Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                  ha...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                           habibulla...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                               habib...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                           habibulla...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                            habibull...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                    ...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                           habibulla...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                    ...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                   h...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                   h...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                habi...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                                habi...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                              habibu...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                              habibu...
Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia                                                          habibullah...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia

31,696 views

Published on

Kemiskinan dan perlindungan sosial di indonesia

  1. 1. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan)1 Oleh: Habibullah, S.Sos, M.Kesos2PengantarPertama-tama, saya beri apresiasi terhadap penulis Bapak Edi Suharto, Ph.D atassumbangan pemikiran beliau baik yang dituangkan melalui buku ataupunwebsite:http://www.policy.hu/suharto. Buku-buku: Kebijakan Sosial sebagaikebijakan publik (Bandung: Alfabeta, 2008 edisi kedua), Analisis Kebijakan Publik:Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (Bandung, 2008 edisikeempat), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian StrategisPembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Bandung: Refika Aditama,2006 edisi kedua). Ketiga buku tersebut, semasa saya kuliah merupakan referensiutama dalam menulis tesis terutama yang terkait dengan kesejahteraan sosialsehingga ada teman ketika bimbingan penulisan tesis pada seorang dosen menyatakanbahwa disuruh nyari referensi lain selain Edi Suharto, Ph.D dan Prof. Isbandi AdiRukminto, Ph.D. Hal tersebut disebabkan masih kurangnya referensi yang berkaitandengan ilmu kesejahteraan sosial dan pembangunan sosial yang mampu memberikanreferensi yang mudah dipahami. Dan tulisan-tulisan Bapak Edi Suharto, Ph.Dmerupakan satu diantara referensi yang mudah dipahami dan cukup “membumi” bagiranah ilmu kesejahteraan sosial terutama yang berkaitan dengan kebijakan sosial.Buku yang saya bedah ini, sangat bermanfaat bagi referensi untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan oleh Puslitbang Kesos kedepan seperti penelitianyang mengambil tema-tema kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial maupunsebagai referensi untuk penulisan policy papers (naskah kebijakan) karena buku inidikembangkan dari dua policy papers yaitu Proyek Perlindungan Sosial Bagi OrangDengan Kemampuan Khusus (ODKK) Menkokesra dan Naskah Kebijakan The HattaProject kerjasama Perkumpulan Prakarsa dan The Asia Foundation.Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian satu, yang terdiri dari 5 bab, membahasbeberapa topik yang menyangkut dimensi kemiskinan, pendekatan berbasis hak,kebijakan publik, serta konsep dan beberapa contoh skema perlindungan sosial.Bagian ini merupakan fondasi untuk memahami mozaik dan isu-isu perlindungansosial, khususnya jaminan sosial bidang kesehatan, yang diurai oleh 6 bab padaBagian dua. Bagian Dua pada intinya mendiskusikan korelasi antara pembangunandan jaminan kesehatan di Indonesia saat ini. Model-model jaminan kesehatandibeberapa negara maju dan berkembang juga dibahas untuk dijadikan pelajaran dan1 Disampaikan pada Bedah Buku Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas ModelPerlindungan Sosial Universal Bidang Kesehatan Karya Edi Suharto Penerbit Alfabeta tahun 2009 diPuslitbang Kesos pada tanggal 1 November 20112 Peneliti Pertama Puslitbang Kesos Kementerian Sosial RI, Alumni Jurusan Pembangunan Sosial danKesejahteraan (Sosiatri) Fisipol UGM (S1) dan Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI(S2) 1
