PENGERTIAN KEBIJAKAN

1. KEBIJAKAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
0LEH
FAUZI ALMARI, S.PD, M.KES

2. PENGERTIAN
 Kebijakan Publik pada dasarnya suatu keputusan dimaksud untuk
mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu,
atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga
pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintahan Negara dan pembangunan Bangsa ( Winarno 2007).
 Kebijakan Publik meliputi semua Kebijakan yang berasal dari
pemerintah , seperti kebijakan Ekonomi, Transportasi, Komunikasi dan
fasilitas umum lainnya ( Suharto 2005 )
 Beberapa Konsep Kunci yang dapat digunakan untuk memahami
Kebijakan Publik (Winarno 2007) antara lain :
a. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan
oleh badan pemerintah atau perwakilan lembaga pemerintah yang
memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk
melakukannya.

3. b. Kebijakan Publik merupakan sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan
masalah dunia nyata . Kebijakan Publik berupaya merespon masalah
atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat.Oleh karena
itu pada umumnya kebijakan publik merupakan tindakan kolektif
untuk memecahkan masalah sosial.
c. Merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
Kebijakan publik biasanya bukan merupakan suatu keputusan
tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi
yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang
banyak.
Dari Uraian diatas disimpulkan Bahwa : Kebijakan publik adalah suatu
arahan untuk melakukan atau melakukan tindakan tertentu sehingga
menggerakan seluruh sektor atau perangkat pemerintah dan
menciptakan perubahan pada kehidupan yang terkena danpak dari
kebijakan tersebut.

4. PENGERTIAN KEBIJAKAN KESEHATAN
 Kebijakan kesehatan adalah suatu arahan untuk melakukan tindakan
tertentu yang melinghkup berbagai upaya dan tindakan pengambilan
keputusan yang meliputi aspek teknis medis dan pelayanan kesehatan,
serta keterlibatan pelaku /aktor baik pada skala individu maupun
organisasi atau institusi dari pemerintah, swasta,LSM dan Representasi
masyarakat lainnya yang membawa danpak pada kesehatan.

5. KARAKTERISTIK BIDANG KESEHATAN
( URGENSI KEBIJAKAN KESEHATAN SEJALAN DENGAN KARAKTERISTIK KESEHATAN)
A. Kesehatan menjadi hak dasar setiap Individu yang membutuhkannya secara adil dan merata.
Artinya setiap Individu tanpa terkecuali berhak mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan
yang layak, apapun kondisi dan Status Finansialnya.
B. Consumer Ignorance, Keawaman masyarakat membuat posisi dari relasi “masyarakat – tenaga
medis” menjadi tidak sejajar dan cenderung berpola paternalistik. Artinya masyarakat, atau
dalam hal ini pasien, tidak memeiliki posisi tawar yang baik, bahkan hampir tanpa daya tawar
ataupun daya pilih.
C. Kesehatan Memiliki Sifat Uncertainty atau ketidakpastian. Kebutuhan akan pelayanan
kesehatan sama sekali tidak berkaitan dengan kemampuan ekonomi rakyat. Siapapun dia, baik
kaya maupun miskin membutuhkan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi, seseorang tidak
pernah tau kapan dia akan sakit dan berapa biaya yang kan dia keluarkan. Disini peran
pemerintah untuk menjamin setiap warga Negara utk mendapat pelayanan kesehatan ketika
membutuhkan. Terutama masyarakat miskin.
D. Eksternalitas. Yaitu keuntungan yang dinikmati atau kerugian yang diderita oleh sebagian
masyarakat karena tindakan kelompok masyarakat lainnya. Contoh : Jika suatu lingkunag RW
sebagian besar masyarakat tidak menerapkan pola hidup sehat, sehingga terdapat sarang
nyamuk. Maka danpaknya tidak hanya masyarakat tersebut, melainkan diderita oleh kelompok
lain.

6. 8 ELEMEN YANG HARUS TERCAKUP DAN MENENTUKAN KUALITAS DARI SEBUAH
KEBIJAKAN.( WHO )
1. Pendekatan Holistik. Kesehatan adalah sesuatu yang dinamis dan lengkap, dari
dimensi Fisik, mental, sosial dan spritual. Artinya pendekatan dalam kebijakan tidak
hanya mengandalkan Kuratif, tetapi lebih dipertimbangkan upaya Preventif,
Promotif, dan rehabilitatif.
2. Patisispatori :, Partisispasi masyarakat akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas
kebijakan. Karena memalaui partisipasi masyarakat dapat dibangun Collectve
action ( aksi bersama masyarakat) yang akan menjadi kekuatan pendorong dalam
mengemplementasikan kebijakan dan penyelesaian masalah.
3. Kebijakan Publik yang Sehat. Yaitu setiap kebijakan haraus diarahkan untuk
mendukung terciptanya pembangunan keasehatan yang kondusif dan berorientasi
kepada amasyarakat.
4. Ekuitas : yaitu harus terdapat distribusi yang merata dari layanan kesehatan. Ini
berarti negara menjamin pelayanan kesehatan setip warga Negara tanpa
memandang status ekonomi maupun status sosialnya.

7. 5. Efisiensi : yaitu layanan kesehatan harus berorientasi pro aktif dengan
mengoptimalkan biaya dan teknologi.
6. Kualitas : Artinya pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan
yanga berkualitas bagi seluruh warga Negara.
7. Pemberdayaan Masyarakat : Terutama pada daerah terpencil dan
daerah perbatasan untuk mengoptimalkan kapasitas sumber daya yang
dimiliki. Pemberdayaan ini dilakukan dengan dengan mengoptimalkan
Social Capital
8. Self Realint, Kebijakan kesehatan yang ditetapkan sebisa mungkin
dapat memenuhi keyakinan dan kepercayaan masyarakat akan
kapasitas kesehatan di wilayahnya.

8. HASIL STUDI TENTANG PRAKTIK FORMULASI KEBIJAKAN TERBAIK
( HASIL RISET DI DINKES INGGRIS(DISTRICT HEALH) TAHUN 2004)
a. Pro Aktif: Proses pengembangan kebijkan dengan memastikan telah dilakukan
penilaian resiko(Risk assessment), ttidak sekedar reaktif terhadap berbagai kritik
yang dimuaty dimedia massa.
b. Inklusif : organisasi yang mewakili kepentingan pasien turut terlibat dan berperan
dalam merencenakan suatu kebijakan. ( selama ini sangat sedikit sekali ). Ini
dilakukan dengan cara proses Hearing dan menyebarluaskan rancangan kebijakan
untuk mendapat masukan dan respon dari masyarakat luas.
c. Bekerja sama : proses penetapan kebijakan dilakukan dengan melibatkan dan
membangun kerjasama lintas sektor.
d. Berpandanga luas kedepan: Pembuat kebijakan menggunakan skinario(scinario
plening) dan peramalan(forecasting) yang menunjukan kemampuan.
e. Berbasis Bukti ( Evidence based) : Proses formulasi kebijakan dilakukan dengan
menghargai setiap data,mencarai dan menganalisanya.
f. Ketetapan /Ketentuan; Memiliki indikator yang jelas, untuk memastikan bejikan itu
berjalan dengan baik atau tidak.
g. Akuntabel dan Demokratis : Secara transparan dan merepresentasikan aspirasi
seluruh pengangku kepentingan.