1. PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD
UNTUK EFISIENSI BIAYA
Nama : Indah Sulistyowati
Nim : 7211413159
Jurusan / fakultas : Akuntansi / Ekonomi
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Th. Akademik 2013/2014
PEMILIHAN KEPALA DAERAH MELALUI PEMILIHAN OLEH DPRD
UNTUK EFISIENSI BIAYA
2. Oleh: Indah Sulistyowati /7211413159/Akuntansi/Ekonomi/
Universitas Negeri Semarang
Latar Belakang
UUD 1945 sebagai aturan perundang-undangan tertinggi diantara
peraturan yang lain. Ia menjadi landasan filosofis setiap lahirnya peraturan baru,
bahkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, tata urutan perundang-
undangan yang disusun secara subordinatif menempatkan UUD 1945, sebagai lex
superior.
Sifat UUD 1945 memang abstrak dan luwes, tetapi bukan berarti bebas
untuk ditafsirka. Tetapi dalam perjalanan pelaksannaanya UUD 1945 terjadi
banyak kesalahan penafsiran yang menyebabkan kesalahan praktek yang
dilakukan pemerintah dan Negara tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945.
Hal ini menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap praktek –praktek yang ada
dan terus mengemuka hingga saat ini.
Praktek-praktek tersebut antara lain kurang bebasnya infrastruktur politik
yang dibentuk sehingga tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal,
pemilihan umum hanya digunakan pemerintah guna memenuhi syarat demokrasi
formal padahal seluruh proses ditangani oleh pemerintah, tidak adanya
mekanisme Check and balance antar lembaga Negara guna menyelaraskan tugas
3. masing-masing, kesejahteraan social yang dicita-citakan tidak tercapai justru yang
ada adalah kemiskinan, Korupsi , Monopoli ,monopsoni, serta oligopoli.
Untuk mengatasi hal ini UUD 1945 telah mengalami empat kali
amandemen . dengan Menghasilkan beberapa penambahan dan perbaikan yaitu
adanya uu mengenai Hak Asasi manusia yang sebelumnya tidak ada dalam UU,
Sistem pemerintahan, Pemerintah Daerah, wilayah Negara, Warga Negara dan
penduduk, Pertahanan dan Keamanan .
Beberapa poin yang dihasilkan diatas, yang semula dianggap telah sesuai,
kini seiring perkembangan mulai dipertanyakan lagi. Salah satunya mengenai
masalah pemilihan gubernur secara langsung, padahal dalam UUD 1945 hanya
menyebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. dan jenis
demokrasi itu tidak hanya demokrasi langsung melainkan ada juga demokrasi tak
langsung.
Baru-baru ini pemerintah mengajukan usulan perubahan sistem pemilihan
Gubernur yaitu merubah sistem pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat
menjadi sistem pemilihan Gubernur secara perwakilan oleh DPRD Provinsi. Hal
ini dikaitkan dengan efisiensi dan besaran dana yang dikeluarkan ketika pemilihan
langsung. Tetapi disisi lain juga mengundang berbagai kontroversi, seperti
pernyataan bahwa pemilihan tak langsung yang diwakili oleh DPRD adalah
kemunduran dalam berhukum.
4. Untuk itu perlu dibahas lebih mendalam mengenai, Bagaimana sejarah
Amandemen UUD 1945 tentang pemerintahan daerah?, Bagaimana Sistem
Pemilihan Gubernur saat ini ? , Serta efektivitas pemilihan daerah melalui DPRD.
2. Rumusan Masalah
a. Bagaimana sejarah Amandemen UUD 1945 tentang pemerintahan daerah?
b. Bagaimana Sistem Pemilihan Gubernur saat ini ?
c. Bagaimana efektivitas pemilihan daerah melalui DPRD?
3. Tujuan Paper
a. Mengetahui Sejarah Amandemen UUD 1945
b. mengetahui sistem pemilihan gubernur yang berlaku saat ini
c. Mengetahui seberapa efektif Pemilihan daerah melalui DPRD
Pembahasan
5. a. Bagaimana sejarah Amandemen UUD 1945 tentang pemerintahan daerah?