  2. 2. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.combasis dalam menggagas model pembiayaan jaminan kesehatan universal yangberkeadilan berkelanjutan. Bab terakhir dari buku ini mengajukan strategi danrekomendasi model jaminan kesehatan alternatif yang progresif dan insklusif, serayatetap memperhatikan faktor ekonomi dan sosio kultural Indonesia. Buku ini jugadilengkapi juga dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem JaminanSosial Nasional dan Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang KesejahteraanSosial.KemiskinanKemiskinan merupakan masalah sosial bersifat global. Artinya kemiskinanmerupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia.Pesan yang disampaikan penulis bahwa kemiskinan tidak hanya melanda negara-negara miskin akan tetapi negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman,Jepang, Australia juga terdapat masyarakat miskin meskipun prosentasenya jauh lebihsedikit dibanding dengan negara miskin. Kemiskinan mempunyai banyak definisinamun penulis lebih merujuk pada pendapat Piven dan Cloward (1993) dan Swanson(2001) menunjukkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi,rendahnya penghasilan dan adanya kebutuhan sosial. Penulis juga merujuk pada hasilstudi SMERU yang menunjukkan sembilan kreteria yang menandai kemiskinan:1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan).2) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental3) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasaan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil)4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam ( tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik air)5) Kerentanan terhadap gonjangan yang bersifat individu (rendahnya pendapatan dan asset) maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum)6) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan7) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)8) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat.9) Keterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.Empat faktor penyebab kemiskinan: 1). Individual, 2). Sosial, 3). Kultural danStruktural. Dengan menggunakan persfektif yang lebih luas, penulis mengutippendapat David Cox (2004:1-6) yang membagi kemiskinan ke dalam beberapadimensi: 1). Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi, 2). Kemiskinan yang berkaitandengan pembangunan, 3). Kemiskinan Sosial, 4). Kemiskinan konsekuensial. 2
  3. 3. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.comPenulis juga mengungkap potret kemiskinan di Indonesia dengan menyajikan datakemiskinan yang dikeluarkan oleh INDEF tahun 2009 yang memproyeksikan jumlahpenduduk miskin mencapai 40 juta (16,8%) sedangkan data BPS pada Maret 2008menyatakan bahwa penduduk miskin sebanyak 35 juta jiwa (15,4%).Data kemiskinan yang saya punya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 1. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin (%) (Di bawah garis kemiskinan) Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk (juta orang) Miskin (%) Tahun Kota Desa Kota+ Kota Desa Kota+ Desa Desa 1998 17,60 31,90 49,50 21,92 25,72 24,23 1999 15,64 32,33 47,97 19,41 26,03 23,43 2000 12,30 26,40 38,70 14,6 22,38 19,14 2001 8,60 29,30 37,90 9,76 24,84 18,41 2002 13,30 25,10 38,40 14,46 21,1 18,2 2003 12,20 25,10 37,30 13,57 20,23 17,42 2004 11,40 24,80 36,20 12,13 20,11 16,66 2005 12,40 22,70 35,10 11,68 19,98 15,97 2006 14,49 24,81 39,30 13,47 21,81 17,75 2007 13,56 23,61 37,17 12,52 20,37 16,58 2008 12,77 22,19 34,96 11,65 18,93 15,42 2009 11,91 20,62 32,53 10,72 17,35 14,15 2010 11,10 19,93 31,03 9,87 16,56 13,33 Rata-rata 12,87 25,29 38,16 13,52 21,19 17,75 Sumber : Diolah kembali dari data BPS, 2010Memang terjadi penurunan jumlah angka kemiskinan dari tahun ke tahun namunpenurunan angka kemiskinan tersebut tidak seimbang dengan berbagai program yangdikeluarkan oleh pemerintah. Penurunan angka kemiskinan sejak tahun 2004 terasalambat mengingat anggaran yang dibenamkan untuk program-programpenanggulangan kemiskinan mengalami peningkatan yang signifikan, dari hanya Rp18 triliun tahun 2004 menjadi sekitar 70 triliun tahun 2008 atau naik hampir empatkali lipat (Basri, Kompas 12 Juli 2010). Secara rinci perbandingan antara jumlahpenduduk miskin di Indonesia dengan pembiayaan negara melalui skema APBN padatahun 2005-2010 pada jenis belanja bantuan sosial dapat dilihat pada tabel 2. 3
