1
Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu
Pemilu Gubernur Kaltim 2013 : Mengapa dan Bagaimana Memilih?
e-disko Long Anai, 1...
2
Sebagai contoh, dalam sebuah acara publik yang
dilaksanakan di GOR Segiri, tanggal 22 Juni 2013,
seorang politisi yang d...
3
 Berhalangan hadir karena alasan tidak
terdaftar entah karena kesalahan dirinya
sendiri maupun yang mendaftar.
 Berhal...
4
pemahaman dan pengetahuan menyangkut visi, misi,
program, profil dan kompetensi calon akan
menghasilkan pilihan pemimpin...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"

1,478 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Factsheet 2 "Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu"

  1. 1. 1 Benarkah Masyarakat Apatis Pada Pemilu Pemilu Gubernur Kaltim 2013 : Mengapa dan Bagaimana Memilih? e-disko Long Anai, 12 Juni 2013 Memasuki perempat tahun 2013, masyarakat disibukkan dengan berita tentang verifikasi parpol peserta pemilu serta pendaftaran calon anggota legislative dari partai-partai yang lolos menjadi peserta pemilu 2014. Minat menjadi anggota legislative sepertinya tidak menurun atau bahkan cenderung naik. Berbagai kasus maupun persoalan yang menimpa anggota legislative baik di tingkat daerah maupun nasional ternyata tidak membuat keinginan untuk menjadi anggota legislative menjadi berkurang. Animo dari anggota masyarakat maupun partai untuk mendaftar menjadi calon legislative tetap masih tinggi dan bahkan lebih semarak dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pada sisi lain berkaca dari pemilihan kepala daerah (Pemilu Bupati/Walikota/Gubernur) ada semacam kecenderungan partisipasi masyarakat sebagai pemilih semakin berkurang. Minat masyrakat untuk memilih semakin menurun. Mengapa masyarakat semakin apatis dan tidak peduli terhadap pemilihan umum?. Patut diduga bahwa semua ini terkait dengan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik yang kian hari kian menipis. Pangkal persoalannya adalah banyak kasus yang menyeret para pejabat publik ke depan peradilan. Kasus yang terbanyak adalah korupsi, kolusi dan nepotisme, rendahnya integritas dan sikap serta sifat kenegarawanan yang kian langka. Kebanyakan masyarakat berpikir bahwa memilih A, B atau C sebagai kepala daerah tidak ada pengaruhnya sama sekali untuk kehidupan mereka. Jadi entah A, B atau C yang jadi, semua akan sama saja. Kondisi semacam ini memprihatinkan karena kebanyakan pemenang dalam pemilu bupati/walikota/gubernur ternyata perolehan suara yang membuatnya keluar sebagai pemenang masih lebih kecil dibanding dengan jumlah suara yang tidak dipakai oleh masyarakat (golput). Tentu saja setiap calon yang akan bertarung dalam pemilu akan bekerja keras untuk mendorong partisipasi sebesarnya-besarnya dari masyarakat dalam pemilu. Namun kepentingannya bukan pada soal mendrong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan demokrasi melainkan untuk meraih simpati dan mendulang suara. Dan cara-cara yang dilakukan bahkan banyak yang menciderai demokrasi itu sendiri. Proses untuk meraih simpati dan mendulang suara banyak diwarnai oleh ‘vote buying’ baik yang sangat jelas maupun tersamar. Rendahnya minat atau semangat masyarakat untuk memilih merupakan refleksi dari buruknya kinerja parpol sebagai lembaga politik yang wajib melakukan pendidikan dan penyadaran politik pada masyarakat. Hubungan antara parpol dan masyarakat selama ini lebih bernuansa transaksional. Masyarakat memberikan suara dan parpol (juga calon yang diusungnya) membalas dengan apa.