Amandemen kedua Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan :
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur
dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Perubahan UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 UUD
1945 dilatarbelakangi oleh kehendak untuk mengakomodasi semangat otonomi
daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pengalaman
6. penyelenggaraan negara pada era sebelumnya yang lebih cenderung sentralistis
dan adanya penyeragaman sistem pemerintahan, serta mengakibatkan kepentingan
daerah, mendorong terjadinya pergeseran penerapan system dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia yakni dari sentralisasi menjadi ke arah
desentralisasi. Desentralisasi yaitu sebuah mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan yang menyangkut pola hubugan antara pemerintahan nasional dan
pemerintahan lokal.
1.Proses Perubahan Amandemen Kedua Tentang Pemerintahan Daerah
Ketika arus reformasi mulai bergulir tahun 1998 muncul perdebatan dari para
akademisi dan tokoh negara yang menghendaki perubahan konstitusi. Pasal 18
UUD termasuk salah satu pasal yang di amandemen saat amandemen kedua. Pasal
ini hanya memuat satu ayat dengan judul pemerintahan daerah.
Sejak dilangsungkan amandemen kedua UUD tentang Pemerintahan Daerah
mengundang berbagai macam perdebatan. Pertama Perubahan yang dibawakan
oleh UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah begitu besar. Mission yang sangat
kental dari otonomi daerah yang dicanangkan melalui perubahan amandemen
kedua UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah adalah penguatan masyarakat
lokal ataupun nasional, pengembalian martabat dan harga diri masyarakat daerah
yang sudah dimarginalkan pemerintahan di Jakarta. Kedua, kebijaksanan ini
dicanangkan tiba tiba banyak orang dalam memperdebatkannya
2. Bagaimana Sistem Pemilihan Gubernur saat ini ?
7. Secara konstitusional Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Seperti yang tercantum
di atas menegaskan, bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis.
Konstitusi secara tegas tidak mengharuskan Gubernur dipilih secara langsung oleh
rakyat, melainkan hanya dipilih secara demokratis. Rumusan “dipilih secara
demokratis” lahir dari perdebatan panjang di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja
MPR tahun 2000 antara pendapat yang menghendaki kepala daerah dipilih oleh
DPRD dan pendapat lain yang menghendaki dipilih secara langsung oleh rakyat.
Namun memang makna “demokratis” bisa berkonotasi dua yaitu pertama, bisa
dipilih secara langsung oleh rakyat dan kedua, bisa dipilih oleh DPRD sebagai
lembaga perwakilan rakyat.
Dalam konteks sejarah ketatanegaraan di Indonesia berkaitan dengan
pemilihan kepala daerah, beberapa sistem mekanisme pemilihan kepala daerah
telah dilaksanakan.Pertama, (era kemerdekaan pra-1958) pemerintah pusat
menunjuk kepala daerah. Kedua, (1959-1973) Presiden mempunyai kewenangan
langsung menunjuk para kepala daerah.Ketiga, (1974-1998) DPRD
menominasikan calon kepala daerah kepada Presiden dan akan diputuskan oleh
Presiden.Keempat, (1999-2003) DPRD memilih kepala daerah tanpa keterlibatan
dari pemerintah pusat. Kelima, (2004-sekarang) pemilihan kepala daerah diubah
menjadi pemilihan langsung oleh rakyat yang menggunakan mekanisme satu
orang satu suara yg lebih lanjut di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemda.
8. Namun setelah sekian lama implementasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemda mulai dari tahun 2004 hingga sekarang, banyak masyarakat Indonesia
mempertanyakan, apakah mekanisme pemilihan Gubernur secara langsung oleh
rakyat masih sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri?. Hal itulah yang
menjadi usulan Pemerintah melalui RUU Pilkada untuk mengubah mekanisme
pemilihan Gubernur secara langsung oleh rakyat menjadi pemilihan Gubernur
oleh DPRD.