  4. 4. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com Tabel. 2. Perbandingan Antara Jenis Belanja Bantuan Sosial Pada APBN dengan Jumlah Penduduk Miskin tahun 2005- 2010Tahun Belanja Bantuan Sosial Jumlah Penduduk Miskin (Rp)2005 24,9 Trilyun 35,10 Juta Jiwa ( 15,97%)2006 40,7 Trilyun 39,30 Juta Jiwa ( 17,75%)2007 49,75 Trilyun 37,17 Juta Jiwa ( 16,58%)2008 57,7 Trilyun 34,96 Juta Jiwa ( 15,42%)2009 73,8 Trilyun 32,53 Juta Jiwa ( 14,15%)2010 71,7 Trilyun 31,03 Juta Jiwa ( 13,33%)Sumber: BPS 2010, Kemenkeu, 2011 (diolah)Pendekatan Berbasis Hak Sebagai Penentu Kreteria dan Indikator KemiskinanKreteria dan indikator untuk mengukur kemiskinan masih didominasi pendekatanekonomi. Sebagian besar pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporospada paradigma neo-liberal dan teori-teori modernisasi yang sangat mengangungkanpertumbuhan ekonomi dan produksi. Pengukuran kemiskinan sangat dipengaruhi olehpersfektif income poverty yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunyaindikator garis kemiskinan. Namun pendekatan income poverty menurut Satterthwaite(1997) :1). Kurang memberi perhatian pada dimensi sosial dan bentuk-bentukkesengsaraan orang miskin, 2). Tidak mempertimbangkan keterlibatan orang miskindalam menghadapi kemiskinan, 3). Tidak menerangkan faktor-faktor yangmenyebabkan kemiskinan.Pendekatan GNP dan Income poverty memiliki kelemahan dalam memotretkemiskinan, sejak tahun 1970-an telah dikembangkan berbagai pendekatan alternatif,diantaranya kombinasi garis kemiskinan dengan distribusi pendapatan (Sen,1973),Social Accounting Matrik (SAM; Pyatt dan Round,1977), Physical Quality of LifeIndex (PQLI; Morris, 1977) dan UNDP pada tahun 1990-an memperkenalkanpendekatan pembangunan manusia (human development) serta beberapa variannyaseperti Indeks Kemiskinan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender.Pendekatan Pembangunan manusia relatif lebih komprehensif dan mencakup faktorekonomi dan sosial orang miskin, memadukan model kebutuhan dasar (basic needsmodel: Paul Streeten dan konsep kapabilitas (capability; Amartya Zen). Secara garisbesar, pengukuran HDI difokuskan pada dimensi yang dipandang paling penting bagikehidupan manusia, yakni usia hidup, pengetahuan dan standar hidup layak.Baik pendekatan GNP, income poverty maupun pembangunan manusia masihmenyimpan kelemahan yaitu masih melihat kemiskinan sebagai persoalan individudan kurang memperhatikan dimensi struktural. Masih terfokus pada “kondisi”kemiskinan berdasarkan negative outcome indicators, sehingga belum menjangkau 4
  5. 5. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.comvariabel-variabel yang menunjukkan “kekuatan” orang miskin dan dinamikakemiskinannya.Akibatnya, orang miskin hanya dipandang sebagai “orang yang serba tidakmemiliki”; tidak memiliki pendapatan tinggi, tidak terdidik, tidak sehat, dsb. Aktorkemiskinan dan sebab-sebab yang mempengaruhinya juga belum tersentuh secaramemadai. Si miskin dilihat hanya sebagai “korban pasif” pembangunan. Bukansebagai manusia (human being) yang memiliki “sesuatu” yang dapat digunakanolehnya, baik dalam mengindentifikasi kondisi kehidupannya, maupun mengatasimasalah-masalah yang dihadapinya.Pendekatan Berbasis HakPendekatan berbasis hak memperhatikan hubungan antara proses-proses makroekonomi dan strategi-strategi pengurangan kemiskinan yang menekankan pentingnyainvestasi sosial dalam mencegah dan mengurangi kemiskinan, serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan keadilan sosial dalam arti luas. Manfaat pendekatan inisesuai dengan agenda pembangunan nasional maupun internasional yangmengedepankan hak azazi manusia manusia dan Millennium DevelopmentGoals(MDGs).Indikator kemiskinan berbasis hak dapat didefinisikan sebagai data statistik yangmenunjukkan perubahan (atau konsistensi) pada kondisi kehidupan, termasuk aspekekonomi, kesehatan, pendidikan dan perilaku orang miskin. Selain itu, data ini jugamemperlihatkan sesuatu yang penting