  2. 2. 2 Sebagai contoh, dalam sebuah acara publik yang dilaksanakan di GOR Segiri, tanggal 22 Juni 2013, seorang politisi yang dikenal sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah secara ekplisit mengatakan kepada para pengunjung atau hadirin untuk memilih “Saudara Sendiri” alias “Orang Kita”. Disebutkan olehnya bahwa tak perlu perdulikan apa partainya, yang penting orang itu adalah saudara kita (sesuku, senenek moyang). Himbauan semacam itu terus bergema dalam ruang publik manakala ada perhelatan demokrasi bertajuk pemilu bupati/walikota/gubernur dan legislative juga presiden. Himbauan yang mendorong pemilih untuk memilih sosok tertentu tanpa semangat kritis untuk mengenali visi, misi, program dan track records calon tertentu. Semua hal itu tak diperhitungkan karena satu-satunya hitungan untuk memilih adalah calon itu orang kita atau bukan. Kalau bukan maka sebaik apapun tidak perlu dipilih. Namun sebaliknya jika sang calon itu adalah ‘orang kita’ maka siapapun dia, bagaimanapun kelakuan dan kemampuannya maka wajib dipilih. Apatisme pemilih dan pendidikan politik yang ‘tidak baik dan tidak benar’ dari para pelaku politik merupakan tantangan pada penyelenggaraan pemilu termasuk pemilu kepala daerah yang sejak tahun 2005 dilakukan lewat pemilihan langsung. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilu kepala daerah adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka pemilihan kepala daerah masuk dan menjadi bagian dari rezim Pemilu. Maka pemilihan kepala daerah disebut sebagai Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Gubernur untuk provinsi dan Pemilu Bupati/Walikota untuk Kabupaten/Kota. Pada tahun 2008, tepatnya sesudah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasangan calon yang dapat mengajukan diri untuk berkompetisi dalam pemilu kepala daerah tidak hanya yang didukung oleh partai atau gabungan partai, melainkan juga dari calon perseorangan atau biasa disebut dengan calon independen. Pilgub Kaltim 2013 dan Ancaman Golput e-disko Long Anai, 12 Juni 2013 Dalam pemilu gubernur kaltim tahun 2008 pada putaran kedua, angka pemilih yang tidak mengunakan hak pilihnya mencapai 48%. Fenomena golput dalam kajian perilaku pemilih adalah satu pilihan dari dua pilihan yang tersedia yaitu perilaku memilih (voting behaviour) dan perilaku tidak memilih (non voting behaviour). Di Indonesia, istilah Golput menjadi populer sejak tahun 1971, yang diprakarsai oleh Arief Budiman, Julius Usman dan Imam Malujo Sumali. Pilihan mereka didasari atas kenyataan bahwa dalam pemilu yang diselenggarakan oleh regim orde baru, aturan demokrasi cenderung diinjak-injak, tidak ditegakkan. Mantan presiden (Alm.) Abdulrahman Wahid pernah mengatakan “Kalau nggak ada yang bisa dipercaya, ngapain repot-repot ke kotak suara?. Daripada kecewa”. Golput selalu merupakan pilihan sadar, bukan ketidakhadiran diluar kontrol. Seorang yang menyatakan diri Golput bisa jadi tetap datang ke kotak suara namun memberikan suara dengan cara yang salah sehingga kartu suara rusak atau tidak sah. Dengan demikian kaum golput adalah orang yang secara sengaja dengan suatu maksud atau tujuan tertentu menolak untuk memberikan suara. Maka mereka yang tak datang ke TPS karena alasan teknis, jarak yang jauh, tidak terdaftar, tiba-tiba sakit dan lain sebagainya tidak bisa dikategorikan sebagai golput. Memang tidak ada keterangan atau penelitian lebih lanjut soal angka pemilih yang tidak menggunakan suara dalam pemilu gubernur Kaltim 2008 pada putaran kedua. Meski demikian secara garis besar, pemilih yang tidak datang ke TPS untuk memberikan suara terdiri atas :  Berhalangan karena alasan teknis tertentu, misalnya karena ada musibah yang tiba-tiba, tertidur, harus bekerja di tempat lain dan lain sebagainya sehingga tidak bisa datang ke TPS.
  3. 3. 3  Berhalangan hadir karena alasan tidak terdaftar entah karena kesalahan dirinya sendiri maupun yang mendaftar.  Berhalangan karena tidak ada pilihan politis, merasa bahwa yang mencalonkan diri tidak ada yang sesuai dengan pilihannya, tidak dipercaya dan dianggap tak akan membawa perubahan apapun.  Berhalangan karena kepercayaan tertentu yang tidak mempercayai mekanisme demokrasi. Mereka merasa mengikuti pemilihan dengan mekanisme pemilu melanggar atau bertentangan dengan ajaran tertentu.  Berhalangan hadir karena malas, tidak mau pergi ke TPS tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Sebuah kajian lain tentang fenomena menurunnya minat masyarakat untuk datang ke TPS dilakukan oleh Tauchid Dwiyanto yang melakukan studi atas fenomena golput di Kota Semarang dalam periode 2008-2013. Hasil kajiannya menyatakan bahwa fenomena golput terkait dengan : 1. Lemahnya sosialisasi tentang pilgub. Pemerintah Propinsi Jateng dan Pemerintah Kota Semarang serta KPU dinyatakan kecil sekali peranannya dalam dalam mensosialisasikan pengetahuan tentang Pilgub jateng. 