C. Bagaimana efektivitas pemilihan daerah melalui DPRD ?
Ada beberapa alasan mengapa Pemilihan daerah melalui DPRD lebih
efektif jika dibandingkan dengan system yang kita terapkan saat ini. Alasan
tersebut ialah :
; Besarnya anggaran yang dikeluarkan dalam dalam setiap kali
penyelenggaraan pemilihan Gubernur secara langsung. Belum lagi ketika
ada salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang belum
bisa menerima kekalahan karena melihat adanya kecurangan yang
terstruktur, sistematis, dan masif kemudian melayangkan gugatan ke
Mahkamah Konstitusi. Ketika diselenggarakan kembali Pemilihan ulang,
hal ini lagi-lagi akan menyerap anggaran yang besar pula.
; Gubernur hanya memiliki tingkat otoritas yang rendah. Rendahnya
intensitas hubungan antara Gubernur dan masyarakat tidaklah menuntut
akuntabilitas yang tinggi dari Gubernur kepada masyarakat.
9. Pertimbangan logis mengenai pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD
karena Gubernur merupakan Wakil dari Pemerintah Pusat di daerah. Pemilihan
langsung lebih tepat untuk konteks daerah tingkat II yang menjalankan otonomi
daerah. Sementara Provinsi tidak sepenuhnya menjalankan otonomi. Konsekuensi
otonomi dinilai sebagai konsekuensi kemandirian. Apalagi jika melihat dan
mempertegas fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi.
Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur tidak memiliki teritorial karena
teritorial sudah menjadi kewenangan kabupaten/kota. Ujung tombak pelaksanaan
otonomi daerah ada di kabupaten/ kota. Pemerintah provinsi hanya sebagai
kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
Pihak yang setuju dengan pemilihan Gubernur oleh DRD menilai pelaksanaan
pemilihan Gubernur oleh DPRD tidak akan mencederai nilai-nilai demokrasi.
Demokrasi memang merupakan pemerintahan politik yang kekuasaan
pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung)
atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakil rakyat yang
dipilih rakyat untuk mewakili aspirasi rakyat di pemerintahan. Jika dilihat dari
pengertian demokrasi itu sendiri dimana terdapat demokrasi secara tidak langsung
(representatif demokrasi), memang dimungkinkan terjadinya pemilihan kepala
daerah oleh DPRD.
Sementara di sisi lain, Pemilihan Gubernur secara langsung merupakan salah
satu bentuk nyata dilaksanakannya sebuah sistem demokrasi. Pemilihan Gubernur
merupakan pesta politik dimana rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam
10. sebuah pemiihan Kepala Daerah. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang
memperkenankan rakyat berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan
KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penulisan paper ini ialah,
Permasalahan mengenai pemilihan Gubernur memang patut kita pertimbangkan
kembali untuk mencari sebuah sistem pemiihan Gubernur yang ideal dilaksanakan
di negara kita. Oleh karena itu permasalahan pemilihan Gubernur dipilih oleh
DPRD yang menjadi wacana, bisa memacu minat kita untuk ikut
mempertimbangkan sistem yang mana yang seharusnya kita gunakan ke depan.
Tentu dalam membangun demokrasi memang mahal dan membutuhkan waktu
yang sangat lama. Apabila terdapat kekurangan dan kelemahan pada sistem yang
dijalankan sekarang dalam rangka menuju demokrasi yang sempurna, maka mari
kita sebagai pihak yang menjalankan demokrasi itu sendiri duduk bersama untuk
mencari jalan penyempurnaannya
DAFTAR PUSTAKA
12. Pernyataan bukan Plagiat
Saya yang bertandatangan dibawah ini ,Menyatakan :
Nama : Indah Sulistyowati
Nim : 7211413159
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi S1
Fakultas : Ekonomi
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa paper ini adalah benar-benar
hasil karya saya sendiri , Bebas peniruan ataupun plagiasi dari karya orang lain
Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara
penulisan karya lmiah yang berlaku.
Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam
paper ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang
dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas
perbuatan tersebut.
Semarang, 19
Mei 2014
Yang membuat
pernyataan
( Indah
Sulistyowati )