bagaimana orang miskin saat ini hidup danbagaimana sebuah masyarakat (negara-bangsa) menjamin kelangsungan hidupmereka.Perumusan kerangka konseptual yang mantap merupakan langkah awal yang pentingdalam merancang kreteria dan indikator kemiskinan. Idealnya kerangka tersebutharus memiliki dasar teoritis maupun empiris, sejalan dengan pemahaman parapenggunannya, memperhatikan ketersedian data, serta mampu menunjukkan variabel-variabel yang mempengaruhi kehidupan orang miskin yang dapat mudah diukur.Selain itu, sejarah keragaman budaya dan mozaik sosio-ekonomi Indonesia denganmesti dipertimbangkan juga dalam merancang kerangka ini.Kerangka konseptual mencangkup parameter mulai dari kerangka kebijakan yangberkaitan dengan hak-hak orang miskin hingga lima jenis indikator yang bisadikembangkan untuk memotret kemiskinan. 5
  6. 6. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com Gambar 1. Kerangka Konseptual Pendekatan Berbasis Hak untuk Mengukur Kemiskinan Hak dasar dan instrumen legal beserta informasi mengenai faktor-faktor yang mempromosikan kehidupan orang miskin plus kebijakan-kebijakan yang ada, tujuan-tujuan dan standar-standar pelayanan yang mendasari lima jenis indikator Tipe 1: Status Kehidupan Orang Miskin (Realisasi hak-hak dan peningkatan kualitas hidup orang miskin) • Economic well-being ( memiliki pendapatan yang cukup dan terpenuhinya kebutuhan dasar secara layak untuk ambil bagian dalam menjalankan berbagai kesempatan dan m • Being healthy (memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik serta dapat hidup sehat) • Staying safe (hidup aman dari segala macam bahaya dan eksploitasi dan mampu memelihara keamanan dirinya) • Enjoying and achieving (hidup bahagia dan dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupannya) • Making positive contribution (kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan berkontribusi terhadap masyarakat dimana dia hidup) Enabling inputs yang mendukung realisasi hak-hak publik dan kesejahteraan manusiaTipe 2 Tipe 3 Tipe 3 Tipe 4Lingkungan Lingkungan Akses ke Alokasikeluarga dan tetangga pelayanan sumber publikrumah tangga sekitar dasar pro-poor Sumber: dikembangkan dari Bradswaw dan Mayhew (2003:3) dan Bray dan Dawes (2007:45), Suharto (2009:28) Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 1 ayat 1, definisi Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kebijakan Publik Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang bersifat strategis atau garis besar yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya publik (alam, finansial dan manusia) demi kepentingan rakyat banyak, penduduk masyarakat atau warga negara. 6
  7. 7. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.comNegara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak darirakayat dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagiwarganya. Memang, negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapatmenyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha da bahkan lembaga-lembaga kemanusian internasional, memiliki peran penting dalam penyelenggaraanpelayanan sosial. Namun, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan publicgoods, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepadamasyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legistimasi publikyang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalammemenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hakdasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara dalam pelayanan sosial lebihkuat dibanding dengan masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensiinternasional mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat ‘wajib’ sedangkan,mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan bersifat “tanggung jawab”(responsibility).Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik yangmerupakan segala bentuk jasa publik yang pada prinsipnyamenjadi tanggung jawabdan dilaksanakan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitaskehidupan orang banyak. Ada tiga pergeseran paradigma pelayanan publik untukmerespon tantangan global, yaitu: 1. Dari problems based services ke right based services. Pelayanan sosial yang dahulunya diberikan sekedar untuk merespon masalah atau kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi hak-hak sosial masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional. 