2. Masyarakat lebih mementingkan kebutuhan ekonomi. Masyarakat memilih untuk bekerja ketimbang datang ke TPS, mereka merasa kalau datang ke TPS akan kehilangan penghasilan sementara tuntutan ekonomi keluarga semakin menguat. 3. Sikap apatisme terhadap pemilu gubernur. Pelaksanaan pilgub dipandang tidak akan membawa perubahan apapun baik bagi daerah maupun masyarakat. Pilgub hanya dianggap sebagai rutinitas tanpa menjanjikan perubahan yang berarti. Dengan demikian ada dua faktor yang menyebabkan seseorang tidak datang ke TPS yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih merujuk pada alasan teknis dan pekerjaan, sementara faktor eksternal adalah administratif, sosialisasi dan politis. Kesadaran akan tingginya ancaman pemilih yang tidak datang ke TPS untuk memberikan suara sudah menjadi kesadaran pelaksana pemilihan umum di Kalimantan Timur. Berbagai upaya terus dilakukan, seperti pemasangan spanduk atau baliho terkait pemilu di berbagai tempat strategis. Di Kutai Kartanegara misalnya pada gedung-gedung pemerintahan tingkat desa (kelurahan) telah terpasang spanduk yang mengingatkan masyarakat akan pemilu gubernur plus tanggal pelaksanaannya. Meski begitu selalu masih terbuka ruang dalam waktu yang tersisa untuk terus memimalisir jumlah pemilih yang tidak datang memberikan suara ke TPS. Tingginya angka partisipasi pemilih merupakan tolok ukur atas besar tidak legitimasi terhadap mereka yang terpilih atau keluar sebagai pemenang dalam pemilu. Tingginya partisipasi masyarakat adalah cermin tingkat kepercayaan masyarakat pada yang terpilih. Mengapa dan Bagaimana Memilih e-disko Mangkupalas, 13 Juni 2013 Faktor utama yang mendorong orang memilih adalah landasan kesadaran dan pengetahuan tentang sistem demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Salah satu adagium yang terkenal dalam demokrasi adalah Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat. Rakyat atau masyarakat adalah pemegang kedaulatan utama dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Besarnya jumlah rakyat atau warga masayrakat tidak memungkinkan untuk semua terlibat secara langsung oleh karena itu perlu ada sistem perwakilan, sistem pemberian mandat pada pemimpin tertentu untuk menjalankan kedaulatan rakyat dan sistem itu dinamakan dengan pemilu. Melalui pemilu masayrakat menentukan pilihan kepada siapa mandat dan kepercayaan untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan diberikan. Dalam sistem demokrasi, memilih adalah hak, bukan kewajiban. Hak yang bisa digunakan maupun tidak tergantung kepada kesadaran diri masing-masing. Namun hak untuk memberikan suara adalah hak yang sangat berharga, hanya diberikan sekali setiap lima tahun sehingga sayang kalau tidak dimanfaatkan. Hak suara itu akan menentukan bagaimana jalannya pemerintahan dalam lima tahun ke depan. Penggunaan hak suara yang dilandasi dengan
  4. 4. 4 pemahaman dan pengetahuan menyangkut visi, misi, program, profil dan kompetensi calon akan menghasilkan pilihan pemimpin yang terbaik. e-disko Mangkupalas, 13 Juni 2013 Dengan turut memberikan suara dalam pemilihan umum, masyarakat juga akan mempunyai hak untuk kemudian mengawal pemimpin yang dihasilkan melalui pemilu. Dalam rentang waktu tertentu pemilih bisa melakukan gerakan untuk menagih janji, mempertanyakan kinerja pemimpin terpilih sesuai dengan visi, misi dan program yang ditawarkan selama kampanye. Pada pemilu gubernur Kalimantan Timur 2013, yang rencananya akan dilaksanakan lewat pemunggutan suara pada tanggal 10 September 2013 cara yang akan dipakai adalah dengan mencoblos. Pemilih yang datang ke TPS akan diberikan kertas suara untuk dicoblos satu kali. Satu kali entah pada gambar calon, nomor urut atau nama pasangan. Tata cara pemilihan dengan mencoblos tentu saja tidak sulit untuk dipelajari sehingga kertas suara sah atau tidak rusak. Meski kelihatan sepele namun tetap saja pemilih harus belajar agar terhindar dari kesalahan dan suara tidak hilang sia-sia. Pelaksana pemilu yaitu KPUD Propinsi Kaltim sudah mulai mengumumkan calon pasangan yang lolos untuk bertarung dalam pemilu gubernur Kaltim 2013. Masih ada waktu lebih dari 2 bulan bagi masyarakat untuk mengenali dan mempelajari visi, misi, program dan profil para calon. Dan kemudian menilai serta mengambil pilihan sehingga nanti ketika tiba saatnya untuk memberi suara di TPS, calon yang menjadi pilihan telah diputuskan. Diterbitkan oleh Program Pendidikan Pemilih, Pokja 30 Jl. Danau Maninjau No. 12 Rt. 14 Samarinda, 75117

×