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Stuktur Organisasi Deparemen Luar Negeri
- 39. Faktor Penyebab Indonesia memilih sistem Politik Luar Negeri Bebas Aktif Letak Geografis Sejarah Perjuangan Bangsa Faktor Internal Kepentingan Nasional Penduduk dan Kekayaan Alam Faktor Eksternal Adanya Blok Amerika dan Blok Uni Soviet Timbulnya Konflik Regional
- 40. Prinsip pelaksanaan Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif Negara Indonesia melaksanakan politik damai. Negara Indonesia bersahabat dengan semua bangsa. Negara Indonesia memperkuat hukum Internasional dan Organisasi Internasional. Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran pembayaran nasional. Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial internasional. Negara Indonesia berusaha menyongkong perjuangan bangsa yang masih terjajah melalui PBB.