2. Dari rules based approarches ke outcome oriented approaches. Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil. 3. Dari public managemet ke public governance, dari masyarakat hanya dianggap sebagai klien, pelanggan atau sekedar pengguna layanan merupakan bagian dari market contract menjadi masyarakat sebagai warga negara yang merupakan bagian dari social contract.Perlindungan SosialDi Indonesia, terdapat kecenderungan bahwa seakan-akan kemiskinana hanyadiberantas oleh program-program “pemberdayaan” masyarakat dalam arti sempit.Pemberdayaan seolah hanya mencakup pemberian modal usaha untuk membukawarung kecil di sudut kampung, pemberian sapi atau kambing untuk peternakan danpelatihan keterampilan perbengkelan atau kerajinan tangan. Asumsinya sederhananyajika orang miskin diberi modal dan dilatih, maka mereka akan memiliki pekerjaandan pendapatan, kehidupan mereka kemudian lebih baik dan tidak miskin lagi.Asumsi tersebut telah menjadi keyakinan umum dan bahkan cenderung dianggapkebenaran mutlak. Tidak heran, jika banyak penentu kebijakan, politisi, akademisidan masyarakat awam sangat “memusuhi” program-program penanganan kemiskinan 7
  8. 8. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com yang bermatra perlindungan sosial seperti: BLT, BOS, Raskin dan PKH. Padahal seandainya jika program pemberdayaan itu berhasil dan mampu memberikan pendapatan Rp. 50.000,-/hari atau Rp. 1,5 juta/bulan. Namun tiba-tiba Bapak yang diberdayakan tersebut mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah (hemodialisa) paling sedikit Rp. 450.000,- sekali cuci darah dan harus dilakukan dua kali seminggu artinya, keluarga tersebut memerlukan dana paling sedikit Rp. 3,6 juta/bulan maka bisa dipastikan keluarga tersebut yang tadinya berdaya menjadi sengsara. Oleh karena itu diperlukan program-program perlindungan sosial untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok miskin beserta anak-anaknya. Namun meskipun demikian, perlindungan sosial bukan merupakan satu-satunya pendekatan strategi penanngulangan kemiskinan. Kritik terhadap skema perlindungan sosial adalah hanya mampu merespon “gejala” dan bukan penyebab utama. Menurut Paul Spicker (1995) tidak ada yang salah jika penanganan atau respon terhadap gejala masalah, sepanjang respon terhadap gejala masalah tersebut memiliki dampak terhadap masalah yang ditangani. Sebagai contoh obat penawar sakit kepala (Bodrek, Paramek, Panadol, dll) tidak mampu menghilangkan sakit kepala tapi ditujukan untuk merespon sakit kepala. Sepanjang obat tersebut mampu memberi dampak mengurangi rasa sakit, para ahli kesehatan sepakat bahwa obat-obat tersebut sangat bermanfaat. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Gambar 2. Perlindungan Sosial Formal dan Non Formal Perlindungan Sosial Formal Informal Pendapatan Tingkat Pekerjaan Mata Pencaharian Individu • Uang • Barang • Pelayanan Jaminan Masyarakat Jaminan Sosial sosial • Asuransi Mikro Tingkat • Pasar Tenaga • Dana SosialKomunitas Kerja • Jaring Pengaman • Bantuan sosial Sosial • Asuransi Sosial 8
  9. 9. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com Tabel 3. Jenis-jenis Resiko dan Beberapa Mekanisme Perlindungan Sosial JENIS RESIKO MEKANISME PERLINDUNGAN SOSIAL INFORMAL SEKTOR PUBLIK SEKTOR SWASTASiklus Kehidupan Dukungan keluarga Pelayanan Pelayanan kesehatan,• Kecacatan besar, menabung, kesehatan/gizi, asuransi, reasuransi• Menjadi tua arisan, penggunaan kebijakan asuransi kesehatan, kecelakaan,• Kecelakaan, sakit asset yang dimiliki, sosial wajib bidang kecacatan, kematian, (terkena HIV/AIDS) mengutang, dana kesehatan, hari tua, tabungan hari tua• Kelaparan, anak kematian kecacatan, kematian, mengalami gizi asuransi mikro, buruk bantuan sosial,• Kematian perlindungan anakEkonomi Peragaman mata Kebijakan makro yang Investasi swasta untuk• Tidak bisa bekerja pencaharian, dukungan berkeadilan, perluasan perluasan lapangan• Tidak memperoleh keluarga besar, kiriman kesempatan usaha, kerja, asuransi dan pekerjaan uang keluarga, pekerja kebijakan pasar kerja, reasuransi pertanian,• PHK anak, penjualan asset, pendidikan dan peternakan, pelayanan• Pendapatan rendah mengutang, pelatihan, dana sosial perbankan, kredit• Harga sembako naik menghemat mikro, pelatihan dan• Krisis ekonomi pengeluaran, migrasi perekrutan kerjaLingkungan Migrasi, aksi Kebijakan lingkungan, Asuransi dan• Banjir komunitas, bantuan investasi infrastruktur, reasuransi• Kekeringan keluarga besar, pencegahan dan pertanian/peternakan,• Kebakaran penggunaan asset mitigasi bencana, asuransi kebencanaan• Gempa bumi, bantuan sosial bencana longsorTata Kepemerintahan Penguatan jaringan Promosi good Penguatan (dana,(governance) dan sosial (perkawinan, governance, kebijakan SDM), good corporateSosial keagamaan, barter, anti-diskriminasi, dan governance yang• Diskriminasi dan kekerabatan), anti-korupsi, kampanye menjamin pelayanan ekslusivisme penguatan kelompok informasi publik, dan kesempatan kerja• Ketidakefektifan warga, migrasi penguatan (dana, yang adil tanpa dan mismanajemen SDM) organisasi memandang ras, organisassi sosial sosial, perluasan akses jender, usia, afiliasi• Korupsi keamanan dan politik• Kehilangan keadilan, penguatan status/modal sosial kontrol sosial• Kejahatan, 9
  10. 10. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com kekerasan dan kerusuhan sosial• Ketidakstabilan politikTiga tujuan utama perlindungan sosial: 1. Mencegah resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan 2. Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidaksamaan sosial-ekonomi 3. Memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehinggga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.Perlindungan sosial mencakup lima elemen utama, yakni pasar tenaga kerja, asuransisosial, bantuan sosial, skema mikro berbasis komunitas serta perlindungan anak(ADB, 2009). Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Mekanisme Perlindungan Sosial MEKANISME KELEBIHAN KEKURANGANBerbasis publik: • Menjamin aksesibilitas dan • Kurang sejalan dengan kebutuhanPemerintah pusat portabilitas yang konsisten dan lokal, karena rendahnya berkeadilan secara nasional pemahaman dan pengetahuan • Memungkinkan subsidi silang daerah tentang situasi lokal kaya ke daerah miskin • Memerlukan waktu panjang untuk • Dapat dimonitor, dievaluasi dan merancang dan menerapkan dibandingkan secara nasional program • Setiap sektor (pendidikan, kesehatan, • Seringkali mengalami masalah in- perumahan, tenaga kerja, pendanaan) efisiensi terkait bad governance dapat terkoordinasi dan korupsiBerbasis publik: • Responsif terhadap kelompok- • Kurang menjamin portabilitas danPemerintah lokal kelompok rentan dalam wilayah universalitas pelayanan komunitas lokal • Kurang sesuai dengan “law of the • Biaya relatif rendah, karena lokasi large numbers” sehingga kurang dan cakupan relatif terjangkau mampu dana dan merespon • Mampu menerapkan program berbagai resiko melalui infrastruktur yang ada • Daerah yang memiliki sumber daya kecil kurang mampu menjalankan dan mengembangkan program • SDM yang kurang kompetenBerbasis pasar: • Lebih efisien • Tidak melayani kelompok miskin,Sektor swasta • Ideal untuk melayani warga kaya dan karena tingginya biaya danatau dunia usaha kelas menengah (asuransi komersial) rendahnya keuntungan • Berkelanjutan • Tidak tersebar merata di setiap 10
  11. 11. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com daerah • Manakala terjadi krisis atau malpraktik, masyarakat dan pemerintah seringkali harus menanggung akibatnyaBerbasis • Biaya relatif murah • Kurang sesuai prinsipmasyarakat: • Sesuai dengan kebutuhan dan universalitas dan portabilitasLSM atau kemampuan komunitas • Program dan pendanaan sporadis,lembaga amal tidak efektif dan tidak • Cepat dan fleksibel dalam berkelanjutan implementasinya • Pemberian pelayanan kurang • Melibatkan partisipasi luas efisien dan tidak terkoordinasi • Sistem monitoring, evaluasi, audit dan akuntabilitas kurang jelasSistem • Memadukan kekuatan berbagai • Dalam praktiknya tidak mudahCampuran: skema dilakukan, karena harusMixed delivery • Memadukan kebijakan nasional dan menggabungkan beragam sistemsystem lokal, standar nasional dan • Seringkali mahal karena kebutuhan lokal terpenuhi melibatkan seluruh lembaga • Memungkinkan terjadinya subsidi penyedia silang antar wilayah dan sektor • Menciptakan kompetisi, ketimbang koordinasi, diantara lembaga penyediaPembangunan dan Jaminan KesehatanSetiap manusia, kaya maupun miskin, hidup di negara maju maupun berkembangsenantiasa dihadapkan pada resiko yang mengancam kehidupan setiap saat. Jaminansosial (social security) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemeritahmaupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko yang timbuldari dirinya (kecelakaan, sakit, meninggal dunia) maupun dari lingkungannya (PHK,bencana alam, bencana sosial).Jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial (social assistance) dan asuransi sosial.Diantara berbagai bentuk jaminan sosial, jaminan kesehatan merupakan sistem yangtelah berdiri sejak lama dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Jaminan kesehatanmerupakan pendorong pembangunan dan strategi penting penanggulangankemiskinan.Sistem jaminan kesehatan di Indonesia pada intinya menggabungkan pendekatanmarket-driven dan state controlled. Sedikitnya ada tujuh skema jaminan kesehatan diIndonesia yaitu:1) Askes (asuransi kesehatan), skema asuaransi kesehatan yang diwajibakan bagi PNS2) Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), skema asuransi sosial bagi tenaga kerja sektor formal swasta yang dikelola oleh PT. Jamsostek. Mencakup empat program yaitu: kecelakaan kerja, kematian, dana pensiun dan kesehatan 11
  12. 12. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com3) Asabri (Asuransi Sosial ABRI), skema asuaransi sosial bagi anggota ABRI dan kepolisian. Skema yang mirip dana pendamping ini mencakup pesangon dan pensiun hari tua, namun peserta juga memiliki akses terhadap RS milik angkatan bersenjata4) JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat), skema asuransi komersial yang dioperasionalkan oleh pemerintah5) Askeskin ( Asuransi Kesehatan untuk Keluarga Miskin), skema kartu kesehatan yang diterapkan sejak tahun 2005 menggantikan Kartu Sehat yag diberikan bagi orang miskin sebagai bagian dari program JPS. Sejak tahun 2008, Program Askeskin berubah menjadi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat)6) Dana Sehat, skema jaminan kesehatan berbasis komunitas yang beroperasi berdasarkan sistem pendanaan mikro dan inisiatif lokal, seperti dana masyarakat.7) Asuransi kesehatan komersial yang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan swasta bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah keatas. Tabel 5. Model-Model Jaminan Kesehatan TIPE KAREKTERISTIK UTAMA NEGARA PENGANUTModel Beveridge • Skema jaminan kesehatan berbasis pajak Inggris, Spanyol, • Kepesertaan bersifat wajib, premi dibayar sebagian besar pemerintah Skandinavia, • Fasilitas, tenaga dan perawatan kesehatan Hongkong, Kuba disediakan dan dibiayai pemerintah • Negara sebagai sole payer menentukan jenis dan harga pelayanan kesehatanModel Bismarck • Skema jaminan kesehatan berbasis Jerman, Perancis, kontribusi Belgia, Belanda, • Kepesertaan bersifat wajib, namun hanya Jepang, Swiss dalam premi orang miskin yang ditanggung tingkat tertentu AS dan pemerintah Amerika Latin • Fasilitas, tenaga dan perawatan kesehatan sebagian besar disediakan dan dikelola swasta • Tidak menggunakan sistem pembayar tunggalModel Asuransi • Gabungan Model Beveridge dan Bismarck Korea, Kanada, TaiwanKesehatan Nasional • Kepesertaan bersifat wajib • Penyedia pelayanan adalah pihak swasta, namun pembayaran klaim didanai pemerintah melalui program asuransi nasional • Menggunakan sistem pembayar tunggalModel Biaya Sendiri • Skema jaminan kesehatan berbasis India, China sebagian kontribusi besar negara di Afrika, • Kepersertaan secara normatif bersifat wajib, dan Amerika Selatan. 12
  13. 13. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com namun kenyataannya tidak jelas dan Dalam praktiknya fragmanted jaminan kesehatan di • Fasilitas dan pelayanan kesehatan disediakan Indonesia cenderung oleh pemerintah dan swasta, namun sistem seperti model ini. pembiayaan didominasi mekanisme pembayaran tunai • Manajemen sumber dana dan pembayaran kurang terkoordinasiDalam praktiknya model jaminan kesehatan di Indonesia masih didominasi olehmodel biaya sendiri, tetapi berdasarkan UU SJSN, sistem jaminan kesehatan diIndonesia sedang mengarah kepada model Asuransi Kesehatan Nasional. Lebihcocoknya model jaminan kesehatan di Indonesia bersifat “gado-gado” yangmengandung dan mencampuradukan berbagai elemen dari empat sistem jaminankesehatan model Beveridge, Bismarck, NHI dan biaya sendiri.Apabila menunjuk pada tunjangan pensiun, model Indonesia mirip Inggris dan Kuba.Perawatan kesehatan bagi PNS, Indonesia seperti Kanada atau Taiwan. Merujuk padapekerja yang mengikuti Jamsostek, Indonesia seperti Jerman atau Amerika Latin.Namun jika melihat 60% populasi yang belum memiliki asuransi kesehatan,Indonesia tidak berbeda dengan Kamboja, Burkina Faso atau India. Artinya sebagianbesar warga negara Indonesia harus membayar sendiri biaya kesehatan jika sakit.Tingginya jumlah penduduk Indonesia yang tidak tercakup jaminan kesehatanmenunjukkan model gado-gado dan terutama biaya sendiri sangat menyulitkankalangan miskin dan pekerja sektor informal yang berpendaptan rendah serta tidakmenentu. Karena sistem bantuan sosial dari pemerintah juga cenderung masih ad-hoc,kecil dan tidak pasti, maka lengkaplah sudah penderitaan kelompok rentan ini.Model UniversalSetiap sistem memiliki tujuan yang berbeda, namun terdapat aspek umum yang ingindicapai oleh sebuah sistem pendanaan kesehatan, yakni: 1). Memperoleh dana yangcukup, meningkatkan efisiensi atau mengurangi biaya, 2). Mengurangi resikofinansial dalam memperoleh perawatan kesehatan, 3). Menjamin agar biayaperawatan kesehatan tidak menghambat orang dalam memperoleh pelayanankesehatan yang diperlukan.Skema jaminan kesehatan yang universal harus memiliki lima elemen, yaitu:1) Paket intervensi kesehatan yang terdiri dari perawatan kesehatan dan pelayanan kesehatan publik yang merata.2) Tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang memadai atau dapat diterima yang bisa dilihat dari intervensi kesehatan yang jelas (terukur) dan penyedia pelayanan terakreditasi3) Jadwal atau waktu yang tepat dimana pelayanan kesehatan dapat diberikan secara tepat4) Tingkat pembayaran bersama dan penjaminan bersama 13
  14. 14. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com5) Pelayanan kesehatan yang memiliki tingkat kerahasian, privasi, partisipasi dan hak-hak pasien tertentu. Tabel 6. Jaminan Kesehatan Universal dan Pendanaannya SKEMA SASARAN UTAMA LEMBAGA STRATEGI DAN PELAKSANA SUMBER PENDANAANBantuan Sosial • Kelompok miskin tidak Kementerian Sosial • Berbasis pajak potensial (Orang dengan • State controled kecacatan, Jompo • APBN telantar) • APBD • Kelompok rentan (ibu dan anak dari keluarga miskin)Asuransi Sosial • Kelompok tidak miskin Badan • Berbasis kontribusi (pekerja formal, PNS, Penyelenggara • Market driven Polri) Jaminan Sosial • Premi/iuran pekerja, • Pekerja miskin potensial (BPJS) majikan dan (pekerja sektor informal) pemerintah • Hasil investasiOpsi Kebijakan1) Mengamandemen Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional karena penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ada merupakan pemburu rente ekonomi sehingga perlu dilebur menjadi 1 BPJS yang menerapkan prinsip universalitas seperti kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, portabilitas, transparan dn akuntabel.2) Menindaklanjuti Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menyangkut aspek kesehatan, program Jamkesmas apabila masih menganut sistem seperti saat ini yaitu berbasis bantuan sosial semestinya diserahkan Kemensos. Namun jika dirubah sistemnya menjadi berbasis asuransi sosial maka harus diserahkan ke BPJS. Skema Askesos yang beroperasi sekarang tepat berada dalam payung konsep perlindungan sosial mikro dan berbasis komunitas agar masyarakat tidak bingung dengan “penamaan” asuaransi maka sebaiknya dirubah menjadi Asuransi Mikro Kesejahteraan Sosial (Asmikes/AMKS) atau Bantuan Kesejahteraan Sosial (Bankesos atau BKS).3) Memperbesar Anggaran Kesehatan, memperkuat visi dan komitmen pemerintah terhadap pendanaan kesehatan yang lebih besar lagi 5-10% dari GDP. 14
  15. 15. Puslitbang Kesos Kementerian Sosial Republik Indonesia habibullah792002@yahoo.com4) Menetapkan peran Pemda; pengembangan program jaminan kesehatan tambahan atau komplemen, pendanaan masyarakat miskin atau hampir miskin, pemenuhan biaya selisih harga di luar jenis paket dan tarif pelayanan kesehatan, bantuan biaya transportasi, bantuan biaya penginapan, penanggulangan kekurangan dana operasional Puskesmas 15

×